Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan Metro Selatan digelar di Aula Kantor Kecamatan Metro Selatan, Selasa (27/01/2026).
Kegiatan ini menjadi forum strategis dalam menyerap aspirasi masyarakat sekaligus mengevaluasi capaian pembangunan, khususnya realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta penetapan usulan prioritas tahun perencanaan berikutnya.
Musrenbang dihadiri Wakil Wali Kota Metro, M. Rafieq Adi Pradana, Camat Metro Selatan Kuswidaryanto, para lurah se-Kecamatan Metro Selatan, unsur forkopimcam, tokoh masyarakat, serta perwakilan lembaga kemasyarakatan.
Camat Metro Selatan, Kuswidaryanto, dalam laporannya menyampaikan bahwa Kecamatan Metro Selatan merupakan salah satu kawasan strategis di Kota Metro yang terdiri dari empat kelurahan, yakni Rejomulyo, Margodadi, Margorejo, dan Sumbersari Bantul.
“Kecamatan Metro Selatan memiliki luas wilayah mencapai 14,33 kilometer persegi dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Lampung Timur dan Kabupaten Lampung Tengah, “terangnya.
Dalam kesempatan tersebut, Kuswidaryanto menyoroti data capaian realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di wilayahnya per Januari 2026 yang telah mencapai 76,35 persen.
“Capaian ini merupakan hasil kerja bersama antara kecamatan, kelurahan, kolektor, dan masyarakat,” ujar Kuswidaryanto.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa pihak kecamatan bersama para lurah dan kolektor PBB akan terus mengupayakan peningkatan realisasi dengan melakukan pendekatan persuasif kepada warga yang belum melaksanakan kewajiban pajak.
“Kami akan terus mengingatkan masyarakat agar segera melakukan pembayaran PBB, karena pajak ini sangat penting untuk mendukung pembangunan daerah,” tegasnya.
Selain PBB, Camat Metro Selatan juga melaporkan perkembangan program Koperasi Merah Putih yang telah direncanakan di empat kelurahan dengan lokasi dan luasan yang berbeda-beda.
“Adapun lokasi Koperasi Merah Putih tersebut berada di Kelurahan Rejomulyo seluas 1.134 meter persegi, Kelurahan Margodadi seluas 900 meter persegi, Kelurahan Sumbersari Bantul seluas 816 meter persegi, dan Kelurahan Margorejo seluas 852 meter persegi, “jelasnya.
Dari empat kelurahan tersebut, Kuswidaryanto menyampaikan bahwa Kelurahan Rejomulyo telah melampaui target kriteria yang ditetapkan dalam rencana pembangunan gedung Koperasi Merah Putih.
Kuswidaryanto juga memaparkan sejumlah kegiatan yang telah dilaksanakan di Kecamatan Metro Selatan, di antaranya tanam padi serentak bersama petani mitra Adhyaksa di Kelurahan Sumbersari Bantul beberapa bulan lalu.
“Selain itu, kami juga melakukan sosialisasi dan pembentukan pengurus Koperasi Merah Putih di setiap kelurahan, pembinaan LINMAS, penertiban rumah kos, serta upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba, “paparnya.
Berbagai kegiatan pendukung lainnya turut dilakukan, seperti pengaktifan ronda malam, monitoring dan pengaspalan jalan, pembinaan aparatur kelurahan dan kecamatan, serta kegiatan kemasyarakatan berupa kerja bakti, senam bersama, dan kegiatan keagamaan.
Untuk tahun perencanaan berikutnya, Camat Metro Selatan tersebut menyampaikan bahwa usulan prioritas pembangunan dibagi ke dalam tiga bidang utama, yaitu bidang perekonomian, sosial budaya, dan fisik.
“Pada bidang perekonomian, Kelurahan Rejomulyo mengusulkan bantuan bibit ikan air tawar dan terpal HDPE untuk Pokdakan Mina Sejahtera, serta bantuan kolam bioflok dan pompa celup untuk KLP Mina Makmur, ” katanya.
Sementara itu, Kelurahan Margodadi mengajukan hibah handsprayer elektrik, bantuan pakan dan bibit pertanian, serta hibah gabah guna mendukung produktivitas petani.
“Kelurahan Margorejo mengusulkan perbaikan jalan di Jalan Kencana Indah, sedangkan Kelurahan Sumbersari Bantul mengajukan perbaikan jalan rusak untuk kelompok tani Maju Perkasa, Sri Makmur, dan Makmur, ” ujarnya.
Pada bidang sosial budaya, Kelurahan Rejomulyo mengusulkan pemeliharaan sarana dan prasarana poskeskel dan posyandu, serta pembangunan jamban posyandu.
Kelurahan Margodadi mengajukan pembangunan ruang marbot dan kamar mandi atau WC Mushola Al-Huda, sedangkan Kelurahan Margorejo mengusulkan pembangunan kamar mandi untuk Posyandu Dahlia dan Bunga Tanjung.
Sementara pada bidang fisik, Kelurahan Rejomulyo mengusulkan penyediaan lampu jalan, rehabilitasi Jalan Patimura II, serta pembangunan drainase di Jalan Budi Utomo.
“Kelurahan Margodadi mengusulkan rehabilitasi Jalan Pingled serta pembangunan drainase dan gorong-gorong di Jalan Nusantara, sedangkan Kelurahan Margorejo mengajukan rehabilitasi Jalan Kapten Tendean dan pembangunan drainase serta gorong-gorong di Jalan Nusantara, “jelasnya.
Terakhir, Kelurahan Sumbersari Bantul mengusulkan pembangunan jalan hotmix di Jalan Husodo serta peningkatan Jalan Gembira.
Wakil Wali Kota Metro, M. Rafieq Adi Pradana, dalam arahannya menyampaikan bahwa pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Metro Selatan berjalan dengan baik dan partisipatif, dimana sebelumnya Musrenbang telah dilaksanakan di seluruh kelurahan dan mendengarkan langsung aspirasi masyarakat dari tingkat paling bawah.
“Kami sudah mendengarkan suara, masukan, kritik, dan saran dari masyarakat di empat kelurahan di Metro Selatan,” ujar Wakil Wali Kota.
Selain menampung aspirasi, pihaknya juga melakukan pengecekan langsung terhadap kondisi dan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan. Ia menanyakan apakah masih ada warga yang kesulitan mengakses sekolah negeri maupun layanan kesehatan.
Menurutnya, secara umum akses pendidikan dan layanan kesehatan di Metro Selatan sudah cukup baik. “Alhamdulillah, dari hasil pengecekan kami, insya Allah sudah tersedia dan dapat diakses oleh masyarakat,” katanya.
Namun demikian, Wakil Wali Kota Metro mengakui masih terdapat persoalan terkait kepesertaan BPJS Kesehatan, khususnya bagi masyarakat yang tergolong tidak mampu tetapi belum terdata sebagai penerima bantuan. Untuk itu ia meminta lurah, camat, dan pamong untuk terus memperbarui data masyarakat kurang mampu.
Dalam pertemuan tersebut, Rafieq juga menyoroti persoalan bantuan sosial yang masih mengalami ketidaktepatan sasaran yang disebabkan oleh perubahan sistem pendataan nasional yang kini menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) di bawah Kementerian Sosial.
“Standar kategori tidak mampu saat ini dinaikkan oleh pemerintah pusat. Akibatnya, ada warga yang sebelumnya menerima bantuan, kini tidak lagi terdata sebagai penerima,” jelasnya.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa pemerintah pusat tetap membuka ruang perbaikan data terhadap masyarakat yang dinilai layak namun belum menerima bantuan dapat melapor melalui Dinas Sosial untuk diusulkan melalui program asistensi.
Selaras dengan tema Musrenbang tahun 2027, yaitu penguatan modal manusia dan modal sosial, Rafieq mengingatkan bahwa modal manusia dimulai dari kondisi masyarakat yang sehat dan terjamin akses kesehatannya.
Termasuk stunting yang masih menjadi pusat perhatian, dimana jumlah kasus di Kecamatan Metro Selatan tercatat sebanyak 36 kasus.
“Stunting tidak bisa disembuhkan, namun dapat dicegah sejak masa kehamilan. Peran keluarga, terutama ayah, sangat penting. Stunting bukan terjadi saat lahir, tapi sejak dalam kandungan,” tegasnya.
Selain modal manusia, Wakil Wali Kota Metro juga menekankan pentingnya modal sosial berupa kepedulian antarwarga, terutama apabila mengetahui adanya tetangga atau kerabat yang berhak menerima bantuan belum terdata.
Rafieq juga menjelaskan bahwa kondisi keuangan daerah yang mengalami penurunan dengan APBD Kota Metro berkurang hingga Rp161 miliar, pemerintah tetap akan berupaya agar anggaran kecamatan dan kelurahan tidak mengalami penurunan signifikan.
Pada kesempatan yang sama, Rafieq berharap pembangunan Koprasi Merah Putih dapat tercapai di 22 kelurahan, supaya bisa mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat di seluruh kelurahan yang ada di Kota Metro.
Ia juga berharap Anggota DPRD yang hadir dapat menyampaikan solusi-solusi untuk persoalan fiskal yang ada di Kota Metro, salah satunya adalah bagaimana agar dapat menarik investor dan juga anggaran dari pusat untuk pemerintah daerah.
“Kita mau mengadakan kegiatan-kegiatan saat ini anggaran sedang sulit, tetapi kita tidak boleh kalah kreatif. Kita bekerja sama dengan swasta maupun pemerintah pusat, baik itu yang di dalam Kota Metro maupun di luar Kota Metro,bahkan di pemerintah pusat, supaya kegiatan-kegiatan pembangunan ataupun pemberdayaan bisa terus berjalan, ” ujarnya. (Yl/Sr)
