Walikota Metro Beri Sanksi Bagi Pelanggar Protokol Kesehatan

Pemkot Metro akan berikan sanksi tegas kepada perusahaan yang melanggar protokol kesehatan. “Sanksinya ada 2 kategori yakni untuk perseorangan dan perusahaan, mulai dari teguran sampai pembekuan sementara izin usaha,” terang Walikota Metro, Selasa (15/09/2020).

Meski demikian, Achmad Pairin yang saat itu didampingi Kabag Hukum Setda Kota Metro menjelaskan, bagi masyarakat yang melanggar juga akan diberikan sanksi berupa menyanyikan lagu Indonesia Raya dan membacakan butir-butir Pancasila. Namun, untuk yang berkali melanggar maka akan dikenakan sanksi membersihkan fasilitas umum selama 30 menit, dan dalam menegakkan aturan ini nantinya akan diturunkan tim dari Satuan Pol PP. 

“Pemberlakuan aturan tersebut dilakukan dengan Peraturan Walikota Metro Nomor 39 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakkan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian corona virus diseases 2020 di Kota Metro. 

“Selain itu, tempat berkerumun juga akan ditinjau dengan harapan Covid-19 di Metro menurun dan dapat memutus mata rantai penyebaran, sehingga dapat menjadi zona hijau kembali,” pungkas Achmad Pairin. 

Kerja Sama RSUD Ahmad Yani Metro dengan Kejaksaan Negeri Metro

Direktur Rumah Sakit Umum Jendral Ahmad Yani Metro dan Kepala Kejaksaan Negeri Metro menandatangani perjanjian kerja sama yang berlangsung di Aula Rumah Sakit Umum Jendral Ahmad Yani Kamis (03/09/2020), dihadiri oleh jajaran pejabat struktural Rumah Sakit Umum Jendral Ahmad Yani dan para pejabat Kejaksaan Negeri Metro.

Direktur Rumah Sakit Umum Jendral Ahmad Yani Metro Trestyawaty Tondi Nasution mengatakan, penandatanganan MoU tersebut merupakan perwujudan komitmen bersama sebagaimana yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama antara Rumah Sakit Umum Daerah Jendral Ahmad Yani dan Kejaksaan Negeri Metro.

“Saya mengucapkan terima kasih atas kesepakatan bersama ini, dengan harapan nantinya dapat bekerja sama dengan lebih baik lagi,”ujarnya.

Sementara itu Kepala Kejaksaan Negeri Metro Riki S. Tarigan sangat bangga bisa hadir di RSUD serta dapat melihat langsung semua tenaga medis yang telah berjuang keras pada masa pandemi Covid-19.

Terkait perjanjian kerja sama ini yakni tentang penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara, Kejari Metro berharap kesepakatan bersama ini dapat mewujudkan visi dan misi kedua lembaga dan dapat mewujudkan tujuan nasional sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945.

“Kami berterima kasih atas kepercayaannya sehingga terjadinya kerja sama ini, semoga dapat mewujudkan visi dan misi kedua lembaga kedepannya,” tuturnya.

Di akhir acara, dilanjutkan dengan pemberian cinderamata dan foto bersama. (dk/nv)

Pemberian Remisi Umum Kepada 347 Napi

Pemberian remisi secara serentak dilakukan di wilayah masing-masing oleh Kepala Daerah Setempat, dan sebanyak 347 Narapidana (Napi) di Lapas Kelas II A Kota Metro mendapat Remisi Umum, dari Kementerian Hukum Hak Asasi Manusia.

Dengan mengusung tema “Indonesia Maju Tetap Pasti di Masa Pandemi” yang diberikan secara simbolis oleh Wakil Walikota Metro Djohan, dalam rangka peringatan HUT ke-75 RI secara Virtual, Senin (17/08/2020).


Djohan menyampaikan bahwa melalui pemberian remisi ini diharapkan seluruh warga binaan lembaga pemasyarakatan agar selalu patuh dan taat pada hukum dan norma yang ada sebagai bentuk tanggung jawab baik kepada Tuhan Maha Pencipta maupun kepada sesama manusia.

“Atas nama pribadi dan Pemerintah Kota Metro kami menyambut baik serta mengapresiasi kegiatan ini, terlebih karena saat ini kita sedang berupaya untuk mewujudkan masyarakat madani dan menciptakan tata pemerintahan yang baik di Kota Metro Bumi sai Wawai ini,” tandasnya.

Sementara dalam laporan Kepala Lapas Kelas II A  Ade Kusmanto mengatakan, bahwa remisi merupakan salah satu sarana hukum yang penting dalam mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan. Remisi diberikan sebagai wujud apresiasi pencapaian perbaikan diri yang tercermin dari sikap dan perilaku sehari-hari.

“Perbaikan itu tercermin dari sikap warga binaan yang taat selama menjalani pidana, lebih disipilln, lebih produktif, dan dinamis. Sekedar diketahui, dari 347 Napi yang mendapat remisi 1 bulan sebanyak 66 orang, 59 orang mendapat remisi 2 bulan, 64 orang mendapat remisi 3 bulan, 70 orang mendapat remisi 4 bulan, 12 orang mendapat remisi 5 bulan, dan 3 orang mendapat remisi 6 bulan, jadi total jumlah remisi sebanyak 274 orang. Adapun rincian pemberian remisi umum I (Narkoba) PP 99, yang mendapat remisi 2 bulan sebanyak 5 orang, kemudian remisi 3 bulan ada 21 orang, remisi 4 bulan 35 orang dan remisi 5 bulan 12 orang, dengan total jumlah 73 orang,” tuturnya.

Dilanjutkan dengan pemberian remisi secara simbolis kepada perwakilan narapidana oleh Wakil Walikota Metro.

Turut hadiri Ketua DPRD Kota Metro, Kapolres, Kepala Kejaksaan,  Dandim 0411/Lampung Tengah, dan Sekda Kota Metro. (ts/va)

Kejaksaan Agung Kunjungi Kejaksaan Negeri Metro

ST Burhannudin Jaksa Agung RI menjelaskan maksud dan tujuan kunjungannya ke Kejaksaan Negeri Metro yang utama adalah untuk mengenal lebih dekat lagi dengan rekan-rekan di Metro, Rabu, (12/08/20).

“Saya ingin masukan dari bawah apa-apa saja yang dibutuhkan, kebetulan saya melihat kantor kejaksaan Metro disini kecil dan itu menjadi pemikiran saya kedepan,” tandasnya. 

Burhannudin menambahkan terkait perkara, Kejaksaan Agung meminta agar Kajari Metro dapat mengungkap lebih banyak lagi perkara khususnya korupsi.


Tampak hadir Walikota Metro, Wakil Walikota Metro, dan Forkopimda Kota Metro. (Dk/va)

Walikota Metro dan Kajari Tandatangani Kesepakatan Bersama Bantuan Hukum

Walikota Metro bersama Kejaksaan Negeri Metro telah menandatangani Nota Kesepahaman tentang Penanganan Perkara Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN) yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Metro.

Penandatanganan MoU dilaksanakan di Ruang Kerja Walikota, Selasa (10/03/2020). Bertindak atas nama Pemkot Metro adalah Walikota Metro Hi. Achmad Pairin, S.Sos, sementara dari Kejaksaan Negeri Metro adalah Riki S. Tarigan, SH., M.Hum. selaku Kajari. Penandatanganan disaksikan oleh pejabat di lingkungan Kejari Metro, Wakil Walikota, Sekretaris Daerah, serta seluruh pimpinan OPD di Kota Metro.

Disampaikan oleh Achmad Pairin bahwa kesepakatan bersama tersebut bertujuan untuk meningkatkan efektifitas penanganan atau penyelesaian hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Metro.

Dalam kesempatan tersebut, Kajari menyampaikan terima kasih kepada Pemkot yang telah memberikan kepercayaan kepada Kejari Metro sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN) dan memberikan pendampingan hukum dalam menghadapi gugatan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara.

Kajari juga menyampaikan bahwa pada prinsipnya Kejari Metro siap mendukung kebijakan Pemkot Metro dalam pemerintahan dan pembangunan, serta mengharapkan terwujudnya sinergi yang baik antara Pemkot dan Kejaksaan Negeri Metro, serta Fokorpimda pada umumnya. (gt/nv/in)

Asisten I Pimpin Rapat Perwali

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Ridhwan, Pimpin rapat Perubahan atas Peraturan Walikota Metro Nomor 1A tahun 2014 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Metro yang dihadiri Kepala OPD, di OR Setda, Selasa (03/03/2020).

“Menimbang dengan dasar hukum guna kelancaran, tertib penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan kemasyarakatan agar terciptanya kondisi yang kondusif sehingga terpeliharanya stabilitas di Kota Metro, perlu dilaksanakan koordinasi antara aparatur pemerintah melalui forum koordinasi pimpinan daerah,” terang Ridhwan.

Sementara menanggapi masukan dari Sekretaris Diskominfo Subehi, Kasubbag Perundang-undangan Fahruddin menambahkan bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 2019 tentang perangkat daerah yang melaksanakan urusan Pemerintah di bidang kesatuan bangsa dan politik, maka perlu dilakukan perubahan Peraturan WalikotaMetro nomot 1A tahun 2014. (nv/gt)