Wali Kota Metro menunjukkan bentuk perhatian yang lebih konkret kepada para petugas kebersihan atau “Pasukan Orange” melalui aksi sederhana namun bermakna, Jumat (02/04/2026). Tidak dalam bentuk seremoni, ratusan nasi kotak dibagikan langsung sebagai bagian dari komitmen pribadi kepala daerah kepada para pekerja lapangan di Dinas Lingkungan Hidup. Langkah ini juga menjadi penegasan bahwa perhatian terhadap petugas kebersihan tidak selalu harus diwujudkan melalui kegiatan formal, melainkan dapat hadir melalui aksi nyata yang langsung menyentuh kebutuhan mereka di lapangan yang kerap luput dari sorotan, padahal peran mereka sangat vital dalam menjaga kebersihan dan kenyamanan kota. Menariknya, pemberian nasi kotak tersebut merupakan bagian dari program “Jumat Berkah” yang diinisiasi langsung oleh Wali Kota Metro tersebut tidak menggunakan anggaran pemerintah, melainkan berasal dari dana pribadi, yang merupakan sebagai bentuk tanggung jawab moral dan kepedulian sosial terhadap para petugas kebersihan. Komitmen ini juga bukan muncul secara tiba-tiba tetapi merupakan janji yang telah disampaikan Wali Kota Metro pada peringatan Hari Peduli Sampah Nasional pada Jumat 20 Februari 2026 di Kantor Dinas Lingkungan Hidup untuk memberikan perhatian lebih kepada pasukan orange sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi mereka. Perhatian yang diberikan kepada para petugas kebersihan tersebut dinilai bukan sekadar bantuan makanan, tetapi juga menjadi bentuk pengakuan atas kerja keras yang selama ini mereka lakukan dalam menjaga wajah Kota Metro tetap bersih dan tertata. Lebih jauh, pendekatan yang dilakukan Wali Kota Metro ini juga mencerminkan gaya kepemimpinan yang tidak berjarak, sekaligus menjadi contoh bahwa kepedulian sosial dari seorang pemimpin dapat menjadi pemicu bagi tumbuhnya solidaritas di lingkungan pemerintahan maupun masyarakat luas. Apa yang dilakukan Wali Kota tidak hanya berhenti pada pemberian bantuan, tetapi juga membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya menghargai profesi yang seringkali dianggap sederhana. Melalui aksi “Jumat Berkah” ini, Pemerintah Kota Metro secara tidak langsung ingin menegaskan bahwa pembangunan kota tidak hanya berbicara tentang infrastruktur dan program besar, tetapi juga tentang bagaimana menghadirkan keadilan sosial dan perhatian kepada mereka yang berada di garis terdepan pelayanan publik.(Yl)
Aksi Jumat Berkah Wali Kota Metro, Peduli Pasukan Orange dengan Nasi Kotak Gratis
Pemkot Metro Berduka, Walikota Metro Salatkan Jenazah Bunga Rosana, Hafizah 30 juz
Wali Kota Metro, Bambang Iman Santoso, bersama ratusan masyarakat, melaksanakan takziah sekaligus mensalatkan jenazah almarhumah hafizah Al-Qur’an, Bunga Rosana (23), korban hanyut di kawasan wisata Wira Garden, Kamis (02/04/2026). Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kasubag TU Kantor Kementerian Agama Kota Metro, Deswin Fitra, serta jajaran tokoh agama dan masyarakat setempat.Prosesi salat jenazah dilaksanakan di Masjid Baitul Akhlak, Gang Subur I, Kelurahan Hadimulyo Barat, Kecamatan Metro Pusat. Suasana haru menyelimuti prosesi tersebut, di mana masyarakat turut memberikan penghormatan terakhir kepada almarhumah yang dikenal sebagai sosok hafizah berprestasi. Dalam keterangannya kepada awak media, Wali Kota Metro menyampaikan duka mendalam atas kepergian almarhumah yang dinilai sebagai salah satu putri terbaik daerah. “Kepergian almarhumah merupakan kehilangan besar bagi Kota Metro. Beliau adalah aset terbaik yang kita miliki, seorang hafizah Al-Qur’an. Saya berharap kecintaan dan dedikasi beliau terhadap Al-Qur’an dapat menjadi teladan serta memotivasi generasi muda untuk terus mencintai dan mengamalkan Al-Qur’an,” ujar Bambang. Jenazah almarhumah sebelumnya telah melalui proses identifikasi di RSU Bhayangkara Polda Lampung, dan saat ini disemayamkan di rumah duka di Gang Subur I, RT 22 RW 05, Hadimulyo Barat, Metro Pusat. Rencananya, almarhumah akan dimakamkan pada sore hari di Tempat Pemakaman Umum setempat. Diketahui, Bunga Rosana merupakan hafizah 30 juz yang kerap menorehkan prestasi pada ajang Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) tingkat provinsi. Almarhumah juga tercatat sebagai mahasiswi Fakultas MIPA Universitas Lampung yang dikenal cerdas dan bersahaja. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas MIPA Universitas Lampung, Junaidi, turut menyampaikan kesan mendalam terhadap sosok almarhumah. “Almarhumah adalah mahasiswi yang cerdas, santun, dan bersahaja. Ia juga pernah menjadi perwakilan Fakultas MIPA dalam ajang MTQ tingkat universitas,” ungkapnya. Berdasarkan informasi, almarhumah merupakan putri pertama dari pasangan Ismail Yusuf dan Heliana. Ia ditemukan pada Kamis (02/04/2026) sekitar pukul 11.30 WIB di muara Pulau Pasaran, Teluk Betung Barat, setelah sebelumnya dilaporkan hanyut bersama rekannya di aliran sungai kawasan Wira Garden pada Rabu (01/04/2026). Keduanya ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa setelah proses pencarian selama kurang lebih 20 jam oleh tim gabungan Basarnas dan BPBD Kota Bandar Lampung. Pemerintah Kota Metro turut menyampaikan belasungkawa mendalam kepada keluarga yang ditinggalkan, serta mengajak seluruh masyarakat untuk mengambil hikmah dan meningkatkan kewaspadaan, khususnya saat beraktivitas di kawasan wisata alam.(Bsr)
Bambang Apresiasi Bantuan Alsintan, Tekankan Pentingnya Pemanfaatan dan Perawatan Optimal
Pemerintah Kota Metro melaksanakan kegiatan penyerahan secara simbolis bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) yang bersumber dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia kepada kelompok tani se-Kota Metro. Kegiatan tersebut berlangsung di Jalan Rajawali RW 05 Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Metro Selatan. Rabu (3/12/2025) Kegiatan tersebut dan dihadiri langsung oleh Wali Kota Metro bersama jajaran Forkopimda, DPRD, para camat, lurah, penyuluh pertanian, serta kelompok tani penerima bantuan. Dalam kesempatan tersebut Wali Kota Metro secara langsung menyerahkan bantuan alsintan kepada perwakilan kelompok tani sebagai bentuk dukungan pemerintah pusat terhadap peningkatan produktivitas pertanian di daerah. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sektor pertanian sebagai salah satu penopang ekonomi masyarakat di Kota Metro. Kepala Dinas Pertanian Kota Metro Hery Wiratno, dalam laporannya menyampaikan bahwa bantuan alsintan yang diberikan merupakan hasil dari upaya dan strategi Pemerintah Kota Metro dalam membangun komunikasi intensif dengan Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Ia mengungkapkan bahwa perhatian pemerintah pusat terhadap Kota Metro tidak terlepas dari komitmen dan keseriusan pemerintah daerah dalam mengusulkan program-program pembangunan pertanian. Adapun bantuan alsintan yang disalurkan terdiri dari 19 unit traktor roda empat, 2 unit traktor tangan, serta 4 unit pompa air dengan total nilai mencapai sekitar Rp9,8 miliar. “Sebagian alat telah diterima dan diserahkan sementara, beberapa unit lainnya masih dalam proses pengiriman dan mengalami sedikit keterlambatan akibat faktor distribusi menjelang Hari Raya Idul Fitri. Kami tegaskan bahwa bantuan ini sepenuhnya gratis dan tidak dipungut biaya apapun. Baik dari pemerintah daerah, kelompok tani, maupun pihak lain tidak diperkenankan melakukan pungutan,” katanya. Hery juga menegaskan, bahwa apabila ditemukan hal-hal yang mencurigakan masyarakat dapat langsung melaporkannya kepada Dinas Pertanian maupun melalui kanal resmi Kementerian Pertanian. Lebih lanjut ia juga menyampaikan bahwa untuk tahun 2026 Pemerintah Kota Metro kembali mengusulkan berbagai bantuan alsintan kepada Kementerian Pertanian Republik Indonesia di antaranya combine harvester, pompa air, serta teknologi modern berupa drone pertanian yang dapat digunakan untuk pemupukan dan pengendalian hama. Selain itu terdapat pula usulan program irigasi, penguatan sarana pertanian, serta dukungan sektor perikanan melalui program bioflok dengan total nilai usulan mencapai sekitar Rp23,3 miliar. Kemudian dalam sambutannya, Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso, menyampaikan rasa syukur dan apresiasi kepada Kementerian Pertanian Republik Indonesia atas perhatian dan dukungan yang diberikan kepada petani di Kota Metro. Ia menilai bantuan alsintan ini merupakan bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam membantu meningkatkan efisiensi dan produktivitas sektor pertanian. “Kita patut bersyukur karena di tengah keterbatasan anggaran daerah pemerintah pusat masih memberikan perhatian besar kepada Kota Metro. Bantuan ini bukan jumlah yang kecil dan ini harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya,” ujar Wali Kota. Wali Kota juga menekankan pentingnya menumbuhkan rasa memiliki terhadap bantuan yang telah diberikan. Ia juga menginginkan seluruh kelompok tani dapat menjaga, merawat, dan memanfaatkan alsintan tersebut secara optimal demi keberlanjutan penggunaannya. “Walaupun bantuan ini tidak dibeli tetapi harus tetap dirawat dengan baik. Jangan sampai karena merasa ini bantuan gratis, lalu penggunaannya tidak dijaga. Justru kita harus menunjukkan bahwa kita mampu merawat dan memanfaatkan bantuan ini dengan penuh tanggung jawab,” tegasnya. Selain itu, Bambang juga mendorong agar kelompok tani dapat membangun sistem pengelolaan bersama termasuk dalam hal pembiayaan operasional dan perawatan alsintan. Menurutnya, hal ini penting agar alat yang diberikan dapat terus digunakan dalam jangka panjang tanpa kendala. Tak hanya itu, Bambang juga mengajak seluruh pemangku kepentingan mulai dari penyuluh pertanian, pemerintah kecamatan dan kelurahan, hingga anggota DPRD untuk bersama-sama melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemanfaatan alsintan di lapangan. Lebih jauh lagi, orang nomor satu di Kota Metro, menyampaikan bahwa keberhasilan dalam menjaga dan memanfaatkan bantuan ini akan menjadi salah satu faktor penting dalam memperoleh kembali dukungan dari pemerintah pusat di masa mendatang. “Saya optimistis bahwa dengan sinergi yang baik antara pemerintah daerah, legislatif, dan masyarakat, sektor pertanian di Kota Metro akan terus berkembang,” ungkapnya. Kegiatan penyerahan simbolis ini diakhiri dengan harapan agar bantuan alsintan dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan produksi pertanian, efisiensi kerja petani, serta kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan adanya dukungan berkelanjutan dari pemerintah pusat dan komitmen kuat dari pemerintah daerah Kota Metro diharapkan mampu menjadi daerah yang mandiri dan unggul di sektor pertanian, serta mampu menghadapi berbagai tantangan pembangunan di masa yang akan datang. (Md/Sr)
Pemkot Metro Ikuti Entry Meeting Pemeriksaan LKPD 2025 , Tekankan Transparasi dan Akuntabilitas
Wali Kota Metro, Bambang Iman Santoso, mengikuti entry meeting pemeriksaan terinci atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025, yang diselenggarakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI secara virtual melalui Zoom dari OR Setda, Kamis (02/04/2026). Kegiatan ini menjadi penanda dimulainya proses audit yang menitik beratkan pada penguatan kualitas tata kelola keuangan daerah, bukan sekadar agenda rutin tahunan. Momentum ini juga menegaskan bahwa pemeriksaan LKPD tidak lagi dipandang sebagai formalitas administratif, melainkan instrumen strategis dalam memastikan setiap kebijakan fiskal daerah. Hal ini berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat dan pendekatan ini juga sejalan dengan upaya mendorong transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas penggunaan APBD di seluruh daerah, termasuk Kota Metro. Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar, menegaskan bahwa kehadiran bahwa BPK RI memiliki peran krusial menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah atas komitmennya dalam mengawal transparansi dan akuntabilitas tata kelola keuangan negara di tingkat daerah. Ahmad Giri Akbar juga mengapresiasi pemerintah daerah yang telah menyelesaikan laporan keuangan secara tepat waktu sesuai ketentuan perundang-undangan, karena ketepatan waktu tersebut menjadi indikator awal komitmen pemerintah daerah dalam menjaga disiplin fiskal dan tata kelola yang baik. Lebih jauh, Ahmad Giri Akbar menekankan bahwa bagi legislatif, pemeriksaan BPK bukan sekadar rutinitas tahunan. “Ini adalah instrumen krusial untuk memastikan bahwa setiap rupiah dari APBD yang telah kita sepakatkan bersama benar-benar dikelola secara efektif, efisien dan yang terpenting bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat,” ujarnya. Tak hanya itu target opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bukan satu-satunya tujuan, oleh karena itu pemeriksaan yang dilakukan diharapkan mampu menghadirkan rekomendasi konstruktif guna memperbaiki sistem pengendalian internal serta kepatuhan terhadap regulasi di lingkungan pemerintah daerah. Dalam konteks pengawasan, DPRD berkomitmen untuk terus mendorong pemerintah daerah agar bersikap kooperatif, transparan, dan komunikatif dalam menyediakan data yang dibutuhkan oleh tim pemeriksa serta tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) juga menjadi perhatian utama agar setiap temuan dapat segera diselesaikan dan tidak berulang di masa mendatang. Selain itu, Ahmad Giri Akbar, juga menyoroti tantangan daerah dalam melakukan penataan dan realokasi keuangan yang tidak hanya bersifat fiskal, tantangan tersebut juga menyentuh aspek psikologis dalam pengambilan kebijakan di daerah, sehingga ia mendorong agar realokasi anggaran dilakukan secara terstruktur sejak awal tanpa mengurangi alokasi OPD, melainkan diarahkan pada penambahan berbasis prioritas pembangunan. Sementara itu, Anggota V BPK RI sekaligus Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V, Bobby Adhityo Rizaldi, menegaskan bahwa entry meeting ini merupakan bagian awal dari pemeriksaan terinci atas LKPD Tahun Anggaran 2025 yang melibatkan sinergi lintas wilayah, baik secara fisik maupun virtual. “Saya mengapresiasi atas kehadiran kepala daerah dan pimpinan DPRD yang menunjukkan komitmen kuat terhadap proses pemeriksaan. Menurutnya, partisipasi aktif tersebut menjadi fondasi penting dalam menciptakan proses audit yang berkualitas dan akuntabel, “tuturnya. Bobby juga mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat kemandirian fiskal dengan mengoptimalkan potensi ekonomi daerah, meskipun ia mengakui bahwa tantangan realokasi anggaran tidak hanya terjadi di daerah, tetapi juga di internal BPK yang turut melakukan penyesuaian demi meningkatkan kualitas pemeriksaan. Ia menjelaskan bahwa adanya penyederhanaan pelaporan berdampak pada perubahan prioritas pemeriksaan, termasuk meningkatnya jumlah sampel data yang diminta. “Ini bukan karena ada pemotongan, tapi justru anggaran pemeriksaan ini ditambah untuk peningkatan kualitas,” jelasnya. Transformasi digital juga menjadi perhatian utama dalam pemeriksaan tahun ini. Sebagai Pimpinan Pemeriksaan Keuangan ia juga menekankan pentingnya implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) secara menyeluruh, tidak hanya sebagai bentuk kepatuhan regulasi, tetapi juga sebagai faktor penentu dalam peningkatan kualitas opini laporan keuangan. Menurutnya, Integrasi SIPD dengan sistem lain seperti pengelolaan aset, dinilai sangat krusial mengingat salah satu tantangan terbesar pemerintah daerah adalah penataan dan pencatatan aset yang akurat karena dampak yang ditimbulkan dapat berdampak langsung pada penurunan kualitas opini audit. Selain itu, Bobby juga telah menerapkan pendekatan risk-based audit dan memanfaatkan big data analytics untuk meningkatkan kedalaman analisis pemeriksaan, dimana pendekatan ini memungkinkan identifikasi risiko secara lebih akurat serta mendorong perbaikan sistemik dalam pengelolaan keuangan daerah. “DPRD merupakan mitra strategis pemerintah daerah dalam memastikan akuntabilitas keuangan. Peran pengawasan DPRD dinilai sangat penting dalam memastikan setiap penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, “ungkapnya. Dalam pelaksanaannya, BPK RI sebagai sebuah lembaga juga tidak berada pada posisi mengkritisi kebijakan, melainkan fokus pada implementasi kebijakan tersebut dalam bentuk program dan kegiatan yang dijalankan oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, pentingnya percepatan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaandengan melakukan penyelesaian temuan lama serta kebutuhan akan norma baru dalam beberapa kasus menjadi langkah strategis untuk mencegah permasalahan berulang yang berpotensi masuk ke ranah hukum. Lebih lanjut, Bobby mendorong adanya simplifikasi dan harmonisasi regulasi, khususnya dalam integrasi laporan kinerja dan laporan keuangan daerah yang dinilai penting agar evaluasi tidak hanya berfokus pada serapan anggaran, tetapi juga pada capaian output dan dampak pembangunan. “Integritas dan profesionalisme merupakan fondasi utama dalam pengelolaan keuangan negara, untuk itu saya berharap seluruh kepala daerah dan DPRD dapat mendukung proses pemeriksaan secara optimal. Mari kita jadikan pemeriksaan LKPD tahun 2025 ini sebagai momentum untuk selalu memperkuat akuntabilitas di tengah perubahan global yang dinamis,” pungkasnya.(Yl/Yd)
Walikota Metro Sampaikan LKPJ Tahun 2025, Tekankan Capaian Kinerja dan Tantangan Strategis
Wali Kota Metro menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 kepada DPRD Kota Metro yang berlangsung di Ruang Rapat DPRD Kota Metro, Rabu (01/04/2026). Penyampaian laporan ini merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. LKPJ Tahun Anggaran 2025 memiliki nilai strategis karena memuat capaian kinerja pada tahun pertama pelaksanaan RPJMD Kota Metro Tahun 2025–2029, sekaligus menjadi dasar atau titik awal dalam proyeksi pembangunan ke depan. Wali Kota Metro, Bambang Iman Santoso, menyampaikan bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 memiliki nilai historis dan manajerial yang sangat strategis dalam merepresentasikan capaian kinerja pada tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Metro Tahun 2025–2029, sekaligus menjadi baseline atau titik tolak bagi proyeksi pembangunan kota kita di masa mendatang. Berkenaan dengan hal tersebut, Bambang rangkuman terkait kondisi makroekonomi, realisasi kebijakan fiskal, capaian pelayanan dasar, serta tata kelola pemerintahan sepanjang tahun 2025. “Pertama, Akselerasi Makroekonomi dan Kesejahteraan Sosialyang terjadi di tengah kompleksitas dinamika ekonomi regional maupun nasional, dimana berdasarkan data perekonomian Kota Metro pada tahun 2025 menunjukkan resiliensi yang kokoh,” ungkapnya. Hal tersebut, dapat dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,20 persen yang mencerminkan tren akselerasi positif dibandingkan capaian tahun 2024 yang berada pada level 4,88 persen. “Pertumbuhan ini terutama didorong oleh produktivitas sektor jasa, perdagangan, serta industri kreatif. Capaian tersebut berimplikasi pada peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita yang mencapai Rp51,74 juta, atau sebesar 99,69 persen dari target makro yang telah ditetapkan meskipun pertumbuhan ekonomi bukanlah tujuan akhir jika tidak dibarengi dengan pemerataan,”bebernya. Melalui Rasio Gini di angka 0,291, kita telah membuktikan bahwa pembangunan di Kota Metro berjalan secara inklusif dan memitigasi risiko ketimpangan sosial yang sejalan dengan tingkat kemiskinan juga berhasil di tekan hingga 6,44 persen. Bambang juga mengungkapkan bahwa langkah ke depan Kota Metro akan berfokus pada kebijakan yang lebih progresif agar angka kemiskinan dapat terus ditekan menuju angka 5,40 persen sampai akhir periode RPJMD 2025-2029. “Kedua, Realisasi Pengelolaan Keuangan Daerah APBD 2025Capaian makroekonomi yang impresif tersebut merupakan manifestasi dari tata kelola fiskal yang responsif, efisien, serta senantiasa mengedepankan prinsip kehati-hatian (prudence),” tuturnya. Dalam kaitan ringkasan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Metro Tahun Anggaran 2025, Bambang menjelaskan bahwa laporan ini merupakan data unaudited, mengingat proses audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI saat ini masih berlangsung. “Pada sisi Pendapatan Daerah, realisasi mencapai Rp1,050 triliun lebih atau 95,12 persen dari target sebesar Rp1,104 triliun. Secara rinci, pendapatan tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp359,09 miliar atau 93,36 persen dari target Rp384,63 miliar, Pendapatan Transfer sebesar Rp691,08 miliar atau 96,06 persen dari target Rp719,38 miliar dan pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada tahun ini yang tidak terdapat realisasi,”jelasnya. Dari aspek Belanja Daerah total alokasi sebesar Rp1,13 triliun, terealisasi sebesar Rp1,07 triliun atau 94,78 persen. “Sementara itu, pada pos Pembiayaan Daerah, realisasi Penerimaan mencapai Rp23,72 miliar atau sebesar 98,73 persen dari target Rp24,02 miliar yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya serta Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah dengan Pengeluaran Pembiayaan untuk penyertaan modal pemerintah daerah terealisasi penuh sebesar Rp2 miliar atau 100 persen dari target,”papar Bambang. Pada pertemuan tersebut, Bambang juga melaporkan terkait Kinerja Urusan Pelayanan Dasar dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memiliki esensi tertinggi dari penyelenggaraan pemerintahan adalah komitmen untuk memanusiakan manusia yang terefleksi secara nyata melalui capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Metro yang mencatatkan angka sebesar 81,22. “Realisasi ini tidak hanya melampaui target pembangunan, tetapi secara definitif menetapkan standar kualitas hidup masyarakat Kota Metro pada klasifikasi ‘Sangat Tinggi’ berkat ditopang oleh fondasi sektor pendidikan yang unggul dengan Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) mencapai 14,97 tahun, dengan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk dewasa berada pada angka 11,19 tahun yang menduduki posisi tertinggi di Provinsi Lampung, “jelasnya. Sebagai Wali Kota Metro, Bambang menyampaikan bahwa akselerasi ini merupakan hasil nyata dari intervensi afirmatif pemerintah melalui optimalisasi Program Indonesia Pintar (PIP) dan keberpihakan Kartu Metro Bahagia (KMB), guna menjamin hak pendidikan yang inklusif bagi seluruh siswa. “Di sektor kesehatan, komitmen perlindungan semesta diwujudkan melalui kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang mencakup hampir seluruh penduduk. Namun demikian, penanganan gizi anak tetap menjadi tantangan strategis,” paparnya. Bahkan, berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi stunting di Kota Metro tahun 2025 berada pada angka 14,8 persen sehingga data tersebut menjadi pijakan objektif bagi Pemerintah Kota Metro untuk mengeskalasi konvergensi penanganan lintas sektor guna memastikan generasi masa depan Metro tumbuh menjadi generasi emas yang berdaya saing. Berkenaan dengan pengembangan ruang fisik dan ekologi, Indeks Pembangunan Infrastruktur Kota Metro berhasil mencapai skor 0,579, melampaui target perencanaan yang telah ditetapkan sebesar 0,559. Keberhasilan tersebut dapat tercapai karena pemerintah secara konsisten menjaga kemantapan jaringan jalan kota untuk menjamin efisiensi sistem logistik daerah. “Sejalan dengan itu, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tercatat pada angka 63,40. Ke depan, strategi mitigasi lingkungan melalui perluasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan implementasi tata kelola persampahan sirkular akan terus diarusutamakan guna menjaga keseimbangan antara laju urbanisasi dengan daya dukung ekosistem jangka panjang, “ujarnya. Keempat, Bambang juga membahas Inovasi Daerah, Tata Kelola Pemerintahan, dan Harmoni Sosial yang mana Peningkatan kualitas pelayanan publik menuntut birokrasi yang lincah (agile), transparan, dan inovatif. Komitmen transformasi ini terefleksi pada Indeks Reformasi Birokrasi yang mencapai skor 77,97, mengindikasikan pergeseran orientasi aparatur dari sekadar pemenuhan administratif menuju pencapaian hasil (outcome) yang berdampak langsung bagi masyarakat. Adaptasi terhadap disrupsi teknologi juga diwujudkan melalui akselerasi digitalisasi layanan, dimana Indeks Pemerintah Digital mencapai angka 1,80 dan Indeks Smart City mencatatkan skor 2,14, melalui pilar Smart Governance, efisiensi perizinan, serta administrasi kependudukan berhasil memitigasi hambatan prosedural yang secara simultan mendorong Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ke level 86,98 persen. “Tradisi inovasi tersebut berjalan selaras dengan budaya akuntabilitas. Pemerintah Kota Metro kembali mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI, sebuah pencapaian konsisten selama lebih dari satu dekade. Integritas ini didukung oleh penguatan nilai SAKIP yang memverifikasi bahwa anggaran daerah telah didedikasikan secara efisien dan tepat sasaran,”kata Wali Kota Metro. Diakhir sambutannya, Bambang yakin
Rapat Evaluasi Pemkot Metro, Tekankan Kerjasama dengan PT Bank Lampung untuk Pengendalian Arus Kas
Pemerintah Kota Metro bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Metro telah melaksanakan rapat evaluasi program pembangunan. Pertemuan yang berlangsung di Ruang Operasional Rapat (OR) DPRD Kota Metro, Rabu (01/04/2026). Acara tersebut dihadiri langsung oleh Wali Kota Metro, Bambang Iman Santoso, beserta jajarannya dengan tujuan memastikan keselarasan arah kebijakan pembangunan dengan kebutuhan masyarakat serta mengukur capaian kinerja yang telah dicapai. Dalam pembahasan yang dilakukan, beberapa poin strategis menjadi fokus perhatian, di antaranya kerja sama antara Pemerintah Kota Metro dan PT Bank Lampung terkait pengendalian arus kas daerah yang sudah dirancang untuk memperkuat sistem manajemen keuangan daerah melalui pendekatan pengelolaan kas yang terstruktur dan dapat diukur secara akurat. Pelaksanaan pinjaman daerah tersebut juga dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas penuh sejalan dengan ketentuan peraturan yang berlaku dengan dasar hukum yang menjadi acuan adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025, tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah. Menurut regulasi tersebut dijelaskan bahwa pemerintah daerah diperbolehkan melakukan peminjaman dengan ketentuan pinjaman yang dilakukan dipergunakan untuk membiayai belanja bersifat mengikat, seperti pembayaran gaji dan tunjangan pegawai sebagai bentuk pemenuhan hak yang harus dilaksanakan secara tepat waktu, belanja listrik, air, serta kebutuhan operasional perkantoran. Hal ini sejalan dengan kebijakan Pemerintah Kota Metro, dimana penggunaan dana pinjaman dilakukan secara tepat sasaran dan sepenuhnya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan . Seluruh proses penggunaan pinjaman daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Metro dilakukan dengan komitmen kuat, transparansi tinggi, dan akuntabilitas yang jelas sehingga setiap kebijakan keuangan dipastikan terbuka serta dapat dipertanggung jawabkan kepada publik. Dana pinjaman tersebut, juga tidak digunakan oleh Pemerintah Kota Metro untuk pembiayaan yang berada diluar regulasi seperti infrastruktur maupun untuk menutup kewajiban utang untuk menjaga kondisi fiskal daerah tetap sehat, stabil, dan berkelanjutan.
Halal Bihalal, Wali Kota Metro Pertegas Peran 2.519 Tenaga Pendidik dalam Masa Depan Metro
Pemerintah Kota Metro menegaskan komitmennya memperkuat kualitas pendidikan berbasis nilai religius dan karakter sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia dalam kegiatan silaturahmi dan halal bihalal Wali Kota Metro bersama jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Metro di Aula Ki Hajar Dewantara, Rabu (01/04/2026). Kegiatan yang dihadiri Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso didampingi Asisten I, Asisten II Sekda Kota Metro, serta Bunda PAUD Kota Metro tersebut tidak sekadar menjadi ajang seremonial pasca-Idulfitri, tetapi dimanfaatkan sebagai ruang konsolidasi antara pemerintah daerah dan insan pendidikan untuk menyelaraskan arah kebijakan pendidikan menuju visi “Kota Cerdas Berbasis Jasa dan Budaya yang Religus”. Kepala Disdikbud Kota Metro, Agus Muhammad Septiana, dalam laporannya menegaskan bahwa peran guru dan kepala sekolah sangat strategis dalam menentukan masa depan daerah, dimana para tenaga pendidik bukan hanya sebagai pelaksana kurikulum, tetapi juga pencetak generasi pemimpin Kota Metro di masa mendatang. “Yang hadir hari ini bukan sekadar kepala sekolah, tetapi para pencetak pemimpin masa depan. Di tangan mereka masa depan anak-anak kita dan kemajuan Kota Metro dititipkan,” ujarnya. Agus Muhammad Septiana, juga menekankan pentingnya penghargaan terhadap dedikasi guru yang selama ini dikenal sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, dengan memperkuat kontribusi tenaga pendidik melalui dukungan kebijakan dan lingkungan kerja yang kondusif. Ia berharap juga seluruh proses pendidikan yang dijalankan di satuan pendidikan masing-masing tidak hanya berorientasi pada capaian akademik, tetapi juga pembentukan karakter, nilai keikhlasan, dan spiritualitas peserta didik. Menurutnya, arah pembangunan pendidikan juga harus sesuai dengan tagline baru Kota Metro, yakni “Generasi Metro Bahagia: Investasi Pendidikan untuk Kebahagiaan Masa Depan”. Tagline untuk menjadi pijakan bersama dalam merancang program pendidikan yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, Wali Kota Metro, Bambang Iman Santoso, dalam arahannya menyoroti besarnya potensi sumber daya pendidikan di Kota Metro, dimana berdasarkan data terdapat 125 satuan PAUD, 64 sekolah dasar, dan 33 sekolah menengah pertama, dengan total 2.519 tenaga pendidik. “Ini kekuatan besar yang dimiliki Kota Metro. Tinggal bagaimana kita memastikan seluruh potensi ini bergerak dalam satu arah, yaitu menciptakan generasi yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya saing,” kata Bambang. Ia juga menegaskan bahwa pembangunan pendidikan tidak bisa dilepaskan dari nilai keikhlasan dalam menjalankan tugas, tetapi juga profesi yang dimiliki guru dalam dimensi pengabdian yang tidak selalu diukur secara materiil, tetapi berdampak besar terhadap masa depan bangsa. Sebagai Wali Kota Metro yang pernah juga mengabdikan diri sebagai pengajar dengan motivasi utama pengabdian, bukan semata-mata penghasilan, tetapi juga keikhlasan dalam bekerja yang akan memberikan dampak jangka panjang, baik bagi individu maupun lingkungan sekitar. Tak hanya itu, Bambang juga mengingatkan seluruh jajaran pendidikan agar tidak menjadikan pekerjaan semata sebagai rutinitas administratif, tetapi sebagai bagian dari ibadah dan tanggung jawab moral dalam membentuk generasi masa depan. “Bekerjalah dengan ikhlas dan lakukan yang terbaik. Jangan menggantungkan harapan pada manusia, tetapi niatkan sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan. Dengan begitu, kita tidak akan mudah kecewa dan justru akan terus termotivasi memberikan yang terbaik,” tegasnya. Momentum pasca-Ramadan juga harus menjadi titik awal untuk meningkatkan disiplin, kejujuran, dan integritas dalam bekerja, termasuk di sektor pendidikan. “Nilai-nilai yang diperoleh selama bulan Ramadan harus diinternalisasikan dalam proses pembelajaran, sehingga tidak hanya membentuk kecerdasan intelektual, tetapi juga kecerdasan emosional dan spiritual peserta didik,” tuturnya. Selain itu, ia juga mendorong agar insan pendidikan mampu menciptakan lingkungan belajar yang sehat, bebas dari sikap iri, dengki, dan konflik internal, sehingga mampu mendukung proses pendidikan yang optimal dan memulai kembali aktivitas kerja dengan semangat baru dengan memperkuat kolaborasi, serta menjaga konsistensi dalam menjalankan amanah. “Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah, tenaga pendidik, dan masyarakat, Kota Metro mampu mewujudkan sistem pendidikan yang unggul dan berkarakter sebagai fondasi menuju kota yang lebih maju dan bahagia,”ungkapnya. (Yl/Md/Agp)
Wali Kota Metro Serahkan LKPD Unaudited Tahun Anggaran 2025 kepada BPK RI
Pemerintah Kota Metro secara resmi menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun Anggaran 2025, kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Lampung pada Selasa (31/03/2026). Penyerahan ini merupakan bagian dari kewajiban konstitusional pemerintah daerah, dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Dimana penyerahan LKPD tersebut dilakukan langsung oleh Wali Kota Metro, Bambang Iman Santoso, kepada Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung, Nugroho Heru Wibowo, di Ruang Pahawang, Kantor BPK Perwakilan Provinsi Lampung. Tak hanya itu, kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga pemeriksa keuangan negara, dalam menjaga tata kelola keuangan yang baik dan berintegritas. Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso menyampaikan bahwa penyusunan dan penyerahan LKPD tepat waktu merupakan komitmen Pemerintah Kota Metro dalam mendukung prinsip good governance. Ia menegaskan, bahwa seluruh jajaran perangkat daerah telah bekerja secara maksimal dalam menyusun laporan keuangan secara akurat, transparan, dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. “Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Penyerahan LKPD ini bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga bentuk pertanggungjawaban kami kepada masyarakat,” ujar Bambang. Dalam kesempatan yang sama, Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana, yang mewakili 14 kabupaten/kota se-Provinsi Lampung, turut menyampaikan terima kasih atas kerja sama yang telah terjalin antara pemerintah daerah dengan BPK selama ini. Eva juga berharap adanya dukungan berkelanjutan dari BPK dalam membimbing pemerintah daerah guna meningkatkan kualitas laporan keuangan. “Kami berharap apa yang kami lakukan di kabupaten/kota se-Provinsi Lampung dapat memberikan yang terbaik bagi daerah dan masyarakat. Harapan kami, seluruh daerah dapat meraih opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian),” ungkapnya. Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung, Nugroho Heru Wibowo, memberikan apresiasi atas ketepatan waktu penyerahan LKPD oleh seluruh pemerintah daerah di Provinsi Lampung. Menurutnya, hal ini menunjukkan komitmen kuat kepala daerah dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan. “Alhamdulillah, seluruh pemerintah daerah dapat menyampaikan LKPD tepat waktu. Kami sangat mengapresiasi para bupati dan wali kota se-Provinsi Lampung. Ini menunjukkan keseriusan dalam menindaklanjuti hasil audit sebelumnya dan memperbaiki pengelolaan keuangan daerah,” ujarnya. Lebih lanjut, Nugroho menjelaskan bahwa penyerahan LKPD secara tepat waktu memberikan manfaat strategis bagi proses pemeriksaan. Dengan waktu yang lebih panjang, BPK dapat melakukan audit secara lebih komprehensif dan mendalam, sehingga hasil pemeriksaan dapat memberikan rekomendasi yang lebih konstruktif bagi pemerintah daerah. Ia juga menambahkan bahwa proses audit yang optimal akan berdampak pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah. Selain itu, pemerintah daerah juga memiliki kesempatan lebih luas untuk segera menindaklanjuti temuan audit, sehingga kualitas pengelolaan keuangan dapat terus ditingkatkan dari tahun ke tahun. Dengan diserahkannya LKPD Unaudited Tahun 2025 ini, Pemerintah Kota Metro berharap dapat kembali meraih opini terbaik dari BPK, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah yang profesional, transparan, dan akuntabel. (Yd/Sr)
Pemerintah Kota Metro Tetapkan 7 Program Strategis PBJ Tahun 2026
Pemerintah Kota Metro resmi menetapkan sejumlah program prioritas dalam kerangka Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Strategis Tahun 2026. Program ini difokuskan pada peningkatan infrastruktur, pelayanan publik, serta penguatan fasilitas pemerintahan guna mendukung pembangunan kota yang lebih maju dan berkelanjutan. Dalam rencana tersebut, terdapat tujuh kegiatan utama yang akan dilaksanakan. Di sektor infrastruktur jalan, pemerintah akan melakukan rekonstruksi Jalan Adipati Raya serta Jalan Piagam Jakarta melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Jalan Tahun 2026. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas akses transportasi dan memperlancar mobilitas masyarakat. Selain itu, pembangunan kantor Kelurahan Banjarsari menjadi salah satu prioritas, guna meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kepada warga. Di bidang teknologi informasi, Pemerintah Kota Metro juga menganggarkan jasa langganan koneksi bandwidth internet untuk menunjang kinerja pemerintahan berbasis digital. Tidak hanya itu, perhatian terhadap fasilitas umum juga ditunjukkan melalui program rehabilitasi aula di Kelurahan Purwosari dan Rejomulyo. Perbaikan ini bertujuan untuk mendukung kegiatan masyarakat serta memperkuat fungsi ruang publik. Sebagai pelengkap, pemerintah juga akan melakukan pemeliharaan penerangan jalan umum di seluruh wilayah Kota Metro guna meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan, khususnya pada malam hari. Dengan adanya program strategis ini, Pemerintah Kota Metro berharap dapat mendorong pertumbuhan pembangunan yang merata, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat di berbagai sektor pada tahun 2026. (Sr)
Pemkot Metro Perkuat Sinergi, Targetkan Kategori Utama Kota Layak Anak Tahun 2026
Pemerintah Kota Metro terus menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan kota yang ramah anak melalui penyelenggaraan Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Pencapaian Indikator Kota Layak Anak (KLA) Tahun 2026 yang digelar pada Senin (30/03/2026). Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk memperkuat koordinasi lintas sektor sekaligus mengevaluasi capaian indikator KLA secara menyeluruh. Rakor tersebut dihadiri oleh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), instansi vertikal, lembaga masyarakat, dunia usaha, akademisi, serta media yang tergabung dalam Gugus Tugas KLA Kota Metro. Kegiatan dibuka oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Helmy Zain yang hadir mewakili Wali Kota Metro. Dalam sambutannya Helmy menegaskan bahwa penyelenggaraan Kota Layak Anak merupakan amanat undang-undang yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Hal ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mendukung kebijakan nasional dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak. “Pemerintah Kota Metro berkomitmen untuk terus mewujudkan Kota Layak Anak sebagai bagian dari sistem pembangunan daerah yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan,” ujar Helmy dalam sambutannya. Ia menambahkan komitmen tersebut juga diperkuat melalui Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kota Layak Anak yang menjadi payung hukum dalam pelaksanaan program KLA di daerah. Selain itu, implementasi KLA juga selaras dengan visi pembangunan Kota Metro sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2021–2026, yakni terwujudnya kota cerdas berbasis jasa dan budaya yang religius. Helmy juga menyoroti pentingnya pembangunan sumber daya manusia sejak usia dini dalam rangka mendukung terwujudnya Generasi Emas 2045. Menurutnya kualitas generasi masa depan sangat ditentukan oleh sejauh mana hak-hak anak dapat dipenuhi dan dilindungi sejak sekarang. Lebih lanjut ia mengungkapkan bahwa jumlah anak di Kota Metro pada tahun 2025 mencapai sekitar 27 persen dari total penduduk atau sebanyak 49.938 jiwa. Dengan proporsi yang cukup besar tersebut tanggung jawab untuk memastikan terpenuhinya hak anak menjadi semakin krusial. “Permasalahan anak saat ini semakin kompleks, mulai dari pernikahan usia dini hingga kekerasan terhadap anak. Oleh karena itu diperlukan kolaborasi dan keterlibatan aktif dari seluruh pihak baik pemerintah, dunia usaha, lembaga masyarakat, dunia pendidikan, maupun media massa,” tegasnya. Ia juga mengingatkan bahwa pemenuhan 24 indikator KLA yang terbagi dalam lima klaster, yakni hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan dan pemanfaatan waktu luang, serta perlindungan khusus, harus menjadi perhatian bersama. Sementara itu Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPPA-PPKB) Kota Metro Silvia Naharani dalam paparannya menjelaskan bahwa KLA merupakan sistem pembangunan yang mengintegrasikan komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam perlindungan anak. “Kota Layak Anak bukanlah program yang berdiri sendiri melainkan sistem yang membutuhkan kerja bersama. Tidak bisa hanya satu atau dua OPD yang bekerja tetapi seluruh pihak harus terlibat aktif sesuai dengan peran masing-masing,” jelas Silvia. Ia menyampaikan bahwa Kota Metro telah memiliki landasan hukum yang kuat dalam pelaksanaan KLA mulai dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Peraturan Menteri PPPA Nomor 12 Tahun 2022, hingga Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 3 Tahun 2019. Selain itu berbagai upaya telah dilakukan melalui pembentukan Gugus Tugas KLA yang dikukuhkan melalui Surat Keputusan Wali Kota dengan Ketua dijabat oleh Kepala Bappeda. Gugus tugas ini menjadi motor penggerak dalam pelaksanaan dan evaluasi KLA di Kota Metro. Silvia juga memaparkan capaian Kota Metro dalam penilaian KLA selama beberapa tahun terakhir. Sejak tahun 2017 hingga 2019 Kota Metro berada pada kategori Pratama, kemudian meningkat menjadi kategori Nindya pada tahun 2022 dan berhasil dipertahankan hingga tahun 2024. “Capaian ini merupakan hasil kerja bersama seluruh pihak. Namun ke depan kita harus lebih fokus dan berkomitmen untuk minimal mempertahankan bahkan meningkatkan ke kategori Utama,” ujarnya. Ia juga menjelaskan bahwa pada tahun 2026 akan dilakukan dua kali penilaian yaitu di awal tahun untuk menilai capaian tahun 2024–2025 serta penilaian akhir tahun untuk capaian sepanjang tahun 2026. Oleh karena itu pengisian data indikator secara tepat waktu, lengkap, dan didukung dokumentasi yang valid menjadi sangat penting. Dalam kesempatan yang sama Kepala Bappeda Kota Metro Yerri Ehwan, menegaskan bahwa sekitar 30 persen penduduk Kota Metro merupakan anak-anak sehingga pemenuhan hak dan perlindungan anak menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen. “Capaian Kota Metro menunjukkan tren positif, di mana kita telah meraih predikat Nindya dan saat ini sedang menuju target kategori Utama pada tahun 2026,” kata Yerri. Menurutnya capaian tersebut tidak terlepas dari dukungan seluruh OPD sinergi dengan instansi vertikal, serta keterlibatan aktif masyarakat, dunia usaha, dan media. Namun demikian, masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu diatasi. “Beberapa hal yang perlu kita perkuat antara lain pemenuhan indikator KLA secara menyeluruh, peningkatan kualitas layanan ramah anak, serta penguatan peran di tingkat kecamatan dan kelurahan,” jelasnya. Yeri berharap melalui rakor ini dapat dilakukan evaluasi secara objektif terhadap capaian yang telah diraih sekaligus memperkuat koordinasi lintas sektor dan membangun komitmen bersama untuk percepatan pencapaian indikator KLA. Di akhir kegiatan, seluruh peserta rakor diharapkan dapat menindaklanjuti hasil koordinasi dengan langkah konkret di masing-masing sektor termasuk memperkuat data dukung meningkatkan kualitas program serta memastikan keberlanjutan sarana dan prasarana ramah anak yang telah tersedia. Dengan sinergi dan komitmen yang kuat dari seluruh pihak Pemerintah Kota Metro optimistis dapat mewujudkan kota yang benar-benar aman, nyaman, dan layak bagi anak, sekaligus mendukung terciptanya generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045 (Md/Sr)
