Sekretaris Daerah Kota Metro, Ir. Bangkit Haryo Utomo memimpin rapat evaluasi penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) tahun 2024 dan koordinasi rencana penerapan SPM tahun 2025 di lingkungan pemerintah kota Metro yang dilaksanakan di Ruang OR Sekretariat Daerah kota Metro, Kamis (29/08/2024).
Dalam sambutannya, Bangkit Haryo Utomo menekankan pentingnya Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah. “SPM adalah hak warga yang harus dipenuhi secara minimal oleh pemerintah daerah,” jelasnya. Rapat evaluasi ini, menurutnya, dilakukan untuk mempersiapkan penerapan SPM tahun 2025 agar lebih optimal.
Bangkit Haryo Utomo juga mengungkapkan bahwa pencapaian SPM Kota Metro pada tahun 2022 berhasil menempati peringkat ke-9 secara nasional, namun mengalami penurunan di tahun 2023 dengan menempati peringkat ke-15. “Tujuan utama dari rapat ini adalah untuk mengetahui kondisi data pelaporan SPM serta menyusun langkah-langkah strategis untuk tahun 2025. SPM ini juga menjadi salah satu syarat bagi daerah untuk mendapatkan insentif fiskal,” ujarnya.
Lebih lanjut, Sekda menjelaskan bahwa penerapan SPM di Kota Metro didasarkan pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. SPM yang dilaksanakan di Kota Metro mencakup bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, penanganan bencana daerah, pemadam kebakaran dan penyelamatan, serta sosial.
Namun, Sekda juga mengakui adanya berbagai hambatan dalam penerapan SPM di Kota Metro. “Masih terdapat kendala mulai dari nomenklatur hingga penganggaran,” kata Bangkit. Dia menjelaskan bahwa dalam penyusunan anggaran tahun 2025, banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengalami kesulitan dalam hal anggaran.
“Sebenarnya, hampir semua OPD ini mengalami masalah dalam hal anggaran. Namun, kami terus berusaha menyelesaikan seluruh kegiatan yang ada. Meskipun nominalnya besar, kami akan memprioritaskan anggaran untuk SPM,” ujar Bangkit. Dia menekankan bahwa yang terpenting adalah mempertahankan keberadaan program dan kegiatan SPM, karena jika tidak dianggarkan, program tersebut akan sulit untuk dipertahankan.
Bangkit Haryo Utomo juga berharap agar ada rencana kunjungan ke beberapa daerah lain di luar Kota Metro untuk mendapatkan pedoman dan arahan dalam upaya pencapaian target SPM. “Ini penting untuk memastikan kita dapat mencapai target SPM yang lebih baik di tahun 2025,” tutupnya. (tm/yus)
