Pemerintah Kota Metro dalam mewujudkan Generasi Emas Metro Cemerlang (Gemerlang) sebagai peta jalan menuju Indonesia Emas 2045, melakukan berbagai upaya, salah satunya dengan perencanaan merubah status TK/PAUD swasta menjadi negeri agar pengelolaannya lebih baik lagi.
Salah satunya adalah TK PKK Mekarsari, Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Metro Selatan menjadi sekolah Negeri. Hal tersebut diutarakan melalui rapat yang digelar di Ruang Sekretaris Daerah, Rabu (19/06/2024).
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro, Suwandi menyampaikan bahwa sekolah tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk berubah status menjadi negeri sehingga pengelolaannya dapat lebih baik lagi.
Dirinya juga mengungkapkan, penegerian sekolah PAUD tersebut disebabkan bangunan yang didirikan di atas tanah milik Pemerintah Kota Metro sehingga sekolah tersebut harus beralih status menjadi negeri.
“Kami sudah membentuk tim untuk melakukan verifikasi terkait sekolah yang akan diubah statusnya, ini sudah diproses, jika memenuhi persyaratan dan persetujuan dari camat setempat sehingga menunggu persetujuan dari Wali Kota untuk merekomendasikan penegerian sekolah tersebut,” katanya.
Dinas Pendidikan melalui bidang PAUD juga sudah berkomunikasi dengan Kemendikbudristek untuk melakukan hal ini sehingga berharap dengan adanya sekolah negeri tersebut dapat menjadi tempat bernaung bagi 87 guru untuk mengajar di sekolah tersebut.
Sementara, Sekretaris Daerah Kota Metro, Bangkit Haryo Utomo menyampaikan banyaknya sekolah PAUD maupun TK yang berdiri di atas tanah pemerintah kota sehingga dilakukannya penegerian ini agar sekolah tersebut masuk ke daftar Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang ada di Metro.Â
Bangkit juga meminta kepada OPD yang terkait untuk mengkaji kelayakan sekolah TK yang akan dialih status menjadi negeri, hal ini juga dilakukan karena banyaknya masyarakat yang melaporkan sekolah tersebut kurang perawatan.
“Untuk proses penegerian sekolah tersebut kita akan melakukan beberapa kajian terhadap TK PKK Mekarsari, jika sekolah tersebut dinyatakan layak dan masuk persyaratan, berkas administrasinya akan diproses oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, lalu penyerahan sarana dan prasarana sekolah, penyerahan sumber daya manusia yang disesuaikan dengan kebutuhan,” ungkapnya. (tm/yus)
