Memasuki usia ke-54 tahun, RSUD Jenderal Ahmad Yani Kota Metro terus memperkuat komitmennya untuk meningkatkan mutu dan keselamatan pasien sekaligus mengembangkan peran sebagai rumah sakit pendidikan yang berkualitas. Komitmen tersebut mengemuka dalam peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-54 RSUD Jenderal Ahmad Yani Kota Metro yang berlangsung secara sederhana dan khidmat di Aula RSUD Jenderal Ahmad Yani Kota Metro, Jumat (11/09/2026). Direktur RSUD Jenderal Ahmad Yani Kota Metro, Dr. Eko Hendro Saputra, S.T., M.Kes., menyampaikan bahwa perjalanan rumah sakit hingga mencapai usia 54 tahun merupakan proses panjang yang diiringi berbagai perkembangan, baik dari sisi pelayanan kepada masyarakat maupun pendidikan. Eko menegaskan, terdapat dua fokus utama yang menjadi visi RSUD Jenderal Ahmad Yani Kota Metro, yakni unggul dalam pelayanan yang tidak terlepas dari mutu dan keselamatan pasien, didukung anggaran, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia yang memadai. Dari sisi anggaran, Eko menekankan pentingnya menjaga kesehatan keuangan rumah sakit karena sebagai BLUD, RSUD Jenderal Ahmad Yani dituntut untuk mandiri. “Dari sisi anggaran, kita harus sehat dan terus melakukan pembenahan karena kita merupakan BLUD yang dituntut untuk mandiri. Oleh karena itu, kondisi keuangan dan anggaran rumah sakit harus kita jaga agar tetap sehat,” ujarnya. Sementara dari sisi sarana dan prasarana, masih diperlukan pengembangan gedung dan penambahan alat kesehatan, termasuk sumber daya manusia seperti dokter spesialis dan subspesialis. “Dari sisi sarana dan prasarana, gedung-gedung kita masih membutuhkan pengembangan. Alat kesehatan juga masih membutuhkan penambahan. Begitu juga dengan sumber daya manusia. Dokter spesialis dan subspesialis masih perlu kita tambah supaya pelayanan yang kita berikan kepada masyarakat semakin lengkap,” katanya. Selain penguatan pelayanan kesehatan, RSUD Jenderal Ahmad Yani juga terus mengembangkan perannya di bidang pendidikan. Rumah sakit diarahkan menjadi wahana pendidikan yang nyaman, aman, dan berkualitas. Untuk mendukung hal tersebut, dibutuhkan anggaran, sarana dan prasarana pendidikan, tempat-tempat pendidikan, perpustakaan, serta ruang belajar yang nyaman. “Hal tersebut masih menjadi pekerjaan rumah kita ke depan dalam rangka membangun dan meningkatkan sarana prasarana pendidikan,” katanya. Penguatan sumber daya manusia juga menjadi perhatian RSUD Jenderal Ahmad Yani, mengingat jumlah tenaga dokter spesialis dan subspesialis masih terbatas, sementara rumah sakit juga memiliki tanggung jawab sebagai wahana pendidikan. “Saat ini, RSUD Jenderal Ahmad Yani telah menjalin kerja sama dengan 19 institusi pendidikan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa rumah sakit tidak hanya menjalankan fungsi pelayanan kesehatan, tetapi juga memiliki peran penting dalam pendidikan,” terangnya. Karena itu, Eko mengajak seluruh keluarga besar RSUD Jenderal Ahmad Yani untuk bekerja dengan amanah dan terus memaksimalkan peran rumah sakit bagi masyarakat. Meski peringatan HUT ke-54 RSUD Jenderal Ahmad Yani dilaksanakan secara sederhana, rangkaian kegiatan tetap diarahkan pada peningkatan kompetensi dan budaya kerja. “Dalam rangka memperingati HUT RSUD Jenderal Ahmad Yani yang ke-54, kita memang melaksanakannya secara sederhana. Namun demikian, kegiatan yang kita lakukan cukup bagus, terutama yang berkaitan dengan peningkatan kompetensi,” ujar Eko. Sejumlah kegiatan digelar, di antaranya lomba tenaga kesehatan teladan yang mencakup dokter teladan, tenaga perawat teladan, tenaga kesehatan lainnya, serta tenaga administrasi teladan. Selain itu, dilaksanakan pula lomba kebersihan ruangan sebagai upaya memotivasi seluruh jajaran rumah sakit untuk menerapkan budaya kerja 5R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, dan Rajin). Tidak hanya itu, RSUD Jenderal Ahmad Yani juga menggelar lomba cerdas cermat akreditasi sebagai bagian dari persiapan menghadapi proses akreditasi. Sementara itu, Wali Kota Metro H. Bambang Iman Santoso, S.Sos., M.Pd.I., mengatakan peringatan HUT ke-54 RSUD Jenderal Ahmad Yani bukan sekadar kegiatan seremonial untuk mengenang perjalanan waktu. “Peringatan hari ulang tahun bukan sekadar kegiatan seremonial untuk mengenang perjalanan waktu. Lebih dari itu, momentum ini merupakan kesempatan bagi kita untuk berhenti sejenak, melakukan refleksi, mengevaluasi perjalanan yang telah dilalui, sekaligus memperkuat tekad untuk memberikan pelayanan kesehatan yang semakin baik kepada masyarakat,” ujar Bambang. Menurutnya, rumah sakit memiliki posisi strategis karena menjadi tempat masyarakat menitipkan harapan, keselamatan, dan kehidupan. “Karena itu, setiap bentuk pelayanan yang diberikan kepada pasien memiliki arti penting mulai dari senyum yang kita berikan, setiap tindakan yang kita lakukan, setiap keputusan yang kita ambil, dan setiap pelayanan yang kita berikan memiliki arti yang sangat besar bagi pasien dan keluarganya,” lanjutnya. Memasuki usia ke-54, Bambang mendorong RSUD Jenderal Ahmad Yani untuk terus meningkatkan kualitas dan profesionalisme pelayanan.“Kita harus memiliki semangat untuk menjadikan RSUD Jend. Ahmad Yani Kota Metro sebagai rumah sakit yang semakin bermutu, semakin profesional, semakin inovatif, dan semakin dekat dengan masyarakat,” tegasnya. Sebagai Wali Kota Metro, ia mengingatkan seluruh jajaran rumah sakit agar tidak cepat berpuas diri terhadap berbagai pencapaian yang telah diraih.“Justru semakin bertambah usia, semakin besar pula tanggung jawab yang harus kita emban,” paparnya. Menurut Bambang, peningkatan mutu dan keselamatan pasien harus berjalan beriringan dengan penguatan profesionalisme sumber daya manusia, peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, pengembangan digitalisasi pelayanan, perbaikan sarana dan prasarana, serta pembangunan budaya kerja yang berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan pasien. “Kita harus terus meningkatkan mutu dan keselamatan pasien, memperkuat profesionalisme sumber daya manusia, meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan, mengembangkan digitalisasi pelayanan, memperbaiki sarana dan prasarana, serta membangun budaya kerja yang berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan pasien,” katanya. Bambang menilai keberhasilan rumah sakit tidak hanya ditentukan oleh gedung yang megah, peralatan yang canggih, maupun sistem yang modern, tetapi sangat ditentukan oleh sumber daya manusia yang bekerja di dalamnya. “Saya meyakini bahwa keberhasilan sebuah rumah sakit tidak hanya ditentukan oleh gedung yang megah, peralatan yang canggih, atau sistem yang modern. Keberhasilan rumah sakit sangat ditentukan oleh manusia yang bekerja di dalamnya,” ungkapnya. Atas dedikasi tersebut, Wali Kota memberikan apresiasi kepada seluruh keluarga besar RSUD Jenderal Ahmad Yani Kota Metro.“Oleh karena itu, kepada seluruh keluarga besar RSUD Jend. Ahmad Yani Kota Metro, saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi, loyalitas, kerja keras, dan pengabdian yang telah diberikan selama ini,” ujarnya. Bambang menyadari bahwa bekerja di rumah sakit bukan pekerjaan yang mudah, di mana para tenaga kesehatan harus bekerja dengan waktu yang tidak mengenal hari libur, menghadapi berbagai karakter pasien dan keluarga, serta dituntut untuk memberikan pelayanan dengan profesionalisme dan empati. “Terima kasih atas setiap pengorbanan, setiap tenaga yang dicurahkan, dan setiap pengabdian yang diberikan. Mari kita jadikan HUT ke-54 ini sebagai momentum untuk memperkuat kebersamaan, karena saya percaya, rumah sakit yang hebat dibangun bukan oleh satu atau dua orang, tetapi oleh sebuah
HUT ke-54, RSUD Jenderal Ahmad Yani Kota Metro Perkuat Komitmen Mutu Pelayanan dan Pendidikan
Pemkot Metro Perkuat Pemahaman DTSN dan Desil untuk Tepat Sasaran Penyaluran Bansos
Pemerintah Kota Metro terus memperkuat pemahaman mengenai Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) serta desil sebagai bagian dari upaya memastikan pelayanan dan program perlindungan sosial diberikan secara tepat sasaran. Hal tersebut mengemuka dalam kegiatan memahami DTSEN dan desil serta peran Badan Pusat Statistik (BPS) yang dipimpin Sekretaris Daerah Kota Metro Ahmad Hariyanto dan dihadiri Kepala BPS Kota Metro Arum Purbowati, Asisten Pemerintahan dan Kesra Helmi Zain, Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Wahyu, perwakilan OPD, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Bappeda, camat, lurah, tokoh masyarakat serta media. Kepala BPS Kota Metro Arum Purbowati dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan hari ini menjadi ruang bersama untuk memahami DTSEN dan desil sekaligus memperkuat peran masing-masing pihak dalam pengelolaan serta pemutakhiran data. “Kita berkumpul di sini hari ini karena banyak pertanyaan dan dinamika yang terjadi di masyarakat terkait DTSEN dan perubahan kondisi sosial. Ada yang hasilnya berubah naik, ada yang berubah turun, dan tentu ada pula berbagai informasi yang berkembang di ruang publik,” ujarnya. Arum menjelaskan, dinamika tersebut menjadi alasan penting bagi seluruh pihak untuk duduk bersama guna menyempurnakan sistem data sosial di Kota Metro menjadi lebih baik. Untuk itu, BPS memiliki tanggung jawab dalam mendukung penyediaan data statistik yang berkualitas yang tidak bisa di kerjakan oleh BPS sendiri, karena Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga memiliki peran dalam pemanfaatan dan penyelarasan data sebagai dasar kebijakan. “Kami mengundang camat dan lurah karena memang memiliki peran sangat penting yang paling dekat dengan masyarakat. Di sini hadir Dinas Sosial karena memang memiliki peran strategis dalam proses pemutakhiran dan penanganan data sosial,” jelasnya saat memberikan laporan di Aula Pemerintah Kota Metro, Rabu (09/09/2026). Selain itu, Arum mengatakan tokoh masyarakat memiliki peran penting dalam membantu memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat serta menjadi jembatan komunikasi ketika muncul pertanyaan maupun persoalan di lapangan. “Media juga dinilai memiliki peran penting dalam membantu menyampaikan informasi secara objektif, berimbang dan mudah dipahami masyarakat,”ungkapnya. Menurut Arum, ketika kondisi sosial ekonomi masyarakat berubah, maka data juga perlu diperbarui agar dapat menggambarkan kondisi sebenarnya dengan membangun ekosistem pemutakhiran data yang lebih aktif di Kota Metro. “Jika masyarakat menemukan data yang belum sesuai, mari kita dorong mereka untuk melakukan pemutakhiran melalui berbagai kanal yang tersedia saat ini dari Kemensos. Juga ada dari BPS, yaitu Cek BPS,” katanya. Tidak hanya itu, masyarakat yang mengalami perubahan desil juga dapat melakukan pemutakhiran, serta memperoleh informasi terkait berbagai program seperti KIP dan PIP. “Harapannya, kita tidak hanya cepat dalam merumuskan persoalan, tetapi juga cepat dalam melakukan perbaikan. Pada akhirnya, tujuan kita bukan sekadar memiliki data yang baik, melainkan bagaimana data yang semakin baik dapat membantu pemerintah dalam memberikan program yang semakin tepat sasaran,” jelas Arum. Arum juga menjelaskan, awal mula pembangunan DTSEN berkaitan dengan Instruksi Presiden Tahun 2025 Nomor 4, di mana BPS ditunjuk sebagai pengelola data tunggal. “Keinginan Pak Presiden adalah memiliki satu data. Dengan keterbatasan yang ada, kami kemudian menggunakan data-data yang sebelumnya dikelola oleh beberapa kementerian,” paparnya. Selanjutnya, Kementerian Dalam Negeri memberikan data administrasi kependudukan terbaru, sementara berbagai kementerian juga memberikan data terbaru kepada BPS pusat. Pada kesempatan yang sama, Arum juga menyinggung pelaksanaan Sensus Ekonomi yang masih berlangsung, di mana dalam pelaksanaannya ditemukan adanya penolakan atau keengganan sebagian masyarakat untuk didata karena kekhawatiran terhadap pajak. Arum juga mengajak seluruh pihak bergerak bersama untuk meningkatkan kualitas data Kota Metro sehingga kebijakan pemerintah semakin tepat sasaran. “Saya yakin kualitas data Kota Metro akan semakin baik dan kebijakan pemerintah akan semakin tepat sasaran. Mari kita bangun data yang lebih cepat, lebih tepat, dan lebih dapat dipercaya untuk menghadirkan pembangunan yang semakin tepat sasaran dan pada akhirnya mewujudkan Metro Bahagia,” pungkasnya. BPS juga menyediakan kanal Cek BPS dan pilot project digitalisasi perlindungan sosial di Kota Metro yang diharapkan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk memastikan data masyarakat tetap mutakhir. Terkait mekanisme penentuan desil, Arum menegaskan bahwa penilaian tidak hanya dilakukan berdasarkan kondisi rumah yang terlihat secara kasat mata tetapi juga dilihat dari banyak variabel. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Metro Ahmad Hariyanto mengatakan bahwa saat ini pemerintah menggunakan DTSEN sebagai dasar dalam menentukan sasaran penerima bantuan sosial yang mana sebelumnya, pemerintah menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola oleh Kementerian Sosial. “Sekarang sudah ditetapkan DTSEN sebagai satu-satunya data untuk mengukur ataupun menetapkan sasaran dari penerima bantuan sosial,” jelasnya. Menurutnya, ketepatan sasaran pemberian bantuan sangat diperlukan karena anggaran negara yang digunakan telah ditetapkan dalam APBN dan harus terukur. Ahmad juga menyampaikan bahwa BPS telah melakukan Sensus Ekonomi yang dalam pelaksanaannya masih berjalan dan diperpanjang, dimana Pemerintah Kota Metro mendapatkan tugas sebagai pilot project digitalisasi perlindungan sosial. “Alhamdulillah laporan Ibu Kadis untuk sekarang kita hampir mendekati 30 persen, dari target 40 persen. Berarti ada 10 persen lagi,” katanya. Menurut Ahmad, status Kota Metro sebagai pilot project menjadi kesempatan untuk bergerak lebih awal dibanding daerah lain, dimana komunikasi, penjelasan dan sosialisasi yang tepat menjadi kunci dalam mengatasi berbagai hambatan di masyarakat. Ahmad juga menekankan bahwa tidak semua masyarakat otomatis menjadi penerima bantuan sosial, karena terdapat kriteria dan persyaratan yang menentukan masyarakat yang berhak menerima bantuan. “Penerima bantuan sosial itu sesungguhnya adalah sasaran pemerintah. Tapi kadang-kadang mungkin faktanya di lapangan masyarakat merasa bahwa semuanya harus menerima bantuan sosial. Tapi tadi sudah disampaikan ada kriteria, ada syarat dari masyarakat yang berhak untuk menerima bantuan sosial,” jelasnya. Terlebih data yang digunakan tidak bersifat statis, melainkan terus mengalami perubahan seiring perubahan kondisi sosial masyarakat. Karena itu, sensus dan pemutakhiran data harus terus dilakukan agar ketepatan sasaran penerima bantuan semakin mendekati kondisi sebenarnya. Sekretaris Daerah Kota Metro tersebut juga mengajak seluruh peserta memahami DTSEN dan desil, termasuk jumlah desil, pihak yang berhak menerima bantuan serta ketentuan dan kriteria penerima bantuan sosial. “Untuk teman-teman dari media, rekan-rekan pers, kami menghimbau untuk juga ikut mempublikasikan ini kepada masyarakat sehingga masyarakat pun memiliki aware yang baik. Kemudian juga menyampaikan data yang sebenar-benarnya supaya tidak terjadi kesalahan dalam penginputan maupun pendataan dari DTSEN ini,” terangnya. Peran Dinas Sosial dan PM serta Dinas Dukcapil sebagai sumber data administrasi kependudukan, termasuk mengaktifkan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Ia menekankan bahwa transportasi digital harus dilakukan secara berkelanjutan agar masyarakat semakin terbiasa dengan layanan digital. “Mungkin
Wali Kota Metro Lepas Kafilah MTQ Nasional XXXI, Targetkan Prestasi Terbaik di Semarang
Pemerintah Kota Metro kembali menunjukkan komitmennya dalam mendorong prestasi di bidang keagamaan. Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso secara resmi melepas kafilah yang akan mewakili Kota Metro pada Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Nasional XXXI Tahun 2026 di Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Prosesi pelepasan berlangsung di Rumah Dinas Wali Kota Metro, Selasa (8/9/2026), sebagai bagian dari persiapan keberangkatan para peserta menuju ajang MTQ tingkat nasional yang dijadwalkan berlangsung pada 12–23 September 2026. Dalam kesempatan tersebut, turut hadir Asisten I Setda Kota Metro, Kepala Kementerian Agama, serta Kepala Bagian Kesra Setda Kota Metro. Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso menyampaikan rasa bangga dan bahagianya atas kesempatan yang diraih para peserta. Menurutnya, keikutsertaan pada MTQ tingkat nasional merupakan sebuah prestasi sekaligus kesempatan untuk membawa nama baik Kota Metro di tingkat nasional. Ia meminta para peserta tidak hanya mempersiapkan kemampuan teknis, tetapi juga membangun keyakinan dan optimisme untuk meraih hasil terbaik. “Saya berpesan, tanamkan dalam hati bahwa kita harus optimis dan yakin pasti juara. Karena adik-adik ini akan membawa nama Kota Metro dan mengharumkan Kota Metro. Ini merupakan ajang yang sangat bergengsi,” ujar Bambang. Bambang juga memberikan motivasi khusus kepada para peserta dengan menjanjikan apresiasi apabila mampu meraih prestasi terbaik, khususnya juara pertama. “Jangankan umrah, haji pun nanti saya berikan. Dan untuk dapat meneruskan ke jenjang pendidikan tinggi, saya pasti berikan yang terbaik, bahkan sampai jenjang luar negeri,” tegasnya. Ia menambahkan, penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi pribadi atas perjuangan dan prestasi para peserta yang telah membawa nama Kota Metro di tingkat nasional. “Jika dapat memberikan prestasi terbaik, saya janji saya sendiri yang akan memberikan reward. Bukan dari APBD, tapi dari saya sendiri,” katanya. Sebelum diberangkatkan ke Semarang, para peserta telah mengikuti rangkaian Pemusatan Latihan atau Training Center (TC) Tahap I dan Tahap II. Selanjutnya, persiapan akan dilanjutkan melalui TC Tahap III sekaligus keberangkatan menuju lokasi MTQ Nasional XXXI Tahun 2026 di Provinsi Jawa Tengah. Untuk tahap akhir persiapan, para peserta akan menjalani karantina di Bandar Lampung mulai Rabu (9/9/2026) hingga 10 September 2026 sebelum melanjutkan perjalanan menuju Semarang. Kafilah Kota Metro diharapkan mampu tampil maksimal dengan membawa semangat, disiplin, dan kepercayaan diri. Keikutsertaan tersebut tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga menjadi ruang pembinaan generasi Qur’ani sekaligus membawa nama Kota Metro ke panggung nasional. Adapun peserta yang akan mengikuti MTQ Nasional XXXI Tahun 2026 di antaranya: Dengan persiapan yang telah dilakukan secara bertahap, Pemerintah Kota Metro berharap seluruh peserta mampu memberikan penampilan terbaik dan mengharumkan nama Kota Metro pada MTQ Nasional XXXI Tahun 2026 di Semarang. (Bsr/Md)
HMI Cabang Metro Audiensi dengan Wali Kota, Bahas Persiapan Kongres HMI ke-33 dan Sinergi Pembangunan
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Metro melakukan audiensi dengan Wali Kota Metro, Selasa (08/09/2026). Pertemuan tersebut menjadi ajang silaturahmi sekaligus membahas sejumlah agenda, terutama persiapan pelaksanaan Kongres HMI ke-33 yang akan berlangsung di Bandar Lampung. Ketua Umum HMI Cabang Metro, Adi Herlambang Saputra, mengatakan audiensi tersebut tidak hanya membahas persiapan Kongres HMI ke-33, tetapi juga menjadi ruang untuk membangun komunikasi dan koordinasi antara HMI dengan Pemerintah Kota Metro. “Hari ini teman-teman HMI Cabang Metro bertemu dengan Wali Kota untuk membahas beberapa agenda, terutama untuk persiapan Kongres HMI ke-33 di Bandar Lampung. Sebenarnya tidak banyak persoalan yang dibahas, selain silaturahmi, hanya membahas persoalan itu saja. ”Selain agenda kongres, dalam pertemuan tersebut HMI Cabang Metro juga menyampaikan sejumlah isu yang berkaitan dengan Pemerintah Kota Metro serta berbagai persoalan yang ditemukan di lapangan. “Di luar daripada itu juga kita sempat membahas isu-isu yang berkaitan dengan Pemerintah Kota Metro yang sejauh ini sudah berjalan. Dan ada juga yang kita koordinasikan mengenai problem-problem yang kita temukan di lapangan, begitu saja.”terangnya. Adi berharap pertemuan tersebut dapat semakin memperkuat sinergitas antara HMI dan Pemerintah Kota Metro yang memiliki peran sebagai mitra pemerintah yang tetap kritis dalam mendorong pembangunan daerah. “Harapannya dengan pertemuan ini sinergitas antara Pemerintah Kota Metro dan HMI juga bisa menjadi mitra yang kritis untuk pembangunan Kota Metro dan Pemerintah Kota Metro juga tetap memberikan perhatian khusus terhadap tradisi budaya intelektual, yaitu membaca, berdiskusi, dan menulis, “paparnya. Ia menambahkan, berbagai persoalan yang disampaikan dalam audiensi mendapat respons positif dari Wali Kota Metro.“Alhamdulillah disambut dengan baik dan apa yang menjadi persoalan juga ditanggapi dengan serius. Insyaallah, yang menjadi keresahan-keresahan segera ditindaklanjuti.” ungkapnya. Sementara itu, Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso, menyambut baik audiensi tersebut. Ia menilai komunikasi antara pemerintah daerah dengan organisasi kemahasiswaan seperti HMI penting untuk menjaga sinergi sekaligus memperoleh masukan dari kalangan intelektual muda. Menurutnya, Pemerintah Kota Metro terbuka terhadap berbagai masukan, kritik, maupun aspirasi yang disampaikan HMI sepanjang ditujukan untuk kepentingan masyarakat dan kemajuan Kota Metro. Wali Kota juga menyampaikan dukungannya terhadap tradisi intelektual mahasiswa, khususnya budaya membaca, berdiskusi, dan menulis. Tradisi tersebut dinilai penting dalam membentuk generasi muda yang kritis, memiliki wawasan luas, serta mampu memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah. Bambang juga berharap hubungan antara Pemerintah Kota Metro dan HMI Cabang Metro dapat terus terjalin dengan baik, tidak hanya dalam momentum tertentu, tetapi juga melalui komunikasi dan kolaborasi dalam berbagai kegiatan yang memberikan manfaat bagi masyarakat. “Pemerintah Kota Metro tentu menyambut baik silaturahmi dan masukan dari HMI. Kita berharap HMI dapat terus menjadi mitra yang kritis dan konstruktif bagi pemerintah. Kritik dan masukan yang disampaikan tentu menjadi bahan evaluasi bagi kami untuk terus memperbaiki pelayanan dan pembangunan di Kota Metro,” ujar Bambang. Terkait persiapan Kongres HMI ke-33 di Bandar Lampung, wali Kota Metro memberikan apresiasi dan dukungan terhadap agenda organisasi dengan harapan pelaksanaan kongres dapat berjalan lancar serta menjadi momentum bagi HMI untuk melahirkan gagasan-gagasan konstruktif bagi bangsa dan daerah. (Yl/Md)
PMI Kota Metro Audiensi ke Wali Kota, Siapkan Pelantikan 14 Oktober dengan Aksi Donor Darah dan UMKM
Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Metro melakukan audiensi dengan Wali Kota Metro, Bambang Iman Santoso, di Rumah Dinas Wali Kota Metro, Selasa (8/9/2026). Pertemuan tersebut membahas persiapan pelantikan kepengurusan PMI Kota Metro periode baru yang dijadwalkan pada 14 Oktober mendatang. Dalam audiensi, jajaran PMI Kota Metro memaparkan sejumlah persiapan, mulai dari penentuan lokasi pelantikan hingga penyusunan rangkaian kegiatan. Rangkaian kegiatan tersebut tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga diarahkan memberi manfaat langsung bagi masyarakat. Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso menyambut baik rencana tersebut. Ia berharap momentum pelantikan kepengurusan PMI menjadi awal dari berbagai aksi nyata yang semakin mendekatkan PMI dengan masyarakat. “Saya berharap kegiatan ini tidak hanya bersifat seremonial saja, tetapi harus ada aksi nyata yang manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat. Karena PMI merupakan organisasi yang penting dan sangat bermanfaat bagi masyarakat,” ujar Bambang. Salah satu kegiatan yang direncanakan adalah donor darah. Kegiatan ini diharapkan dapat menggerakkan partisipasi masyarakat sekaligus memperkuat ketersediaan stok darah untuk kebutuhan kemanusiaan dan pelayanan kesehatan. Untuk memperluas partisipasi, PMI Kota Metro didorong menggandeng organisasi kemasyarakatan, instansi vertikal, komunitas, dunia pendidikan, dan unsur lainnya. Kolaborasi itu diharapkan membuat rangkaian pelantikan lebih meriah sekaligus berdampak sosial lebih luas. Selain donor darah, rangkaian kegiatan juga akan melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Kota Metro. Kehadiran UMKM tidak hanya memeriahkan kegiatan, tetapi juga menjadi ruang promosi produk lokal dan membuka kesempatan pelaku usaha memperkenalkan produknya kepada masyarakat. Dengan konsep tersebut, pelantikan kepengurusan PMI Kota Metro diharapkan tidak berhenti pada pengukuhan, tetapi menjadi momentum memperkuat semangat kemanusiaan, membangun kolaborasi, dan menghadirkan kegiatan yang menyentuh kebutuhan masyarakat. Pemerintah Kota Metro berharap kepengurusan PMI yang baru dapat semakin aktif menjalankan program kemanusiaan, meningkatkan keterlibatan masyarakat, serta membangun sinergi dengan berbagai pihak untuk menghadirkan pelayanan dan aksi sosial yang berkelanjutan di Kota Metro. (tm/yd)
Pemkot Metro Ikuti Rakor Penanganan Karhutla, Pemerintah Pusat Tekankan Tanggung Jawab Bersama
Pemerintah Kota Metro mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) antara pemerintah dengan perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) dan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) secara virtual dari Ruang OR Setda Kota Metro, Senin (7/9/2026). Rakor yang digelar di Graha Marinir Panti Perwira, Kwitang, Jakarta Pusat, tersebut membahas penanggulangan dan penanganan puncak kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang tengah melanda sejumlah wilayah Indonesia. Rapat koordinasi tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemegang HGU, serta pemegang PBPH dalam menghadapi persoalan Karhutla. Pemerintah daerah menegaskan bahwa kebakaran hutan dan lahan bukan hanya persoalan yang disebabkan oleh faktor alam maupun manusia, tetapi merupakan tanggung jawab bersama. Dari pemerintah daerah, tentunya kita sepakat bahwa kebakaran hutan dan lahan bukan hanya persoalan yang disebabkan oleh faktor alam maupun manusia, tetapi merupakan tanggung jawab kita bersama. Hari ini, pemerintah pusat, pemerintah daerah, para pemegang Hak Guna Usaha (HGU), serta pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) diharapkan mampu menyepakati komitmen konkret. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago, dalam sambutannya menyampaikan bahwa upaya pemadaman sekaligus pencegahan kebakaran hutan dan lahan harus menjadi tanggung jawab bersama baik moral kepada manusia dan alam, jabatan dan kehormatan kita pribadi masing-masing, maupun hukum yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. “Apabila dua tanggung jawab pertama tersebut tidak kita kerjakan, maka kita akan berhadapan dengan tanggung jawab yang ketiga, yaitu tanggung jawab hukum. Ini yang harus kita sadari bersama,” tegasnya. Menko Polkam juga menyoroti pola kejadian Karhutla yang menurutnya berulang di wilayah yang sama setiap tahunnya. “Kalau kita melihat kebakaran hutan dan lahan, lokasinya selalu berulang. Tempatnya tidak pernah berubah, selalu terjadi di wilayah-wilayah yang sama,” ujarnya. Ia menyebut, secara nasional terdapat enam provinsi yang menjadi wilayah prioritas penanganan Karhutla. Namun, saat ini persoalan tersebut mulai meluas dan kondisi tersebut juga dipengaruhi musim kemarau panjang dan fenomena El Nino. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa ketika suhu udara dan permukaan air laut di Pasifik meningkat, terjadi pergeseran hujan ke arah Pasifik sehingga Indonesia mengalami kekurangan curah hujan dan musim kemarau yang cukup panjang. “Sampai dengan sekarang, perkiraan sementara menunjukkan bahwa kita akan berhadapan dengan kondisi kemarau ini sampai dengan akhir tahun. Mudah-mudahan bisa lebih cepat berakhir,” ujarnya. Salah satu fokus utama dalam rapat tersebut adalah aspek hukum, terutama terkait kewajiban yang harus dipenuhi serta tindakan terhadap pihak yang tidak memenuhi persyaratan hukum. “Sebetulnya titik berat pembahasan kita adalah pada unsur-unsur yang berkaitan dengan hukum. Apa kewajiban kita yang tidak kita lakukan Dan apa saja yang memang tidak memenuhi persyaratan hukum,” katanya. Terhadap pelanggaran tersebut, menurutnya, tindakan harus dilakukan secara segera dan tegas. “Kita memiliki undang-undang yang mengatur persoalan tersebut. Kita bahkan telah mengatur pula mengenai kearifan lokal. Hal ini sudah kita bicarakan bersama para gubernur untuk mengatasi persoalan tersebut,” jelasnya. Selain itu, perhatian juga diarahkan kepada para pemegang HGU, pemilik perusahaan, serta perusahaan yang memanfaatkan lahan hutan. “Di sisi lain, terdapat pula persoalan yang berkaitan dengan para pemegang HGU, para pemilik perusahaan, serta perusahaan yang memanfaatkan lahan hutan. Hal-hal inilah yang akan kita bicarakan pada hari ini,” tuturnya. Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letnan Jenderal TNI Dr. Suharyanto, S.Sos., M.M., melaporkan mengenai penanganan kebakaran hutan dan lahan. Suharyanto menjelaskan, pada tahun 2020 telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 terkait penanganan atau penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang hingga tahun 2026 belum dicabut. Dalam laporannya, is mengungkapkan bahwa terdapat enam provinsi prioritas yang menjadi fokus pemerintah pusat dalam penanganan Karhutla, yakni Kalimantan Barat, Riau, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Jambi. “Provinsi prioritas ini bukan berarti apabila terjadi kebakaran di provinsi lain tidak ditangani. Namun, pemerintah pusat dalam menangani enam provinsi prioritas tersebut mengerahkan seluruh sumber daya dan tenaga karena kebakaran di wilayah tersebut memang sangat sulit dipadamkan, terutama karena sebagian merupakan lahan gambut,” jelasnya. Berdasarkan data per hari ini, luas lahan yang telah terbakar di enam provinsi prioritas mencapai 72.009,10 hektare dengan rinciannya, Kalimantan Barat 38.310,86 hektare, Riau 15.738,92 hektare, Kalimantan Selatan 8.019,63 hektare, Kalimantan Tengah 7.634,46 hektare, Sumatera Selatan 1.926,23 hektare, dan Jambi 379 hektare. Dari total tersebut, lahan masyarakat maupun kawasan hutan yang terbakar mencapai 57.298,02 hektare, sedangkan lahan konsesi mencapai 14.711,08 hektare dengan catatan sebagian besar lahan yang terbakar telah berhasil dipadamkan. “Luas lahan yang telah berhasil dipadamkan mencapai 71.274,29 hektare, sementara 734,81 hektare masih dalam proses pemadaman di enam provinsi prioritas, “tuturnya. Suharyanto mengingatkan, pemadaman terhadap 734,81 hektare tersebut tidak berarti persoalan Karhutla telah selesai. Pasalnya, titik kebakaran baru masih dapat muncul setiap hari, sementara kebakaran lama juga dapat kembali membesar akibat tiupan angin. (Yl)
CFD Metro Semarak, Sinergi Pemkot dan Korem 043/Gatam Hadirkan Ruang Kebersamaan Warga
Matahari belum sepenuhnya meninggi ketika kawasan Taman Kota Metro mulai dipenuhi masyarakat, Minggu (6/9/2026). Sejak pukul 06.00 WIB, warga dari berbagai kalangan telah memadati area Car Free Day (CFD), menjadikan suasana pagi Kota Metro lebih hidup, semarak, dan penuh kebersamaan. Pelaksanaan CFD kali ini terasa semakin istimewa karena dirangkaikan dengan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Korem 043/Garuda Hitam, mengusung tema “Mengabdi Sepenuh Hati Mengawal Lampung Adil dan Makmur.” Bukan sekadar olahraga, CFD kali ini menjadi ruang perjumpaan antara pemerintah, TNI dan masyarakat. Senam bersama dan jalan sehat menjadi pembuka aktivitas pagi, sebelum suasana semakin meriah dengan berbagai hiburan, penampilan seni budaya serta pembagian hadiah dan doorprize. Antusiasme masyarakat semakin terlihat ketika Reog Ponorogo tampil di panggung utama. Atraksi seni tradisional tersebut sontak menarik perhatian warga yang berbondong-bondong mendekat. Anak-anak, keluarga hingga masyarakat yang sejak pagi mengikuti jalan sehat turut menikmati pertunjukan tersebut. Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso menyampaikan apresiasi atas kolaborasi yang terbangun dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah, TNI dan masyarakat menjadi kekuatan penting dalam menciptakan ruang publik yang sehat sekaligus mempererat kebersamaan. “Hari ini kita melihat bagaimana ruang publik dapat menjadi tempat bertemunya masyarakat dalam suasana yang sehat, bahagia dan penuh kebersamaan. CFD bukan hanya tentang olahraga, tetapi juga bagaimana kita membangun interaksi dan memperkuat rasa persaudaraan,” ujar Bambang. Ia menilai momentum HUT ke-79 Korem 043/Garuda Hitam yang dikolaborasikan dengan CFD Kota Metro memberikan warna tersendiri bagi masyarakat. “Kami menyambut baik kolaborasi ini. Pemerintah Kota Metro tentu akan terus membuka ruang sinergi dengan TNI, termasuk melalui kegiatan-kegiatan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” lanjutnya. Sementara itu, Danrem 043/Garuda Hitam Brigjen TNI Sumarlin Marzuki, mengatakan, peringatan HUT ke-79 Korem 043/Garuda Hitam bukan hanya menjadi momentum refleksi atas perjalanan pengabdian, tetapi juga kesempatan untuk semakin mendekatkan TNI dengan masyarakat. “Mengabdi sepenuh hati berarti TNI harus selalu hadir bersama masyarakat. Melalui kegiatan seperti ini, kami ingin membangun kedekatan, kebersamaan dan komunikasi yang semakin kuat, karena kekuatan terbesar dalam menjaga Lampung adalah sinergi seluruh elemen masyarakat,” ungkapnya. Menurutnya, kegiatan olahraga bersama menjadi salah satu cara sederhana namun efektif untuk menjaga kesehatan sekaligus memperkuat hubungan antara TNI dan masyarakat. “Kami ingin HUT ke-79 Korem 043/Garuda Hitam ini dirasakan oleh masyarakat. Semangatnya bukan hanya pada seremoni, tetapi bagaimana pengabdian itu benar-benar hadir dan memberikan manfaat,” katanya.» Di tengah kemeriahan tersebut, masyarakat pun menyambut positif konsep CFD yang dikemas bersamaan dengan peringatan HUT Korem. Salah seorang warga, Indartiana mengaku sengaja datang sejak pagi bersama keluarga untuk mengikuti jalan sehat sekaligus menikmati rangkaian hiburan. “Hari ini suasananya berbeda, lebih ramai dan meriah. Kami bisa olahraga, jalan sehat, melihat Reog, dan ada banyak hiburan serta doorprize. Anak-anak juga senang,” tuturnya. Kehadiran Reog Ponorogo turut memberikan warna budaya dalam kegiatan tersebut. Atraksi yang ditampilkan tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga memperkenalkan kekayaan seni tradisional kepada masyarakat yang hadir. Kolaborasi CFD Kota Metro bersama Korem 043/Garuda Hitam menjadi gambaran bahwa ruang publik dapat dimanfaatkan lebih dari sekadar tempat berolahraga. Di dalamnya terdapat ruang untuk membangun komunikasi, memperkuat persatuan, mengenalkan budaya, sekaligus menciptakan suasana kota yang sehat dan inklusif. Pemerintah Kota Metro berharap kegiatan kolaboratif semacam ini dapat terus dikembangkan, sehingga CFD tidak hanya menjadi agenda rutin setiap pekan, tetapi juga menjadi salah satu ruang strategis dalam membangun kota yang sehat, aktif, harmonis dan penuh kebersamaan. Dari langkah kaki warga di jalanan hingga riuh tepuk tangan di depan panggung utama, Minggu pagi di Kota Metro menjadi gambaran sederhana bahwa ketika pemerintah, TNI dan masyarakat berjalan bersama, ruang publik dapat berubah menjadi ruang kebersamaan yang menghidupkan kota. (Bsr/ydha)
KPK RI Perkuat Pengawasan Pencegahan Korupsi di Kota Metro, Fokus pada Perencanaan, Penganggaran dan PBJ
Pemerintah Kota Metro bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia menggelar Rapat Koordinasi, Pemantauan, dan Evaluasi Program Pemberantasan Korupsi di Pemerintah Kota Metro Tahun 2026 yang berlangsung di Aula Pemerintah Kota Metro, Kamis (3/9/2026). Kegiatan tersebut menjadi momentum penguatan komitmen Pemerintah Kota Metro dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, tertib, dan berintegritas. Wali Kota Metro, Bambang Iman Santoso, menyampaikan apresiasi atas kehadiran Tim Koordinasi dan Supervisi KPK RI yang memberikan arahan serta supervisi kepada Pemerintah Kota Metro dengan harapan kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan menjadi momentum untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, serta berintegritas. Menurutnya, kegiatan rapat hari ini menjadi kesempatan untuk melihat kembali sejauh mana upaya pencegahan korupsi telah dilaksanakan dalam tata kelola pemerintahan daerah. “Kegiatan ini bukan sekadar agenda rutin, tetapi menjadi kesempatan bagi kita untuk melihat kembali sejauh mana upaya pencegahan korupsi telah dilaksanakan dalam tata kelola pemerintahan daerah. Pemerintah Kota Metro berkomitmen untuk terus membangun pemerintahan yang transparan, akuntabel, tertib, dan berintegritas,” tegasnya. Komitmen tersebut, lanjut Wali Kota, tidak boleh berhenti pada pemenuhan administrasi maupun indikator semata, tetapi harus diwujudkan melalui pelaksanaan pemerintahan yang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. “Kita menyadari bahwa masih terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki dan diperkuat. Karena itu, melalui kegiatan ini kami siap menerima masukan, koreksi, dan rekomendasi dari KPK untuk menjadi bahan perbaikan ke depan,” katanya. Bambang juga berpesan kepada seluruh jajaran Pemerintah Kota Metro agar mengikuti kegiatan tersebut dengan sungguh-sungguh, terbuka, dan kooperatif. “Sampaikan data dan kondisi yang sebenarnya, sehingga setiap permasalahan dapat kita identifikasi dan ditindaklanjuti bersama,” paparnya. Harapannya, kegiatan tersebut dapat semakin memperkuat koordinasi antara Pemerintah Kota Metro dengan KPK, sekaligus memberikan pemahaman yang semakin baik kepada seluruh perangkat daerah mengenai pentingnya pencegahan korupsi dalam setiap proses pemerintahan. “Mulai dari perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pengelolaan aset, pelayanan publik, hingga pengawasan,” ujarnya. Sementara itu, Kepala Satuan Tugas Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah II Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Untung Wicaksono, menyampaikan bahwa pertemuan tersebut merupakan bagian dari upaya pendalaman terhadap sejumlah data dan hasil analisis yang telah dilakukan oleh tim KPK pada sejumlah aspek dalam tata kelola pemerintahan, khususnya perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa (PBJ), serta pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD). Untung menjelaskan, fungsi KPK dalam pemberantasan korupsi tidak hanya berkaitan dengan penindakan, tetapi juga mencakup pendidikan dan pencegahan sebagaimana prinsip trisula pemberantasan korupsi menempatkan pendidikan dan pencegahan sebagai langkah awal sebelum penindakan. “Upaya-upaya yang saat ini kami lakukan dalam rangka pencegahan korupsi diharapkan dapat menjadi langkah mitigasi terhadap berbagai risiko yang berpotensi terjadi,” kata Untung. Dalam kesempatan tersebut, KPK juga menekankan pentingnya penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) baik dari sisi anggaran maupun sumber daya manusia. “Kenapa APIP, karena APIP ke depan akan menjadi salah satu ujung tombak pengawasan dalam memastikan setiap proses penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,”jelasnya. Tidak hanya itu, Untung juga mendorong agar setiap pekerjaan atau proyek yang memiliki risiko dapat didampingi APIP melalui mekanisme audit yang sesuai. “Pendampingan APIP dapat membantu dalam memilah persoalan yang muncul, apakah masuk dalam ranah administrasi atau berpotensi masuk ke ranah pidana,”terangnya. Pada paparnya, ia juga menyebutkan empat prinsip sederhana yang dapat menjadi patokan dalam memasukkan Pokir, yakni kesesuaian dengan RPJMD, visi dan misi kepala daerah, indikator kinerja utama kepala daerah, serta ketersediaan anggaran. Rapat koordinasi tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat langkah Pemerintah Kota Metro untuk memastikan seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai ketentuan, sekaligus menutup ruang terjadinya praktik yang berpotensi mengarah pada korupsi. (Yl/Sr)
BPK Evaluasi Tata Kelola RSUD Ahmad Yani Metro, Pemkot Siap Dukung Proses Pemeriksaan
Pemerintah Kota Metro menyambut baik pelaksanaan pemeriksaan pendahuluan kinerja oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Lampung terhadap RSUD Jenderal Ahmad Yani Kota Metro. Hal tersebut disampaikan dalam audiensi BPK dengan Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso di ruang kerja Wali Kota, Rabu (2/9/2026). Audiensi tersebut merupakan bagian dari rencana kerja pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Lampung pada Semester II Tahun 2026. Dalam pertemuan itu, BPK menyampaikan pemberitahuan pelaksanaan Pemeriksaan Pendahuluan Kinerja atas Upaya RSUD dalam Mewujudkan Tata Kelola Rumah Sakit yang Efektif untuk Mendukung Optimalisasi Pelayanan Kesehatan Tahun 2025 dan 2026 sampai dengan Semester I pada RSUD Jenderal Ahmad Yani Kota Metro serta instansi terkait lainnya selama 20 hari. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk menilai upaya RSUD dalam mewujudkan tata kelola rumah sakit yang efektif, khususnya dalam mendukung optimalisasi pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Aspek tata kelola menjadi salah satu bagian penting dalam memastikan pelayanan rumah sakit berjalan secara efektif, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso menyambut baik pelaksanaan pemeriksaan tersebut. Menurutnya, pemeriksaan BPK merupakan bagian penting dalam mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan, termasuk dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan melalui RSUD Jenderal Ahmad Yani. Pemerintah Kota Metro, lanjutnya, berkomitmen mendukung proses pemeriksaan dengan memberikan akses terhadap data, dokumen, maupun informasi yang dibutuhkan oleh Tim Pemeriksa BPK sesuai dengan ketentuan yang berlaku. “Pemerintah Kota Metro tentu menyambut baik dan mendukung pelaksanaan pemeriksaan ini. Kami berharap proses pemeriksaan dapat berjalan dengan baik dan menjadi bagian dari upaya bersama untuk terus memperbaiki tata kelola serta meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat,” ujar Bambang. Dalam pelaksanaannya, Tim Pemeriksa BPK meminta sejumlah data dan dokumen pendukung sebagaimana tercantum dalam surat pemberitahuan pemeriksaan. Dokumen tersebut akan digunakan sebagai bahan dalam proses pemeriksaan sesuai dengan ruang lingkup yang telah ditetapkan. Selain data dan dokumen yang telah diminta pada tahap awal, Tim Pemeriksa BPK dapat meminta informasi atau dokumen tambahan yang diperlukan selama pemeriksaan berlangsung. Pemerintah Kota Metro melalui perangkat daerah dan instansi terkait diharapkan dapat mendukung pemenuhan kebutuhan pemeriksaan sehingga seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan secara efektif dan lancar. Pemeriksaan tersebut diharapkan tidak hanya menjadi bagian dari proses evaluasi, tetapi juga dapat memberikan masukan konstruktif bagi Pemerintah Kota Metro dalam memperkuat tata kelola RSUD Jenderal Ahmad Yani sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat.(tm/yd)
Jalan Sehat 3,3 Kilometer Meriahkan Car Free Day dan HUT Korem 043/Gatam di Kota Metro
Car Free Day (CFD) Kota Metro akan berlangsung lebih meriah pada Minggu, 6 September 2026. Selain menjadi ruang bagi masyarakat untuk berolahraga dan beraktivitas bersama, kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan peringatan Hari Ulang Tahun Korem 043/Garuda Hitam. Salah satu agenda utama yang telah dipersiapkan adalah jalan sehat dengan rute sepanjang sekitar 3,3 kilometer yang akan melibatkan masyarakat umum, jajaran Pemerintah Kota Metro, unsur TNI-Polri, komunitas, hingga keluarga besar TNI. Sekretaris Daerah Kota Metro, Ahmad Hariyanto, mengatakan persiapan kegiatan telah memasuki rapat besar kedua yang diharapkan dapat segera difinalkan, mulai dari rundown acara, lokasi kegiatan, kepanitiaan, rute jalan sehat, kantong parkir, hingga layout kegiatan utama yang berada di sekitar Taman Merdeka atau di depan Masjid Taqwa Kota Metro. Ahmad Hariyanto menegaskan, rundown yang telah disusun menjadi panduan penting agar seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan tertib, terarah, dan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Kegiatan yang akan dimulai pada pukul 05.30 WIB tersebut, Ahmad Hariyanto meminta seluruh petugas dapat melakukan persiapan lebih awal agar pelaksanaan kegiatan berjalan optimal. Selain itu, koordinasi dengan pengurus Masjid Taqwa juga perlu dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan adanya kegiatan yang melibatkan jamaah atau masyarakat dari luar Kota Metro pada waktu yang bersamaan. Hal tersebut penting dilakukan, terutama untuk mengantisipasi penggunaan bus dan kebutuhan penempatan parkir agar tidak mengganggu lokasi utama kegiatan. Ahmad Hariyanto juga menekankan pentingnya kesiapan seluruh pihak, mengingat jumlah peserta diperkirakan cukup banyak, bukan hanya masyarakat tetapi juga para veteran, PEPABRI, Warakawuri, serta unsur keluarga besar TNI lainnya. Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bersama, khususnya dalam menjaga kenyamanan dan keamanan peserta lanjut usia agar tidak terjadi desak-desakan maupun peserta yang terpisah dari rombongan. Sementara itu, Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kota Metro, Subehi, menjelaskan sejumlah teknis pelaksanaan kegiatan yang telah dipersiapkan bersama jajaran Korem 043/Gatam dan perangkat daerah terkait. “Peserta diharapkan sudah berada di lokasi mulai pukul 05.30 WIB hingga 06.00 WIB untuk melakukan persiapan, karena area Car Free Day harus dalam kondisi clear dan steril. Lewat dari jam tersebut kendaraan tidak diperbolehkan memasuki maupun parkir di kawasan yang telah ditetapkan sebagai area Car Free Day,” kata Subehi saat rapat di Ruang OR Setda Kota Metro, Selasa (1/9/2026). Untuk mendukung sterilisasi kawasan, Kepala Disporapar dan Parekraf meminta dukungan Dinas Perhubungan, Satpol PP, serta jajaran Satlantas Polres Metro. Sterilisasi akan dilakukan pada enam titik dengan pemasangan barrier dan banner bertuliskan “Kendaraan Dilarang Masuk”, guna memastikan kawasan CFD tetap aman, tertib, dan nyaman bagi masyarakat yang mengikuti rangkaian kegiatan. Setelah peserta berkumpul, kegiatan akan dilanjutkan dengan senam bersama sebagai pemanasan sebelum mengikuti jalan sehat sepanjang 3,3 kilometer. Setelah peserta mendekati garis finis, rangkaian kegiatan akan dimeriahkan dengan hiburan musik dari Birokrat Band serta penampilan Reog Singo Bolang Joyo. Penampilan Reog tersebut juga akan menjadi bagian dari penyambutan Danrem 043/Gatam dan Wali Kota Metro ketika tiba di garis finis. Di sisi lain, Kasiintel Kasrem 043/Gatam, Letkol Inf Djarot Susanto, mengatakan Korem 043/Gatam akan menghadirkan stand militer yang ditempatkan di sebelah kiri panggung dengan diawaki personel Korem dan dilengkapi dengan sejumlah alutsista maupun persenjataan yang dapat dilihat secara langsung oleh masyarakat. Menurutnya, keberadaan stand militer tersebut menjadi salah satu sarana untuk mengenalkan lebih dekat Korem 043/Gatam kepada masyarakat Kota Metro. “Kegiatan ini menjadi momentum untuk lebih mengenalkan Korem kepada masyarakat Kota Metro,” ujarnya. Selain masyarakat umum, pihak Korem juga mendorong keterlibatan pelajar, khususnya dari SMA terdekat maupun sekolah lainnya, untuk turut memeriahkan kegiatan jalan sehat. Keluarga besar TNI, seperti PEPABRI, FKPPI dan Warakawuri, juga akan diundang dalam kegiatan tersebut. Mengingat sebagian peserta dari kelompok tersebut telah lanjut usia, Korem menyiapkan personel untuk membantu apabila terdapat peserta yang mengalami kesulitan selama mengikuti rute jalan sehat. “Kami juga akan menyiapkan personel untuk membantu apabila ada peserta yang sudah tidak sanggup melanjutkan perjalanan, termasuk apabila perlu dipandu atau dievakuasi. Mungkin perlu juga disiapkan kendaraan untuk mendukung proses tersebut,” kata Djarot. Untuk menambah kemeriahan selama perjalanan, pihak Korem juga membuka kemungkinan adanya personel yang turut bernyanyi atau memberikan semangat kepada peserta sepanjang rute jalan sehat. Ia juga meminta kepada seluruh pihak yang terlibat agar dapat melakukan koordinasi secara teknis di lapangan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan tertib, lancar dan aman. “Intinya, kegiatan ini adalah dari kita, oleh kita, untuk kita. Kami juga secara instansi mengucapkan terima kasih atas dukungan dari seluruh pihak. Semoga pelaksanaan kegiatan nanti dapat berjalan dengan baik, lancar, tertib, dan aman,” pungkas Djarot. (Yl/Sr)
