Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Banjarsari dilaksanakan di Aula Kelurahan Banjarsari, sebagai forum strategis untuk menyerap aspirasi masyarakat sekaligus mengevaluasi pelaksanaan pembangunan dan kinerja pemerintahan kelurahan sepanjang tahun 2025, Kamis (15/01/2026).
Dalam paparannya, Lurah Banjarsari, Nila Kusumawati, menyampaikan capaian realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun Anggaran 2025. Pokok ketetapan PBB Kelurahan Banjarsari tercatat sebesar Rp427.706.175, dengan realisasi PBB tahun berjalan mencapai Rp281.882.994 atau sebesar 65,91 persen. Selain itu, realisasi piutang PBB tahun sebelumnya yang tertagih pada 2025 mencapai Rp 66.194.192, sehingga total penerimaan PBB tahun 2025 berjumlah Rp348.077.186 atau setara 81,38 persen dari total target.
Namun demikian, Nila mengungkapkan sejumlah kendala dalam optimalisasi penerimaan PBB, di antaranya masih rendahnya kesadaran sebagian wajib pajak untuk segera membayar PBB serta adanya objek pajak yang ditelantarkan atau berpindah kepemilikan namun tidak dilaporkan.
Untuk mengatasi hal tersebut, pihak kelurahan telah melakukan berbagai upaya, seperti penagihan langsung kepada wajib pajak, penelusuran keberadaan wajib pajak bersama kolektor, serta mengusulkan kepada BPPRD Kota Metro untuk melakukan peninjauan objek pajak yang tidak berfungsi, perubahan SPPT, hingga penghapusan piutang tertentu.
“Dalam optimalisasi penerimaan PBB, kami masih menghadapi sejumlah kendala, di antaranya rendahnya kesadaran sebagian wajib pajak untuk segera membayar PBB, serta adanya objek pajak yang ditelantarkan atau telah berpindah kepemilikan namun tidak dilaporkan dan kami telah melakukan penagihan langsung kepada wajib pajak, menelusuri keberadaan wajib pajak bersama kolektor, serta mengusulkan kepada BPPRD Kota Metro agar dilakukan peninjauan terhadap objek pajak yang tidak berfungsi, perubahan SPPT, hingga penghapusan piutang tertentu,” ujarnya.
Pada tahun 2025, Kelurahan Banjarsari juga telah melaksanakan sejumlah program prioritas, di antaranya pendataan dan pemutakhiran basis data DTSEN secara berkelanjutan bagi warga penerima bantuan sosial dengan melibatkan pamong, PSM, dan pendamping PKH. Selain itu, dilakukan pendistribusian bantuan pangan dan bantuan sosial, penyaluran insentif bagi pegiat keagamaan, pendidikan, kesehatan, serta pamong, pembangunan infrastruktur melalui Dana Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan, serta penyaluran hibah bidang sosial, keagamaan, olahraga, dan seni budaya.
Berbagai kegiatan unggulan turut dilaksanakan, antara lain pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur di 12 RW berupa pembangunan drainase di 10 titik dan cor blok di satu titik dengan anggaran sebesar 132 juta. Di bidang pemberdayaan masyarakat, kelurahan melaksanakan pelatihan sulam tapis untuk peningkatan ekonomi kreatif, sosialisasi PHBS sebagai upaya penanggulangan stunting, pembentukan Forum Anak, pengembangan Bank Sampah Unit (BSU), Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP), serta penguatan Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK).
LKK Banjarsari yang berdiri sejak 2013 dengan modal awal sebesar 13 juta rupiah hibah dari Pemerintah Kota Metro, kini telah berkembang dengan total aset mencapai 511.546.000 rupiah. Lembaga ini menjadi satu-satunya LKK yang masih aktif dan berperan penting dalam membantu permodalan UMKM warga Banjarsari agar terhindar dari praktik rentenir maupun pinjaman online berbunga tinggi.
Selain itu, kegiatan unggulan lainnya meliputi BSU Saiyo Sakato sebagai pengelolaan sampah berbasis ekonomi, kegiatan ARSETI oleh PKK dalam mengatasi sanitasi rumah tangga, serta Paguyuban Banjarsari Bersatu sebagai wadah pemersatu elemen masyarakat dan mitra pemerintah dalam pembangunan dan keamanan lingkungan.
Ke depan, Kelurahan Banjarsari menetapkan sejumlah program prioritas yang sejalan dengan RPJMD, antara lain pemeliharaan dan pemutakhiran data DTSEN, kelanjutan penyaluran insentif bagi ratusan guru ngaji, pamong, marbot, juru kunci makam, dan pengurus lembaga kemasyarakatan, pembangunan infrastruktur di 12 titik, penyaluran hibah bagi rumah ibadah dan lembaga kemasyarakatan, serta perbaikan data PBB dan data kependudukan secara bertahap.
Dalam Musrenbang tersebut juga diusulkan pembangunan kembali Kantor dan Aula Kelurahan Banjarsari yang dinilai telah mengalami kerusakan di banyak bagian dan membutuhkan pembaruan sebagai pusat pelayanan publik.
Sementara itu, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Metro, Rosita, menegaskan bahwa Musrenbang kelurahan tidak hanya merupakan bagian dari siklus perencanaan tahunan, tetapi juga menjadi forum silaturahmi antara wali kota, jajaran Pemerintah Kota Metro, dan masyarakat.
Ia menekankan pentingnya Musrenbang sebagai ruang resmi penyampaian aspirasi masyarakat yang akan menjadi dasar perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan hingga penganggaran daerah.
Rosita juga menjelaskan bahwa tema pembangunan Kota Metro tahun 2027 adalah penguatan modal manusia dan modal sosial sebagai pondasi pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan, sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Metro 2025–2029. Tema tersebut diturunkan ke dalam lima prioritas daerah, meliputi peningkatan kualitas SDM, profesionalitas birokrasi, pemerataan infrastruktur dasar, perluasan perlindungan sosial adaptif, serta peningkatan kualitas keluarga dan kemampuan berusaha masyarakat.
“Saya menegaskan bahwa pembangunan yang baik adalah pembangunan yang lahir dari kebutuhan masyarakat, oleh karena itu saya mengajak seluruh peserta musrenbang Kelurahan Banjarsari untuk turut mengawal agar usulan yang disampaikan adalah usulan prioritas yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat,” ucapnya.
Lebih lanjut disampaikan bahwa pada tahun 2025 jumlah SPPT PBB di Kelurahan Banjarsari mencapai 4.626 lembar dengan capaian realisasi sebesar 65,91 persen. Untuk tahun 2026, kegiatan pembangunan di Kelurahan Banjarsari direncanakan dengan total anggaran sebesar Rp 3.385.990.227, yang keberhasilannya sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat.
Pemerintah Kota Metro juga terus memberikan apresiasi melalui penyaluran insentif kepada kader kesehatan, pamong, dan pegiat sosial kemasyarakatan di tengah tantangan fiskal daerah yang semakin kompleks. (Tm/Md/Sr)
