Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Karangrejo Tahun Anggaran 2027 digelar di Aula Kelurahan Karangrejo, Senin (9/1/2026).
Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk menyerap aspirasi masyarakat dalam merumuskan arah pembangunan yang selaras dengan visi Kota Metro.
Musrenbang tahun ini mengusung tema Penguatan Modal Manusia dan Modal Sosial sebagai Fondasi Pembangunan Ekonomi dan Sosial Berkelanjutan. Tema tersebut juga menjadi dasar dalam penyusunan usulan pembangunan yang akan diajukan pada tahun anggaran 2027.
Lurah Karangrejo, Erwin Syarif, dalam laporannya menyampaikan bahwa penguatan modal manusia menjadi kata kunci utama dalam perencanaan pembangunan kelurahan.
Menurutnya, arah pembangunan harus relevan dengan prioritas pemerintah daerah dengan menekankan pada modal manusia yang relevan dengan prioritas pembangunan tahun anggaran 2027.
Ia juga memaparkan kondisi wilayah Kelurahan Karangrejo yang memiliki luas sekitar 320 hektare dengan mayoritas berupa lahan persawahan, potensi tersebut didukung oleh keberadaan 18 kelompok tani dan 11 Kelompok Wanita Tani (KWT).
“Secara administratif Kelurahan Karangrejo terdiri dari 12 RW dan 50 RT, dengan jumlah penduduk per 30 Desember 2025 sebanyak 10.891 jiwa, terdiri dari 5.520 laki-laki dan 5.371 perempuan, ” terangnya.
Dalam sektor pendapatan, Erwin melaporkan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga tahun 2026 mencapai 77 persen dari total 4.339 wajib pajak dengan potensi Rp319 juta dengan realisasi sebesar Rp3.297 SPPT.
Ia juga mengakui, bahwa capaian tersebut belum mampu menutup kebutuhan pembangunan di Kelurahan Karangrejo, dimana pada tahun 2025 Pemerintah Kota Metro menggelontorkan anggaran sekitar Rp12 miliar untuk pembangunan fisik, ekonomi, dan sosial budaya di wilayah tersebut.
“Artinya, pendapatan dari PBB warga belum mampu meng-cover kebutuhan pembangunan kelurahan. Porsi bantuan dari pemerintah kota masih sangat besar,” jelasnya.
Kendala utama dalam optimalisasi PBB, lanjut Erwin, adalah banyaknya wajib pajak yang tidak diketahui keberadaannya, khususnya di RW 11. Sejak 2024, tercatat sekitar 797 SPPT atau 18,37 persen tidak tertagih.
“Selain itu, masih terdapat sekitar 4,5 persen wajib pajak dengan tingkat kesadaran rendah, serta permasalahan data kepemilikan objek pajak yang belum diperbarui, ” tuturnya.
Sebagai upaya, pihak kelurahan membentuk tiga tim penagihan yang terdiri dari sembilan personel untuk menjangkau seluruh RW dengan pendekatan dilakukan bersama kolektor RT dan penelusuran langsung ke lapangan.”Realisasi pembangunan tahun 2025, khususnya pada sektor infrastruktur, seperti perbaikan jalan lingkungan, rigid beton, dan drainase di sejumlah RW, “paparnya.
Pada bidang ekonomi, Kelurahan Karangrejo menerima bantuan alat pertanian berupa traktor roda empat dari program APBN melalui DKP3 Kota Metro yang disalurkan kepada kelompok tani Makmur I dan Sejahtera II sedangkan dana kelurahan sebesar Rp154 juta dikelola oleh kelompok masyarakat (Pokmas) untuk pembangunan drainase di 12 titik yang tersebar di seluruh RW.
Di Bidang Sosial Budaya, Pemerintah kota menyalurkan berbagai bantuan, di antaranya untuk Masjid Al-Isro RW 4, Masjid Al-Amin RW 12, hibah rumah ibadah, sarana olahraga, serta bantuan sosial lanjut usia melalui Dinas Sosial.
“Pada penggunaan aplikasi E-Musrenbang, di mana sebanyak 111 usulan telah diinput, terdiri dari 45 usulan fisik, 32 usulan ekonomi, dan sisanya bidang sosial budaya, ” katanya, saat memberikan laporan.
Dari usulan fisik tersebut, ada 5 prioritas ditetapkan dengan fokus pada pembangunan jalan penghubung antar-RW yang mengarah ke lembaga pendidikan, sebagai bentuk penguatan modal manusia.
Menanggapi paparan tersebut, Wakil Wali Kota Metro, M. Rafieq Adi Pradana, menekankan pentingnya memastikan akses pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial bagi seluruh warga.“Saya ingin memastikan, apakah masih ada warga Karangrejo yang kesulitan bersekolah, sulit berobat, atau belum terdata sebagai penerima bantuan sosial,” ujarnya.
Rafieq mengungkapkan bahwa penguatan modal manusia harus dimulai dari pemenuhan akses kesehatan, termasuk kepesertaan BPJS, serta penanganan stunting yang saat ini tercatat sebanyak 13 kasus di Karangrejo.
“Stunting tidak bisa disembuhkan, hanya bisa dicegah dan ditangani. Ini tantangan serius dalam membangun kualitas SDM,” tegasnya.
Selain modal manusia, Rafieq menilai modal sosial di Karangrejo sudah terbangun dengan baik melalui kekompakan masyarakat dan partisipasi aktif dalam pembangunan.
Dia juga menuturkan keterbatasan fiskal daerah Kota Metro yang terjadi akibat pemangkasan APBD oleh pemerintah pusat yang berdampak pada alokasi dana kelurahan.
“Kita harus mulai mengubah pola. Dana kelurahan jangan hanya habis untuk belanja barang, tapi diarahkan untuk membangun unit kegiatan ekonomi masyarakat,” katanya.
Pemerintah Kota Metro, lanjut Rafieq, siap memprioritaskan usulan yang memiliki nilai ekonomi, seperti pengembangan peternakan, pertanian, UMKM, serta pelatihan keterampilan masyarakat.
Sebagai Wakil Walikota Metro, dia berharap musrenbang dapat menjadi momentum kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan Kelurahan Karangrejo yang berkelanjutan, mandiri, dan berdaya saing. (Yl/Tm)
