Pemerintah Kota Metro terus memperkuat komitmennya dalam memenuhi hak dan memberikan perlindungan terbaik bagi anak. Sebagai rangkaian peringatan Hari Anak Nasional (HAN) ke-42 Tahun 2026 sekaligus upaya mendukung terwujudnya Kota Layak Anak (KLA), Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kota Metro menggelar Talk Show bertema “Sayangi Anak, Lindungi, dan Bangun Masa Depan” di LSB Insan Madani, Kelurahan Ganjar Agung, Kecamatan Metro Barat, Selasa (14/7/2026). Kegiatan tersebut diikuti oleh berbagai unsur masyarakat, mulai dari tenaga pendidik, orang tua, organisasi perempuan, hingga Forum Anak Kota Metro. Talk show menjadi wadah edukasi sekaligus penguatan kolaborasi dalam menciptakan lingkungan yang aman, ramah, dan mendukung tumbuh kembang anak. Acara dibuka oleh Wali Kota Metro yang diwakili Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, dr. Achmad Redho Akbar, M.M. Turut hadir Kepala Dinas P3AP2KB Kota Metro, dr. Silfia Naharani, M.M., Ketua PUSPAGA GAHARU Kota Metro Prof. Dr. Sowiyah, M.Pd., jajaran Tim Penggerak PKK Kota Metro, Gabungan Organisasi Wanita (GOW), Dharma Wanita Persatuan (DWP), serta para pemangku kepentingan lainnya. Dalam laporannya, Ketua Panitia, Ners. Oktarina Handayani, S.Kep., M.M., menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari implementasi kebijakan perlindungan anak yang berlandaskan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, Peraturan Menteri PPPA Nomor 12 Tahun 2022, serta Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kota Layak Anak. Ia mengatakan, talk show ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pola asuh positif (positive parenting), memperkuat ketahanan keluarga, mendorong pemenuhan hak anak, serta meningkatkan kepedulian dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak. “Melalui kegiatan ini kami ingin membangun kesadaran bersama bahwa keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama dalam membentuk karakter anak. Pengasuhan yang positif menjadi fondasi penting dalam menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan berakhlak,” ujar Oktarina. Ia menambahkan, kegiatan tersebut didanai melalui APBD Kota Metro dan mendapat dukungan dari berbagai pihak. Pada kesempatan itu, Dinas P3AP2KB juga memperkenalkan inovasi Sai Bangga (Sekolah Keluarga) sebagai program edukasi dan pendampingan keluarga untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas, tangguh, dan sejahtera. Membacakan sambutan Wali Kota Metro, dr. Achmad Redho Akbar menegaskan bahwa pembangunan sumber daya manusia dimulai dari keluarga. Menurutnya, anak merupakan aset sekaligus investasi terbesar bangsa yang harus dijaga, dipenuhi hak-haknya, dan dilindungi dari berbagai ancaman. “Anak adalah amanah sekaligus investasi terbesar bangsa. Mereka bukan hanya penerus pembangunan, tetapi juga penentu arah masa depan Kota Metro. Karena itu, memastikan terpenuhinya hak anak serta melindungi mereka dari kekerasan, perundungan, diskriminasi, eksploitasi, hingga dampak negatif penyalahgunaan teknologi digital merupakan tanggung jawab kita bersama,” katanya. Ia juga menekankan bahwa keberhasilan mewujudkan Kota Layak Anak tidak dapat dilakukan pemerintah sendiri. Diperlukan sinergi seluruh elemen masyarakat, mulai dari keluarga sebagai lingkungan pertama anak, sekolah sebagai tempat pembentukan karakter, masyarakat sebagai pengawas lingkungan sosial, hingga dunia usaha, media, dan organisasi kemasyarakatan. Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Kota Metro juga memberikan apresiasi kepada Forum Anak Kota Metro yang terus menjalankan perannya sebagai Pelopor dan Pelapor (2P) dalam menyuarakan aspirasi anak dan menjadi teladan bagi teman sebaya. Apresiasi juga diberikan kepada PUSPAGA GAHARU dan PUSPAGA Omah Peluk yang konsisten memberikan layanan edukasi, konsultasi, dan pendampingan bagi keluarga. Talk show menghadirkan narasumber Kepala Dinas P3AP2KB Kota Metro dr. Silfia Naharani, M.M., Ketua TP PKK Kota Metro, serta Prof. Dr. Sowiyah, M.Pd. Ketiganya membahas berbagai tantangan pengasuhan anak di era digital, pentingnya komunikasi dalam keluarga, serta strategi membangun lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak. Melalui peringatan Hari Anak Nasional ke-42 ini, Pemerintah Kota Metro berharap seluruh pemangku kepentingan semakin memperkuat komitmen dalam memenuhi hak-hak anak, memberikan perlindungan yang optimal, serta menciptakan lingkungan yang kondusif bagi lahirnya generasi Kota Metro yang sehat, cerdas, berkarakter, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045. (Md/Agg/Sr)
Perkuat Komitmen Kota Layak Anak, Dinas P3AP2KB Kota Metro Gelar Talk Show Pengasuhan Positif dan Luncurkan Inovasi “Sai Bangga”
Tanggapi Pandangan Fraksi DPRD, Wali Kota Metro Paparkan Langkah Benahi TPAS dan Tingkatkan PAD
Wali Kota Metro, Bambang Iman Santoso menyampaikan apresiasi atas saran, kritik, dan masukan yang disampaikan seluruh fraksi DPRD Kota Metro dalam Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Rapat berlangsung di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kota Metro, Senin (13/07/2026). Menurutnya, berbagai pandangan yang disampaikan fraksi merupakan wujud kemitraan yang baik antara eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Dalam pandangan umumnya, seluruh fraksi-fraksi menyampaikan sejumlah catatan dan rekomendasi, di antaranya terkait optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), efektivitas belanja daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik, percepatan pembangunan infrastruktur, hingga peningkatan kinerja perangkat daerah. Menjawab sorotan fraksi terkait pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPAS) Karangrejo yang telah dikenai sanksi administratif oleh Kementerian Lingkungan Hidup, Bambang menyampaikan apresiasi atas perhatian DPRD terhadap persoalan tersebut. Menurutnya, pengelolaan sampah merupakan isu penting yang berkaitan dengan kepatuhan terhadap regulasi, kualitas lingkungan, kesehatan masyarakat, serta citra penyelenggaraan pemerintahan daerah. “Pemerintah Kota Metro berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam sanksi administratif dari Kementerian Lingkungan Hidup,” katanya. Sebagai bentuk tindak lanjut, Pemerintah Kota Metro melalui Dinas Lingkungan Hidup telah menyusun rencana aksi perbaikan pengelolaan TPAS, memperbaiki sistem pengelolaan air lindi, menata sel sampah, serta menerapkan sistem pengelolaan menuju sanitary landfill maupun controlled landfill secara bertahap dan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan perbaikan kepada Kementerian Lingkungan Hidup secara berkala. Di sisi lain, pembenahan pengelolaan sampah dilakukan secara menyeluruh mulai dari pengurangan sampah di sumber melalui edukasi masyarakat dan penguatan program 3R (Reduce, Reuse, Recycle), pengembangan bank sampah, optimalisasi TPS3R dan fasilitas pusat daur ulang, peningkatan sarana dan prasarana pengangkutan, serta pengolahan sampah, hingga penguatan regulasi daerah agar selaras dengan kebijakan nasional. Wali Kota menegaskan bahwa Pemerintah Kota Metro juga akan memperkuat kolaborasi dengan masyarakat, dunia usaha, akademisi, komunitas lingkungan, serta instansi terkait guna mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Selain itu, pemerintah akan mengupayakan alokasi anggaran yang memadai dalam APBD sesuai kemampuan keuangan daerah untuk mendukung penyelesaian kewajiban tindak lanjut sanksi sekaligus pembenahan sistem pengelolaan sampah secara menyeluruh. Untuk memastikan pelaksanaan penanganan darurat berjalan secara terpadu dan terkoordinasi, Wali Kota Metro juga membentuk Satuan Tugas Penanganan Darurat Pengelolaan Sampah lintas sektor melalui Keputusan Wali Kota Metro Nomor 600.4.15-368 Tahun 2026 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Darurat Pengelolaan Sampah yang diketuai langsung oleh Sekretaris Daerah. Langkah ini menegaskan bahwa Pemerintah Kota Metro tidak menunda-nunda tanggung jawabnya, melainkan segera menggerakkan sumber daya daerah demi memastikan proses transformasi TPAS Karangrejo berjalan sesuai target yang ditetapkan pemerintah pusat, sekaligus menghadirkan solusi jangka panjang bagi pengelolaan sampah kota. Pemerintah Kota Metro juga menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat yang terdampak dengan menggerakkan kembali pelayanan sosial berupa pemeriksaan kesehatan gratis melalui skrining kesehatan terlebih dahulu sebelum peserta memperoleh pelayanan dan perawatan menggunakan skema Universal Health Coverage (UHC) Kelas III. Bukan hanya pelayanan kesehatan, Pemerintah Kota Metro juga akan membangun ekosistem tata kelola sampah dari hulu hingga hilir dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan (stakeholder), serta mempertimbangkan pemberian kompensasi prioritas bagi masyarakat yang terdampak keberadaan TPAS Karangrejo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menanggapi pandangan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang disampaikan Roma Doni Yunanto, mengenai belum tercapainya target pendapatan daerah, khususnya pada sektor retribusi daerah. Dengan begitu, Bambang menjelaskan bahwa terdapat sejumlah faktor yang memengaruhi kondisi tersebut, baik yang berasal dari faktor internal maupun eksternal. “Penurunan realisasi pendapatan dipengaruhi oleh menurunnya laba operasional PT Bank Lampung selama tahun 2024, sehingga target penerimaan dividen tidak tercapai meskipun Pemerintah Kota Metro telah menambah penyertaan modal,” jelasnya. Selain itu, sejumlah jenis retribusi daerah juga belum memenuhi target akibat kebijakan pemerintah pusat, khususnya pada retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), serta belum optimalnya pemetaan potensi retribusi seperti retribusi persampahan, parkir, dan pertokoan. “Hal ini disebabkan oleh menurunnya laba operasional Bank Lampung selama tahun 2024 sehingga target deviden tidak tercapai meskipun Pemerintah Kota Metro sudah menambah nilai Penyertaan Modal, Penerimaan beberapa Jenis Retribusi yang tidak mencapai target sebagai akibat Kebijakan Pusat (untuk jenis retribusi PBG). Selain itu, pemetaan potensi yang kurang memadai yang menyebabkan beberapa jenis retribusi tidak mencapai target diantaranya retribusi persampahan, retribusi parkir, retribusi pertokoan serta Perubahan mekanisme klaim BPJS Kesehatan yang sedikit banyak mempengaruhi realisasi Retribusi Jasa Pelayanan Kesehatan,” ujarnya. Ia juga memaparkan, penurunan terbesar terjadi pada pendapatan retribusi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Jenderal Ahmad Yani yang mengalami penurunan sebesar Rp8,57 miliar dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi tersebut dipicu oleh perubahan mekanisme pembayaran layanan kesehatan, serta proses verifikasi klaim BPJS yang kini lebih rinci berdasarkan diagnosis medis. Akibatnya, realisasi pendapatan RSUD Jenderal Ahmad Yani pada tahun 2025 hanya mencapai 93,95 persen dari target yang telah ditetapkan dan menyebut sebagian klaim BPJS yang belum terealisasi pada tahun 2025 telah dibayarkan pada tahun 2026 dengan nilai mencapai Rp27,63 miliar sebagai pembayaran susulan atas klaim pelayanan tahun sebelumnya. Secara keseluruhan, pendapatan daerah Kota Metro Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar 95,12 persen dari target. Pada komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), pajak daerah berhasil melampaui target dengan realisasi mencapai 101,45 persen. Sementara itu, komponen retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah masih berada di bawah target. Realisasi yang belum berjalan secara optimal dipengaruhi beberapa faktor, antara lain persyaratan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) melalui sistem Online Single Sub mission (OSS) yang dinilai memperlambat proses penerbitan izin, kebijakan pembebasan retribusi PBG bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagai tindak lanjut Program Strategis Nasional Tiga Juta Rumah, kurang akuratnya basis data potensi retribusi, serta penurunan laba operasional PT Bank Lampung yang berdampak pada penerimaan dividen daerah. Selain itu, realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi juga belum mencapai target karena Pemerintah Provinsi Lampung menunda penyaluran dana bagi hasil kepada pemerintah kabupaten/kota. Hingga akhir tahun 2025, dana yang disalurkan baru mencapai 62,07 persen dari target, dengan realisasi terendah berasal dari bagi hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang hanya mencapai 40,86 persen. Sedangkan dalam menanggapi pandangan Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Gerakan NasDem Raya, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Demokrat, dan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa terkait peningkatan kualitas pendidikan, Wali Kota menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Metro terus berupaya meningkatkan mutu pendidikan melalui berbagai
Pemkot Metro Matangkan Persiapan Hari Anak Nasional 2026, Perkuat Sinergi Lintas Sektor Wujudkan Kota Ramah Anak
Pemerintah Kota Metro terus mematangkan persiapan Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) Tahun 2026 melalui rapat koordinasi yang dipimpin Wakil Wali Kota Metro, Dr. M. Rafiq Adi Pradana, didampingi Ketua Mitra Pendidikan Kota Metro, Nidia Irene Sari, S.Pd., S.ST., di Ruang Rapat Pemerintah Kota Metro. Rapat koordinasi tersebut menjadi langkah strategis untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan Hari Anak Nasional yang akan berlangsung pada 23 Juli 2026 dapat terlaksana secara optimal melalui sinergi seluruh perangkat daerah, organisasi pendidikan, serta pemangku kepentingan terkait. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DPPAPPKB), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja, Polres Metro, HIMPAUDI, IGTKI, IGRA, serta sejumlah perangkat daerah dan mitra pendidikan lainnya. Kehadiran seluruh unsur tersebut menunjukkan komitmen bersama dalam menghadirkan peringatan Hari Anak Nasional yang aman, tertib, edukatif, dan ramah anak. Ketua Mitra Pendidikan Kota Metro, Nidia Irene Sari, menjelaskan bahwa puncak peringatan Hari Anak Nasional akan dipusatkan di Taman Kota Metro pada 23 Juli 2026 dengan melibatkan ribuan anak usia dini dari seluruh Kota Metro, yang berasal dari Raudhatul Athfal (RA), Taman Kanak-kanak (TK), Kelompok Bermain (KB), beserta para guru dan pendamping. Selain kegiatan puncak, rangkaian peringatan juga akan dimeriahkan dengan Karnaval Hari Anak yang dijadwalkan pada 19 Juli 2026. Karnaval tersebut akan diikuti peserta didik jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) se-Kota Metro sebagai wadah menumbuhkan kreativitas, semangat kebersamaan, serta partisipasi aktif anak dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam rapat tersebut, masing-masing perangkat daerah memaparkan kesiapan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Pembahasan difokuskan pada penguatan koordinasi lintas sektor, mulai dari kesiapan peserta, pengamanan, rekayasa lalu lintas, pelayanan kesehatan, kebersihan, hingga strategi publikasi agar informasi kegiatan dapat tersampaikan secara luas kepada masyarakat. Nidia Irene Sari menegaskan bahwa keberhasilan penyelenggaraan Hari Anak Nasional tidak dapat terwujud tanpa kolaborasi seluruh pihak. “Melalui rapat koordinasi ini kami ingin memastikan seluruh persiapan dilakukan secara matang. Dukungan dari seluruh perangkat daerah dan mitra pendidikan sangat penting agar peringatan Hari Anak Nasional dapat berjalan dengan lancar, aman, dan memberikan kebahagiaan bagi anak-anak Kota Metro,” ujarnya. Sementara itu, Wakil Wali Kota Metro, Rafiq Adi Pradana, menekankan bahwa seluruh rangkaian kegiatan harus dipersiapkan secara menyeluruh sejak dini melalui koordinasi yang intensif antarperangkat daerah. Ia meminta setiap instansi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara maksimal agar pelaksanaan Hari Anak Nasional berjalan sesuai rencana. “Kegiatan Hari Anak Nasional ini harus dipersiapkan sebaik mungkin. Saya meminta seluruh perangkat daerah memperkuat koordinasi dan komunikasi agar setiap tahapan persiapan berjalan sesuai rencana. Apabila terdapat kendala di lapangan, segera disampaikan sehingga dapat diselesaikan bersama. Tujuan kita sama, yaitu menghadirkan peringatan Hari Anak Nasional yang terbaik bagi anak-anak Kota Metro,” tegasnya. Rafiq juga menekankan pentingnya sinergi antara Pemerintah Kota Metro bersama DPPAPPKB, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Polres Metro, Dinas Perhubungan, Satpol PP, Dinas Komunikasi dan Informatika, HIMPAUDI, IGTKI, IGRA, serta seluruh mitra pendidikan. Menurutnya, kolaborasi yang solid menjadi kunci sukses penyelenggaraan Hari Anak Nasional sekaligus memperkuat komitmen Kota Metro sebagai Kota Layak Anak. Melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah Kota Metro berharap seluruh rangkaian Peringatan Hari Anak Nasional Tahun 2026 dapat berlangsung dengan sukses, aman, dan meriah, sekaligus menjadi momentum memperkuat komitmen bersama dalam memenuhi hak-hak anak, menciptakan lingkungan yang aman dan ramah anak, serta mendorong tumbuh kembang generasi penerus yang sehat, cerdas, kreatif, berkarakter, dan berdaya saing. (Yud/Ind/Sr)
Hadapi Evaluasi Kemenpan RB dan Ombudsman RI, Pemkot Metro Benahi 6 Aspek Pelayanan Publik
Pemerintah Kota Metro menggelar rapat bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sebagai persiapan menghadapi Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) serta Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Maladministrasi oleh Ombudsman RI yang dilaksanakan di OR Setda Kota Metro, Senin (13/07/2026). Dalam arahannya, Sekretaris Daerah Kota Metro, Dr. Ahmad Hariyanto, M.M., menjelaskan bahwa kedua penilaian tersebut memiliki indikator yang hampir serupa, meskipun dilaksanakan oleh instansi yang berbeda. “Briefing ini terkait dengan persiapan pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dan penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik oleh Ombudsman RI dan Menpan RB, yang menjadi dasar penilaian adalah sejauh mana kebijakan pelayanan publik yang telah diterapkan Pemerintah Kota Metro,” ujarnya. Ahmad Hariyanto, mengungkapkan bahwa aspek kebijakan pelayanan publik yang dikeluarkan oleh perangkat daerah maupun pemerintah menjadi salah satu indikator utama penilaian. Selain itu, ia juga menekankan bahwa keterlibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan pelayanan publik menjadi salah satu aspek penting yang akan dinilai, khususnya oleh Ombudsman RI. “Oleh karena itu, Pemerintah daerah diharapkan melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses perumusan berbagai kebijakan pelayanan publik agar layanan yang diberikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat,”terangnya. Ada 6 aspek utama yang akan dinilai di dalam PEKPPP, yakni aspek kebijakan pelayanan, profesionalisme sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana, Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP), konsultasi dan pengaduan, serta inovasi.Dalam rapat tersebut, Sekretaris Daerah Kota Metro memberikan perhatian utama pada aspek profesionalisme SDM terkait pelayanan publik pemerintah yang dinilai masih memiliki perbedaan yang cukup mencolok dibandingkan pelayanan yang diberikan sektor swasta. Ia juga meminta, Pemerintah Kota Metro dapat membangun konsep pelayanan yang mengutamakan kenyamanan, termasuk dengan meningkatkan kualitas fasilitas yang tersedia bagi masyarakat pada ruang tunggu di sejumlah unit pelayanan pemerintah. Selain peningkatan fasilitas, Sekda juga menekankan bahwa kualitas pelayanan tidak hanya ditentukan oleh sarana dan prasarana, tetapi juga oleh sikap, serta perilaku petugas saat melayani merupakan salah satu faktor penting dalam menciptakan pelayanan publik yang berkualitas. Untuk itu, perlu adanya keseragaman penampilan petugas pelayanan, termasuk penggunaan pakaian khusus pelayanan sebagaimana dianjurkan dalam ketentuan pelayanan publik. “Petugas pelayanan tidak harus menggunakan pakaian dinas harian. Gunakan pakaian khusus pelayanan agar suasana lebih berbeda dan masyarakat merasa lebih nyaman,” tambahnya. Terkait sarana dan prasarana, Sekda menegaskan bahwa penilaian bukan semata-mata melihat kemewahan fasilitas, tetapi lebih kepada kebersihan, kenyamanan, dan pemeliharaan secara konsisten. “Bukan berarti toiletnya harus menggunakan perlengkapan yang mahal, tetapi harus bersih dan dirawat setiap saat. Housekeeping harus dilakukan secara berkala karena itu juga menjadi bagian dari penilaian,” jelasnya. Sementara itu, dalam aspek konsultasi dan pengaduan, Sekda menekankan pentingnya membuka akses pengaduan seluas-luasnya melalui media sosial, WhatsApp, website maupun kanal pengaduan lainnya. “Yang paling penting bukan hanya membuka kanal pengaduan, tetapi seluruh pengaduan harus ditindaklanjuti dan direspons dengan cepat oleh petugas yang ditunjuk,” tegasnya. Sebagai Sekretaris Daerah kota Metro, ia juga meminta pembinaan terhadap tim pengelola pengaduan dilakukan setiap bulan disertai berita acara dengan materi evaluasi yang disesuaikan berdasarkan hasil penanganan pengaduan masyarakat, bukan sekadar mengulang materi yang sama. “Inovasi tidak selalu diartikan sebagai pembuatan aplikasi baru yang justru membuat masyarakat bingung. Kalau bisa satu aplikasi tetapi terintegrasi dan mampu menjangkau seluruh pelayanan. Sekarang efisiensi menjadi harga mati sehingga anggaran harus benar-benar digunakan secara efektif,” terangnya. Sekretaris Daerah Kota Metro menargetkan Pemerintah Kota Metro dapat meraih Kategori A dalam penilaian penyelenggaraan pelayanan publik dan untuk mencapai target tersebut, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta segera melaksanakan rapat internal guna membahas secara rinci setiap indikator dan aspek yang menjadi objek penilaian, sehingga seluruh perangkat daerah memiliki pemahaman yang sama dalam menghadapi proses evaluasi. “Kepala OPD diharapkan memimpin langsung pemeriksaan seluruh indikator penilaian. Seluruh eviden harus diverifikasi terlebih dahulu sebelum diunggah karena setelah diunggah tidak dapat direvisi lagi. Lakukan juga simulasi wawancara kepada petugas pelayanan serta inspeksi langsung ke ruang pelayanan,” katanya. Kepala OPD juga diminta dapat memberikan kesan positif dengan turun langsung menyapa masyarakat di ruang pelayanan untuk menyampaikan informasi pelayanan, sekaligus meminta maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam pelayanan. Terkait penilaian penyelenggaraan pelayanan publik oleh Ombudsman RI, Sekda menjelaskan bahwa terdapat empat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi lokus penilaian, dengan penambahan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR). “Lokus penilaian sebelumnya meliputi Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta RSUD Jenderal Ahmad Yani. Meskipun RSUD Jenderal Ahmad Yani belum masuk dalam pembaruan lokus penilaian tahun ini, seluruh perangkat daerah tetap diminta memahami aspek-aspek yang menjadi indikator penilaian maladministrasi pelayanan publik oleh Ombudsman RI sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan,”tuturnya. Tidak hanya itu, ia juga mendorong setiap OPD memiliki ruang pelayanan administrasi terpadu sehingga masyarakat tidak lagi harus masuk ke ruang-ruang bidang untuk memperoleh pelayanan. “Siapkan ruang khusus untuk menerima masyarakat. Pejabat yang keluar menemui masyarakat, bukan sebaliknya. Ini juga untuk menjaga marwah ASN sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan,” pungkasnya. (Yl/Sr)
Pimpin Apel Penerimaan di Lapangan Mulyojati, Sekda Kota Metro Sambut 2.202 Mahasiswa KKLPPM Universitas Malahayati
Sebanyak 2.202 mahasiswa Universitas Malahayati resmi diterima untuk melaksanakan Kuliah Kerja Lapangan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat (KKLPPM) di Kota Metro. Prosesi penerimaan ini dikemas dalam bentuk upacara apel yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Metro di Lapangan Mulyojati, Kota Metro, Senin (13/7/2026). Kehadiran ribuan mahasiswa tersebut diharapkan tidak hanya memperkuat program pemberdayaan masyarakat, akan tetapi juga memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal melalui meningkatnya aktivitas pelaku UMKM, rumah makan, transportasi, hingga sektor penginapan dan rumah kos. Sebelumnya, pelepasan secara simbolis mahasiswa KKLPPM telah dilakukan di Gedung Graha Bintang Universitas Malahayati, Bandar Lampung, pada Senin (6/7/2026) lalu. Program yang mengusung tema “GREGET PPM BERDAMPAK (Gerak Revolusioner Keilmuan dan Generasi Tangguh untuk Transformasi Masyarakat yang Berkelanjutan)” ini akan berlangsung di Kota Metro mulai 13 Juli hingga 20 Agustus 2026. Para mahasiswa nantinya akan ditempatkan di lima kecamatan, yakni Metro Pusat, Metro Barat, Metro Timur, Metro Utara, dan Metro Selatan. Sekda Kota Metro, Ahmad Hariyanto menyambut baik kepercayaan yang diberikan Universitas Malahayati kepada Kota Metro sebagai lokasi pelaksanaan KKLPPM. Menurutnya, kehadiran lebih dari dua ribu mahasiswa menjadi momentum yang memberikan manfaat ganda, baik dari sisi pembangunan masyarakat maupun pertumbuhan ekonomi daerah. “Kami menyampaikan apresiasi kepada Universitas Malahayati yang telah mempercayakan Kota Metro sebagai lokasi pelaksanaan KKLPPM. Kehadiran 2.202 mahasiswa tentu akan membawa manfaat yang luas,” ungkap Sekda Kota Metro. Selain menjadi mitra pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat, Sekda Kota Metro juga menegaskan bahwa program ini pasti akan melalui berbagai inovasi dan pengabdian. “Dimana aktivitas mahasiswa selama berada di Metro juga dapat menggerakkan roda perekonomian masyarakat, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya. Ia menambahkan, tema GREGET PPM BERDAMPAK sangat selaras dengan arah pembangunan Kota Metro yang menekankan kolaborasi, inovasi, dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. “Saya berharap seluruh mahasiswa mampu mengoptimalkan ilmu pengetahuan yang dimiliki dengan berkolaborasi bersama pemerintah daerah, aparatur kelurahan, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen warga. Jadilah agen perubahan yang mampu mendengar kebutuhan masyarakat, sehingga hasil pengabdian benar-benar memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya. Di tempat yang sama, Ketua Pelaksana KKLPPM, Eka Yudha, mengatakan bahwa pelaksanaan KKLPPM tahun ini dirancang agar tidak hanya memenuhi kewajiban akademik, tetapi juga menghasilkan program yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara langsung. “KKLPPM tahun ini kami desain agar mahasiswa hadir sebagai problem solver di tengah masyarakat. Mereka akan melakukan penelitian, pengabdian, serta pemberdayaan yang disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan wilayah. Kami berharap seluruh program yang dijalankan mampu memberikan manfaat nyata sekaligus memperkuat sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan masyarakat,” kata Eka Yudha. Selanjutnya, Ketua Pelaksana, menegaskan bahwa mahasiswa harus mampu menjadi generasi yang membawa perubahan positif melalui ilmu pengetahuan dan pengabdian kepada masyarakat. “Tema GREGET PPM BERDAMPAK merupakan komitmen Universitas Malahayati untuk menghadirkan lulusan yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki kepedulian sosial dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah. Kami berharap seluruh mahasiswa menjaga nama baik almamater, membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat, serta menghasilkan inovasi yang dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi Kota Metro,” ujarnya. Melalui pelaksanaan KKLPPM ini, Pemerintah Kota Metro berharap sinergi antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi dapat terus diperkuat dalam mendorong pembangunan yang inklusif, meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat, sekaligus menumbuhkan aktivitas ekonomi lokal yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Metro. (Bsr/Sr)
Pemkot Metro Perkuat Disiplin ASN Lewat Apel Mingguan, Siapkan Digitalisasi Bansos Menjadi Percontohan Nasional
Pemerintah Kota Metro menggelar Apel Mingguan Aparatur Sipil Negara (ASN) di halaman Gedung Pemerintah Daerah Kota Metro, Senin (13/7/2026). Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat disiplin, profesionalisme, serta komitmen aparatur dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas, cepat, dan responsif kepada masyarakat. Apel mingguan dipimpin oleh Wakil Wali Kota Metro, Dr. M. Rafiq Adi Pradana, serta diikuti Sekretaris Daerah Kota Metro, para staf ahli, asisten, kepala perangkat daerah, camat, lurah, dan seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kota Metro. Selain menjadi agenda rutin, apel juga dimanfaatkan sebagai sarana konsolidasi, evaluasi pelaksanaan tugas, serta penyampaian arah kebijakan pemerintah daerah. Dalam amanatnya, Wakil Wali Kota Metro, Dr. M. Rafiq Adi Pradana, menegaskan bahwa apel mingguan bukan sekadar kegiatan seremonial biasa, tetapi menjadi wadah untuk memperkuat disiplin kerja, memelihara semangat, mengevaluasi kinerja, sekaligus membangun komitmen seluruh ASN dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. “Apel mingguan ini bukan sekadar rutinitas, tetapi momentum untuk memperkuat disiplin, meningkatkan profesionalisme, dan memastikan setiap ASN menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Sebagai ASN yang bertugas melayani masyarakat, kita harus terus meningkatkan kualitas pelayanan serta menjaga integritas dalam setiap pelaksanaan tugas,” ujar Rafiq. Ia mengatakan ASN memiliki peran strategis sebagai ujung tombak pelayanan publik. Oleh karena itu, setiap aparatur dituntut mampu memberikan pelayanan yang cepat, mudah, tepat sasaran, serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dibangun melalui pelayanan yang prima, responsif, dan bebas dari praktik pungutan liar sehingga setiap perangkat daerah harus terus meningkatkan kualitas layanannya. Pada kesempatan tersebut, Rafiq juga menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Metro terus mempersiapkan implementasi Program Digitalisasi Bantuan Sosial (Bansos) Tahun 2026 sebagai bagian dari transformasi pelayanan sosial berbasis teknologi digital. Bahkan, Kota Metro dipercaya menjadi salah satu dari 42 kabupaten/kota di Indonesia yang ditetapkan sebagai daerah percontohan penerapan Digitalisasi Bansos berbasis Digital Public Infrastructure (DPI). Menurutnya, program tersebut bertujuan mewujudkan penyaluran bantuan sosial yang lebih tepat sasaran, transparan, dan akuntabel melalui integrasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), Identitas Kependudukan Digital (IKD), serta sistem pembayaran digital. Langkah ini diharapkan mampu menjawab berbagai persoalan penyaluran bantuan sosial yang selama ini masih dihadapkan pada ketidaktepatan data penerima. “Kita masih menemukan masyarakat yang sebenarnya sudah mampu tetapi masih menerima bantuan, sementara warga yang benar-benar membutuhkan justru belum memperoleh haknya. Digitalisasi ini menjadi solusi untuk memperkuat sistem verifikasi, meningkatkan akurasi data, dan memastikan bantuan sosial benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak,” jelasnya. Kemudian Rafiq pun, menjelaskan bahwa melalui sistem baru tersebut masyarakat nantinya dapat mengakses layanan bantuan sosial secara lebih mudah melalui integrasi data lintas lembaga, verifikasi biometrik, serta pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital. Program ini diharapkan mampu mempercepat pelayanan, meningkatkan aksesibilitas keuangan masyarakat, sekaligus mendukung percepatan penurunan angka kemiskinan di Kota Metro. Untuk itu, ia meminta Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat bersama seluruh pemangku kepentingan terus memperkuat koordinasi dan kolaborasi agar pelaksanaan Digitalisasi Bansos di Kota Metro dapat berjalan optimal dan menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia. Selain itu, Wakil Wali Kota juga mengingatkan seluruh perangkat daerah bahwa saat ini Pemerintah Kota Metro telah memasuki Semester II Tahun Anggaran 2026. Ia meminta setiap organisasi perangkat daerah segera melakukan evaluasi terhadap target kinerja dan realisasi penyerapan anggaran sehingga seluruh program prioritas dapat dilaksanakan sesuai perencanaan dengan tetap mengedepankan prinsip akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi. “Memasuki semester kedua tahun 2026, saya berharap seluruh OPD dapat segera mengevaluasi target kinerja dan penyerapan anggaran. Pastikan seluruh program yang telah direncanakan dapat berjalan sesuai jadwal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, dengan tetap menjaga akuntabilitas dalam setiap pelaksanaannya,” tegas Rafiq. Melalui apel mingguan ini, Pemerintah Kota Metro menegaskan kembali komitmennya untuk membangun birokrasi yang disiplin, profesional, berintegritas, serta adaptif terhadap transformasi pelayanan publik. Dengan semangat kolaborasi dan pengabdian, seluruh ASN diharapkan mampu memberikan pelayanan terbaik sekaligus mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan ditujukan bagi kesejahteraan dan mengutamakan kepentingan masyarakat. (Yd/Sr)
MUI Metro Dikukuhkan, Ketua : Siap Jadi Mitra Pemerintah Dukung Program Kota Metro Bahagia
Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Metro dan MUI Kecamatan se-Kota Metro masa khidmat 2026–2031 resmi dikukuhkan bersamaan dengan pelaksanaan Musyawarah Kerja Daerah (Mukerda) MUI Kota Metro di Aula Pemerintah Kota Metro, Jumat (10/07/2026). Kegiatan tersebut mengusung tema “Sinergi Ulama dan Umara dalam Membangun Kota Metro Bahagia” sebagai komitmen memperkuat kolaborasi antara ulama dan pemerintah dalam mendukung pembangunan daerah. Ketua MUI Kota Metro, K.H. Dr. Mispani, M.Pd.I., mengatakan pengukuhan tersebut menjadi awal bagi seluruh pengurus untuk menjalankan pengabdian di MUI melalui penguatan sinergi antara ulama dan umara dalam mendukung terwujudnya Kota Metro Bahagia. Menurutnya, MUI berperan sebagai mitra pemerintah di bidang keagamaan dengan memberikan dukungan terhadap berbagai program pembangunan yang telah dijalankan Pemerintah Kota Metro. “Kita punya tema sinergi antara ulama dan umara di Kota Metro menuju kota yang bahagia. Apa yang sudah dibangun oleh Pemerintah Kota Metro, MUI mengambil bagian dari sisi keagamaannya,” ujarnya. Ia berharap kepemimpinan Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso dapat terus menjalankan berbagai program pembangunan dengan dukungan MUI sebagai mitra strategis pemerintah di bidang keagamaan. Mispani juga melaporkan bahwa seluruh kepengurusan MUI di tingkat kecamatan telah terbentuk dan resmi dilantik. Selanjutnya, para pengurus akan menyusun sekaligus menjalankan program kerja melalui forum Musyawarah Kerja Daerah (Mukerda). “Kami dari MUI Kota Metro menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Kota Metro terhadap berbagai kegiatan MUI dan berharap sinergi tersebut terus diperkuat. MUI adalah mitra pemerintah, sehingga kami akan terus mendukung program-program Pemerintah Kota Metro,” katanya. Sementara itu, Ketua MUI Provinsi Lampung, Prof. Dr. H. Mukri, menegaskan bahwa pengukuhan bukanlah akhir dari proses organisasi, melainkan awal pengabdian bagi seluruh pengurus yang baru dilantik. Menurutnya, MUI memiliki fungsi sebagai pelayan umat sekaligus shadiqul hukumah, yaitu mitra pemerintah yang memberikan masukan secara kritis dan konstruktif sesuai dengan nilai-nilai keagamaan. “Kehadiran MUI sejatinya adalah khidmat kepada agama, masyarakat, dan bangsa. MUI menjadi mitra pemerintah yang memberikan kontribusi dan masukan secara konstruktif,” jelasnya. Mukri menilai Kota Metro memiliki modal sosial yang kuat sebagai daerah yang aman, nyaman, dan damai. Kondisi tersebut, menurutnya, perlu terus dipertahankan melalui kolaborasi seluruh elemen masyarakat, pemerintah, dan organisasi keagamaan. “Perbedaan pandangan di tengah masyarakat tidak boleh menjadi sumber perpecahan, terutama di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital dan media sosial yang berpotensi memicu munculnya berbagai informasi yang dapat memengaruhi kehidupan bermasyarakat. MUI harus hadir memberikan arahan, nasihat, dan menjaga suasana Kota Metro tetap aman, damai, dan sejuk,” katanya. Selain itu, Mukri mendorong seluruh pengurus MUI agar terus membangun komunikasi yang baik dengan Pemerintah Kota Metro sehingga berbagai program kemasyarakatan dan keagamaan dapat berjalan secara optimal. Pada kesempatan yang sama, Wali Kota Metro, Hi. Bambang Iman Santoso, S.Sos., M.Pd.I., menjelaskan bahwa penggabungan kegiatan pengukuhan pengurus MUI dan pelaksanaan Mukerda dalam satu rangkaian dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap kebijakan efisiensi anggaran pemerintah yang tidak boleh dimaknai hanya sebagai kegiatan seremonial, melainkan harus menjadi langkah awal pengabdian dalam memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Terlebih, MUI memiliki peran penting dalam memberikan fatwa terhadap berbagai persoalan keagamaan yang berkembang di tengah masyarakat, khususnya pada era transformasi digital yang menghadirkan tantangan baru. “Saya berharap hadirnya MUI Kota Metro dapat membantu menyelesaikan berbagai persoalan keagamaan secara cepat dan bijaksana sehingga mampu menjaga kerukunan umat di Kota Metro,”pintanya saat memberikan sambutan. Bambang juga mengapresiasi hubungan yang selama ini terjalin antara Pemerintah Kota Metro dan MUI sebagai mitra strategis dalam mendukung pembangunan daerah dan terus berkolaborasi serta bersinergi untuk membangun Kota Metro yang lebih baik lagi. “Visi Kota Metro sebagai kota cerdas berbasis jasa dan budaya yang religius tentu memerlukan dukungan seluruh elemen masyarakat, termasuk para ulama, agar pembangunan yang dilaksanakan tetap berjalan selaras dengan nilai-nilai keagamaan,”terangnya. Meski kondisi kerukunan umat beragama di Kota Metro saat ini semakin baik, ditandai dengan terjalinnya kebersamaan antarorganisasi Islam seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan LDII, Bambang mengingatkan seluruh pihak agar tetap waspada terhadap potensi berkembangnya paham radikal di sejumlah titik yang memerlukan perhatian dan pengawasan bersama. “MUI harus ikut hadir memberikan pencerahan agar paham-paham yang bertentangan dengan nilai kebangsaan tidak berkembang di Kota Metro,” tegasnya. Di tengah kondisi fiskal yang masih mengalami efisiensi, sebagai Wali Kota Metro Bambang memastikan Pemerintah Kota Metro tetap berupaya memberikan dukungan terhadap berbagai kegiatan MUI melalui sejumlah terobosan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat serta cita-cita mewujudkan Kota Metro yang Bahagia. (Yl/Md)
Dukung Gerakan Radin Inten Asri, Pemkot Metro dan Kodim 0411/KM Bersinergi Bersihkan Kawasan Danau Dam Raman
Pemerintah Kota Metro bersama Kodim 0411/Kota Metro menggelar aksi gotong royong membersihkan kawasan Danau Dam Raman, Kecamatan Metro Utara, Jumat (10/7/2026). Kegiatan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan Gerakan Radin Inten Asri yang diinisiasi Kodam XXI/Raden Inten sebagai tindak lanjut arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, dalam memperkuat budaya menjaga kebersihan lingkungan mulai dari kawasan laut, pesisir pantai, dan pemukiman. Gerakan Radin Inten Asri dilaksanakan secara serentak di Provinsi Lampung dan Provinsi Bengkulu dengan melibatkan unsur TNI, pemerintah daerah, kepolisian, organisasi perangkat daerah (OPD), komunitas, pelajar, mahasiswa, hingga masyarakat. Melalui gerakan tersebut diharapkan tumbuh kesadaran bersama untuk menjaga kebersihan lingkungan secara berkelanjutan sekaligus mendukung pelestarian kawasan publik dan destinasi wisata. Di Kota Metro, pelaksanannya dipusatkan di kawasan Danau Dam Raman yang selama ini dikenal memiliki potensi sebagai kawasan destinasi wisata dan ruang publik masyarakat. Selain melakukan pembersihan sampah di area danau dan sekitarnya, kegiatan juga menjadi momentum memperkuat sinergi antara Pemerintah Kota Metro, TNI, Polri, serta seluruh unsur masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan. Hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Kota Metro, Drs. Ahmad Haryanto, M.M., Komandan Kodim 0411/Kota Metro Letkol Inf. Noval Darmawan, S.H., M.I.P., jajaran Polres Metro, kepala perangkat daerah, Pramuka, mahasiswa, pelajar SMA, serta masyarakat yang bersama-sama mengikuti aksi gotong royong. Komandan Kodim 0411/Kota Metro, Letkol Inf. Noval Darmawan, S.H., M.I.P., menjelaskan bahwa Gerakan Radin Inten Asri merupakan gagasan Panglima Kodam XXI/Raden Inten yang telah lama direncanakan sebagai upaya memperkuat kembali budaya menjaga kebersihan lingkungan di tengah masyarakat. Menurutnya, gerakan tersebut merupakan langkah positif karena mampu menyatukan berbagai unsur pemerintah dan masyarakat dalam satu aksi nyata menjaga lingkungan. “Kegiatan ini merupakan gagasan dari Panglima komando daerah militer XXI/Raden Inten yang sudah lama direncanakan. Tujuannya adalah memperkuat kembali budaya masyarakat yang sudah ada untuk menjaga kebersihan wilayah. Kegiatan yang dilakukan ini sangat positif karena mampu mempertemukan seluruh masyarakat untuk bekerja bersama menjaga lingkungan,” ujar Noval. Ia menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Metro yang memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan kegiatan. Bentuk dukungan tersebut terlihat dari penyediaan tiga unit Landing Craft Rubber (LCR) untuk membantu proses pembersihan di kawasan danau serta keterlibatan aktif berbagai perangkat daerah selama kegiatan berlangsung. Selain Pemerintah Kota Metro, Polres Metro juga turut menurunkan personel untuk bergabung bersama prajurit TNI dalam pelaksanaan gotong royong. Menurut Noval, kolaborasi tersebut menjadi bukti bahwa kepedulian terhadap lingkungan merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan sinergi seluruh pihak. Tidak hanya melibatkan unsur TNI, Polri, dan pemerintah daerah, kegiatan ini juga mendapat partisipasi aktif dari Pramuka, mahasiswa, pelajar SMA, hingga perwakilan dari masing-masing organisasi perangkat daerah. Setiap OPD mengirimkan sekitar 10 hingga 15 orang sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan tersebut. “Dari seluruh unsur yang terlibat, hari ini kurang lebih ada sekitar 350 peserta yang bersama-sama melaksanakan aksi pembersihan di kawasan Danau Dam Raman. Kolaborasi seperti ini menjadi kekuatan besar dalam membangun kepedulian bersama terhadap lingkungan,” jelas Noval. Ia berharap kegiatan tersebut tidak berhenti sebagai aksi bersih-bersih semata, tetapi menjadi awal kebangkitan kembali kawasan Danau Dam Raman sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Kota Metro. Menurutnya, kawasan tersebut sebelumnya pernah menjadi pusat aktivitas wisata sekaligus ruang bagi pelaku UMKM sehingga kegiatan ini meningkatkan potensi untuk dihidupkan kawasan ini sebagai destinasi wisata kembali. “Kami sudah berkomunikasi dengan Pemerintah Kota Metro. Harapan kami, kawasan ini bisa kembali hidup dan ramai dikunjungi masyarakat. Potensi wisatanya sangat besar sehingga perlu terus ditata dan dikembangkan bersama,” tambahnya.Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Metro, Drs. Ahmad Haryanto, M.M., menyampaikan apresiasi atas inisiatif Pangdam XXI/Raden Inten yang diwujudkan melalui Gerakan Radin Inten Asri. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi momentum penting untuk membangun budaya hidup bersih sekaligus memperkuat kolaborasi lintas sektor di Kota Metro. “Ini merupakan momentum yang sangat baik untuk membudayakan kebersihan. Kami menyampaikan terima kasih atas inisiasi dari Pangdam yang kemudian dilaksanakan oleh Kodim bersama seluruh unsur di Kota Metro. Kegiatan seperti ini memberikan manfaat besar bagi masyarakat sekaligus memperkuat semangat gotong royong,” ujar Ahmad Haryanto. Ia mengatakan Pemerintah Kota Metro memiliki komitmen untuk mengaktifkan kembali kawasan Danau Dam Raman sebagai destinasi wisata yang bersih, aman, nyaman, dan mampu menarik minat masyarakat maupun wisatawan untuk berkunjung.Menurutnya, pengembangan kawasan wisata tidak cukup hanya dengan penataan fisik, tetapi juga membutuhkan dukungan keamanan, kenyamanan, kebersihan lingkungan, serta sinergi yang kuat antara Pemerintah Kota Metro, Kodim 0411/Kota Metro, Polres Metro, dan seluruh elemen masyarakat. “Kami akan segera berkolaborasi dengan Kodim dan Polres untuk melakukan penataan kawasan ini secara bertahap. Harapannya, ketika masyarakat datang ke Danau Dam Raman, mereka merasa nyaman, aman, dan menikmati lingkungan yang bersih sehingga kawasan ini dapat kembali menjadi destinasi wisata unggulan Kota Metro,” tutupnya. Melalui Gerakan Radin Inten Asri, Pemerintah Kota Metro menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kolaborasi dengan TNI, Polri, perangkat daerah, dunia pendidikan, serta masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Semangat gotong royong yang dibangun melalui kegiatan ini diharapkan mampu menghidupkan kembali Danau Dam Raman sebagai ikon wisata Kota Metro sekaligus menumbuhkan dan memperkuat budaya peduli lingkungan yang berkelanjutan bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang. (Yd/Ind/Sr)
Harkopnas ke-79 di Metro, Tujuh Koperasi Berprestasi Terima Penghargaan dan Dorong Kebangkitan Ekonomi Rakyat
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kota Metro, Kusbani, membuka Peringatan Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke-79 tingkat Kota Metro sekaligus menyerahkan penghargaan kepada tujuh koperasi di Kota Metro. Kegiatan tersebut berlangsung di Halaman Kantor Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), serta Ketenagakerjaan Kota Metro, Jumat (10/07/2026). Dalam kesempatan tersebut, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), serta Ketenagakerjaan Kota Metro memberikan penghargaan kepada koperasi yang dinilai sehat, aktif, serta memiliki tata kelola dan pembukuan yang baik. Salah satu penerima penghargaan adalah Koperasi Konsumen Mardi Waluyo Sejahtera yang dinilai tidak hanya bergerak di bidang simpan pinjam, tetapi juga aktif melaksanakan kegiatan sosial melalui pelayanan kesehatan gratis kepada masyarakat. Adapun tujuh koperasi penerima penghargaan tersebut, yaitu Koperasi Konsumen UP2K PKK Metro Sakai Sembayan, BMT Fajar Bina Sejahtera, Koperasi Konsumen Mardi Waluyo Sejahtera, Koperasi Konsumen Gapoktan Sari Makmur, KSP Lapas Pengayoman Bersahaja, Koperasi Mitra Sejahtera Mulia, dan Koperasi Konsumen Amanah Sejahtera Mandiri. Kepala Dinas Koperasi, UMKM, dan Ketenagakerjaan Kota Metro, AC Yuliwati, dalam laporannya mengatakan peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 tahun ini tidak hanya diisi dengan kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi momentum penguatan nyata bagi ekosistem koperasi di Kota Metro. Peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 terdapat lima agenda utama, yakni penandatanganan nota kesepahaman (MoU), doa bersama sebagai ungkapan syukur, penyerahan piagam penghargaan kepada koperasi yang telah berpartisipasi aktif dan menunjukkan kinerja terbaik, pelayanan kesehatan gratis, donor darah, sosialisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta bazar UMKM. “Semoga koperasi kita semakin jaya, semakin berdaya, serta memberikan keberkahan yang melimpah bagi seluruh masyarakat. Pada peringatan ini juga diberikan pelayanan kesehatan oleh Koperasi Mardi Waluyo berupa pemeriksaan gula darah, kolesterol, dan pemeriksaan kesehatan lainnya. Selain itu, PMI Kota Metro menggelar kegiatan donor darah yang diikuti oleh anggota koperasi,”terangnya. Tak hanya itu, Peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 ini Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), serta Ketenagakerjaan Kota Metro juga akan mengadakan sosialisasi Kredit Usaha Rakyat dari Bank Syariah Mandiri yang ditujukan kepada UKM yang membutuhkan permodalan yang mudah dan murah. “Hari ini juga masyarakat dapat mengunjungi dan menikmati bazar UMKM yang menjadi bagian dari kegiatan rutin Jumat Jajan Bahagia, sekaligus mendukung produk-produk unggulan pelaku usaha lokal Kota Metro,” jelasnya. Sebagai Kepala Dinas Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), serta Ketenagakerjaan Kota Metro berharap Hari Koperasi Nasional ke-79 bisa menjadi titik balik kebangkitan koperasi di Indonesia. “Tepat pada usia ke-79 ini, marilah kita jadikan peringatan Hari Koperasi sebagai titik balik untuk bangkit lebih kuat dan kita buktikan bahwa koperasi bukanlah usaha usang, melainkan solusi modern bagi perekonomian yang inklusif dan berkeadilan. Koperasi adalah denyut nadi ekonomi rakyat dan kita semua adalah penggeraknya,” ungkapnya. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut sehingga rangkaian acara hari ini tidak menjadi perayaan yang seremonial tapi juga menjadi pijakan kokoh menuju koperasi berdaya dan Indonesia bejalan lancar. Selain itu, AC. Yuliwati menyampaikan bahwa hal yang paling berkesan pada peringatan Hari Koperasi tahun ini adalah hadirnya Program Koperasi Merah Putih yang mengusung tema “Koperasi Berdaya, Indonesia Berjaya.” “Dengan adanya Koperasi Merah Putih kita berharap ada perbaikan manajemen koperasi, peningkatan kualitas kompetensi pengurus koperasi sehingga koperasi bisa bersaing dengan retail-retail yang lain,” katanya. Terlebih pembentukan Koperasi Merah Putih di 22 kelurahan telah dilakukan dari sisi kelembagaan dan dasar hukum, sedangkan penguatan manajemen masih menunggu arahan dari pemerintah pusat. “Pada dasarnya koperasi sudah kami bentuk dan dasar hukumnya juga telah disiapkan. Pembangunan gedung sudah berjalan, dengan enam gedung lagi yang sedang dalam tahap penyelesaian. Persyaratan administrasi juga mulai dikirimkan,”paparnya. Sementara itu, untuk pengelolaan atau manajemennya, Yuliwati mengaku masih menunggu arahan dari pemerintah pusat. “ Untuk itu pada peringatan ke 79 ini, saya mengajak pelaku UMKM di Kota Metro untuk mendukung keberadaan Koperasi Merah Putih, termasuk dalam mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG),” harapnya. Pada kesempatan yang sama, Asisten II Sekda Kota Metro, Kusbani, membacakan sambutan Menteri Koperasi Republik Indonesia pada Peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 Tahun 2026 bahwa peringatan Hari Koperasi bukan sekadar merayakan sebuah lembaga ekonomi, melainkan merayakan sebuah gerakan yang lahir dari semangat gotong royong dan menjadi jawaban atas berbagai tantangan zaman. “Koperasi adalah kendaraan utama untuk mewujudkan beberapa Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Koperasi sektor pertanian dan perikanan adalah tulang punggung swasembada pangan dan ketahanan pangan nasional. Koperasi berbasis desa adalah ujung tombak pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan,” demikian sambutan Menteri Koperasi yang dibacakan Kusbani. Dalam sambutan itu juga disampaikan bahwa koperasi Indonesia terus menunjukkan pertumbuhan yang menggembirakan, meskipun masih menghadapi tantangan dalam tata kelola dan peningkatan kepercayaan masyarakat. “Salah satu terobosan besar pemerintah adalah pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai pusat kegiatan ekonomi masyarakat yang terintegrasi, mulai dari penyediaan sembako, layanan kesehatan, hingga pemasaran hasil panen,”jelasnya. Kusbani juga mengajak generasi muda untuk tidak lagi menganggap koperasi sebagai lembaga ekonomi yang kuno, tetapi jadikan koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat yang sesungguhnya. “Mari kita rayakan Hari Koperasi ke-79 ini dengan rasa syukur dan semangat baru. Mari kita jadikan koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat yang sesungguhnya. Mari kita buktikan bahwa Indonesia berjaya bukan karena kekuatan segelintir orang, tetapi karena kekuatan rakyat, kekuatan gotong royong, dan kekuatan berkoperasi.”tutur Kusbani dalam sambutannya.(Tm/Yl/Sr)
Pemkot Metro Percepat Benahi TPAS Karangrejo, Siapkan Rp 1 Miliar dan Bentuk Satgas
Pemerintah Kota Metro terus menunjukkan keseriusan dalam menindaklanjuti Keputusan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KMLH/BPLH) Republik Indonesia Nomor 1834 Tahun 2026 terkait penerapan sanksi administratif di Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPAS) Karangrejo, Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Metro Utara. Langkah demi langkah dijalankan secara terukur dengan melibatkan hampir seluruh jajaran Perangkat Daerah demi menghadirkan sistem pengelolaan sampah yang lebih baik bagi masyarakat Kota Metro. Sekretaris Daerah Kota Metro, Ahmad Hariyanto, mengatakan bahwa guna mempercepat penanganan permasalahan persampahan, Wali Kota Metro telah menetapkan Status Darurat Pengelolaan Sampah melalui Keputusan Wali Kota Metro Nomor 600.4.15-359 Tahun 2026 tentang Penetapan Status Darurat Pengelolaan Sampah yang berlaku sejak 1 Juni hingga 31 Desember 2026. Selain itu, untuk memastikan pelaksanaan penanganan darurat berjalan secara terpadu dan terkoordinasi, Wali Kota Metro juga membentuk Satuan Tugas Penanganan Darurat Pengelolaan Sampah lintas sektor melalui Keputusan Wali Kota Metro Nomor 600.4.15-368 Tahun 2026 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Darurat Pengelolaan Sampah yang diketuai langsung oleh Sekretaris Daerah. “Kedua keputusan tersebut menjadi landasan kebijakan yang kuat dalam mempercepat koordinasi, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan langkah-langkah teknis di lapangan untuk memenuhi kewajiban penanganan darurat pengelolaan sampah,”ujarnya. Ahmad Hariyanto mengungkapkan, salah satu bukti nyata keseriusan Pemerintah Kota Metro tercermin dari komitmen anggaran dilakukan melalui dari mekanisme Belanja Tidak Terduga (BTT) APBD Tahun Anggaran 2026 dengan mengalokasikan dana sebesar Rp1 miliar yang secara khusus diperuntukkan bagi penataan dan revitalisasi TPAS Karangrejo. Pelaksanaannya diampu bersama oleh dua Perangkat Daerah, yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Metro yang menangani pembangunan infrastruktur drainase dan saluran lindi, serta Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro yang menangani penataan zona landfill dan penanganan dampak lingkungan. “Langkah ini menegaskan bahwa Pemerintah Kota Metro tidak menunda-nunda tanggung jawabnya, melainkan segera menggerakkan sumber daya daerah demi memastikan proses transformasi TPAS Karangrejo berjalan sesuai target yang ditetapkan pemerintah pusat, sekaligus menghadirkan solusi jangka panjang bagi pengelolaan sampah kota,”ungkapnya. Tak hanya itu, dalam rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Metro, Pemerintah Kota Metro juga menunjukkan keseriusannya melalui perhatian terhadap aspek sosial kemasyarakatan yang berada di sekitar lokasi TPA. “Bentuk konkret dari kepedulian sosial tersebut akan diformulasikan lebih lanjut oleh Tim TAPD Kota Metro sebagai wujud kehadiran pemerintah yang tidak hanya menuntaskan aspek teknis dan administratif, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan warga terdampak,” kata Sekretaris Daerah Kota Metro, Ahmad Hariyanto. Pemerintah Kota Metro juga menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat yang terdampak dengan menggerakkan kembali pelayanan sosial berupa pemeriksaan kesehatan gratis melalui skrining kesehatan terlebih dahulu sebelum peserta memperoleh pelayanan dan perawatan menggunakan skema Universal Health Coverage (UHC) Kelas III. “Bukan hanya pelayanan kesehatan, Pemerintah Kota Metro juga akan membangun ekosistem tata kelola sampah dari hulu hingga hilir dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan (stakeholder), serta mempertimbangkan pemberian kompensasi prioritas bagi masyarakat yang terdampak keberadaan TPAS Karangrejo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,”jelasnya. Dalam prosesnya pelaksanaannya, Ahmad Hariyanto mengungkapkan bahwa Pemerintah Kota Metro juga mengalami beberapa tantangan, mulai dari keterbatasan sumber daya manusia (SDM), ketatnya waktu pelaksanaan, hingga kebutuhan anggaran yang masih terus diupayakan pemenuhannya secara bertahap. “Dengan langkah-langkah yang terus dijalankan secara terkoordinasi tersebut, masyarakat Kota Metro diharapkan dapat melihat bahwa penanganan TPAS Karangrejo bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif kepada pemerintah pusat, melainkan bagian dari ikhtiar nyata menghadirkan lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan tanpa menghentikan layanan pengelolaan sampah kota yang selama ini menjadi kebutuhan warga sehari-hari,”terangnya. Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro, Suwandi, meminta seluruh masyarakat Kota Metro dapat memahami bahwa sanksi administratif yang diterbitkan Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH bukanlah perintah penutupan TPAS Karangrejo. Menurutnya, yang dihentikan adalah metode pengelolaan sampah dengan sistem pembuangan terbuka (open dumping), untuk selanjutnya dialihkan ke metode yang lebih ramah lingkungan, yakni lahan urug terkendali (controlled land fill) atau menuju lahan urug saniter (sanitary land fill). “Dengan kata lain, TPAS Karangrejo tetap beroperasi seperti biasa melayani kebutuhan pemrosesan akhir sampah warga Kota Metro sesuai dengan persyaratan dan ketentuan teknis sebagaimana telah diatur dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku,” kata Suwandi saat rapat di Aula Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Metro pada Kamis (9/7/2026). Suwandi mengungkapkan bahwa sejak Keputusan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KMLH/BPLH) Republik Indonesia Nomor 1834 Tahun 2026 tentang sanksi administratif diterbitkan, Pemerintah Kota Metro segera merespons melalui rangkaian rapat koordinasi lintas Perangkat Daerah yang dipimpin jajaran pimpinan daerah, peninjauan langsung ke lokasi TPAS Karangrejo, hingga Rapat Dengar Pendapat bersama DPRD Kota Metro untuk membahas dukungan kebijakan dan penganggaran. “Dinas Lingkungan Hidup juga telah mengambil langkah dengan membuat saluran darurat penanganan aliran lindi agar masuk ke Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) lindi yang tersedia,” ujar Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro. Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas PUTR Kota Metro, Sri Mulyani, memaparkan terkait pelaksanaan pekerjaan fisik yang dilakukan saat ini di TPAS Karangrejo sudah pada tahap proses pembuatan bak kontrol lindi serta pemasangan box culvert dan U-Ditch pada titik krusial yang menjadi potensi bercampurnya air lindi dan air hujan.”Tak hanya itu, kami juga melakukan penanganan melalui pembangunan drainase konvensional menggunakan batu belah sebagai upaya memperlancar aliran air serta mencegah bercampurnya air lindi dengan air hujan di area TPAS Karangrejo,”tuturnya. Sri Mulyani menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Metro didampingi oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sejak tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan, hingga proses pembayaran yang ditargetkan selesai pada 31 Juli 2026.(Yl/Tm/Sr)
