Asisten II Sekda Kota Metro bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Metro mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2024 dan Percepatan Pengendalian Kejadian Luar Biasa (KLB) Polio di Daerah Tahun 2024 yang di gelar secara virtual di OR Setda Kota Metro, Senin (24/6/2024).
Dalam rapat tersebut, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi inflasi dan polio.
Dirinya juga mengungkapkan bahwa saat ini angka inflasi secara nasional berada pada angka 3,00 persen, jauh lebih baik bila dibandingkan prosentase inflasi nasional pada bulan April 2023 lalu, pada angka 4,33 persen.
Meski begitu, Tito tidak menargetkan harga bahan pokok, barang dan jasa di Indonesia agar berada pada angka yang deflasi atau minus, karena Indonesia bukan hanya negara konsumen, tapi juga produsen.
“Kita menargetkan inflasi kita di angka 1,5 sampai 3,5 persen. Sehingga konsumen terjangkau dan produsen bisa mendapat keuntungan,” kata Tito.
Berdasarkan pantauan Kemendagri, tercatat ada 96 Pemerintah Daerah yang tidak mematuhi satupun dari 9 upaya yang diintruksikan untuk mengendalikan inflasi.
Menanggapi hal tersebut, maka Kemendagri akan memberikan teguran keras terdapat daerah yang di jabat oleh Pejabat (Pj) maupun Kepala Daerah dengan menerbitkan jabatan tersebut dan mengekspos ke media massa terhadap hasil kinerja.
Selain pengendalian inflasi, Tito juga memberikan perhatian serius pada penanganan KLB Polio yang terjadi di beberapa daerah sehingga harus menjadi prioritas bagi pemerintah daerah untuk melindungi kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak yang rentan terhadap penyakit ini.
“Kejadian ini perlu tindakan cepat dan efektif untuk mengatasi penyebaran penyakit ini, termasuk pelaksanaan vaksinasi massal, edukasi kesehatan kepada masyarakat, dan peningkatan fasilitas kesehatan di daerah-daerah terdampak,” jelasnya.
Untuk juga perlu dilakukan percepatan dilakukannya vaksinasi Polio dengan membentuk tim khusus di setiap daerah yang bertugas mengkoordinasikan langkah-langkah vaksinasi yang cepat dan efektif sesuai dengan tantangan masing-masing daerah.
“Kita perlu segera bergerak dan memvaksinasi anak-anak kita. Setiap daerah harus mencari strategi yang sesuai dengan tantangan daerahnya untuk memastikan vaksinasi berjalan lancar dan cepat,” ujar Tito.
Dia juga menginstuksikan untuk mengunakan anggaran reguler yang ada di Dinas Kesehatan yang ada dimasing-masing daerah.
“Kalau kurang gunakan BTT (Biaya Tidak Terduga), karena sudah dikeluarkan juga Surat Edaran Mendagri No. 400.5.2/2673/SJ untuk menggunakannya,” ungkapnya.
Nantinya, kemajuan program vaksinasi Polio akan dievaluasi di bulan Juli untuk melihat daerah-daerah mana saja vaksinisasinya sudah mencapai 90 persen.
Sementara itu, Menteri Kesehatan RI (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyebutkan 7 provinsi yang sudah terjangkit polio di Indonesia dan harus diambil langkah-langkah antisipatif guna mencegah penyebaran lebih lanjut dan koordinasi yang ketat antara pemerintah pusat dan daerah.
“Ada 7 provinsi yang sudah terjangkit polio, di antaranya Aceh, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan, “terangnya.
Melihat pergerakan penyebaran penyakit polia yang sudah sampai di ujung barat dan ujung timur Indonesia dengan berbagai varian yang ada, maka perlu adanya program vaksinasi ulang ke seluruh Indonesia.
Virus polio merupakan penyakit yang berasal dari kotoran hewan, dan menyerang anak-anak melalui mulut. Hal yang menjadi urgensi ialah polio dapat menyebabkan cacat seumur hidup.
“Karena polio ini menyebabkan cacat permanen, jadi saya minta untuk rekan-rekan kepala daerah untuk mempercepat vaksinasi ini. Tolong untuk membentuk tim, kedepankan Kepala Dinas Kesehatan dibantu dengan komponen lainnya di daerah masing-masing, “ujarnya.
Sebanyak 32 provinsi dan 399 kabupaten/kota Indonesia memiliki risiko tinggi polio, untuk itu akan dilaksanakan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio serta melakukan tindakan preventif dan kuratif terhadap daerah yang sudah terdampak sesuai dengan panduan yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan. (Yl)
