Walikota Metro Hadiri Rapat Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Tahun 2022

Pemerintah Provinsi Lampung menggelar Rapat Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Tahun 2022 dan Penandatanganan Pakta Integritas Barang Milik Daerah dan Deklarasi Pendidikan Anti Korupsi, di Mahan Agung, Bandar Lampung, Selasa (26/04/2022)

.

Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, dalam kesempatan tersebut menegaskan menyambut baik atas terselenggaranya kegiatan Pencegahan Korupsi Terintegrasi 2022 di Provinsi Lampung yang dilaksanakan pada hari ini. Dengan harapan kegiatan ini dapat 
menyatukan langkah dalam upaya 
mewujudkan clean dan good governance dan 
menjadi media fasilitasi yang mampu 
memberikan masukan penting terkait desain 
aksi Program Pencegahan Korupsi di Provinsi 
Lampung.

Untuk menjaga sinergi pencegahan korupsi, Kata Gubernur Arinal, Pemerintah Provinsi Lampung, telah melaksanakan berbagai aktifitas yang bekerjasama dengan berbagai pihak antara lain:

.

1) Penguatan komitmen Kepala Daerah 
dalam pelaksanaan pembinaan dan 
pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah; 

.

2) Pembentukan Unit Pengaduan 
Masyarakat/ whistle blowing system
 (WBS) dan Unit Pengendali Gratifikasi 
yang bekerjasama dengan Komisi 
Pemberantasan Korupsi

.

3) Pelaksanaan Monitoring Center for 
Prevention (MCP) dan aksi 
pencegahan Korupsi melalui strategi 
nasional pencegahan korupsi 
(STRANAS PK); 

.

4) Implementasi Sistem Pengelolaan 
Pelayanan Publik Layanan Online 
Pengaduan Masyarakat (SPAN LAPOR) 
Bersama KEMENPAN RB;  

.

5) Pelaporan e-LHKPN bagi 
Penyelenggara Negara dan Wajib 
Lapor Aparatur Sipil Negara di Provinsi 
Lampung

.

6) Penguatan Sistem Pengendalian 
Internal Pemerintah (SPIP)

.

7) Pembentukan Satuan Tugas Sapu 
Bersih Pungutan Liar (SABER PUNGLI) 
Bersama Polda Lampung dan 
Kejaksaan Tinggi Lampung.

.

8) Joint Audit Bersama BPKP pada 
beberapa perangkat daerah di Provinsi 
Lampung dalam rangka pengawasan 
pelaksanaan penanganan Covid-19.

.

“Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (Extra Ordinary Crime) yang harus di cegah dan diberantas, ” Kata Gubernur. 

.

Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tidak hanya cukup dalam penindakan namun juga harus diberikan berbagai edukasi dan komunikasi terkait tata Kelola dan Integritas yang merupakan pondasi luar biasa penting bagi kemajuan suatu wilayah/bangsa.

.

Masih kata Gubernur Arinal, untuk membangun sistem pencegahan Korupsi, sejak tahun 2017 sampai dengan hari ini Tim Koordinasi dan Supervisi KPK-RI telah membangun koordinasi, Supervisi dan Pencegahan Korupsi secara Terintegrasi disektor-sektor strategis di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung.

.

Melalui Tim Korsup KPK-RI yang mendampingi Pemerintah Daerah Se-Provinsi Lampung dengan Kegiatan Monitoring centre for Prevention (MCP) yang mengimplementasikan 8 (delapan) area intervensi program pencegahan korupsi melalui rencana aksi yang terukur. 

.

“Capaian Progres MCP Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2021 senilai 91,79 %, yakni masuk dalam zona hijau, atau diatas 75%,” Ujar Gubernur. 

.

Gubernur Arinal menambahkan, selain kegiatan pendampingan Monitoring Centre for Prevention (MCP), TIM KPK juga telah berupaya melakukan pencegahan Korupsi melalui pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI). Untuk Pemerintah Provinsi Lampung, 
Nilai Survei Penilaian Integritas pada tahun 2021 sebesar 68,31% yang diharapkan kedepannya nilai Survei Penilaian Integritas di Provinsi Lampung meningkat seiring dengan nilai capaian aksi pencegahan korupsi sebesar 91,79%.

.

Gubernur juga menyampaikan apresiasi dan terimakasih bahwa Program pencegahan pemberantasan korupsi yang diinisiasi dan difasilitasi oleh KPK selama ini sangat membantu Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dan Pemda Kabupaten/Kota Provinsi Lampung dalam menciptakan Pemerintahan yang bersih dan berwibawa, ” Kata Gubernur.

.

“Saya yakin dan percaya, bahwa aksi pencegahan korupsi akan berjalan dengan Optimal manakala kita semua secara bersama-sama, saling bahu-membahu, dan berkomitmen dalam mendukung dan melaksanakan berbagai program pencegahan tersebut sesuai bidang tugas dan tanggung jawab masing-masing.” Kata Gubernur. 

.

Sementara Plt Deputi Korwil KPK Yudhiawan mewakili Ketua KPK Ketua KPK RI Komjen Pol. Firli Bahuri, M.Si,  memaparkan tentang tugas dan fungsi KPK sesuai dangan Undang-undang No.19 tahun 2019 tentang tugas dan fungsi KPK yang meliputi : Pencegahan, koordinasi, monitor, supervisi, penindakan, eksekusi.

.

“Strategi Pemberantasan korupsi dilakukan dengan 3 pendekatan, yakni pendidikan masyarakat sebagai core business KPK disamping pencegahan dan penindakan, ” Kata Yudhiawan. 

.

“Indeks MCP tinggi belum tentu bebas dari tindak pidana korupsi. Apalagi Indeks MCP rendah. Yang terpenting adalah tanamkan nilai integritas di seluruh jajaran Pemda, berdayakan inspektorat secara maksimal. Pastikan kecukupan sumber daya yang diperlukan demi optimalnya upaya pengawasan oleh APIP,” tegasnya.

.

Selain itu Yudhiawan menambahkan, amankan aset daerah. Pastikan tidak ada Aset Daerah yang hilang / dikuasai oleh pihak yang tidak berhak. Persepat upaya sertifikasi Aset Daerah dan penyelesaian aset bermasalah.

.

Juga optimalkan pendapatan pajak daerah melalui inovasi tanpa henti, optimalisasi penggunaan alat rekam pajak, pemanfaatan aset yang memiliki potensi Pendapatan dan Penguatan Kapasitas SDM terkait.

.

“KPK mengapresiasi pelaporan LHKPN Pemda Provinsi Lampung yang sudah mencapai 100% dan MCP Pemerintah Provinsi Lampung 
Tahun 2021 senilai 91,79 %, diatas rata-rata Nasional, dan masuk dalam zona hijau atau diatas 75%, ” kata dia. 

Kegiatan dilanjutkan dengan Penandatanganan Pakta Integritas Barang Milik Daerah dan Deklarasi Pendidikan Anti Korupsi oleh Gubernur Lampung dan Bupati/Walikota Se-Provinsi Lampung.

.

Pada kegiatan tersebut juga disampaikan materi tentang Penguatan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah Daerah oleh Sekretaris Jendral Kementerian Dalam Negeri Dr. H. Suhajar Diantoro, M.Si., dan Peran BPKP Dalam Mewujudkan Pemerintah Daerah Yang Profesional dan Bebas dari Korupsi yang disampaikan oleh Deputi Bidang Pengawasan 
Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP Republik Indonesia Raden Suhartono, S.E., M.Ak.

.

Selain itu juga disampaikan materi tentang Pendidikan Anti Korupsi Oleh Plt Deputi Dikmas KPK Wawan Wardiana yang menjelaskan bahwa dengan dibuatnya peraturan kepala daerah tentang pendidikan anti korupsi dan ditandatanganinya deklarasi anti korupsi oleh semua kepala daerah, Gubernur dan Bupati/walikota se-Provinsi Lampung, kita tinggal implementasikan Pendidikan anti korupsi ini disekolah-sekolah.

.

“Dengan dilaksanakannya hal tersebut Wawan Wardiana menyampaikan bahwa KPK menetapkan Provinsi Lampung sebagai Daerah Percontohan Pendidikan Anti Korupsi bagi daerah lainnya di Indonesia, ” Tegasnya. 

.

Hadir dalam acara tersebut, Plt Deputi Korwil KPK Yudhiawan, Plt Deputi Dikmas KPK Wawan Wardiana, Sekretaris Jendral Kementerian Dalam Negeri Dr. H. Suhajar Diantoro, M.Si. Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP Republik Indonesia Raden Suhartono, S.E., M.Ak. Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi Republik 
Indonesia Herry Muryanto, Anggota Forkopimda Provinsi Lampung, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto, Bupati/Walikota Se-Provinsi Lampung, Plt Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung, Drs. H. Karwito, M.M.

.

Sumber : Diskominfotik Prov Lampung