Sebanyak 18 Pejabat Tinggi Pratama (PTP) di lingkungan Pemerintah Kota Metro resmi dirotasi dalam upaya penyegaran birokrasi dan penguatan tata kelola pemerintahan. Proses pelantikan berlangsung khidmat di halaman apel Pemkot Metro, Kamis (3/7/2025), dipimpin langsung oleh Wali Kota Metro, H. Bambang Iman Santoso.
Rotasi jabatan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Metro Nomor: 800.1.3.3-488 Tahun 2025 tentang Mutasi dalam Jabatan Tinggi Pratama. Sejumlah nama yang selama ini memegang posisi strategis kini mengemban tanggung jawab baru dengan harapan mampu membawa energi segar di satuan kerja masing-masing.
Di antaranya, Ir. Bangkit Haryo Utomo yang sebelumnya menjabat Sekretaris Daerah, kini dipercaya sebagai Staf Ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik. Sementara posisi Kepala Dinas Kominfo kini dijabat oleh Sri Amanto, menggantikan Subehi yang bergeser menjadi Kepala DP3AP2KB.
Robby Kurniawan Saputra yang sebelumnya memimpin DPUTR kini dipercaya menangani Dinas Pemukiman dan Perumahan Rakyat, sedangkan Ardah menggantikannya di DPUTR.
Perubahan juga menyentuh posisi penting lain seperti Kepala Dinas Perdagangan, BPKAD, Disdukcapil, BPPRD, hingga Dinas Sosial.
Dalam sambutannya, Wali Kota Metro menyampaikan bahwa pelantikan ini merupakan langkah strategis dalam rangka meningkatkan kapasitas organisasi serta menjawab tuntutan pelayanan publik yang semakin kompleks.
Ia menegaskan bahwa pengangkatan pejabat yang dilantik telah melalui proses sesuai ketentuan perundang-undangan, termasuk persetujuan Gubernur sebagai perwakilan Pemerintah Pusat, rekomendasi BKN, serta persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.
“Pelantikan ini bukan sekadar pergeseran posisi, melainkan bagian dari pembangunan sistem meritokrasi. Kita ingin birokrasi yang lebih adaptif, inovatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” ujar Bambang dalam pidatonya.
Ia juga mengingatkan seluruh pejabat untuk tidak sekadar menikmati jabatan, melainkan menjadikannya sebagai ruang pengabdian yang penuh dedikasi. Tantangan yang dihadapi birokrasi ke depan, menurutnya, tidak akan semakin ringan. Oleh karena itu, dibutuhkan pemimpin-pemimpin birokrasi yang mampu menjawab dinamika dengan ketegasan, etika, dan komitmen terhadap pelayanan.
“Saya berharap seluruh pejabat yang dilantik dapat segera menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja baru, bekerja profesional, menjaga integritas, dan menjadikan pelayanan publik sebagai panggilan utama,” tegasnya.
Ia juga menitipkan pesan agar seluruh aparatur terus memperkuat akuntabilitas kinerja, mendorong efisiensi birokrasi, serta memastikan setiap program strategis Pemkot Metro berjalan sesuai target. Jabatan, kata dia, adalah amanah yang bukan hanya dipertanggungjawabkan kepada atasan, tetapi juga kepada masyarakat dan Tuhan Yang Maha Esa.
Rotasi kali ini dinilai sebagai bagian dari orkestrasi besar dalam mewujudkan Kota Metro yang berdaya saing, modern, dan berorientasi pada kebahagiaan masyarakat.
Pemerintah kota menaruh harapan besar agar para pejabat yang baru dilantik mampu menjawab tantangan dengan kinerja unggul, kepemimpinan yang inspiratif, serta keberanian untuk berinovasi.
Berikut daftar lengkap 18 pejabat yang dilantik:
- Ir. Bangkit Haryo Utomo – Staf Ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan
- Suwandi – Asisten Administrasi Umum Sekda
- Dr. Ir. Deny Sanjaya – Kepala Dinas Koperasi, UMKM, dan Perindustrian
- Ismet – Kepala DPM-PTSP
- M. Supriyadi – Kepala BPKAD
- Dra. Rosita – Asisten Pemerintahan dan Kesra
- Elmanani – Kepala Kesbangpol
- Syachri Ramadhan – Kepala Dinas Perdagangan
- Ade Erwinsyah – Kepala BPPRD
- Wahyuningsih – Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- Subehi – Kepala DP3AP2KB
- Sri Amanto – Kepala Dinas Kominfo
- AC Yuliati – Kepala Dinas Sosial
- Komarudin – Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan
- Dra. Farida – Kepala Dispusarda
- Robby Kurniawan Saputra – Kepala Dinas Pemukiman dan Perumahan Rakyat
- Ardah – Kepala DPUTR
- Ir. Yeri Ehwan – Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Dengan pelantikan ini, Pemkot Metro berharap roda pemerintahan akan semakin solid dan mampu menghadirkan pelayanan publik yang efektif, transparan, dan berkeadilan, demi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berdampak nyata bagi masyarakat.(Dns/Yd)
