Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan bahkan kolaborasi antara pemerintah dan swasta merupakan kunci utama pengendalian inflasi di daerah maupun skala nasional.
Selain kolaborasi pemerintah dan swasta, Mendagri Tito Karnavian menjelaskan, bahwa optimalisasi realisasi belanja daerah sebagai salah satu mesin penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.
Dua hal fundamental tersebut, dia sampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah (Rakor TPID) Tahun 2025 yang digelar secara virtual pada Senin (20/10/2025).
Pemerintah Kota Metro turut mengikuti kegiatan ini dipimpin, Kusbani selalu Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kusbani, bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di OR Setda Kota Metro.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat meningkat signifikan apabila dua mesin utama berjalan beriringan, yakni mesin pemerintah dan mesin swasta.
“Mesin pemerintah ini di antaranya adalah realisasi belanja yang harus dioptimalkan sehingga bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi, mendorong uang beredar di masyarakat, dan menstimulasi sektor swasta,” ujarnya.
Sebagai pembina dan pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Kemendagri terus memantau perkembangan pendapatan dan belanja di 38 provinsi, 98 kota, dan 416 kabupaten. Hingga 30 September 2025, realisasi pendapatan daerah tercatat mencapai 70,27 persen, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 67 persen.
Namun demikian, realisasi belanja daerah mengalami sedikit penurunan dari 57,20 persen pada 2024 menjadi 56,07 persen tahun ini. Tito menjelaskan, kondisi ini menunjukkan masih adanya daerah yang lamban dalam membelanjakan anggarannya meski pendapatan meningkat yang disebabkan oleh keterlambatan proses lelang, pergantian pejabat dinas, serta perbedaan kecepatan antara pejabat pengelola keuangan dan pelaksana kegiatan di lapangan.
Untuk mengatasi hal itu, Kemendagri akan memperkuat pengawasan dan memberikan penghargaan kepada daerah dengan kinerja pendapatan dan belanja terbaik.
“Kami monitoring pendapatan dan belanja tiap-tiap daerah. Yang kurang kami dorong, dan yang bagus serta sesuai target atau melebihi target akan diberikan penghargaan dalam bentuk insentif fiskal tambahan,” tegas Tito.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan dukungan terhadap langkah Kemendagri dengan memastikan ketersediaan dana transfer ke daerah untuk mendukung pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Ia menyebutkan bahwa hingga saat ini realisasi transfer ke daerah telah mencapai Rp644,9 triliun atau 74,2 persen dari total pagu.
“Dananya sudah ada, segera gunakan. Jangan tunggu akhir tahun. Gunakan untuk pembangunan yang produktif dan bermanfaat langsung bagi masyarakat,” ujarnya.
Purbaya menambahkan, 25 provinsi kini telah berada dalam rentang inflasi target nasional, menunjukkan pengendalian harga di daerah cukup baik. Namun, ia mengingatkan bahwa lambatnya realisasi belanja pemerintah daerah dapat menahan laju pertumbuhan ekonomi serta menghambat penyerapan tenaga kerja. Ia juga menekankan pentingnya menjaga inflasi untuk stabilitas sosial politik.
Plt. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kota Metro, Kusbani, menyampaikan bahwa pihaknya akan terus memantau kondisi inflasi di daerah serta memperkuat koordinasi antar-OPD.
“Alhamdulillah inflasi Kota Metro masih sangat rendah, yakni di angka 1,1 persen. Namun kita tetap harus bekerja keras agar inflasi tetap terjaga dan realisasi belanja seimbang dengan pendapatan daerah,” ujarnya.
Ia menambahkan, Pemerintah Kota Metro akan terus berupaya meningkatkan pendapatan daerah melalui kerja sama lintas instansi, termasuk dengan pihak perbankan dan swasta, untuk memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.(tm/ryu)
