Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) menggelar kegiatan Sosialisasi Kebijakan Administrasi Kependudukan yang dirangkaikan dengan Rapat Forum Kepala Disdukcapil Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, di Taman Semilir, Karangrejo, Kecamatan Metro Utara, Kamis (23/10/2025).
Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Gubernur Lampung yang diwakili Kepala Inspektorat Provinsi Lampung, Dra. Bayana, M.Si, dan dihadiri oleh para pejabat administrator, pengawas, serta fungsional dari Disdukcapil Provinsi maupun kabupaten/kota se-Lampung.
Dalam laporannya, Kepala Disdukcapil Provinsi Lampung, Drs. Lukman, MM, menjelaskan bahwa kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Lampung tentang pembentukan Forum Komunikasi Kepala Disdukcapil se-Provinsi Lampung dengan tujuan utama rapat forum kali ini adalah untuk sosialisasi dan koordinasi implementasi kebijakan administrasi kependudukan yang dijalankan oleh Disdukcapil Provinsi Lampung bersama kabupaten/kota.
“Selain itu, kita membahas permasalahan-permasalahan yang kita hadapi sehari-hari dalam melaksanakan tugas dan mencari solusi agar dalam pelayanan terhadap masyarakat di Provinsi Lampung dapat semakin baik kedepannya, “jelasnya.
Kegiatan sosialisasi yang dihadiri oleh pejabat administrasi officional tersebut, juga menghadirkan narasumber yaitu Inspektur Provinsi Lampung yang akan meminta arahan, Kepala Disdukcapil Provinsi Lampung, Kepala Disdukcapil Metro dan Kepala Disdukcapil Pringsewu.
Pada kesempatan yang sama Disdukcapil Provinsi Lampung juga akan memberikan penghargaa kepada Kepala Disdukcapil yang sudah alih tugas dan pensiun, serta apresiasi atas kinerja yang telah dicapai oleh jajaran disdukcapil di seluruh kabupaten/kota.
“Kegiatan hari ini akan diadakan pelepasan dan pemberian penghargaan kepada Kadis Ducapil Kabupaten/Kota yang telah alih tugas dan pensiun, serta kabupaten/Kota yang memperoleh predikat kinerja sangat baik, “terangnya saat memberikan laporan.
Lukman juga menjelaskan bahwa pembiayaan kegiatan untuk tempat dan konsumsi bersumber dari iuran wajib anggota forum, sementara honor narasumber ditanggung oleh DPA Disdukcapil Provinsi Lampung.
Sementara itu, Kepala Inspektorat Provinsi Lampung, Dra. Bayana, M.Si menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini sebagai wadah koordinasi yang efektif antar Disdukcapil kabupaten/kota, guna memperkuat sinergi peningkatan layanan administrasi kependudukan kepada masyarakat.
Bayana juga menyinggung perjalanan panjang kebijakan administrasi kependudukan nasional sejak tahun 2010, ketika proyek KTP Nasional mulai diterapkan di Indonesia.
“Perjalanan kebijakan kependudukan dari dulu hingga sekarang telah menunjukkan kemajuan pesat, baik dari sisi sistem, data, maupun pelayanan. Saat ini kita telah memasuki era satu data dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai sumber data utama,” ungkapnya.
Meskipun, urusan layanan di Provinsi Lampung memang tidak seluas urusan yang ada di Kabupaten/Kota, hanya menangani urusan rumah sakit, layanan di bidang Pajak Kendaraan Samsat, PTSP dalam urusan tertentu, dan urusan pendidikan.
“Namun, kehadiran pemerintah kabupaten/kota di tengah masyarakat yang paling mendasar adalah masalah layanan kependudukan seperti KTP, Kartu Keluarga, dan Akta Kematian. Layanan sipil ini melekat dan wajib diberikan oleh pemerintah secara gratis dan berkualitas, “ungkap Buyana.
Menurutnya, semua itu tidak terlepas dari kinerja dan semangat yang telah ditunjukkan oleh para pimpinan tertinggi atau Kadisdukcapil di Kabupaten/Kota yang menghadapi masyarakat dengan berbagai keinginan yang kadang-kadang di luar standar kemampuan adalah tantangan yang luar biasa.
Dirinya juga mengakui, kondisi efisiensi keuangan yang ada sekarang memang tidak hanya dirasakan oleh Kabupaten/Kota, tetapi juga oleh Provinsi Lampung.
“Kondisi yang ada sekarang, memang tidak hanya dirasakan Kabupaten/Kota, Provinsi Lampung, kondisi keuangan kita sama. Ditandai dengan adanya efisiensi pada tahun 2025, kemudian akan lebih memprihatinkan lagi di 2026 yang menjadi tantangan tersendiri, ” benernya.
Oleh karena itu, Bayana meminta para pejabat Disdukcapil untuk mampu berinovasi dan menekan kepada seluruh peserta yang hadir untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap kualitas layanan publik didaerahnya masing-masing meskipun dalam keterbatasan.
“Pelayanan administrasi kependudukan adalah salah satu layanan publik paling banyak diakses oleh masyarakat, sehingga mutu dan integritas petugas menjadi faktor penentu utama keberhasilan program. Sebagus apapun sistem dan sarana yang kita miliki, jika SDM-nya tidak berintegritas, maka pelayanan tetap akan buruk,” ujarnya mengingatkan.
Hal ini dinilai penting, mengingat kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat juga masuk dalam penilaian Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK dan Ombudsman RI, yang turut menilai integritas dan transparansi pelayanan publik di bidang kependudukan.
“Penilaian akan dilakukan bukan hanya pada internal petugas pelayanan , tetapi juga ekternal yaitu masyarakat yang mendapatkan pelayan dan kelompok ekspor atau independen diantaranya kelompok organisasi masa, termasuk perguruan tinggi, ” paparnya.
Dunia yang terus bergerak, membuat ekspektasi masyarakat terhadap kualitas layanan pun akan terus meningkat, sehingga tidak memiliki standar yang pakem sehingga dibutuhkan SDM yang bertanggung-jawab.
Untuk itu, Forum yang diadakan Disdukcapil Provinsi Lampung dinilai penting untuk menyamakan persepsi dan membangun komitmen bersama, agar seluruh kabupaten/kota di Provinsi Lampung dapat maju secara seimbang dalam tata kelola pelayanan administrasi kependudukan.
“Kalau hanya satu atau dua daerah yang maju, sementara lainnya tertinggal, maka upaya kita belum berhasil. Kita harus maju bersama,” tegasnya.
Bayana menutup sambutannya dengan memberikan penghargaan kepada tiga kabupaten/kota terbaik dalam layanan kependudukan, serta menyampaikan apresiasi kepada pejabat Disdukcapil yang telah alih tugas dan purna bakti atas dedikasi dan pengabdian mereka.
Ia berharap seluruh peserta forum dapat menjadikan kegiatan ini sebagai momentum penguatan komitmen, peningkatan integritas, dan inovasi pelayanan menuju tata kelola pemerintahan yang semakin baik di Provinsi Lampung.
“Kita tentunya berbangga dan harapan kita kedepan tidak hanya tiga yang mendapatkan penghargaan, tapi seluruh kabupaten/kota juga saling berlombang. Bukan soal prestasi, tapi berlombang untuk penilaian layanan terbaik kepada masyarakat, ” tutupnya.
Pada kesempatan yang sama juga digelar pemberian penghargaan dan pelepasan kepada Kadis Dukcapil kabupaten/kota yang telah memasuki masa purna bakti dan alih tugas,serta penghargaan bagi kabupaten/kota dengan kinerja terbaik yaitu Disdukcapil Kota Bandar Lampung, Kota Metro, dan Kabupaten Tanggamus. (Yl/Tm/Dns)
