Pemerintah Kota Metro menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan dengan menggelar rapat koordinasi guna meningkatkan keterbukaan informasi publik yang berlangsung di Ruang Metro Command Center Kota Metro, Rabu (6/11/2024), diikuti oleh 55 peserta dari berbagai instansi.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro terwakili Kepala Bidang Komunikasi dan Statistik Diskominfo Kota Metro, Achmad Ansori, menuturkan bahwa rapat koordinasi yang digelar hari ini merupakan tindak lanjut dari Surat Keputusan Wali Kota Metro Nomor: 123/KPTS/D-13/2024 tanggal 5 Februari 2024 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
“Tujuan utama rapat ini adalah untuk memastikan ketersediaan informasi publik yang akurat dan mudah diakses oleh masyarakat dan untuk mencapai hal tersebut, kita membutuhkan dukungan dari setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), bagian, hingga tingkat kelurahan,”terangnya.
Selain itu, kita juga membutuhkan dukungan dan peran Operator Web Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) di setiap OPD yang memiliki tanggung jawab untuk mengelola dan memperbarui informasi di situs web resmi Kota Metro (plid.metrokota.go.id).
“Kami berharap setiap OPD dapat menugaskan operator web PLID untuk berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro,” imbuh Ansori.
Dirinya juga menjelaskan bahwa rapat koordinasi yang digelar tersebut dibagi menjadi beberapa sesi, dengan fokus pembahasan pada informasi publik dari berbagai bidang yang ada di setiap OPD.
“Masing-masing sesi membahas informasi publik yang ada di masing-masing OPD sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,” jelas Ansori.
Ansori juga memaparkan bahwa rapat koordinasi tersebut juga merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kota Metro untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan.
“Dengan meningkatnya akses informasi publik, diharapkan masyarakat akan lebih mudah mendapatkan informasi yang dibutuhkan, sehingga dapat berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan di Kota Metro dan mewujudkan pemerintahan yang terbuka dan transparan di Kota Metro, “terangnya. (Yl)
