Pemerintah Kota Metro menggelar rapat forum Corporate Sosial Renponsibility (CSR) di Rumah Makan Vintage Jl. Sultan Syahrir, Tejo Agung, Selasa (21/12/2021). Kegiatan Rapat Forum CSR ini dihadiri oleh para peserta CSR yang mayoritas ada pelaku usaha yang telah bergabung dalam CSR.
Walikota Metro Wahdi, mendukung kehadiran para peserta CSR yang hadir, ditambah dengan para pelaku usaha yang telah bergabung pada program ini. “Terkait dengan pelaksanaan program CSR di Kota Metro, kita sudah membentuk tim fasilitasi CSR Kota Metro yang beranggotakan beberapa OPD terkait,” ungkpanya.
.
Lanjutnya, Wahdi mengatakan CSR sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam menjalankan program pembangunan berkelanjutan, adanya sinergritas antara Pemerintah Kota Metro dana para pelaku usaha yang berdomisili di wilayah Kota Metro sangat diperlukan agar program dan arah pembangunan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.
.
Wakil Walikota Metro Qomatu Zaman juga menyampaikan dengan dibentuknya forum CSR dapat meminimalisir terjadinya pemberian bantuan kepada orang/kelompok yang sama dan secara terus menerus.
.
“Sebagai penyelarasan kegiatan CSR yang akan atau sudah dilaksanakan dan menjadi wadah pusat informasi dan kajian program CSR guna sinergisitas pengelolaan program dan ketepatan sasaran bantuan CSR di Kota Metro,” ungkapnya.
.
Walikota Metro mengatakan, ada 6 arah kebijakan penyaluran CSR untuk pelaku usaha di Kota Metro, yakni untuk pendidikan, kesehatan, Ekonomi Kerakyatan, Sosial, Pelestarian lingkungan hidup dan infrastruktur.
.
Wahdi juga menjelaskan, para pelaku usaha yang belum bergabung dalam program CSR, diharapkan bisa ikut serta. Karena sebagai kompensasi telah mendukung program pemerintah, sehingga pemkot akan memberikan perlindungan kepada para pelaku usaha.
.
Dalam hal ini Pemerintah Kota Metro berkeinginan pertumbuhan ekonomi dan masalah sosial serta lingkungan yang berkembang di Kota Metro menjadi tanggungjawab bersama bukan hanya menjadi tanggungjawab Pemerintah Kota Metro mengingat dana fisikal yang dimiliki oleh pemerintah. (Ins/Agr)
