Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Metro meluncurkan berbagai inovasi pelayanan kependudukan.
Kepala Disdukcapil Kota Metro, Ika Pusparini Anindita Jayasinga menjelaskan untuk dapat meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dalam pengurusan administrasi kependudukan yang ada, pihaknya telah meluncurkan beberapa inovasi terhadap pelayanan kepada masyarakat.
Inovasi itu diantaranya Dukcapil Siaga, Si Padati (Sistem Informasi Pangkalan Data Kematian), dan Si Pandu (Sistem Informasi Penyajian Data Kependudukan).
“Ini masing-masing programnya memiliki fungsi yang berbeda tapi tujuannya sama untuk memudahkan masyarakat dalam menerima pelayanan dari Disdukcapil Metro,” ungkapnya saat dikonfirmasi diruangannya, Jumat (16/6/2023).
Dijelaskannya, untuk program Dukcapil Siaga itu diperuntukkan terkhusus kepada Lansia (Lanjut usia) dan pengidap disabilitas, dimana keduanya memiliki keterbatasan untuk mengunjungi kantor Disdukcapil Metro.
“Jadi pada Dukcapil Siaga ini kita yang jemput bola mendatangi rumah-rumah warga yang keterbatasan itu, jadi kita berikan pelayanan antar jemput. Bagi masyarakat yang memerlukan pelayanan ini dapat menghubungi 087841154488 (ica),” terangnya.
Selain itu, untuk Si Padati pihaknya mempermudah masyarakat dalam pengurusan akte kematian hanya dengan mengunjungi http://sipadati.dukcapil.metrokota.go.id.
“Nah kalau Si Padati ini kita layani masyarakat untuk pengurusan administrasi kematian, jadi masyarakat tidak perlu lagi mondar-mandir cukup kunjungi laman yang sudah disediakan,” terangnya.
Tak hanya itu, Dukcapil Metro juga telah menyiapkan Si Pandu dimana pada sistem ini akan memudahkan pemerintah dalam mengakses data kependudukan untuk keperluan kedinasannya masing-masing.
“Pada Si Pandu ini akan memudahkan OPD lain dalam mengakses data kependudukan yang ada, namun hanya yang memiliki ID Admin saja yang bisa mengaksesnya,” ujarnya.
Menurutnya, data kependudukan tersebut dapat digunakan untuk semua keperluan sesuai dengan amanat Kementerian Dalam Negeri pasal 58 dan UU No. 24 Tahun 2013.
“Jadi ada 5 fungsi dari data kependudukan bagi pemerintah diantaranya sebagai wujud pelayanan publik seperti untuk penerbitan surat izin mengemudi, izin usaha, pelayanan wajib pajak dan lain sebagainya,” paparnya.
“Kemudian, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi serta penegakkan hukum dan pencegahan kriminal,” pungkasnya. (ahm/yus)
