Metro – Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, meninjau kediaman salah satu calon siswi Sekolah Rakyat asal Kota Metro, Febbiyanti, yang berdomisili di rumah kontrakan di RT 23 RW 05, Kelurahan Hadimulyo Barat, Metro Pusat, Kamis (09/07/2026). Kunjungan tersebut dilakukan untuk memberikan semangat kepada calon peserta didik menjelang keberangkatan ke Sekolah Rakyat, dimana Kota Metro sendiri akan mengirimkan 13 calon siswa ke Sekolah Rakyat pada 13 Juli 2026. Dalam kesempatan tersebut, Jihan memberikan semangat kepada Febbiyanti agar tidak ragu menjalani pendidikan di Sekolah Rakyat yang menerapkan sistem pendidikan berasrama dan di dukung lingkungan belajar yang baik dengan berbagai fasilitas penunjang. “Di Sekolah Rakyat, anak-anak akan memiliki banyak teman. Lingkungan sekolahnya juga bagus dan luas, dilengkapi berbagai fasilitas penunjang, seperti fasilitas olahraga serta pembinaan spiritual. Kebutuhan makan pun telah disiapkan tiga kali sehari dan insyaallah terjamin,” ujar Jihan. Selain itu, ia menjelaskan bahwa seluruh siswa akan tinggal di asrama dengan fasilitas yang nyaman serta mendapatkan pembinaan yang berfokus pada pembentukan karakter dan kedisiplinan selama 24 jam. “Tempat tidurnya juga nyaman. Yang terpenting, selama di sana ikuti arahan dari wali asuh, mulai dari bangun pagi, berolahraga, mengaji, melaksanakan salat tepat waktu, hingga membiasakan hidup disiplin,” katanya. Mewakili Gubernur Lampung, Jihan juga menyampaikan salam dari Gubernur Lampung serta menyerahkan bantuan sembako dari Pemerintah Provinsi Lampung dan Baznas Kota Metro. “Salam dari Pak Gubernur dan semoga bantuan sembako yang diberikan dari Provinsi Lampung dan Baznas Kota Metro dapat bermanfaat,” ucapnya. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Metro, Dr. Ahmad Hariyanto, M.M., mengatakan kunjungan Wakil Gubernur Lampung dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi salah satu calon siswi Sekolah Rakyat asal Kota Metro sekaligus memberikan dukungan dan motivasi menjelang keberangkatannya mengikuti pendidikan di Sekolah Rakyat. “Alhamdulillah saya waktu mengunjungi langsung ke rumah salah satu calon siswa dan keluargannya untuk melihat kondisi dan keadaan calon siswa yang akan diberangkatkan ke Sekolah Rakyat,”terangnya. Untuk Kota Metro, Ahmad Hariyanto menuturkan bahwa ada 13 calon siswa yang diusulkan telah melalui proses seleksi sesuai dengan kriteria yang ditetapkan pemerintah sehingga program tersebut tepat sasaran dan akan diberangkatkan ke Sekolah Rakyat pada tanggal 13 Juli 2026. “Saya berharap terkait perekrutan mahasiswa siswi dari Kota Metro untuk Sekolah Rakyat ini tepat sasaran. Artinya siswa yang kita usulkan itu betul-betul sesuai dengan kriteria yang sudah kita tetapkan,”papar Ahmad Hariyanto. Kunjungan Wakil Gubernur Lampung, menurutnya juga menjadi bentuk dukungan dan motivasi bagi calon peserta didik serta orang tua agar siap menjalani proses pendidikan di Sekolah Rakyat yang menerapkan sistem berasrama. “Bu Wakil Gubernur juga berpesan agar orang tua terus memberikan motivasi kepada anak. Mengingat usianya yang masih muda dan harus berpisah dengan keluarga untuk tinggal di asrama, mereka tentu membutuhkan dukungan dan semangat. Alhamdulillah, beliau memberikan motivasi agar anak-anak betah di sekolah, rajin belajar, serta mampu meraih prestasi,” ujarnya. Di sisi lain, Ketua Tim Program Keluarga Harapan (PKH) Kota Metro, Silfiana, menjelaskan bahwa calon peserta didik Sekolah Rakyat diprioritaskan bagi keluarga yang masuk kategori desil 1 dan desil 2 berdasarkan data Kementerian Sosial. “Dari Kota Metro, sebanyak 13 siswa dinyatakan lolos, terdiri atas enam siswa jenjang SMP dan tujuh siswa jenjang SMA,”ungkapnya. Silfiana menjelaskan, proses penjaringan calon peserta didik dilakukan melalui penjangkauan berdasarkan data yang tercantum dalam aplikasi SETARA milik Kementerian Sosial. “Untuk yang mau mendaftarkan secara mandiri di Sekolah Rakyat dapat melalui aplikasi SETARA dari Kementerian Sosial. Nah, kami melakukan penjangkauan sesuai daftar sasaran yang ada di dalam aplikasi tersebut,” jelasnya. Sekolah Rakyat yang berlokasi di Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Lampung Timur tersebut membuka peluang pendidikan bagi siswa dari jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). “Untuk 13 calon siswa dari Kota Metro akan diberangkatkan ke Sekolah Rakyat yang ada di Lampung Selatan tersebut, harapannya dapat di lakukan pelepasan langsung oleh Walikota Metro,”harap Silfiana. (Yd/Yl/Ind)
KOTA METRO BERANGKATKAN 13 CALON SISWA SEKOLAH RAKYAT, WAGUB JIHAN TINJAU LANGSUNG CALON PESERTA
Sekda Ahmad Hariyanto Dorong Transformasi Pemerintahan Digital, Tekankan Kolaborasi dan Pelayanan Publik yang Lebih Cepat
Sekretaris Daerah Kota Metro Ahmad Hariyanto memimpin Rapat Koordinasi Pemerintahan Digital yang berlangsung di Ruang Rapat Sekretaris Daerah, Kamis (9/7/2026). Rapat yang diikuti jajaran pegawai Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Kota Metro tersebut membahas langkah-langkah strategis dalam mempercepat transformasi digital guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. Dalam rapat tersebut, Ahmad Hariyanto menjelaskan bahwa konsep Pemerintahan Digital saat ini mengalami perubahan mendasar seiring diterbitkannya Peraturan Menteri PANRB Nomor 8 Tahun 2026. Menurutnya, paradigma pemerintahan digital tidak lagi sama dengan konsep Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang selama ini diterapkan. Ia mengatakan, perubahan paling fundamental terletak pada cara pandang pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jika sebelumnya pemerintah berperan sebagai pihak yang melayani masyarakat, kini paradigma tersebut bergeser menjadi pemerintah yang bekerja bersama masyarakat dalam menciptakan pelayanan dan kebijakan publik. “Mindset-nya sekarang telah berubah, dari government for the people menjadi government with the people. Masyarakat bukan hanya sebagai pengguna layanan, tetapi juga sebagai pelaku, mitra, sekaligus stakeholder yang berpartisipasi dalam proses pembangunan,” jelasnya. Sekda menambahkan, semangat kolaborasi tersebut selaras dengan konsep ekosistem inovasi terbuka atau Leaping Lab, yakni ruang kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, serta masyarakat untuk bersama-sama melahirkan berbagai inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurutnya, pemerintah tidak lagi hanya berperan sebagai pembuat kebijakan, tetapi juga harus mampu menjadi bagian dari ekosistem masyarakat agar setiap kebijakan yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan publik. Selain itu, Ahmad Hariyanto menekankan pentingnya perubahan budaya birokrasi yang lebih responsif terhadap berbagai persoalan masyarakat. Ia mengingatkan seluruh aparatur sipil negara agar tidak lagi mempersulit proses pelayanan dengan menambah persyaratan yang tidak diperlukan. “Prinsip pelayanan sekarang adalah kalau bisa dipermudah, mengapa harus dipersulit. Jangan memperbanyak persyaratan yang justru membuat masyarakat kesulitan memperoleh pelayanan,” tegasnya. Dalam kesempatan tersebut, ia juga meminta seluruh perangkat daerah mempercepat implementasi berbagai kebijakan pemerintahan digital melalui penguatan koordinasi dan sinergi antarinstansi. Menurutnya, kolaborasi lintas perangkat daerah menjadi kunci agar setiap kebijakan dapat dijalankan secara lebih cepat, efektif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Tidak hanya itu, Ahmad Hariyanto juga mengingatkan pentingnya efektivitas penggunaan anggaran daerah. Ia menegaskan bahwa setiap belanja pemerintah harus memberikan dampak langsung terhadap peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta dilaksanakan secara akuntabel sesuai mekanisme pengawasan yang berlaku. Di bidang manajemen aparatur, Sekda turut menekankan perlunya peningkatan disiplin, produktivitas, dan kompetensi ASN agar mampu mengikuti perkembangan teknologi dan tuntutan pelayanan publik yang semakin dinamis. Menutup arahannya, Ahmad Hariyanto menegaskan bahwa pemanfaatan teknologi harus menjadi instrumen utama dalam mempercepat pelayanan kepada masyarakat, memperkuat transparansi, serta meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah Kota Metro menegaskan komitmennya untuk terus mempercepat implementasi Pemerintahan Digital sebagai bagian dari reformasi birokrasi, sehingga mampu menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, inklusif, dan berpusat pada kebutuhan masyarakat. (Sr)
Pemkot Metro Perkuat Reformasi Birokrasi 2026
Pemerintah Kota Metro terus memperkuat komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik melalui kegiatan Sinkronisasi Arah Kebijakan dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kota Metro Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Metro, Rabu (8/7/2026). Sambutan Wali Kota Metro disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kota Metro Ahmad Hariyanto di hadapan para Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Perangkat Daerah, Kepala Bagian Sekretariat Daerah, serta Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Kota Metro. Dalam sambutan tersebut ditegaskan bahwa Reformasi Birokrasi merupakan langkah strategis dalam menjawab tantangan pembangunan daerah yang semakin dinamis. Birokrasi yang adaptif, profesional, dan berintegritas menjadi fondasi utama dalam mendukung percepatan pembangunan serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah Kota Metro menegaskan bahwa penerapan prinsip good governance harus diwujudkan secara nyata melalui penguatan transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2025 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Indeks Reformasi Birokrasi Kota Metro mengalami peningkatan dari 76,12 pada tahun 2024 menjadi 77,97 pada tahun 2025 dengan predikat BB. Capaian tersebut menjadi bukti komitmen seluruh perangkat daerah dalam melaksanakan reformasi birokrasi secara berkelanjutan. Berdasarkan hasil tersebut, Pemerintah Kota Metro juga terus mendorong percepatan transformasi digital melalui optimalisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) guna menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, transparan, efisien, dan terintegrasi. Dalam arahan Sekda Kota Metro, seluruh perangkat daerah diminta menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi Reformasi Birokrasi, serta memperkuat kolaborasi lintas sektor agar setiap program pembangunan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. “Sebagai implementasi Reformasi Birokrasi Tematik Tahun 2026, Pemerintah Kota Metro menetapkan empat fokus utama, yaitu penguatan akuntabilitas kinerja berbasis hasil, peningkatan keterbukaan informasi melalui digitalisasi layanan, pengembangan kompetensi dan integritas Aparatur Sipil Negara (ASN), serta penguatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan,” ungkapnya. Melalui kegiatan sinkronisasi ini, Pemerintah Kota Metro lewat Sekda Metro, berharap seluruh perangkat daerah memiliki persepsi dan langkah yang sama dalam mengimplementasikan reformasi birokrasi sehingga tercipta birokrasi yang efektif, efisien, bersih, adaptif, serta mampu memberikan pelayanan publik yang prima. Dimana, Pemerintah Kota Metro optimistis bahwa dengan sinergi, inovasi, dan komitmen seluruh aparatur, Reformasi Birokrasi Tahun 2026 akan menjadi penggerak utama dalam mewujudkan pemerintahan yang berkualitas serta mendukung percepatan pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. “Mari kita jadikan reformasi birokrasi sebagai budaya kerja yang berorientasi pada hasil, menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas, serta membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan dipercaya masyarakat,” demikian pesan Wali Kota Metro yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kota Metro. (Yd/Sr)
Pemkot Metro Gandeng BSSN Perkuat Keamanan Siber
DEPOK – Pemerintah Kota Metro terus memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis digital melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) pemanfaatan sertifikat elektronik dan peningkatan keamanan siber bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Penandatanganan tersebut berlangsung di Aula BSSN, Depok, Jawa Barat, bersama 20 pemerintah daerah dan instansi lainnya, Rabu (8/7/2026). Kerja sama ini menjadi langkah strategis Pemerintah Kota Metro dalam memperkuat keamanan sistem informasi pemerintahan sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan layanan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN. Melalui kerja sama tersebut, pelayanan publik berbasis digital diharapkan semakin cepat, aman, efisien, dan terpercaya. Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan diskusi panel bertajuk “Dari Regulasi ke Implementasi: Pemanfaatan Layanan BSSN untuk Memperkuat Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah”, yang membahas strategi implementasi keamanan siber sebagai bagian dari percepatan transformasi digital di lingkungan pemerintah daerah. Wali Kota Metro, Bambang Iman Santoso, menyampaikan apresiasi kepada BSSN atas terjalinnya sinergi tersebut. Menurutnya, pemanfaatan sertifikat elektronik merupakan fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, dan akuntabel. “Atas nama seluruh pemerintah daerah yang hadir, kami menyampaikan apresiasi kepada Badan Siber dan Sandi Negara atas terjalinnya kerja sama ini. Bagi kami, pemanfaatan sertifikat elektronik bukan sekadar memenuhi ketentuan regulasi, tetapi merupakan langkah strategis untuk membangun tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, aman, transparan, dan akuntabel,” ujar Bambang. Ia menjelaskan, penerapan sertifikat elektronik akan menjamin keabsahan dokumen digital, mempercepat proses administrasi pemerintahan, serta meningkatkan perlindungan terhadap data dan informasi pemerintah. “Melalui penerapan sertifikat elektronik, keabsahan dokumen digital dapat terjamin, proses pelayanan publik menjadi lebih cepat, dan keamanan informasi pemerintah semakin terlindungi. Ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kota Metro dalam mempercepat transformasi digital sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” lanjutnya. Bambang menambahkan bahwa keberhasilan transformasi digital membutuhkan komitmen bersama, mulai dari penguatan infrastruktur, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, hingga budaya kerja yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. “Kami berharap sinergi dengan BSSN terus diperkuat agar implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) semakin optimal dan mampu menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas, terpercaya, serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat,” tutupnya. Sementara itu, Sekretaris Utama BSSN, Soetedjo Joewono, mengatakan bahwa pemanfaatan layanan BSrE BSSN terus berkembang dan menjadi bagian penting dalam mendukung transformasi digital di kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah. “Transformasi digital harus berjalan beriringan dengan penguatan keamanan siber. Melalui layanan sertifikat elektronik dan berbagai layanan BSSN lainnya, kami berharap pemerintah daerah mampu membangun ekosistem pemerintahan digital yang aman, andal, serta memberikan perlindungan terhadap data dan informasi strategis negara maupun masyarakat,” kata Soetedjo. Ia menambahkan, kolaborasi antara BSSN dan pemerintah daerah merupakan langkah penting dalam memperkuat ketahanan siber nasional di tengah semakin masifnya pemanfaatan teknologi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan. Melalui penandatanganan perjanjian kerja sama ini, Pemerintah Kota Metro menegaskan komitmennya untuk terus mendukung percepatan transformasi digital yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik, sekaligus menjamin keamanan sistem informasi pemerintah melalui penguatan keamanan siber dan pemanfaatan sertifikat elektronik sesuai standar nasional. (Bsr/Sr)
Sekda Ahmad Hariyanto Hadiri Job Fair UM Metro, Perkuat Sinergi Ciptakan SDM Unggul dan Perluas Kesempatan Kerja
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Metro Ahmad Hariyanto mewakili Wali Kota Metro menghadiri sekaligus menyampaikan sambutan pada kegiatan Job Fair Universitas Muhammadiyah (UM) Metro yang diselenggarakan di Kampus UM Metro. Kegiatan ini menjadi wadah yang mempertemukan pencari kerja dengan dunia usaha dan industri sekaligus memperkuat kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah, dan perusahaan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dalam sambutan Wali Kota yang dibacakan Sekda Ahmad Hariyanto, Pemerintah Kota Metro menyampaikan apresiasi atas konsistensi Universitas Muhammadiyah Metro dalam menyelenggarakan Job Fair sebagai upaya membuka akses lapangan pekerjaan bagi lulusan perguruan tinggi maupun masyarakat umum. “Atas nama Pemerintah dan masyarakat Kota Metro, kami menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini. Semoga Job Fair ini menjadi momentum yang mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja sesuai kompetensi sehingga dapat berkontribusi dalam mengurangi angka pengangguran di Kota Metro dan sekitarnya,” ujar Ahmad Hariyanto. Ia menjelaskan bahwa persoalan ketenagakerjaan masih menjadi tantangan karena setiap tahun jumlah angkatan kerja terus bertambah, sementara kesempatan kerja yang tersedia belum mampu mengimbangi peningkatan tersebut. Kondisi ini menyebabkan persaingan memperoleh pekerjaan semakin ketat, terutama bagi lulusan baru. Melalui Job Fair pencari kerja dapat memperoleh informasi lowongan secara langsung dari perusahaan sedangkan dunia usaha memiliki kesempatan merekrut tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi yang diharapkan. “Pemerintah Kota Metro menilai Job Fair memiliki peran strategis untuk mempercepat proses rekrutmen dan penempatan tenaga kerja secara lebih praktis, efisien, dan efektif. Kegiatan ini juga menjadi jembatan antara pencari kerja dengan perusahaan pengguna tenaga kerja,” tambahnya. Sementara itu, Rektor Universitas Muhammadiyah Metro Dr. Nyoto Suseno, M.Si., mengatakan bahwa Job Fair merupakan agenda tahunan yang terus dilaksanakan sebagai bagian dari komitmen universitas dalam menghubungkan lulusan dengan dunia kerja. Menurutnya perguruan tinggi memiliki dua produk utama yang harus dihasilkan yaitu sumber daya manusia (SDM) yang siap bekerja dan ilmu pengetahuan serta teknologi (IPTEK) yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. “Universitas harus memberikan dampak nyata. SDM yang dihasilkan harus terserap di dunia kerja sementara riset dan pengabdian masyarakat harus mampu menjawab berbagai persoalan yang ada,” ungkapnya. Rektor juga menyampaikan bahwa UM Metro saat ini memiliki delapan fakultas dengan 36 program studi dan terus mengembangkan program pendidikan sesuai kebutuhan daerah. Salah satu pengembangan yang tengah dilakukan adalah pembukaan Program Studi Kedokteran Hewan yang saat ini tinggal menunggu penerbitan surat keputusan (SK) dari pemerintah. Menurutnya keberadaan Program Studi Kedokteran Hewan sangat dibutuhkan mengingat Provinsi Lampung memiliki potensi besar di sektor peternakan dan kesehatan hewan namun hingga kini belum memiliki pendidikan kedokteran hewan. Selain itu UM Metro terus memperkuat peran Pusat Karier dan Inkubator Bisnis melalui berbagai program termasuk Job Fair dan bazar kewirausahaan sebagai upaya mendorong lahirnya lulusan yang tidak hanya siap bekerja tetapi juga mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Melalui kegiatan ini Pemerintah Kota Metro berharap sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan dunia usaha dapat terus diperkuat guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperluas kesempatan kerja, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah (Md/Yd/Sr)
Pemkot Metro Matangkan Penilaian Indeks Kualitas Kebijakan, Perkuat Reformasi Birokrasi Berbasis Pelayanan Publik
Pemerintah Kota Metro terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan Reformasi Birokrasi melalui penyusunan kebijakan publik yang berkualitas. Komitmen tersebut diwujudkan dengan menggelar Rapat Koordinasi Pelaksanaan Penilaian Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) yang berlangsung di Ruang Arsip Gedung Pemerintah Daerah Kota Metro, Selasa (7/7/2026). Rapat dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kota Metro, Drs. Ahmad Haryanto, M.M., dan dihadiri tim pelaksana penilaian IKK serta perangkat daerah terkait. Pertemuan tersebut membahas mekanisme penilaian, tahapan yang harus dipersiapkan, hingga kelengkapan dokumen pendukung sebagai bagian dari proses evaluasi. Penilaian Indeks Kualitas Kebijakan merupakan salah satu indikator penting dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang bertujuan mendorong lahirnya kebijakan publik yang efektif, berbasis data dan bukti (evidence-based policy), serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dalam arahannya, Sekretaris Daerah Kota Metro Drs. Ahmad Haryanto, M.M. menegaskan bahwa penilaian IKK bukan sekadar upaya memperoleh nilai yang baik, melainkan menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas kebijakan publik di lingkungan Pemerintah Kota Metro. Menurutnya, setiap kebijakan yang disusun harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat, didukung oleh data yang valid, serta memberikan dampak nyata terhadap pembangunan daerah. Ia juga mengajak seluruh perangkat daerah untuk memperkuat koordinasi dalam menentukan kebijakan yang akan diusulkan sebagai objek penilaian. Selain itu, seluruh tahapan penyusunan kebijakan harus terdokumentasi dengan baik agar proses penilaian berjalan optimal sekaligus menjadi bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Sementara itu, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Metro, Zaki Mubaroq, S.H., M.H., menjelaskan bahwa pelaksanaan penilaian IKK dilakukan secara kolaboratif oleh tim yang terdiri atas Sekretaris Daerah, analis kebijakan, peneliti, dan perangkat daerah terkait. Tim tersebut bertugas melakukan koordinasi dan komunikasi lintas perangkat daerah, menetapkan kebijakan yang akan diusulkan sebagai objek penilaian, memastikan kelengkapan data pendukung, serta memverifikasi seluruh tahapan penyusunan kebijakan sesuai ketentuan penilaian IKK. Melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah Kota Metro menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat implementasi Reformasi Birokrasi melalui peningkatan kualitas kebijakan publik. Dengan kebijakan yang disusun secara partisipatif, berbasis bukti (evidence-based policy), dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, diharapkan kualitas tata kelola pemerintahan di Kota Metro semakin meningkat, sehingga mampu menghadirkan pelayanan publik yang lebih efektif, responsif, inovatif, serta memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. (Tm/Indh/Sr)
Peringati HARGANAS ke-33, Pemkot Metro Luncurkan Inovasi SAI BANGGA dan Gaungkan Peran Ayah dalam Pengasuhan
Pemerintah Kota Metro melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) memperingati Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) ke-33 Tahun 2026 dengan menggelar pelayanan Keluarga Berencana (KB), peluncuran inovasi SAI BANGGA (Saling Asah, Asuh, Asih Menuju Keluarga Tangguh, Berdaya, dan Bahagia), serta talk show bertema “Ayah Wajib Hadir” di RSUD Sumbersari Bantul, Kecamatan Metro Selatan, Selasa (7/7/2026). Kegiatan dihadiri oleh Ketua TP PKK Kota Metro Ny. Eni Sumiati Bambang, S.IP, Kepala Dinas P3AP2KB Kota Metro dr. Silfia Naharani, MM, Kepala Dinas Kesehatan Kota Metro dr. Fitri Agustina, MKM, Direktur RSUD Sumbersari Bantul, organisasi profesi, kader PKK, tenaga kesehatan, serta berbagai unsur masyarakat. Dalam sambutannya, Ketua TP PKK Kota Metro, Ny. Eni Sumiati Bambang, S.IP, mengatakan bahwa Hari Keluarga Nasional bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi menjadi momentum untuk memperkuat peran keluarga sebagai fondasi utama dalam membangun masyarakat yang sehat, berkualitas, dan berdaya saing. “Keluarga merupakan tempat pertama membentuk karakter dan masa depan anak. Dari keluargalah lahir generasi penerus yang cerdas, sehat, berkarakter, dan memiliki kepedulian terhadap sesama. Karena itu, sinergi antara pemerintah, TP PKK, tenaga kesehatan, kader, dan masyarakat harus terus diperkuat untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas,” ujarnya. Ia juga menekankan pentingnya peran ayah dalam pengasuhan anak. Menurutnya, ayah tidak hanya bertugas sebagai pencari nafkah, tetapi juga menjadi pendidik, pelindung, teladan, sahabat, sekaligus sumber kasih sayang bagi anak-anaknya. “Kehadiran ayah yang aktif dalam pengasuhan akan membentuk karakter anak yang lebih percaya diri, bertanggung jawab, serta memiliki kesehatan emosional yang baik. Mari kita dorong lahirnya keluarga yang mengedepankan kerja sama antara ayah dan ibu dalam mendidik putra-putrinya,” tambahnya. Sementara itu, Kepala Dinas P3AP2KB Kota Metro, dr. Silfia Naharani, MM, menjelaskan bahwa peringatan HARGANAS ke-33 menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam membangun keluarga yang tangguh sebagai fondasi pembangunan daerah. Ia mengatakan bahwa peluncuran inovasi SAI BANGGA (Saling Asah, Asuh, Asih Menuju Keluarga Tangguh, Berdaya, dan Bahagia) merupakan salah satu langkah strategis Pemerintah Kota Metro dalam memperkuat edukasi keluarga sekaligus meningkatkan kolaborasi lintas sektor. “SAI BANGGA bukan sekadar sebuah inovasi, tetapi menjadi gerakan bersama untuk memperkuat pola pengasuhan dalam keluarga, meningkatkan edukasi kepada masyarakat, serta membangun kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Melalui inovasi ini, kami berharap lahir keluarga-keluarga yang tangguh, berdaya, dan bahagia sebagai fondasi terwujudnya Generasi Emas Metro menuju Indonesia Emas 2045,” ujar dr. Silfia. Selain pelayanan KB yang diikuti oleh 40 akseptor, kegiatan juga diisi dengan talk show bertema “Ayah Wajib Hadir” yang menghadirkan narasumber dr. Hasril Sayhadu, MKM dan Joni Widodo, SH., MH. Kegiatan diskusi dipandu oleh moderator dari Generasi Berencana (GenRe) Universitas Muhammadiyah Metro, sehingga berlangsung interaktif dengan mengangkat pentingnya keterlibatan ayah dalam membangun ketahanan keluarga dari perspektif kesehatan, hukum, dan sosial. Melalui peringatan HARGANAS ke-33, Pemerintah Kota Metro berharap semakin tumbuh kesadaran masyarakat akan pentingnya membangun keluarga yang harmonis, sehat, mandiri, dan sejahtera. Sinergi seluruh elemen masyarakat diharapkan mampu memperkuat ketahanan keluarga sebagai pondasi dalam mencetak generasi yang unggul menuju Indonesia Emas 2045 (Sr)
Wali Kota Metro Dorong Tabungan Umroh Lewat Bank Sampah Pesantren
Wali Kota Metro, Bambang Iman Santoso, meresmikan peluncuran rekening nasabah Pesantren Bank Sampah yang bekerja sama dengan Bank Negara Indonesia (BNI) 46 Kota Metro, di Pesantren Bank Sampah, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Metro Utara, Senin (6/7/2026). Peluncuran program tersebut yang bertajuk “Dari Sampah Menuju Umroh”, menjadi langkah nyata dalam mengintegrasikan kepedulian terhadap lingkungan dengan peningkatan literasi keuangan masyarakat. Hasil pengelolaan sampah yang selama ini dipandang tidak bernilai, diharapkan mampu menjadi tabungan yang dapat membantu mewujudkan impian masyarakat untuk menunaikan ibadah umroh. Dalam sambutannya, Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso, menyampaikan apresiasi kepada Pesantren Bank Sampah atas inovasi yang terus dikembangkan bersama BNI Kota Metro, serta Pemkot Metro akan senantiasa memberikan dukungan terhadap berbagai program yang mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. “Kami dari Pemerintah Kota Metro senantiasa memberikan dukungan kepada Pesantren Bank Sampah yang telah bekerja sama dengan BNI Kota Metro dalam meluncurkan program yang sangat baik, yaitu pembukaan rekening dengan konsep ‘Dari Sampah Menuju Umroh’ yang merupakan sebuah gagasan dan inovasi yang luar biasa dari pengelola Bank Sampah,” ujarnya. Dirinya berharap,program ini mampu membawa semangat baru di tengah tantangan ekonomi masyarakat, dengan menghadirkan sebuah ikhtiar yang tidak hanya bernilai ekonomi, tetapi juga menjadi investasi ibadah. Bambang menambahkan, peluncuran rekening nasabah Pesantren Bank Sampah bukan sekadar membangun kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan, tetapi juga menanamkan nilai-nilai kemandirian, tanggung jawab, disiplin, serta meningkatkan literasi keuangan sejak dini yang dimulai dari hal-hal sederhana, termasuk melalui kegiatan memilah dan mengelola sampah rumah tangga. Sebagai bentuk dukungan terhadap keberlangsungan program tersebut, Wali Kota Metro turut memberikan tabungan awal kepada para penggerak Bank Sampah yang telah memiliki rekening. Dirinya juga akan memberikan sejumlah peralatan pendukung, untuk menunjang pengembangan berbagai produk kerajinan hasil olahan sampah jika diperlukan. Sementara itu, Owner Pesantren Bank Sampah, Slamet Riyadi, menjelaskan bahwa peluncuran rekening nasabah merupakan bagian dari komitmen untuk memperkuat tata kelola organisasi, baik dari sisi administrasi maupun peningkatan produktivitas dan kualitas pelayanan. “Hari ini kami meluncurkan rekening yang diawali oleh 30 orang penggerak Pesantren Bank Sampah sebagai wujud komitmen yang telah kami ikrarkan sejak bulan lalu bahwa sudah saatnya pengelolaan Bank Sampah ditata lebih baik, baik secara administrasi maupun produktivitas dan kualitas,”jelasnya. Menurut Slamet, program tersebut diharapkan mampu memberikan keyakinan kepada masyarakat, bahwa sampah memiliki nilai ekonomi yang nyata apabila dikelola dengan baik. Hampir seluruh jenis sampah, kecuali limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), diolah kembali menjadi produk yang memiliki nilai jual. Sehingga memberikan manfaat ekonomi sekaligus mengurangi jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan,” ungkapnya. Diakhir pertemuan Slamet juga mengungkap, bahwa melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, sektor perbankan, dan masyarakat, program ini diharapkan menjadi inspirasi dalam membangun budaya peduli lingkungan yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan.(tm/yd)
Pemkot Metro Dorong Penguatan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan Daerah
Metro, Senin (6/7/2026) – Pemerintah Kota Metro melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) menggelar Sosialisasi Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan Daerah yang berlangsung di Aula Kelurahan Imopuro, Senin (6/7/2026). Kegiatan tersebut dibuka oleh Kepala Dinas P3AP2KB Kota Metro, dr. Sulfia Naharani, M.M., yang hadir mewakili Wali Kota Metro. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa perempuan memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah. Menurutnya, pembangunan yang inklusif hanya dapat terwujud apabila perempuan memperoleh kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengambilan keputusan. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi seluruh elemen masyarakat untuk terus memperkuat pemberdayaan perempuan sebagai bagian dari pembangunan yang berkelanjutan. Materi sosialisasi disampaikan oleh narasumber dari Kaukus Perempuan Parlemen, Ria Hartini, S.Sos., M.M. Dalam paparannya, Ria Hartini menjelaskan bahwa partisipasi perempuan bukan sekadar kehadiran dalam suatu kegiatan, tetapi keterlibatan aktif sebagai subjek pembangunan yang memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi, memberikan masukan, serta berkontribusi dalam penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan publik. Ia juga menyampaikan bahwa Kota Metro telah menunjukkan capaian yang baik dalam pembangunan gender. Namun demikian, masih terdapat berbagai tantangan yang perlu dihadapi bersama, seperti kesenjangan partisipasi ekonomi, keterwakilan perempuan dalam posisi kepemimpinan, budaya patriarki, beban ganda perempuan, serta hambatan struktural yang membatasi akses perempuan terhadap berbagai peluang pembangunan. “Untuk itu diperlukan penguatan kepemimpinan perempuan, perlindungan hukum yang responsif gender, pemberdayaan ekonomi, serta peningkatan peran perempuan dalam kehidupan sosial dan kemasyarakatan,” terangnya. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak Dinas P3AP2KB Kota Metro, Diah Bdn., S.Tr.Keb., S.K.M., M.Kes., menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi ini merupakan salah satu upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya kesetaraan gender dan mendorong keterlibatan aktif perempuan dalam pembangunan. “Melalui kegiatan ini diharapkan semakin banyak perempuan yang memiliki keberanian, kapasitas, dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam berbagai forum pengambilan keputusan, sehingga mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan Kota Metro,” ucapnya. (Sry/Sr)
2.202 Mahasiswa Universitas Malahayati Siap Mengabdi di Kota Metro, Dorong Pemberdayaan dan Ekonomi Lokal
Bandar Lampung – Sebanyak 2.202 mahasiswa Universitas Malahayati akan melaksanakan Kuliah Kerja Lapangan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat (KKLPPM) di Kota Metro. Kehadiran ribuan mahasiswa tersebut diharapkan tidak hanya memperkuat program pemberdayaan masyarakat, akan tetapi juga memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal melalui meningkatnya aktivitas pelaku UMKM, rumah makan, transportasi, hingga sektor penginapan dan rumah kos. Pelepasan secara simbolis mahasiswa KKLPPM dilaksanakan di Gedung Graha Bintang Universitas Malahayati, Bandar Lampung, Senin (6/7/2026). Program yang mengusung tema “GREGET PPM BERDAMPAK (Gerak Revolusioner Keilmuan dan Generasi Tangguh untuk Transformasi Masyarakat yang Berkelanjutan)” akan berlangsung di Kota Metro mulai 13 Juli hingga 20 Agustus 2026, dengan penempatan mahasiswa di lima kecamatan, yakni Metro Pusat, Metro Barat, Metro Timur, Metro Utara, dan Metro Selatan. Wali Kota Metro, Bambang Iman Santoso, menyambut baik kepercayaan yang diberikan Universitas Malahayati kepada Kota Metro sebagai lokasi pelaksanaan KKLPPM. Menurutnya, kehadiran lebih dari dua ribu mahasiswa menjadi momentum yang memberikan manfaat ganda, baik dari sisi pembangunan masyarakat maupun pertumbuhan ekonomi daerah. “Kami menyampaikan apresiasi kepada Universitas Malahayati yang telah mempercayakan Kota Metro sebagai lokasi pelaksanaan KKLPPM. Kehadiran 2.202 mahasiswa tentu akan membawa manfaat yang luas,” ungkapnya. Selain menjadi mitra pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat, Bambang juga menegaskan bahwa program ini pasti akan melalui berbagai inovasi dan pengabdian. “Dimana aktivitas mahasiswa selama berada di Metro juga dapat menggerakkan roda perekonomian masyarakat, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Bambang. Ia menambahkan, tema GREGET PPM BERDAMPAK sangat selaras dengan arah pembangunan Kota Metro yang menekankan kolaborasi, inovasi, dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. “Saya berharap seluruh mahasiswa mampu mengoptimalkan ilmu pengetahuan yang dimiliki dengan berkolaborasi bersama pemerintah daerah, aparatur kelurahan, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen warga. Jadilah agen perubahan yang mampu mendengar kebutuhan masyarakat, sehingga hasil pengabdian benar-benar memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya. Ketua Pelaksana KKLPPM, Eka Yudha, mengatakan bahwa pelaksanaan KKLPPM tahun ini dirancang agar tidak hanya memenuhi kewajiban akademik, tetapi juga menghasilkan program yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara langsung. “KKLPPM tahun ini kami desain agar mahasiswa hadir sebagai problem solver di tengah masyarakat. Mereka akan melakukan penelitian, pengabdian, serta pemberdayaan yang disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan wilayah. Kami berharap seluruh program yang dijalankan mampu memberikan manfaat nyata sekaligus memperkuat sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan masyarakat,” kata Eka Yudha. Sementara itu, Rektor Universitas Malahayati, Muhammad Khadafi, menegaskan bahwa mahasiswa harus mampu menjadi generasi yang membawa perubahan positif melalui ilmu pengetahuan dan pengabdian kepada masyarakat. “Tema GREGET PPM BERDAMPAK merupakan komitmen Universitas Malahayati untuk menghadirkan lulusan yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki kepedulian sosial dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah. Kami berharap seluruh mahasiswa menjaga nama baik almamater, membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat, serta menghasilkan inovasi yang dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi Kota Metro,” ujar Muhammad Khadafi. Melalui pelaksanaan KKLPPM ini, Pemerintah Kota Metro berharap sinergi antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi dapat terus diperkuat dalam mendorong pembangunan yang inklusif, meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat, sekaligus menumbuhkan aktivitas ekonomi lokal yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Metro. (BSR)
