Pemerintah Kota Metro bersama Kejaksaan Negeri Metro mengukuhkan sinergi penguatan sektor UMKM melalui penandatanganan komitmen bersama atau Memorandum of Understanding (MoU) dan penyerahan bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) kepada 30 pelaku UMKM dalam agenda Focus Group Discussion (FGD) bertema “Sinergi Kejaksaan dan Pemerintah Kota dalam Hukum dan Penguatan UMKM”, Rabu (11/12/2025).
Kegiatan yang diselenggarakan di gedung Sessat Bumi Sai Wawai tersebut dihadiri oleh Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso, Wakil Wali Kota Rafieq Adi Pradana, Kepala Kejaksaan Negeri Metro Neneng Rahmadini, pimpinan OPD, serta pelaku UMKM dari berbagai sektor.
Agenda utama FGD adalah penandatanganan komitmen bersama antara Kejaksaan Negeri Metro dan Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kota Metro mengenai fasilitasi pendaftaran merek UMKM Mitra Adhyaksa yang menjadi wujud penguatan kolaborasi dalam memberikan pendampingan hukum dan peningkatan legalitas usaha bagi UMKM di Kota Metro.
Selain penandatanganan komitmen, Kejaksaan Negeri Metro juga menyerahkan bantuan CSR berupa peralatan usaha kepada 30 pelaku UMKM yang mengikuti program pembinaan.
Pada kesempatan itu, Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso, menyampaikan apresiasi terhadap inisiatif Kejaksaan yang telah memfasilitasi rangkaian pendampingan UMKM sejak tanggal 10 hingga 12 Desember 2025.
“Mudah-mudahan acara UMKM Mitra Adhyaksa ini bisa berjalan dengan lancar tanpa adanya halangan apapun dan tentunya dari Pemerintah Kota Metro kami ingin kegiatan ini bukan hanya acara kegiatan seremonial saja tetapi menjadi suatu acara yang benar-benar sangat dinanti-nanti oleh para penggiat UMKM di Kota Metro, apalagi UMKM ini sudah menjadi Mitra dari Adhyaksa,” ujar Wali Kota.
Menurutnya legalitas, perlindungan hukum, dan penguatan kapasitas merupakan faktor penting bagi UMKM Kota agar dapat bersaing secara sehat baik di tingkat nasional maupun internasional .
Bambang juga menyampaikan bahwa kegiatan FGD yang diadakan oleh Kejaksaan Negeri Metro tersebut akan dihadiri sejumlah pejabat nasional, termasuk Menteri Ekonomi Kreatif, pada agenda berikutnya.
“Waktu tanggal 4 sampai tanggal 8, saya bersama Menteri Ekraf berada di Pacitan untuk berperbincangan tingkat nasional. Semoga hadirnya Bapak Menteri Ekraf ini di Kota Metro dapat dimanfaatkan oleh para pelaku UMKM di Kota Metro untuk menyampaikan hal-hal yang menjadi halangan bagi kemajuan para pelaku UMKM di sini,” terangnya.
Wali Kota menjelaskan bahwa diskusi tingkat nasional yang ia ikuti sebelumnya, pengembangan UMKM di Kota Metro turut menjadi pembahasan di tingkat nasional.
Sementara itu, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Metro, Alan Dharma Saputra, selaku ketua panitia FGD, memaparkan struktur kegiatan yang diisi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Perwakilan Lampung yang akan membahas tentang literasi keuangan, manajemen usaha, dan akses layanan keuangan yang relevan bagi pelaku UMKM.
“Para peserta dapat memanfaatkan forum ini untuk menyampaikan pertanyaan dan permasalahan terkait pembiayaan maupun aspek regulasi,” ujar Alan.
Alan menambahkan bahwa Kejaksaan Negeri Metro juga memberikan materi mengenai pentingnya pendaftaran merek sebagai identitas hukum usaha yang akan diisi secara langsung oleh Kepala Kejaksaan Kota Metro.
“Jika ingin menanyakan terkait pendaftaran merek dan pentingnya merek bagi para pelaku UMKM melalui website bisa ditanyakan nanti kepada narasumber dari Kejaksaan di mana dalam hal ini ibu kajari langsung yang akan mengisi materi ini,” tuturnya.
Dalam kesempatan itu, Alan juga mengajak peserta dan tamu undangan untuk memberikan dukungan terhadap produk-produk UMKM Metro dengan membeli produk yang ditampilkan pada area pameran. “Sinergi hari ini menunjukkan komitmen bersama untuk memajukan UMKM Kota Metro secara lebih terarah dan berkelanjutan,” ungkapnya.
Pada kesempatan yang sama, Asisten II Sekda Kota Metro, Kusbani, dalam menuturkan bahwa UMKM merupakan salah satu tulang punggung perekonomian Kota Metro. “Kontribusinya tidak hanya pada pertumbuhan ekonomi tetapi juga pada penciptaan lapangan kerja, peningkatan kesejahteraan, serta penguatan ekonomi kerakyatan yang signifikan terhadap perekonomian lokal,”jelasnya.
Sebagai bentuk dukungan Pemerintah Kota Metro terus memberikan pembinaan, fasilitas perizinan, peningkatan kapasitas digitalisasi, hingga perluasan akses pemasaran .
“Namun kita menyadari bahwa perkembangan UMKM seringkali dihadapan pada tantangan terutama terkait aspek hukum.Mulai dari kapasitas regulasi, kontrak usaha, perlindungan konsumen hingga kerentanan terhadap praktek-praktek yang dapat merugikan usaha,” paparnya.
Untuk itu, pentingnya kehadiran kerjasama sebagai mitra strategis Pemerintah Daerah Kota Metro dengan memberikan pendampingan hukum, pembinaan, serta pengawalan agar UMKM dapat berjalan dan tumbuh secara sehat .
“Melalui kolaborasi ini kita berharap terciptanya ekosistem usaha yang lebih aman, berkeadilan dan kondusif sehingga para pelaku UMKM dapat berkembang tanpa harus dibayangi ketidakpastian hukum. Kami percaya perlindungan hukum yang kuat akan melahirkan UMKM yang tangguh dan berdaya saing, ” harapnya. (Yl/Dns/Tm)
