Secara virtual Wakil Wali Kota Metro Qomaru Zaman , didampingi Pelaksana Kesbangpol Hartawan Jaya Guna, Analis Kebijakan Ahli Muda Erfir Thabrani Indra, dan Analis Hubungan Antar Lembaga Septiana Wati mengikuti Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada 2024 wilayah Sumatera di Medan, Sumatera Utara, Selasa (9/7/2024).
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto meminta partai politik dan pasangan calon tidak melakukan praktik-praktik kecurangan dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024.
“Parpol dan paslon dapat mendeklarasikan komitmen taat prosedur dan mekanisme pemilihan serta mengikuti proses pemilihan dengan baik dan menghindari praktik-praktik kecurangan. Ini sangat penting, itulah sebabnya kita berkumpul pada hari ini,” ujarnya.
Menko Polhukam juga meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI selaku penyelenggara pemilihan, serta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dan lembaga non-Bawaslu, harus on the track pada tugas, fungsi, dan kewenangannya. “Dan selain itu, harus juga bertindak netral dan berintegritas serta menjamin hak pilih setiap masyarakat,” tutur Hadi.
Kepada aparat keamanan, Hadi berpesan agar TNI/Polri memberikan dukungan keamanan selama tahapan penyelenggaraan Pilkada 2024 serta menjaga netralitas TNI dan Polri.
Hadi juga meminta kepada para gubernur, bupati, dan wali kota berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar tidak ada tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. “Sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan sehingga menghambat proses pelaksanaan,” kata Hadi.
Karena itu, Hadi mengimbau seluruh lapisan masyarakat turut serta menjaga berlangsungnya pilkada serentak 2024. “Kami sepakat seluruh komponen bangsa dan negara perlu menjaga stabilitas politik, hukum, dan keamanan dalam pelaksanaan pilkada serentak 2024”, ungkapnya.
Hadi berharap melalui rapat tersebut, akan terbangunnya sinergitas di dalam seluruh lapisan masyarakat, baik lembaga maupun instansi terkait. “Kita harus mampu menempatkan peran masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian, lembaga, dan instansi terkait dengan satu kesatuan, yaitu sinergitas,” kata dia.
Dirinya juga menegaskan bahwa untuk mewujudkan pilkada damai, semua pihak harus menjaga stabilitas politik, hukum, dan keamanan saat pemungutan suara pilkada serentak 2024 pada 27 November mendatang yang digelar di 545 daerah, yang terdiri atas 37 provinsi dan 508 kabupaten-kota.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Metro, Qomaru Zaman mengingatkan kepada, Kesbang Pol Kota Metro untuk dapat mengawal persiapan pengelolaan distribusi logistik pemilu 2024.
Hal tersebut dilakukan agar pelaksanaan pilkada di Kota Metro dapat berjalan dengan baik, lancar dan aman tanpa adanya kekurangan dan kendala apapun. “Penting untuk memastikan bahwa distribusi logistik Pemilu dilakukan secara tepat waktu agar proses pemungutan suara berjalan lancar dan sesuai jadwal, “pinta Qomaru. (Yl/Sr)
