Pemerintah Kota Metro terus memperkuat pemantauan terhadap stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok di daerah, serta perkembangan inflasi dengan mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara daring oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri) di OR Setda Kota Metro, Senin (28/4/2025).
Rapat yang dilaksanakan melalui video conference tersebut diikuti oleh seluruh pemerintah daerah di Indonesia, termasuk Pemerintah Kota Metro sebagai upaya memperkuat koordinasi dalam melaksanakan langkah konkret pengendalian inflasi dan mengurangi dampaknya terhadap perekonomian masyarakat.
Dalam arahannya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri, Tomsi Tohir, menekankan pentingnya pelaksanaan tugas pengendalian inflasi oleh pemerintah daerah, khususnya Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dengan turun langsung ke pasar secara rutin untuk memantau fluktuasi harga di tengah masyarakat.
“Informasi yang diperoleh dari lapangan harus dianalisis secara mendalam. Dengan begitu, upaya-upaya pengendalian inflasi yang dilakukan akan tepat sasaran, sehingga stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan dapat terus terjaga,” ujar Tomsi.
Tomsi juga mengungkapkan bahwa masih banyak daerah yang belum optimal dalam mengendalikan inflasi.Hal tersebut disampaikannya berdasarkan data dari 552 kabupaten/kota di Indonesia, tercatat baru ada 44 pemerintah daerah yang melakukan sidak pasar, 30 daerah mencanangkan gerakan menanam, dan hanya 10 daerah yang melakukan koordinasi dengan daerah penghasil.
Ia mengingatkan meskipun angka inflasi nasional sejak September 2023 menunjukkan tren positif, kewaspadaan dan kerja keras dari seluruh pemerintah daerah tetap diperlukan.“Apa yang kita lakukan sejak September 2023 memang sudah menghasilkan angka-angka inflasi yang baik bagi Indonesia. Namun demikian, kita harus tetap menjaga capaian ini dengan bekerja maksimal di daerah masing-masing,” ujarnya.
Tomsi meminta seluruh pemerintah daerah untuk rutin turun ke pasar, mengecek perubahan harga, dan segera melaksanakan langkah-langkah konkret pengendalian inflasi.Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS), Pudji Ismartini, memaparkan bahwa pada minggu keempat bulan April 2025, terdapat 18 provinsi yang mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) dan 20 provinsi mengalami penurunan IPH dibanding bulan sebelumnya.
Pudji menjelaskan, komoditas penyumbang utama kenaikan IPH di 18 provinsi tersebut adalah bawang merah dan cabai merah yang disusul oleh komoditas lain seperti bawang putih, minyak goreng, beras, cabai rawit, daging ayam ras, dan telur ayam ras juga tercatat mengalami kenaikan harga di beberapa daerah.
“Komoditas penyumbang utama IPH di wilayah Pulau Sumatera dan Jawa pada minggu keempat April 2025, menunjukkan kenaikan tertinggi di Kabupaten Padang Pariaman sebesar 6,32% dan di Kabupaten Jombang sebesar 1,09%, dengan cabai merah dan bawang merah sebagai penyumbang utama,” jelas Pudji.
Lebih lanjut, berdasarkan data SP2KP Kemendagri per 26 April 2025, rata-rata harga bawang merah pada minggu keempat April 2025 berada di atas Harga Acuan Penjualan (HAP) nasional dengan kenaikan sebesar 8,09% dibandingkan bulan Maret 2025.
“Bawang merah mengalami kenaikan harga di sekitar 78,89% wilayah Indonesia, dengan harga tertinggi mencapai Rp100.000 per kilogram, terutama di daerah-daerah seperti Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Lanny Jaya, dan Kabupaten Pegunungan Bintang,” ungkapnya.
Kenaikan tertinggi juga terjadi pada cabai merah M4 April 2025 secara nasional dengan rata-rata berada di atas rentang Harga Acuan Penjualan (HAP) naik 5,04% dibanding Maret 2025 dan kenaikan berdasarkan kabupaten sebesar 61,67% wilayah di Indonesia.
“Catatan M4 April 2025 Harga Tertinggi Rp.172.500 dan Harga Terendah Rp.20.923. Kabupaten/Kota dengan Harga Tertinggi terjadi di Kab. Mappi (Rp.172.500), Kab. Puncak Jaya (Rp.130.000), Kab. Kepulauan Aru (Rp.126.153), paparnya.
Menyikapi arahan yang disampaikan, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kota Metro, Yerri Ehwan, menegaskan bahwa TPID Kota Metro harus terus melakukan penguatan meskipun Kota Metro termasuk dalam kabupaten/kota yang mendapat apresiasi oleh Kemendagri karena rutin melakukan sidak dan gerakan menanam.
“Melalui kolaborasi dan inovasi daerah, kita memperkuat ketahanan pangan, mengoptimalkan distribusi, serta menjaga stabilitas ekonomi di tingkat lokal. Ini adalah hal penting yang harus dilakukan bersama-sama,” ujar Yerri.
Selain itu, Yerri juga mengingatkan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam mengantisipasi lonjakan harga bahan pokok.
“Kita tidak bisa bekerja sendiri. Kolaborasi dengan semua pihak adalah kunci. Selain itu, inovasi dalam sistem distribusi pangan juga harus terus dikembangkan agar pasokan tetap lancar dan harga terkendali di pasar,” tambahnya.
Ia meminta seluruh perangkat daerah terkait untuk lebih aktif memantau harga bahan pokok, melakukan intervensi pasar bila diperlukan, serta memastikan seluruh program pengendalian inflasi daerah berjalan efektif dan tepat sasaran.
Dengan kerja sama dan komitmen bersama, Yerri optimistis Kota Metro mampu menjaga stabilitas ekonomi masyarakat di tengah dinamika harga pangan nasional. (Yl/Sr)
