Dalam rangka memeriahkan Hari Jadi Kota Metro ke-89, Pemerintah Kota Metro bersama Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Metro menggelar rapat persiapan kegiatan Pesona Kota Metro yang berlangsung di Guest House Rumah Dinas Wali Kota Metro, Jumat (5/6/2026). Rapat tersebut membahas berbagai persiapan teknis dan konsep acara yang akan menjadi salah satu rangkaian perayaan hari jadi kota setempat. Ketua Dekranasda Kota Metro, Eni Sumiati Bambang, mengatakan kegiatan Pesona Kota Metro merupakan wujud kolaborasi berbagai pihak dalam mengangkat potensi budaya dan ekonomi kreatif daerah, khususnya sektor wastra yang menjadi salah satu identitas Kota Metro. Menurut Eni, kegiatan yang sebelumnya hanya sebatas gagasan, kini mulai diwujudkan melalui perencanaan yang matang dengan melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD) serta dukungan berbagai pihak, termasuk sponsor yang turut berpartisipasi dalam menyukseskan acara tersebut. “Saya berharap kegiatan ini dapat berlangsung dengan baik dan sukses terlaksana,karena kami ingin menampilkan karya-karya batik yang telah dilombakan serta berkolaborasi dengan OPD terkait dan pihak sponsorship untuk memeriahkan Hari Jadi Kota Metro ke-89,” ujarnya. Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Ekonomi Kreatif Kota Metro, Subehi, menjelaskan bahwa kegiatan Pesona Kota Metro merupakan tindak lanjut dari pengembangan wastra daerah melalui lomba cipta motif Batik Leluwak Takhambur yang sebelumnya telah dilaksanakan. “Kegiatan ini bersifat kolaboratif karena kondisi kita saat ini sedang melakukan efisiensi anggaran. Namun demikian, semangat untuk memeriahkan Hari Jadi Kota Metro ke-89 tetap harus diwujudkan melalui sinergi berbagai pihak,” tuturnya. Ia menambahkan, kegiatan tersebut mengusung tema “Merajut Warisan, Menenun Harapan” yang menjadi refleksi komitmen bersama dalam melestarikan warisan budaya sekaligus membangun optimisme terhadap masa depan industri kreatif Kota Metro. “Hari ini Dekranasda bersama Pemerintah Kota Metro sedang merencanakan sebuah acara yang mengangkat potensi wastra Kota Metro. Kami ingin mempromosikan Batik Leluwak Takhambur beserta pengembangan motif-motifnya, agar semakin dikenal masyarakat luas, sehingga mampu mendorong minat beli dan meningkatkan perekonomian para pengrajin wastra,” jelasnya. Selain menampilkan parade wastra, kegiatan Pesona Kota Metro juga akan menghadirkan pertunjukan teater yang mengangkat sejarah perjalanan Kota Metro. Acara tersebut direncanakan berlangsung pada 12 Juni 2026 pukul 19.00 WIB di halaman Dekranasda Kota Metro yang selama ini menjadi pusat pengembangan wastra daerah. Panitia memperkirakan kegiatan tersebut akan dihadiri sekitar 250 hingga 300 pengunjung. Subehi berharap melalui kegiatan Pesona Kota Metro, berbagai potensi unggulan daerah dapat semakin dikenal masyarakat luas. “Mudah-mudahan melalui kegiatan ini potensi Kota Metro semakin dikenal, baik dari sisi budaya, ekonomi kreatif maupun produk wastranya. Kami berharap kegiatan ini dapat menjadi sarana promosi yang efektif sekaligus membantu pemasaran produk para pengrajin sehingga memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat,” pungkasnya.(Tm/Sr)
Sambut HUT ke 89, Pemkot Metro dan Dekranasda Siapkan “Pesona Kota Metro” Angkat Batik Leluwak Takhambur
Suasana Hangat Warnai Temu Pamit Ketua Pengadilan Agama Metro Kelas IA
Wali Kota Metro menghadiri acara temu pamit Ketua Pengadilan Agama Metro Kelas IA yang berlangsung di Guest House Rumah Dinas Wali Kota Metro, Rabu (3/6/2026). Kegiatan tersebut digelar sebagai bentuk penghormatan dan apresiasi kepada Ketua Pengadilan Agama Metro Kelas IA, Zumrowi, S.Ag., M.H., yang mendapat tugas baru sebagai Ketua Pengadilan Agama di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan yang sama juga diperkenalkan Ketua Pengadilan Agama Metro Kelas IA yang baru, Yopie Azbandi Aziz, S.Ag., M.H., yang sebelumnya bertugas di Pengadilan Agama Kelas IA Bandar Lampung. Acara berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan serta dihadiri oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pejabat pemerintah daerah, jajaran Pengadilan Agama, serta sejumlah tamu undangan lainnya. Dalam sambutannya, Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso, menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan pengabdian Zumrowi selama memimpin Pengadilan Agama Metro. Menurutnya, sinergi yang telah terjalin antara Pemerintah Kota Metro dan Pengadilan Agama selama ini telah memberikan kontribusi positif dalam pelayanan kepada masyarakat. “Atas nama Pemerintah Kota Metro dan seluruh masyarakat, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Zumrowi atas dedikasi, kerja sama, dan pengabdiannya selama bertugas di Kota Metro. Semoga sukses dalam menjalankan amanah di tempat yang baru dan senantiasa diberikan kesehatan serta kelancaran dalam menjalankan tugas,” ujar Wali Kota. Wali Kota juga menyampaikan ucapan selamat datang kepada Yopie Azbandi Aziz sebagai Ketua Pengadilan Agama Metro yang baru. Ia berharap sinergi yang telah terbangun dapat terus diperkuat guna mendukung pelayanan hukum dan keagamaan yang semakin baik bagi masyarakat. “Kami menyambut baik kehadiran Bapak Yopie Azbandi Aziz di Kota Metro. Semoga dapat melanjutkan berbagai program dan kerja sama yang telah berjalan serta membawa inovasi yang bermanfaat bagi kemajuan pelayanan kepada masyarakat,” katanya. Sementara itu, Zumrowi menyampaikan rasa terima kasih kepada Pemerintah Kota Metro dan seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan tugasnya selama bertugas di Kota Metro. Ia mengaku banyak mendapatkan pengalaman berharga dan hubungan baik yang terjalin dengan berbagai elemen masyarakat. Acara ditutup dengan pemberian cinderamata dan sesi foto bersama sebagai simbol penghargaan serta harapan untuk terus terjalinnya hubungan baik antara Pemerintah Kota Metro dan Pengadilan Agama Metro.(Bsr/Yd)
Kepala Diskominfotik Kota Metro Ikuti Entry Meeting Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik 2026 dan Evaluasi E-Monev 2025
Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kota Metro, Deddy Hasmara, mengikuti acara Entry Meeting Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2026 dan Evaluasi E-Monev Tahun 2025, yang diadakan oleh Komisi Informasi Provinsi Lampung secara virtual melalui Zoom Meeting yang dipusatkan di Metro Command Center (MCC) Kota Metro, Kamis (04/06/2026). Kegiatan tersebut juga diikuti oleh Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Lampung, pimpinan PPID Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, serta kepala atau pimpinan BUMD Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung yang dilaksanakan secara virtual. Ketua Komisi Informasi Provinsi Lampung, Erizal, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari sosialisasi keterbukaan informasi publik sekaligus evaluasi E-Monev terkait implementasi keterbukaan informasi publik di Provinsi Lampung tahun 2025. “Yang pertama, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kehadiran Bapak/Ibu sekalian atas undangan kami terkait dengan sosialisasi ini. Ini pertemuan kedua yang sebelumnya dua minggu yang lalu kita juga sudah mengadakan sosialisasi dan evaluasi juga terhadap OPD dan BUMD yang ada di Provinsi Lampung,” jelasnya. Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari penguatan implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang telah berjalan lebih dari 15 tahun dan menjadi landasan hukum di badan publik yang ada di Provinsi Lampung. Dalam paparannya, Erizal menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan hak dasar masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat. “Masyarakat kita ini adalah pemegang kedaulatan, tentu mereka harus tahu juga terkait dengan apa yang dikeluarkan oleh negara. Maka di dalam undang-undang kita di Pasal 28F itu sudah jelas bahwa informasi itu adalah hak dasar, hak asasi manusia yang itu harus dilindungi,” tambahnya. Selain itu, lahirnya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik tidak terlepas dari tuntutan demokrasi dan kebutuhan transparansi di era reformasi. “Pada zaman sebelum reformasi, informasi itu begitu mahal, sehingga informasi yang terbuka sangat sedikit dan semuanya cenderung tertutup. Namun pada era reformasi, dengan lahirnya undang-undang ini, hanya sedikit informasi yang tertutup, sementara selebihnya bersifat terbuka,” jelasnya. Sedangkan informasi tertentu yang dikecualikan adalah informasi pribadi, rahasia negara, dan rahasia bisnis.“Jadi hanya terkait dengan informasi pribadi, kemudian informasi rahasia negara, kemudian rahasia pribadi, dan rahasia bisnis yang masuk dalam kategori informasi yang dikecualikan. Sisanya semuanya terbuka,” ujarnya. Untuk itu, Komisi Informasi Provinsi Lampung, mengajak eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk memaksimalkan tanggung jawab serta implementasi dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 ini. Ia juga menegaskan pentingnya keterbukaan informasi untuk membangun kembali kepercayaan publik terhadap pemerintah. “Ketika masyarakat sudah mengetahui transparansi terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan, maka akan muncul kepercayaan. Kepercayaan ini mahal. Jadi dengan adanya transparansi ini akan memunculkan trust terhadap penyelenggara negara,” ujarnya. Tidak hanya itu, Erizal juga mendorong penguatan struktur PPID hingga ke tingkat OPD, kecamatan, hingga desa.“Kami siap memberikan materi, nanti peserta bisa diatur per kelompok, mungkin OPD dulu, kemudian desa dan kelurahan. Kita atur per kabupaten agar lebih efektif,” ujarnya. Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Kota Metro, Deddy Hasmara, memberikan tanggapan atas pelaksanaan Entry Meeting Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2026 serta Evaluasi E-Monev Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi Lampung. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi momentum penting bagi seluruh badan publik, termasuk Pemerintah Kota Metro untuk memperkuat komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan informasi masyarakat. Evaluasi E-Monev juga dinilai sebagai instrumen strategis untuk mengukur sejauh mana implementasi keterbukaan informasi telah berjalan di setiap perangkat daerah.“Pemerintah Kota Metro pada prinsipnya mendukung penuh upaya penguatan keterbukaan informasi publik. Melalui PPID dan seluruh perangkat daerah, kami terus melakukan perbaikan, baik dari sisi pelayanan informasi, pengelolaan data, maupun pemanfaatan teknologi digital agar masyarakat semakin mudah mengakses informasi yang dibutuhkan,” ujarnya. Hasil evaluasi E-Monev tahun sebelumnya akan menjadi bahan pembenahan agar capaian keterbukaan informasi di Kota Metro dapat terus meningkat dari tahun sebelumnya kategori ‘Menuju Informatif’, di tahun 2026 bisa menjadi kategori ‘Informatif’. Sebagai Plt. Kepala Diskominfotik yang juga menjabat PPID Utama Kota Metro, ia juga akan terus melakukan pendampingan teknis kepada PPID pembantu di seluruh OPD agar standar layanan informasi publik dapat berjalan lebih optimal sesuai ketentuan yang berlaku. (Yl/Tm)
Pemkot Metro Mulai Penyiapan Proyek KPBU Alat Penerangan Jalan, Kemenkeu berikan Fasilitas PDF
Pemerintah Kota Metro memulai tahapan rencana penyiapan Proyek Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Alat Penerangan Jalan (APJ) melalui kegiatan Kick Off Meeting Project Development Facility (PDF) yang digelar di Aula Pemerintah Kota Metro, Rabu (03/06/2026). Kegiatan tersebut dipimpin Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Kota Metro, Kusbani, yang mewakili Wali Kota Metro dan dihadiri perwakilan Kementerian Keuangan RI, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero), DPRD Kota Metro, serta sejumlah perangkat daerah terkait. Dalam sambutannya, Kusbani menyampaikan apresiasi kepada tim Kementerian Keuangan RI dan PT PII yang hadir secara langsung di Kota Metro untuk melaksanakan kick-off meeting PDF proyek KPBU APJ, dimana kehadiran pemerintah pusat merupakan bentuk dukungan nyata terhadap percepatan penyediaan infrastruktur pelayanan publik yang memadai dan berkualitas di Kota Metro. “Atas nama Pemerintah Daerah dan seluruh masyarakat Kota Metro, saya mengucapkan selamat datang dan menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada tim dari Kementerian Keuangan RI dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero). Kehadiran pada hari ini sangat berarti sebagai bentuk nyata dukungan pemerintah pusat terhadap percepatan penyediaan infrastruktur pelayanan publik yang memadai dan berkualitas di Kota Metro,” ujar Kusbani. Ia menjelaskan bahwa proyek KPBU APJ sejalan dengan visi pembangunan Kota Metro tahun 2025–2029 untuk mewujudkan Kota Metro cerdas berbasis jasa dan budaya yang religius, di mana salah satu fokus pembangunan tersebut adalah menciptakan kawasan perkotaan yang terintegrasi, termasuk melalui optimalisasi Penerangan Jalan Umum (PJU). Dalam pernyataannya, Kusbani mengungkapkan bahwa peningkatan kualitas penerangan jalan menjadi program prioritas karena berdampak langsung pada keselamatan dan keamanan masyarakat. Oleh karena itu, melalui proyek KPBU APJ, Pemerintah Kota Metro berupaya memodernisasi infrastruktur penerangan jalan secara menyeluruh. Berdasarkan data pada tahap awal, hasil studi pendahuluan tahun 2025 mengestimasi kebutuhan sebanyak 7.021 titik lampu baru dan retrofit atau pembaruan jenis lampu untuk 1.476 lampu eksisting. “Melalui skema kolaborasi KPBU, kita ingin memastikan bahwa pembangunan ini terukur, berkelanjutan, dan pembiayaannya dilakukan melalui mekanisme pembayaran atas ketersediaan layanan (Availability Payment) selama 10 tahun,” katanya. Meski demikian, Kusbani menegaskan bahwa angka kebutuhan tersebut masih perlu diperbarui mengingat dinamika pembangunan di lapangan selama tahun 2025 telah memunculkan tambahan titik lampu baru serta perubahan kebutuhan masyarakat yang harus diakomodasi dalam penyusunan dokumen pra-studi kelayakan. Selain aspek teknis, Pemerintah Kota Metro juga menaruh perhatian pada kondisi fiskal daerah yang akan menjadi dasar penyusunan skema pembayaran Availability Payment (AP) atau pembayaran atas ketersediaan layanan. “Kajian finansial harus dilakukan secara tajam dan mendalam mengingat kapasitas fiskal Kota Metro pada tahun 2026 mengalami perubahan dan penyesuaian yang cukup signifikan dibandingkan dengan tahun 2025,” ujarnya. Kusbani juga meminta dukungan DPRD Kota Metro agar proses penyusunan skema pembayaran dapat berjalan dengan bijak dan tidak mengganggu stabilitas fiskal daerah di masa mendatang. Untuk mendukung percepatan proyek, Kusbani menginstruksikan sejumlah perangkat daerah, antara lain Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), Bapperida, BKAD, dan Bapenda, untuk berkolaborasi dalam menyediakan data yang akurat dan mutak. “Saya perintahkan seluruh perangkat daerah terkait untuk menyajikan pemutakhiran data yang komprehensif dan memberikan akses seluas-luasnya kepada tim konsultan. Data yang akurat dan akuntabel adalah fondasi agar output kajian kita kuat dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya. Sebagai Pj. Sekretaris Daerah Kota Metro, Kusbani, menekankan bahwa kick-off meeting tersebut bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan penanda dimulainya proses kerja yang intensif hingga penyusunan pra-studi kelayakan dapat segera diselesaikan. “Saya minta Tim KPBU APBD Kota Metro memantau ketat progres mingguan sesuai jadwal. Jangan ada hambatan birokrasi yang memperlambat laju kerja tim konsultan di lapangan,” katanya. Sementara itu, Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Keuangan RI, Heri Setiawan, menjelaskan bahwa kegiatan hari ini merupakan tindak lanjut atas surat permohonan Pemerintah Kota Metro yang diajukan pada 30 Desember 2025 untuk memperoleh fasilitas pengembangan proyek atau PDF untuk proyek KPBU APJ. Heri juga menyebutkan bahwa persetujuan permohonan yang diberikan oleh Menteri Keuangan tertulis melalui Surat Menteri Keuangan Nomor 108/MK.09/2026 tanggal 26 Februari 2026. “Fasilitas ini dikelola oleh Menteri Keuangan RI, dan atas permohonan tersebut, sudah diberikan persetujuan. Kementerian Keuangan RI memberikan fasilitas Project Development Facility untuk KPBU Alat Penerangan Jalan Kota Metro,” jelasnya. Berdasarkan surat tersebut, Menteri Keuangan kemudian menugaskan PT PII untuk melaksanakan penyiapan proyek, pendampingan transaksi, hingga penyediaan penjaminan sebagai bagian dari fasilitas KPBU dengan merekrut tiga konsultan yang terdiri dari konsultan teknis, konsultan keuangan, dan konsultan hukum guna mendukung proses penyiapan proyek. “Ini merupakan tindak lanjut riil dari permohonan Bapak Wali Kota Metro yang telah diluluskan oleh Menteri Keuangan,” ujarnya.Heri juga, menambahkan bahwa skema KPBU berbeda dengan proyek yang dibiayai melalui APBD maupun APBN karena berorientasi pada kualitas pelayanan yang harus dipenuhi selama masa kerja sama. “Kalau lampu padam, dalam 2 jam harus menyala kembali. Jika tidak terpenuhi, akan dikenakan penalti bagi badan usaha. Sampai masa kerja sama berakhir, standar layanan harus tetap terjaga,” jelas Heri. Bahkan, penerapan KPBU untuk penerangan jalan saat ini menjadi tren global karena tidak hanya meningkatkan keamanan dan aktivitas ekonomi masyarakat, tetapi juga memberikan dampak sosial yang lebih luas. “Tahun ini, ada sekitar 50 kota dan kabupaten di Indonesia yang menjalankan proyek serupa. Harapan kami, proses penyiapan proyek di Metro berjalan lancar sehingga mampu menarik minat pihak swasta,” katanya. Heri memperkirakan proses transaksi dapat diselesaikan dalam waktu sekitar 9 bulan. Jika seluruh rencana tahapan berjalan sesuai jadwal, pemenang lelang dapat ditetapkan pada awal tahun 2027 dan pelaksanaan proyek rampung pada akhir tahun yang sama. “Harapannya, pada akhir tahun 2027 seluruh Kota Metro sudah terang,” ujarnya. Pada Kesempatan yang sama, Ketua DPRD Kota Metro, Ria Hartini, menyampaikan dukungan terhadap proses penyusunan proyek, namun menegaskan bahwa DPRD masih memerlukan pemaparan lanjutan sebelum memberikan persetujuan. Tak hanya itu, Ria juga mengatakan bahwa DPRD Kota Metro ingin memperoleh rincian lebih lengkap, terutama terkait hasil kajian dan dampaknya terhadap kondisi fiskal daerah, mengingat masih terdapat sejumlah aspek yang perlu dibahas secara mendalam bersama pihak terkait. “Kami, pimpinan dan anggota DPRD Kota Metro, meminta waktu khusus dari pihak PT PII untuk bertemu dan melakukan audiensi agar kita bisa membahas ini dengan jelas, tegas, dan dengan perencanaan yang matang sehingga memberikan kemaslahatan bagi masyarakat Kota Metro,” ujarnya. Diakhir penyampaian, Ria juga menegaskan bahwa DPRD siap membuka ruang diskusi bersama seluruh komisi, agar dapat terbangun kesepahaman mengenai perencanaan proyek yang
42 ASN Pemkot Metro Masuki Masa Purnabakti, Wali Kota: Pengabdian Tak Berakhir Saat Pensiun
Sebanyak 42 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Metro resmi memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) untuk periode 1 Januari hingga 1 Juni 2026. Pelepasan para ASN purnabakti tersebut dilakukan secara simbolis oleh Wali Kota Metro, Bambang Iman Santoso, di Aula Pemerintah Kota Metro, Selasa (02/06/2026). Suasana haru dan penuh penghormatan mewarnai kegiatan pelepasan yang menjadi bentuk apresiasi Pemerintah Kota Metro atas dedikasi dan pengabdian para ASN selama menjalankan tugas sebagai pelayan masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, Pemerintah Kota Metro melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) turut memfasilitasi layanan perubahan identitas kependudukan bagi para pensiunan. Rangkaian acara juga diisi dengan penyerahan piagam penghargaan sebagai simbol penghormatan kepada ASN yang telah menyelesaikan masa baktinya. Dalam sambutannya, Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso menegaskan bahwa masa pensiun bukanlah akhir dari pengabdian seseorang kepada masyarakat. “Masa pensiun bukan akhir dari proses aktivitas dan pengabdian. Semangat dan optimisme harus tetap menyala. Kontribusi seorang pensiunan justru semakin nyata dan diperlukan saat terjun langsung di tengah kehidupan bermasyarakat,” ujarnya. Ia juga menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan kepada seluruh ASN yang memasuki masa purnabakti atas loyalitas, dedikasi, serta semangat dalam memberikan pelayanan terbaik selama bertugas di lingkungan Pemerintah Kota Metro. “Terima kasih atas pengabdian dan kerja keras yang telah diberikan selama ini. Semoga masa purnatugas menjadi babak baru yang penuh kebahagiaan, kesehatan, dan keberkahan,” tambahnya. Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Metro, Elmanani, menjelaskan bahwa pelepasan ASN purnabakti dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, serta Peraturan BKN Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda PNS. Ia memaparkan, dari total 42 ASN yang memasuki BUP, terdiri dari 7 orang pada Januari, 9 orang Februari, 6 orang Maret, 6 orang April, 4 orang Mei, dan 10 orang pada Juni 2026. “Jabatan yang ditinggalkan meliputi 18 jabatan struktural, 8 jabatan fungsional tertentu, serta 16 jabatan guru dan pengawas,” jelasnya. Di hari yang sama, Pemerintah Kota Metro juga melaksanakan serah terima jabatan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Metro. Jabatan yang sebelumnya diemban Supriyadi dan berakhir karena memasuki masa pensiun, kini diserahkan kepada Ade Erwinsyah sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala BKAD Kota Metro. Momentum tersebut menjadi penanda regenerasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Metro, sekaligus penghormatan atas dedikasi para ASN yang telah mengabdi untuk kemajuan daerah dan pelayanan kepada masyarakat. (Tm/ Mdn/Sr)
Pemkot Metro Tegaskan Komitmen Tingkatkan Pelayanan, RSUD A Yani Raih Penilaian Positif dari BPJS
Pemerintah Kota Metro menegaskan komitmennya dalam terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui berbagai pembenahan di RSUD Ahmad Yani Metro. Di tengah perhatian publik terhadap pelayanan kesehatan, rumah sakit milik pemerintah daerah tersebut mendapatkan penilaian positif dari BPJS Kesehatan berdasarkan hasil kunjungan dan evaluasi langsung. Sebelumnya pada Jumat, 8 Mei 2026, Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Pusat, Rukijo, saat melakukan kunjungan ke RSUD Ahmad Yani Metro, menyampaikan bahwa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sudah berjalan dengan baik. Penilaian serupa sebelumnya juga disampaikan Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah III, Anurman Huda, saat melakukan kunjungan pada Rabu, 15 April 2026. Dalam kunjungan tersebut, pihak BPJS turut berdialog langsung dengan sejumlah pasien untuk memastikan kualitas pelayanan yang diterima masyarakat. Berdasarkan data indikator nasional mutu rumah sakit, tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan di RSUD Ahmad Yani Metro pada tahun 2025 mencapai 85 persen. Capaian tersebut dinilai memenuhi target yang telah ditetapkan sekaligus menunjukkan peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Selain itu, tingkat keterisian tempat tidur atau Bed Occupancy Rate (BOR) tercatat sebesar 71,59 persen. Angka tersebut masih berada dalam kategori ideal sesuai standar Kementerian Kesehatan yang menetapkan BOR rumah sakit berada pada kisaran 60 hingga 80 persen. Kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan RSUD Ahmad Yani Metro juga terlihat dari tingginya rata-rata kunjungan poliklinik yang mencapai 384 pasien per hari. Pemerintah Kota Metro menyampaikan bahwa berbagai capaian tersebut menjadi motivasi untuk terus melakukan perbaikan dan peningkatan layanan kesehatan. RSUD Ahmad Yani Metro saat ini terus berbenah melalui penguatan sarana dan prasarana, penyediaan alat kesehatan modern, peningkatan profesionalisme sumber daya manusia, serta penguatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien. Selain fokus pada pelayanan kesehatan, RSUD Ahmad Yani Metro juga terus didorong menjadi rumah sakit yang unggul dalam bidang pendidikan dan pelatihan kesehatan, sekaligus mewujudkan tata kelola dan kemandirian pengelolaan keuangan yang lebih baik. (Sr)
Hari Lahir Pancasila 2026, Wali Kota Metro Teguhkan Semangat Persatuan dan Pengabdian untuk Indonesia
Mentari pagi yang hangat menyinari halaman Kantor Wali Kota Metro, Senin (1/6/2026), saat Sang Saka Merah Putih berkibar gagah di angkasa. Dalam suasana penuh khidmat, jajaran Pemerintah Kota Metro bersama unsur Forkopimda dan seluruh elemen pemerintahan mengikuti Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026. Upacara berlangsung tertib dan penuh semangat kebangsaan dengan Wali Kota Metro, H. Bambang Iman Santoso, bertindak sebagai pembina upacara. Turut hadir Wakil Wali Kota Metro, Penjabat Sekretaris Daerah Kota Metro, para kepala perangkat daerah, camat dan lurah se-Kota Metro, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Suasana haru terasa ketika prosesi mengheningkan cipta dilaksanakan. Seluruh peserta menundukkan kepala untuk mengenang jasa para pahlawan bangsa, yang telah mengorbankan jiwa dan raga demi kemerdekaan dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. “Guna mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur mendahului kita sebagai Kusuma Bangsa seraya berdoa kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, marilah mengheningkan cipta dimulai,” ujar pemimpin upacara yang disambut suasana penuh penghormatan. Dalam amanatnya, Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso, membacakan sambutan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Republik Indonesia. Pada peringatan tahun ini, tema yang diusung adalah Memperkokoh Ideologi Pancasila Menuju Indonesia Raya untuk Perdamaian Dunia. Disampaikan bahwa Pancasila bukan sekadar dasar negara, melainkan bintang penuntun yang telah terbukti menjaga persatuan bangsa di tengah berbagai tantangan global. Dengan lebih dari 17 ribu pulau serta ratusan suku dan budaya, Indonesia mampu berdiri kokoh sebagai bangsa yang bersatu berkat nilai-nilai luhur Pancasila. Pancasila juga disebut sebagai jangkar moral bangsa dalam menghadapi dinamika dunia, mulai dari perkembangan teknologi hingga perubahan geopolitik internasional. Nilai musyawarah, gotong royong, kemanusiaan, dan keadilan sosial menjadi fondasi penting dalam menciptakan perdamaian dunia yang berkelanjutan. Dalam sambutan tersebut ditegaskan bahwa Indonesia bukan hanya menjadi penonton dalam percaturan global, melainkan turut mengambil peran aktif dalam mewujudkan perdamaian dunia sebagaimana amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kontribusi Indonesia dalam misi perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), mediasi konflik regional, hingga perjuangan terhadap keadilan bagi bangsa-bangsa tertindas menjadi wujud nyata pengamalan sila kedua Pancasila, yakni Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Lebih lanjut, seluruh elemen bangsa, khususnya generasi muda, diajak menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang hidup dalam keseharian. Nilai-nilai luhur Pancasila tidak boleh berhenti sebagai simbol atau slogan semata, melainkan harus tercermin dalam sikap, perilaku, dan kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Kepada para pemimpin daerah dan penyelenggara pemerintahan, disampaikan pula pesan agar setiap kebijakan dan pelayanan publik senantiasa berlandaskan semangat keadilan sosial, menjamin hak-hak masyarakat, serta tidak membiarkan satu pun warga tertinggal dari pembangunan. Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026 di Kota Metro menjadi momentum untuk meneguhkan kembali komitmen kebangsaan. Di tengah derasnya arus perubahan zaman, Kota Metro menunjukkan tekad untuk terus menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. (Mdn/Sr)
Metro Raih WTP ke-16 Berturut-turut dari BPK RI, Bukti Tata Kelola Keuangan Daerah Tertib dan Akuntabel
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Lampung menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 kepada pemerintah kabupaten/kota di Lampung secara serentak Pemerintah Kota Metro kembali menorehkan prestasi membanggakan di bidang pengelolaan keuangan daerah dengan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Lampung. Predikat bergengsi tersebut diraih berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Metro Tahun Anggaran 2025. Capaian ini sekaligus menjadi raihan opini WTP ke 16 kalinya secara berturut-turut dari tahun 2010. Penyerahan laporan hasil pemeriksaan diberikan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung, Nugroho Heru Wibowo, kepada Ketua DPRD Kota Metro,Ria Hartni dan Pj.Sekretaris Daerah Kota Metro, Kusbani di Auditorium BPK RI Perwakilan Lampung, Jumat (29/5/2026). Selain menerima LHP, Ketua DPRD Kota Metro, dan Pj.Sekretaris Daerah Kota Metro, bersama para kepala Daerah se-Provinsi Lampung juga melakukan penandatanganan berita acara serah terima laporan hasil pemeriksaan BPK RI Provinsi Lampung. Dikesempatan ini Pj.Sekretaris Daerah Kota Metro, Kusbani menyampaikan apresiasi kepada BPK RI Perwakilan Lampung atas pelaksanaan pemeriksaan laporan keuangan daerah. Menurut Kusbani, LHP BPK menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dan DPRD dalam menilai pengelolaan keuangan daerah agar berjalan tertib, transparan, dan akuntabel. “LHP BPK merupakan bahan evaluasi penting bagi pemerintah daerah dan DPRD untuk melihat sejauh mana pengelolaan keuangan daerah telah dilaksanakan secara tertib, transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” katanya. Ia mengatakan, capaian opini yang baik perlu diikuti dengan upaya perbaikan berkelanjutan agar tata kelola keuangan daerah semakin berkualitas dan memberi manfaat bagi masyarakat. Dikesempatan yang sama Ketua DPRD Kota Metro, Ria Hartini juga menyatakan DPRD Kota Metro berkomitmen menjadikan LHP BPK sebagai salah satu rujukan dalam mengawal perbaikan tata kelola keuangan daerah, termasuk mendorong tindak lanjut atas rekomendasi BPK. Kegiatan tersebut dihadiri Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung Nugroho Heru Wibowo beserta jajaran, ketua DPRD kabupaten/kota se-Lampung, bupati dan wali kota, sekretaris daerah, inspektur, serta kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) se-Provinsi Lampung. (BSR/YDA)
Pemkot Metro Pastikan Hewan Kurban Sehat, Semangat Kebersamaan Warnai Idul Adha 1447 H
Pemerintah Kota Metro melalui Dinas Pertanian memastikan mayoritas hewan kurban di wilayahnya dalam kondisi sehat dan layak konsumsi menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Dari total 3.495 ekor hewan kurban yang tersebar di 382 titik pemotongan, sekitar 95,16 persen dinyatakan sehat setelah melalui pemeriksaan tim satgas hewan kurban. Pemeriksaan tersebut dilakukan secara intensif guna memastikan keamanan pangan dan kualitas hewan kurban yang akan disalurkan kepada masyarakat. Meski demikian, tim masih menemukan sekitar 169 ekor hewan yang terindikasi kurang sehat, didominasi kasus fasciolasis atau cacing hati yang umum menyerang ternak. Hal itu disampaikan Plt. Kepala Dinas Pertanian Kota Metro, Pipi Puspitasari, saat menghadiri penyembelihan hewan kurban di halaman Sekretariat Masjid Taqwa Kota Metro, Kamis (28/05/2026). “Alhamdulillah, secara umum kondisi hewan kurban di Kota Metro sangat baik dengan tingkat kesehatan mencapai 95 persen. Temuan penyakit cacing hati langsung kami tindak lanjuti agar tidak mengganggu kualitas hewan kurban yang akan disalurkan kepada masyarakat,” ujarnya. Ia menegaskan, organ hewan kurban yang mengalami kerusakan tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi demi menjaga keamanan masyarakat. “Kami memastikan jaringan atau organ hewan kurban yang kurang sehat tidak layak untuk dikonsumsi. Dokter hewan akan memeriksa tingkat kerusakannya. Jika organ hati mengalami kerusakan, kami mengimbau agar tidak dikonsumsi, namun bagian organ lainnya masih diperbolehkan apabila dinyatakan aman,” tambahnya. Sementara itu, suasana penyembelihan hewan kurban di Masjid Taqwa Kota Metro berlangsung lancar, tertib, dan penuh semangat kebersamaan. Momentum Hari Raya Idul Adha tahun ini juga menjadi ajang mempererat kepedulian sosial antarwarga. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Metro, Ny. Eni Sumiyati Bambang, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut menyampaikan rasa syukur atas pelaksanaan ibadah kurban tahun ini. “Tahun ini, Bapak Wali Kota Metro juga turut berkurban sebagai bentuk rasa syukur dan kepedulian kepada masyarakat. Semoga daging kurban yang dibagikan membawa manfaat, keberkahan, serta mempererat silaturahmi antarwarga Kota Metro,” katanya. Diketahui, Wali Kota Metro menyumbangkan dua ekor sapi kurban pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Satu ekor sapi disembelih di Masjid Taqwa Kota Metro, sementara satu ekor lainnya disembelih di halaman Korem 043/Garuda Hitam (Gatam). Pembagian daging kurban dilakukan kepada masyarakat yang membutuhkan dengan melibatkan panitia dan relawan Masjid Taqwa Kota Metro, sebagai wujud semangat berbagi dan kepedulian sosial di momen Idul Adha. (Bsr/Sr)
Gema Takbir Menggema di Lapangan Samber, Wakil Wali Kota Metro Hadiri Sholat Idul Adha 1447 H
Langit pagi Kota Metro masih diselimuti cahaya lembut ketika gema takbir berkumandang dari segala penjuru. Ribuan masyarakat mulai memadati Lapangan Samber sejak selepas subuh untuk menunaikan Sholat Idul Adha 1447 Hijriah bersama jajaran Pemerintah Kota Metro. Di tengah hamparan sajadah yang membentang rapih, Wakil Wali Kota Metro M. Rafiq Adipradana, hadir bersama jajaran Pemerintah Kota Metro, tokoh agama, serta masyarakat dari berbagai wilayah di Kota Metro. Kehadiran mereka menyatu dalam suasana khusyuk dan penuh kebersamaan memperlihatkan eratnya hubungan antara pemerintah dan masyarakat dalam momentum hari raya kurban. Suasana religius terasa begitu mendalam saat ribuan jamaah serentak mengumandangkan takbir, tahmid, dan tahlil. Cahaya matahari pagi perlahan menyinari lapangan menambah nuansa haru dan damai dalam pelaksanaan ibadah. Anak-anak hingga para orang tua tampak larut dalam kekhidmatan menjadikan Idul Adha bukan sekadar perayaan tetapi juga momentum memperkuat nilai pengorbanan, keikhlasan, dan persaudaraan. Momentum ini diharapkan mampu mempererat tali silaturahmi antar warga serta memperkuat persatuan di tengah kehidupan masyarakat Kota Metro yang harmonis dan religius. Pelaksanaan Sholat Idul Adha di Lapangan Samber berlangsung aman, tertib, dan penuh kekhusyukan hingga selesai. Ribuan jamaah tampak saling bersalaman dan bermaafan menciptakan suasana hangat yang menjadi potret indah kebersamaan masyarakat Kota Metro dalam menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. (Md/Sr).
