Kota Metro Raih Status Kinerja Sangat Tinggi Tahun 2018

Pemerintah Kota Metro meraih nilai 3,3354 atau dengan Status Kinerja “Sangat Tinggi” berdasarkan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Pemda) tahun 2018. Evaluasi penyelenggaraan Pemda tahun 2018 dilaksanakan pada tahun 2019, oleh Tim dari Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan hasilnya baru diumumkan pada tahun 2020. 

Penilaian dilakukan atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Metro Tahun 2018. Adapun LPPD adalah laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran.

Penilaian dilakukan melalui beberapa tahapan, untuk evaluasi awal dilakukan oleh tim daerah yang terdiri dari Pemerintah Provinsi dan BPKP Provinsi Lampung, selanjutnya evaluasi di tingkat nasional dilakukan oleh Tim nasional dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Jika pada tahun sebelumnya, pemberian penghargaan ini dilaksanakan pada Hari Otonomi Daerah Bulan April dan diberikan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Akan tetapi pada Tahun 2020 ini terjadi pandemi Covid-19, dan acara tersebut tidak dapat dilaksanakan. 

Atas hasil penilaian pada Tahun 2018 Pemerintah Kota Metro menempati peringkat pertama dari seluruh kabupaten/ kota se-Provinsi Lampung selama 2 (dua) tahun berturut-turut, setelah pada Tahun 2017 juga Kota Metro memperoleh status Kinerja Sangat Tinggi dengan nilai 3,2023. (Sr)

Pembinaan KESRAK PKK Kota Metro 2020

Kesatuan Gerak (KESRAK) PKK-Bangga Kencana-Kesehatan Kota Metro tahun 2020, melakukan pembinaan berjenjang bersama BKKBN di Bringin Ballroom Aidia Grande Hotel, Rabu (18/11/2020).

Kepala Dinas PP PA PP dan KB Prayetno menyampaikan, tahun ini KESRAK PKK-Bangga Kencana-Kesehatan tidak mengadakan lomba atau penilaian, akan tetapi tetap melaksanakan pembinaan untuk meningkatkan mutu.

“Dengan dilakukan pembinaan selama lima hari kerja, mulai pada tanggal 19 November – 2 Desember 2021 pada lima kecamatan se-Kota Metro,” ucap Prayetno.

Dalam membuka acara ini, Ketua TP-PKK Heriyati Pairin mengatakan tujuan kegitan ini yaitu meningkatkan cakupan pelayanan yang merata.

“Sebagai upaya kesehatan lingkungan di rumah dan permukiman yang bersih dan sehat, serta berkualitas dalam PKK. Sebagai pembangunan keluarga, kependudukan dan bangga kencana serta kesehatan, yang didalamnya tercakup peran beberapa OPD terkait,” kata Heriyati.

Tambahnya, Heriyati berharap kepada tim pembina untuk mengoptimalkan pembinaan, berdasarkan pada indikator kegiatan Kesrak.

“Dengan begitu, saya juga berharap kegiatan yang merupakan keterpanduan lintas sektor ini dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat langsung,” ungkap Heriyati.

Turut dihadiri juga perwakilan dari Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, PMD Provinsi, TP-PKK Provinsi, Pembina KESRAK PKK- Bangga Kencana-Kesehatan Kota Metro. (Ian/Nv/Ag)

Pagelaran Virtual Seni di Kota Metro

Dinas Kepemudaan Olahraga Pariwisata dan Ekraf Kota Metro mengadakan Pagelaran Virtual dengan menampilkan komunitas-komunitas kreatif muda, di Taman Bunga Asri Tejosari, Metro Timur, Senin (09/11/2020).

Kepala Disporapar Tri Hendriyanto, menyampaikan terima kasih kepada kelompok komunitas kreatif yang telah ikut serta dalam pagelaran virtual kali ini.

“Terima kasih kepada komunitas Sanggar Kusumalalita, Generation Partydance, komunitas musik Sixthmonth, Oneclick, Nusaethnic dan JKband serta Ikatan Muli Mekhanai Kota Metro, yang telah ikut meramaikan pagelaran virtual ini,” ujarnya.

Tri Hendriyanto menginginkan, road show pagelaran komunitas kreatif secara virtual ini diharapkan dapat melahirkan serta mendorong munculnya pelaku usaha baru dan menumbuhkan pelaku ekonomi kreatif. Terutama meningkatkan kapasitas masyarakat dalam masa pandemi Covid-19 saat ini.

“Kegiatan ini merupakan sarana sosialisasi dan promosi, dimana pelaku ekonomi kreatif diberikan waktu dan ruang untuk menampilkan seni atau karya usahanya, sehingga dapat direspon dan dikenal oleh masyarakat,” jelasnya.

Lanjutnya, Tri Hendriyanto menegaskan bahwa Pemerintah Kota Metro terus berupaya meningkatkan lahirnya usaha baru ekraf dan dapat menghasilkan produk unggul dengan citra atau brand yang dikenal di pasar nasional maupun global. (Sr).

Pelebaran Jalan Cendrawasih, Pemkot Minta Masyarakat Segera Urus Sertifikat

Sekitar 500 massa LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) menggelar aksi damai dengan menyuarakan suara rakyat terkait pembangunan perluasan Jalan Cendrawasih, di depan Kantor Pemda Kota Metro, Senin (09/11/2020).

Ketua LSM GMBI dari Kelurahan Sumbersari Bantul Eko Joko Susilo, menyampaikan bahwa mereka berkomitmen untuk membela kepentingan masyarakat yang terzolimi dan tertindas.

“Kami berkomitmen untuk membela kepentingan masyarakat  dan akan berperan aktif dalam penyelenggaraan negara yang bersih,” ujarnya.

Aksi berjalan lancar tanpa tindakan rusuh, sekalipun suasana sempat memanas terjadi aksi dorong pintu gerbang kantor Pemda Kota Metro.

Di tengah berjalannya aksi damai, sebanyak 26 orang dari LSM GMBI untuk menyampaikan aspirasinya secara langsung di Aula Pemerintah Kota Metro.

Ali Mutarmuhamas selaku pemimpin teritorial LSM GMBI, menyampaikan persoalan perluasan jalan di Sumbersari Bantul selebar 970 m2  yang merugikan 26 warga.

Mereka menuntut Pemerintah Kota Metro untuk melakukan pembenahan, terkait proyek perluasan pembangunan Jalan Cendrawasih sepanjang ruas jalan, kurang lebih 970 m2 .

Wakil Walikota Djohan memberikan tanggapan, mengenai pelebaran jalan yang menuju ke Bumi Perkemahan.

“Ini hanya adanya keterlambatan komunikasi antara warga dan pemerintahan. Mari kita adakan pembenahan antara semua, adanya pelepasan hak tanah dari masyarakat ke pemerintah,” kata Djohan.

Lanjutnya, Wakil Walikota Metro berharap sebelum masa jabatannya selesai, semua permasalahan pertanahan dan perubahan sertifikat tanah untuk cepat untuk diselesaikan.

“Terkait perluasan jalan di Sumbersari Bantul ada beberapa proses yang belum dilakukan, diantaranya hak-hak kepemilikan masyarakat. Hal ini termasuk proses pelepasan lahan masyarakat yang terkena perluasan jalan, untuk segera mengumpulkan sertifikat, agar dapat dilakukan tindakan,” tandasnya. (Ins/Cv/ Ika).

Miliki Seragam, Relawan Covid-19 Tejo Agung

Walikota Metro Achmad Pairin menghadiri acara pemakaian rompi relawan Covid-19 yang bertempat di Kelurahan Tejo Agung, Metro Timur, Kamis (05/11/2020).

Pada kesempatan ini, Achmad Pairin memberikan apresiasi kepada Tim Relawan di Kelurahan Tejo Agung, yang telah membantu Pemerintah Kota Metro dalam penanggulangan pandemi Covid-19.

“Terima kasih atas peran aktif yang dilakukan Tim Relawan dalam membantu penanganan Covid-19, terutama di Bumi Sai Waway yang kita cintai ini,” ujar Pairin.

Pairin juga meminta semua elemen masyarakat, agar berperan aktif dalam pencegahan Covid-19. Dengan harapan adanya para relawan Covid-19 ini mampu menekan angka kenaikan kasus Covid-19 di Kota Metro.

“Saya juga ingatkan kembali untuk tetap patuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, dan cuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir,” tambahnya.

Sementara itu Lurah Tejo Agung Suparyono, mengatakan peresmian seragam tim dilakukan sebagai identitas bagi relawan Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 di Kelurahan Tejo Agung, di dalam menjalankan tugasnya saat mensosialisasikan kepada masyarakat.

Hadir juga dalam acara tersebut, Dandim 0411/LT, Kapolres Kota Metro, Kadis Kesehatan Kota Metro, dan Camat Metro Timur, serta masyarakat Tejo Agung. (Dk/Sr)

Unjuk Rasa Buruh Se-Kota Metro, Tolak Omnibus Law

Sejumlah masa dari Federasi Serikat Buruh Karya Utama (FSBKU) se-Kota Metro menggelar aksi unjuk rasa terkait Omnibus Law, di Halaman Kantor Walikota Metro, Rabu (21/10/2020)

Salah satu massa menyebut bahwa Omnibus Law dibuat dengan tergesa – gesa, tidak transparan serta dengan maksud dan tujuan tertentu untuk menyengsarakan masyarakat Indonesia.


Perwakilan dari Dewan Wilayah Buruh Bandar Lampung Putri mengatakan, banyak hak buruh yang dirampas seperti cuti hamil dan tidak dapat dana pensiun. Tak hanya itu juga Omnibus Law lebih berbahaya daripada Covid-19 yang akan mematikan.

“Ayo masyarakat Metro mari kita bersama-sama mencabut UU yang telah disahkan agar masyarakat kita dapat hidup dengan sejahtera,” ajaknya saat diliput Tim Kominfo.



Walikota Metro Achmad Pairin beserta jajarannya, mempersilakan beberapa perwakilan dari massa untuk memasuki ruang OR Setda Metro, untuk mendengarkan aspirasi dari perwakilan para buruh.

Putri juga, memohon untuk pemerintah pusat tidak menandatangani Undang – Undang Omnibus Law ini, agar nantinya pemerintah tidak menyesal karena para buruh meninggalkan pekerjaannya.

“Saya ingin pemerintah ikut sama-sama menolak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja dalam bentuk pernyataan sikap. Dimana terdapat pasal-pasal yang diubah, yaitu ada 70 peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945,” ujarnya.

Kemudian ketua perwakilan dari FSBKU, Aldi menyebutkan bahwa sikap kami ini mendapat 1 dukungan dari pemerintah kota, provinsi dan DPRD.



Walikota Metro, Achmad Pairin mengatakan bahwa masalah Undang – Undang bukan wewenang dari pemerintah daerah. “Saya sebagai Walikota dan perwakilan Pemerintah Daerah tidak menandatangani Undang – Undang Omnibus Law,” tegasnya di akhir acara. (Tm/Cv).