Wakil Wali Kota Metro, M. Rafieq Adi Pradana, didampingi Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Rosita, Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kota Metro, melaksanakan kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan penyuluhan hukum bagi satuan pendidikan di SD Negeri 2 Metro Selatan, Senin (06/10/2025). Kegiatan ini menjadi salah satu langkah strategis Pemerintah Kota Metro dalam memperkuat pemahaman nilai-nilai kebangsaan dan kesadaran hukum sejak usia dini di lingkungan sekolah dasar. Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra, Rosita, dalam amanatnya menyampaikan pesan penuh motivasi kepada para siswa agar memiliki tekad dan semangat belajar yang tinggi untuk meraih cita-cita. “Jika anak-anak bercita-cita menjadi guru, dokter, kepala dinas hingga walikota maka semua itu harus diraih dengan semangat belajar yang tinggi sampai ke pendidikan yang setinggi-tingginya,” ujarnya. Ia menekankan, bahwa pendidikan bukan hanya soal akademik tetapi juga soal pembentukan karakter dan cinta tanah air melalui pemahaman sejarah bangsa dan nilai-nilai Pancasila. Rosita berharap guru-guru yang ada di satuan Pendidikan di Kota Metro dapat kembali menanamkan semangat nasionalisme di ruang-ruang kelas agar generasi muda saat ini tidak melupakan sejarah perjuangan bangsa. “Tanggung jawab kita semua untuk menyampaikan sejarah kepada anak-anak, agar mereka tahu bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa besar yang diraih dengan perjuangan dan pengorbanan,” tegasnya. Dalam kesempatan tersebut, Rosita juga menjelaskan tanggal 1 Oktober ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila untuk menegaskan bahwa ideologi bangsa Indonesia tidak dapat digantikan oleh apa pun. Menurut Rosita, penerapan nilai-nilai Pancasila dapat dimulai dari hal-hal kecil di lingkungan sekolah, seperti sikap saling menghargai, disiplin, dan gotong royong. “Kalau kita bisa mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, Insya Allah Indonesia akan tetap rukun dan damai, karena Pancasila mengajarkan toleransi dan saling menghormati,” ucapnya. Dengan pancasila, kita juga dapat mencegah perilaku negatif di kalangan siswa, seperti membolos, menyontek, maupun melakukan perundungan (bullying). Sementara itu, Wakil Wali Kota Metro, M. Rafieq Adi Pradana, dalam arahannya menuturkan bahwa kegiatan penyuluhan hukum merupakan program rutin pemerintah daerah yang sangat penting untuk memperkuat kesadaran hukum di kalangan pelajar. Ia menilai bahwa kondisi dunia pendidikan saat ini telah banyak berubah dibandingkan masa lalu, dimana kelaziman terdahulu menjadi tidak lazim. Perubahan zaman dan kemajuan teknologi saat ini menurutnya, menuntut semua pihak untuk memiliki kesamaan pandangan dalam mendidik anak-anak, baik di sekolah maupun di rumah sehingga dibutuhkan penyatuan persepsi antara sekolah, orang tua, pemerintah, dan penegak hukum. “Kita bukan mau memperceramahi, tapi ingin berdiskusi. Silakan sampaikan keluh kesah, saran, atau kritik agar bisa kita bahas bersama. Hukum sejatinya hadir bukan untuk mengekang masyarakat, melainkan untuk memberikan perlindungan bagi diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar agar kita tidak keluar jalur dan terhindar dari kesalahan yang justru bisa merusak masa depan,” tuturnya. Selain itu, kesadaran hukum juga harus ditanamkan sejak dini, dimulai dari hal-hal sederhana yang diajarkan seperti disiplin hadir tepat waktu, jujur saat ujian, menghormati guru, dan menjaga fasilitas sekolah. “Ini merupakan fondasi yang akan membentuk kepribadian anak di masa depan. Hal yang terlihat sederhana, tapi nanti menjadi acuan karakter seseorang di masyarakat,” tambahnya. Rafieq juga meminta agar penanaman disiplin tidak hanya dilakukan di sekolah, tetapi juga harus diterapkan di rumah. “Kalau di sekolah anaknya disiplin, di rumah juga harus disiplin. Harus ada aturan yang disepakati bersama agar anak terbiasa hidup tertib di mana pun berada,” katanya. Dalam penyuluhan tersebut, Rafieq juga mengingatkan sejumlah bentuk pelanggaran hukum yang sering terjadi di dunia pendidikan, seperti bullying, kekerasan, dan penyalahgunaan media sosial. “Ini busa bisa menjadi bom waktu apabila tidak perhatikan bersama yang bisa membuat anak trauma, depresi, bahkan tidak mau sekolah. Kalau sampai terjadi, berarti kita semua gagal melindungi anak-anak kita,” tegasnya. Selain bullying, ia juga menyoroti efek negatif dari media sosial yang menyebabkan penyalahgunaan narkoba dan minuman keras, balapan liar, tawuran dan pencurian di kalangan remaja yang bisa meninggalkan catatan buruk bagi masa depan anak. “Kalau sudah terkena proses hukum, maka akan tercatat pada SKCK dan berpengaruh ketika nanti mereka melamar pekerjaan,” jelasnya. Rafieq berharap, semua pihak dapat bekerja sama memperkuat literasi hukum dan digital di sekolah. “Sekolah harus terus membangun kesadaran hukum, memahami peraturan yang berlaku, dan membuat SOP agar kasus perundungan bisa segera ditangani. Guru harus menjadi role model di sekolah, dan orang tua menjadi panutan di rumah sehingga anak-anak akan tumbuh dengan karakter yang baik,” katanya. Pada kesempatan yang sama, Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kota Metro, Puji Rahmandian, mengingatkan bahwa keluarga memiliki peran utama dalam membentuk karakter anak, karena orang tua adalah teladan utama bagi anak-anaknya. “Pendidikan moral dan spiritual harus dimulai dari lingkungan keluarga dengan mengajarkan dan memberikan contoh pada anak-anak kita. Kalau orang tua rajin salat, anak akan ikut salat. Kalau orang tua rajin mengaji, anak pun akan meniru,” ucapnya. Puji juga menekankan bahwa perhatian dan kasih sayang di rumah akan membuat anak lebih percaya diri dan berperilaku positif di sekolah, begitupun sebaliknya. “Jadi, mari kita jadikan rumah sebagai sekolah pertama dan utama bagi anak-anak kita. Tumbuhkan kebiasaan baik dari rumah, karena itulah pondasi bagi masa depan mereka,” tambahnya. (Yl)
Wakil Wali Kota Metro Tekankan Pentingnya Kesadaran Hukum di SD Negeri 2 Metro Selatan
Wagub Lampung Tinjau Pelaksanaan Pembuatan sampai Pendistribusian MBG di Kota Metro
Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, melakukan peninjauan langsung pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di SPPG Mandiri Makmur Metro Selatan hingga pendistribusian makanan bergizi di SD Negeri 2 Metro Selatan, Sabtu (4/10/2025). Dalam kunjungannya, Wagub Jihan menegaskan bahwa pelaksanaan MBG di Kota Metro berjalan baik, namun ada beberapa catatan perbaikan yang harus dilakukan. “SPPG yang barusan ditinjau bagus, cuma ada beberapa yang harus dilakukan perbaikan seperti letak toilet yang harusnya ada diluar akan dikerjakan dan penyempurnaan standar operasional IPAL untuk memaksimalkan kualitas layanan, ” ujarnya. Lebih lanjut, Wagub Jihan juga menyoroti pentingnya sertifikasi higienis bagi dapur penyedia makanan di seluruh Provinsi Lampung.”Sertifikasi higienis sedang dalam proses, sesuai arahan Bapak Presiden RI yang memberikan waktu dua minggu dan kami akan terus follow up,” tegasnya. Sementara itu, Ketua Satgas Pangan Kota Metro, Wahyuningsih, menambahkan bahwa kunjungan Wagub di Kota Metro menjadi motivasi untuk meningkatkan pelayanan MBG. “Setelah peninjauan, ada beberapa perbaikan yang perlu dilakukan. Pengurusan sertifikat SLHS (Sertifikat Laik Higiene Sanitasi) dan HALAL juga sedang berproses,” katanya. Wahyuningsih juga mengungkapkan bahwa saat ini Kota Metro telah mengoperasikan 21 dapur penyedia makanan bergizi dan pengurusan sertifikat ditargetkan selesai dalam dua minggu ke depan. “Alhamdulillah kita di Kota Metro yang terdiri dari tim Satgas yang sudah turun untuk monev ke SPPG-SPPG sebanyak 14 titik. Hal ini dikarenakan memang baru resmi ditandatangani oleh Bapak Walikota Metro, “terang Wahyuningsih. Sebagai Ketua Satgas Pangan Kota Metro, dirinya juga akan menindaklanjuti, jika ditemukan adanya SPPG yang tidak mengikuti prosedur yang ada melalui Surat Edaran Walikota Metro yang mengharuskan SPPG melakukan perbaikan. Pada kesempatan yang sama, Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro, Deddy Hasmara, menilai pelaksanaan MBG di Metro saat ini masih berjalan kondusif. “Dengan kunjungan yang dilakukan oleh Wakil Gubernur ke Metro Selatan guna memastikan dan mengevaluasi langsung di lapangan. Kita sekarang ada di SD 2 Metro Selatan, dan Ibu Wagub sudah menyaksikan proses MBG di Kota Metro berjalan sesuai dengan SOP, “ungkapnya. Meskipun dinilai baik, Plt. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro, juga menegaskan akan memberikan himbauan kepada SPPG yang ada di Kota Metro untuk memastikan terlebih dahulu keamanan makanan sebelum dilakukan pendistribusian ke sekolah. “Jadi pada dasarnya, kita mengupayakan dan menjaga agar tidak ada satupun yang harus jadi korban, baik siswa maupun guru yang berperan sebagai pengecek makanan MBG. Sehingga tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti daerah lain, “tegasnya. (Yl/Sr)
Angka Kemiskinan Kota Metro Turun Hingga 6,44%
Kemiskinan sejatinya bukan hanya soal rumah yang reyot, pekerjaan serabutan, pendidikan rendah, atau kesehatan yang terganggu. Kemiskinan merupakan masalah sosial yang kompleks dan dapat dilihat dari berbagai sisi, mulai dari kondisi ekonomi hingga akses terhadap kebutuhan dasar. Berdasarkan keterangan Kepala BPS Arum Purbowati, SST, memandang kemiskinan secara lebih objektif dengan menggunakan pendekatan kemampuan memenuhi kebutuhan minimum sebesar 2.100 kilokalori per orang per hari. Pendekatan ini menegaskan bahwa kemiskinan tidak semata-mata tampak dari penampilan luar, melainkan dari sejauh mana seseorang mampu memenuhi kebutuhan paling mendasar untuk hidup layak. “Dengan perspektif ini, angka kemiskinan yang dirilis BPS bukan hanya statistik semata, melainkan cerminan nyata tentang bagaimana masyarakat berjuang untuk mempertahankan kualitas hidup mereka,” katanya. Dalam lima tahun terakhir, Arum Purbowati, SST, mengatakan Kota Metro berhasil menunjukkan tren penurunan kemiskinan yang konsisten dan signifikan. Pada tahun 2021 persentase penduduk miskin masih berada di angka 8,93%, namun secara bertahap terus menurun hingga mencapai 6,44% pada 2025. Capaian ini bahkan lebih baik dibandingkan Kota Bandar Lampung yang pada periode yang sama turun dari 9,11% menjadi 6,95%. Dengan demikian, Metro berhasil mempertahankan posisinya sebagai kota dengan tingkat kemiskinan lebih rendah di antara dua kota besar di Lampung. “Kota Metro kembali menegaskan posisinya sebagai salah satu daerah dengan angka kemiskinan terendah di Provinsi Lampung. Dengan persentase penduduk miskin sebesar 6,44%, Metro mampu menekan angka kemiskinan jauh di bawah rata-rata provinsi yang mencapai 10,00%. Jika dibandingkan dengan daerah lain, Metro hanya sedikit lebih tinggi dari Mesuji (5,92%), namun tetap lebih rendah daripada Tulang Bawang Barat (6,72%) dan Kota Bandar Lampung (6,95%),” jelas Arum Purbowati. Selanjutnya, Kepala BPS Metro juga memaparkan bahwa, keempat daerah ini menunjukkan capaian positif karena berhasil menjaga angka kemiskinan tetap rendah. Sebaliknya, kontras terlihat di Lampung Utara, yang mencatat persentase kemiskinan tertinggi yaitu 15,78%, memperlihatkan betapa lebar kesenjangan antarwilayah di Lampung. “Namun, keunggulan Metro tidak berhenti pada angka persentase saja. Dari sisi kualitas kemiskinan, kondisi Kota Metro juga jauh lebih baik dibandingkan rata-rata provinsi. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Metro hanya 0,55, jauh di bawah rata-rata Provinsi Lampung yang mencapai 1,54. Angka ini menunjukkan bahwa penduduk miskin di Metro rata-rata hanya sedikit berada di bawah garis kemiskinan, sehingga kebutuhan tambahan untuk keluar dari status miskin relatif kecil. Sementara itu, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Metro juga sangat rendah, yakni 0,07 dibandingkan rata-rata provinsi 0,34, menandakan hampir tidak ada kesenjangan ekstrem antarpenduduk miskin,” jabarnya, Diakhir penyampaian, Kepala BPS Arum Purbowati, SST, menyatakan kisah tentang Metro bukan hanya soal menurunnya angka kemiskinan, tetapi juga tentang keberhasilan membangun fondasi data yang kuat. Pendataan Susenas pada Maret lalu berhasil dilakukan tanpa satu pun non-respon, sebuah keberhasilan yang jarang terjadi. “Hal ini tercapat berkat dukungan penuh Pemerintah Kota Metro dan kesadaran masyarakat akan pentingnya data sebagai dasar perumusan kebijakan. Warga Metro telah menunjukkan bahwa mereka bukan sekadar objek statistik, melainkan subjek yang aktif membangun potret nyata kotanya. Dari sini kita belajar, bahwa angka kemiskinan yang membaik lahir dari kombinasi antara kepercayaan, partisipasi, dan komitmen bersama. Lebih dari sekadar angka, inilah kisah Metro yang menyentuh hati—sebuah kota kecil yang dengan tekad dan kebersamaan mampu menapaki jalan menuju masa depan yang lebih sejahtera,” terangnya. (BPS/Sr)
BPKP Lampung dan Pemkot Metro Perkuat Komitmen Pencegahan Korupsi Melalui Rencana Aksi Kolaboratif
Walikota Metro lakukan audensi bersama Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Lampung di Ruang Kerja Walikota Metro, Rabu (01/10/2025). Kunjungan ini bertujuan untuk menyampaikan hasil-hasil pengawasan BPKP, serta memperkuat sinergi dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam pertemuan tersebut, Agus Setiawan, menjelaskan secara rinci mengenai fokus kerja BPKP dengan dua peran utama yang saling melengkapi, yakni pengawasan yang mendukung pemerintah pusat serta pengawasan khusus untuk pemerintah daerah. “Tahun ini, kami memfokuskan pengawasan pada beberapa sektor vital, yaitu pangan, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur,” terang Agus. Salah satu poin krusial yang menjadi perhatian BPKP adalah evaluasi terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Metro yang menurutnya adalah dokumen strategis yang sangat menentukan arah dan keberhasilan pembangunan daerah. “Kalau gagal merencanakan, berarti perencanaan itu gagal. Maka kita harus menjaga supaya perencanaan tetap tepat dan indikator keberhasilan bisa disusun secara terbuka,” paparnya. Selain perencanaan, BPKP juga menyoroti aspek kemandirian fiskal daerah terhadap kebijakan efisiensi, yang dicanangkan Presiden pada awal 2025 untuk mendorong pemerintah daerah untuk lebih serius dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Metro saat ini menempati urutan ketiga tertinggi dalam perolehan PAD di Provinsi Lampung, setelah pemerintah provinsi dan Kota Bandar Lampung,” ungkap Agus, memuji capaian tersebut. Dalam pertemuan tersebut, Agus Setiawan, mengungkapkan bahwa dinamika politik di daerah saat ini seringkali berdampak pada birokrasi yang dikhawatirkan dapat menimbulkan risiko terhadap tata kelola pemerintahan yang baik.Untuk mengantisipasi dan memitigasi risiko tersebut, BPKP saat ini tengah gencar memantau efektivitas program pencegahan korupsi di seluruh Indonesia, termasuk di lingkungan pemerintahan daerah. “Jadi kita sedang mengembangkan efektivitas pencegahan korupsi dan pengendalian korupsi di daerah-daerah yang berbasis tata kelola. Dalam konteks ini, Kota Metro dan Kabupaten Tulang Bawang Barat terpilih untuk mengikuti program percontohan tersebut, karena dinilai memiliki potensi besar dan komitmen kuat dari para pimpinan daerah untuk merealisasikan pengendalian korupsi,” ungkapnya. Lebih lanjut, pengendalian korupsi ini juga sejalan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang menekankan pentingnya pengawasan berjenjang dari pimpinan hingga pegawai. Melalui implementasi SPIP, walikota dengan dukungan penuh dari Inspektur, memiliki instrumen untuk memonitor setiap Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sehingga memungkinkan identifikasi dan mitigasi potensi kegagalan program yang direncanakan sejak dini. Lebih dari sekadar mencapai target program, substansi utama dari pengawasan BPKP adalah untuk mencegah dan menekan peluang terjadinya praktik korupsi di daerah yang merupakan langkah proaktif untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Menanggapi pemaparan tersebut, Wali Kota Metro, Bambang Iman Santoso, menyampaikan apresiasi yang tinggi atas kunjungan dan laporan yang disampaikan oleh BPKP Provinsi Lampung. “Atas nama Pemerintah Kota Metro, saya mengucapkan terima kasih atas silaturahmi ini. Tentunya laporan yang disampaikan menjadi bahan masukan yang sangat berharga bagi kami,” ucap Bambang. Wali Kota Bambang, juga menilai bahwa masukan dari BPKP sangat penting dan relevan bagi Kota Metro untuk terus memperbaiki sistem perencanaan maupun tata kelola keuangan daerah. Pada pertemuan tersebut, Pemerintah Kota Metro dan Perwakilan BPKP Provinsi Lampung lakukan penandatanganan Rencana Aksi Kolaboratif Peningkatan Efektivitas Pengendalian Korupsi Tahun 2025 yang menjadi simbol komitmen kuat kedua belah pihak dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif di Kota Metro. (Yl/Md/Sr)
Evaluasi Kinerja PSKS Kota Metro: Wakil Wali Kota Metro Tekankan Peran Ujung Tombak Kesejahteraan Sosial
Sebanyak 100 peserta ikuti kegiatan evaluasi kinerja Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang diadakan di Aula Pemerintah Kota Metro, Selasa (30/09/2025). Wakil Wali Kota Metro, M. Rafieq Adi Pradana, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada seluruh elemen PSKS atas kerja keras dan dedikasinya dalam membangun Kota Metro yang ramah, inklusif, dan peduli terhadap sesama. “Saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh elemen PSKS, Karang Taruna, PSM, PKSK, LKS, dan seluruh relawan atas kerja keras, dedikasi, dan keikhlasan seluruhnya dalam membangun Kota Metro yang ramah, inklusif dan juga peduli terhadap sesama,” ujarnya. Rafieq juga menyadari peran penting PSKS sebagai potensi dan sumber kesejahteraan masyarakat yang masih seringkali belum sepenuhnya dipahami masyarakat. “Banyak masyarakat yang tidak mengetahui bahwa PSKS memiliki peran yang penting, ini adalah seluruh nilai untuk menjaga dan juga mendukung serta memperkuat usaha Kesejahteraan Sosial.” katanya. Sumber kesejahteraan sosial ini, lanjut Rafieq, bisa berupa individu, kelompok, organisasi, bahkan lembaga yang memiliki kemampuan atau pelatihan untuk mendukung pembangunan kesejahteraan sosial. “Jadi yang namanya PSKS itu enggak harus besar, mulai dari diri sendiri aja punya jiwa untuk sosial itu sudah menjadi sumber PSKS itu sendiri,” tambahnya. Tak hanya itu, para pendamping sosial juga merupakan bagian dari PSKS yang bertugas memberikan pendampingan sesuai masalah dan kebutuhan dari Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). “Teman-teman di sini di lapangan umumnya lokus masing-masing yang masalahnya mungkin berbeda-beda, bahkan lokusnya sama tapi mungkin tiap keluarga atau bagian individu problemnya juga berbeda-beda,” ujarnya. Oleh karena itu, Rafieq menjelaskan bahwa tujuan dari evaluasi ini adalah untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. “Tujuan evaluasi hari ini, pertama mengidentifikasi kekuatan juga kelemahan dari penyelenggaraan kesejahteraan sosial sehingga lebih bisa efektif dan kontribusi dari PSKS itu menjadi lebih dapat diukur,” jelasnya. Selain itu, evaluasi ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan dan mengembangkan kapasitas pendamping sosial sehingga bisa lebih profesional dan tepat sasaran. “Kita juga mau menjadikan evaluasi bukan hanya sekedar penilaian kalian tetapi juga ruang refleksi dan perbaikan yang terintegrasi dengan kebijakan sosial daerah,” katanya. Ia juga mengajak seluruh peserta untuk berdiskusi dan menyampaikan keluhan atau masukan sehingga Pemerintah Kota Metro dapat terus memperbaiki sistem agar kinerja pendamping sosial semakin meningkat. “Saya berharap hasil evaluasi dapat melahirkan rekomendasi rekomendasinya nyata yang dapat segera ditindaklanjuti bersama di program-program hari ini maupun program berikutnya demi kesejahteraan yang lebih merata dan keadilan di Kota Metro,” katanya. Untuk mempermudah implementasi, Rafieq mengusulkan adanya input dan outcome yang jelas agar dapat pemerintah lebih mudah memberikan dukungan dan regulasi, bukan hanya anggaran. Bukan hanya mekanisme kerja, rafieq juga menyoroti terkait sarana kerja serta staf dan pendukung lainnya yang menurutnya perlu mendapatkan dukungan. “Semoga tahun depan kita bisa mencari tambahan APBD atau bantuan lain, supaya sarana kerja serta kebutuhan pendukung pendamping sosial bisa terpenuhi,” pungkasnya. Menurutnya, saat ini Keluarga Rentan Stunting dan sulitnya mencari lapangan kerja menjadi salah satu permasalahan di Kota Metro masih bisa ditangani secara case by case jika ada indikator kinerja yang terukur , seperti cakupan layanan, kecepatan respon, integrasi rujukan, kepuasan penerima manfaat dan perlindungan data dan etika. Secara pribadi, Rafieq menyampaikan harapannya agar para pendamping yang merupakan ujung tombak sosial bisa mempunyai prinsip untuk menghormati martabat para penerima manfaat, dapat menjaga kerahasiaan data dan mengatasi kesulitan akses. “Terutama perhitungan data dan etika ini yang hati-hati teman-teman pendamping jangan sampai ada masyarakat yang data sosialnya bocor, karena itu sangat berbahaya jika berada di orang yang mempunyai niat jahat,” tegasnya. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Metro, Ac Yuliwati, menyampaikan bahwa kegiatan evaluasi ini diikuti oleh 100 peserta yang terdiri dari ASN di lingkungan Dinas Sosial, pendamping PKH, pendamping rehabilitasi sosial, tenaga Kesejahteraan Sosial kecamatan, dan pekerja sosial masyarakat. ” Peserta evaluasi kinerja potensi di lingkungan pemerintah berjumlah 100 orang terdiri dari ASN di lingkungan Dinas Sosial 30 orang pendamping PKH 32 orang, pendamping rehabilitasi sosial 4 orang, tenaga Kesejahteraan Sosial kecamatan 5 orang, dan pekerjaan sosial masyarakat ada 29,” jelasnya. Ac Yuliwati juga menambahkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan menggunakan APBD tersebut memiliki 3 narasumber yaitu Wakil Wali Kota Metro, Anggota Komisi II DPRD Kota Metro, dan Kepala Dinas Sosial Kota Metro. (Yl)
Dedi Hasmara : Upacara Bukan Sekedar Berdiri dan Mendengarkan Amanah, Tapi Sarana untuk Melatih Kedisiplinan dan Tanggung Jawab
Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro, Deddy Hasmara, S.STP., M.Si., memimpin jalannya upacara sekaligus memberikan penyuluhan hukum di SD Islam Terpadu Wahdatul Ummah Metro, Senin (29/09/2025). Dalam sambutannya, Deddy Hasmara mengingatkan bahwa kegiatan upacara bukan sekadar berdiri dan mendengarkan amanah, tetapi sarana untuk melatih kedisiplinan dan tanggung jawab para siswa. “Anak-anak, kalian saat ini berada di jenjang dasar pendidikan. Ke depannya, kalian akan terus bersekolah dan belajar. Ingatlah, bahkan setelah menyelesaikan pendidikan formal, kehidupan itu sendiri adalah sebuah proses pembelajaran yang berkelanjutan, “ Deddy menjelaskan bahwa masa sekolah dasar adalah pondasi penting bagi anak-anak untuk meraih cita-cita mereka di masa depan yang dapat diraih bila para siswa tekun belajar. “Di sinilah jenjang dasar yang memungkinkan kalian mencapai cita-cita. Bisa jadi dari SD Wahdatul Ummah ini lahir Wali Kota Metro,” ungkapnya yang disambut tepuk tangan siswa. Sebagai Plt. Disdikbud Kota Metro, berpesan agar para siswa menghormati guru-guru mereka, baik wali kelas maupun ustad dan ustadzah yang merupakan orang tua kedua setelah orang tua di rumah. “Hormatilah guru kalian, walaupun itu bukan wali kelas kalian, ustad dan ustadzahnya itulah guru kedua kalian setelah orang tua,” tegas Deddy. Ia bahkan tidak mempermasalahkan jika pembelajaran dilakukan sambil ceria dan bermain, asalkan tetap mengutamakan pemahaman terhadap materi pelajaran. “Manfaatkan waktu belajar kalian semaksimal mungkin, tidak papa belajar sambil ceria sambil bermain tidak masalah, tetapi utamakan untuk memahami yang kalian pelajari,” tuturnya. Pada pertemuan tersebut, Ia juga mengingatkan para siswa kelas 4, 5, dan 6 yang mengikuti upacara untuk menjadi contoh yang baik bagi adik-adik kelas mereka. Selain dari Dinas Pendidikan, kegiatan penyuluhan hukum juga diisi oleh Kasat Binmas Polres Metro, Lisma, S.IP. , menyoroti situasi dan kondisi saat yang terjadi di Kota Metro maupun tingkat nasional yang dinilai sangat memperhatikan bagi generasi alpha, baik pendidikan, pengetahuan, dan pola asuh yang berbeda dengan zaman dahulu. “Bahkan pnurunan etika dan penurunan sopan santun sudah mulai terlihat di generasi Z maupun generasi alpha, dimana mereka lebih menerima apa yang mereka lihat di gadget daripada perkataan ataupun nasihat dari orang tua di rumah, “paparnya. Bahkan bahasa yang dulu dianggap tabu, saat ini menjadi bahasa yang biasa digunakan oleh anak-anak zaman generasi. “Tanpa kita sadari, sebagai orang tua kita sudah mengenalkan anak-anak kita dengan gadget mulai dari kandungan dengan mendengarkan lagu-lagu yang sumbernya dari handphone. Bahkan pemberian gadget berlanjut saat orang tua menyuapi anaknya, agar anak tersebut anteng saat makan, “terangnya. Dampak besar dari pengunaan gadget pada anak-anak zaman sekarang menurutnya membutuh peran orang tua, karena daya serap anak pada usia SD lebih tajam dibandingkan usia remaja. “Gadget merupakan poin penting saat ini. Anak-anak usia dini ataupun anak-anak usia sekolah SD mempunyai penyerapan lebih tajam dari apa yang mereka lihat dan mereka dengar daripada anak-anak usia SMA,” ujarnya. Meski demikian, Lisma tidak melarang penggunaan gadget secara total, ia justru mengajak semua pihak menjadikan gadget sebagai sahabat untuk kegiatan yang positif dan membatasi penggunaan gadget terhadap anak-anak agar tidak terbawa oleh berita-berita yang belum bisa mereka saring. “Peran orang tua sangat penting di era digital ini mengingat generasi Alpha akan tumbuh lebih kritis, lebih egois jika tidak diarahkan dengan benar,” pesannya di akhir acara. (Yl/Sr)
Muscab IDI Metro 2025–2028: Wali Kota Tekankan Persatuan, Dokter Siap Hadapi Tantangan Zaman
Walikota Metro membuka kegiatan Musyawarah Cabang (Muscab) Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Kota Metro masa bakti periode 2025–2028 yang diselenggarakan di Aula Gedung dr. Soetomo Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Metro, Minggu (28/09/2025). Kegiatan yang mengusung tema “Dengan Semangat Kebersamaan Kita Perkuat Persatuan IDI cabang Kota Metro” dilaksanakan sejak 11 September hingga 22 September 2025 berhasil membawa 3 Bakal Calon yang diusung menjadi Ketua IDI Cabang Metro Masa Bakti 2025-2028. Ketua IDI Cabang Metro periode 2022–2025, dr. Trestyawaty, Sp.OG., menegaskan pentingnya Muscab sebagai momen strategis, mengingat tantangan dunia kedokteran semakin Kompleks sering perkembangan zaman. “Perubahan zaman menuntut kita untuk tidak hanya adaptif tetapi juga kompresif. maka forum ini menjadi penting sebagai ajang konsolidasi gagasan silaturahmi, kekuatan, serta tempat lahirnya pimpinan baru yang akan mewakili Cabang Kota Metro,”ungkapnya. Trestyawaty berharap Muscab kali ini mampu melahirkan pimpinan baru yang solid, bermanfaat bagi anggota, dan memberi dampak positif bagi masyarakat. Semoga semua Sinergi yang telah terjalin menjadi bekal yang memperkuat peran IDI dalam menegakan marwah dan menghadirkan pelayanan yang bermutu dan bermartabat bagi masyarakat. “Mari kita rawat semangat kebersamaan ini, kita jaga amanah, kita teruskan perjuangan, karena IDI bukan hanya organisasi tapi rumah besar yang menaungi tekad keilmuan dan pengabdian, “tambahnya. Sementara itu, perwakilan IDI Provinsi Lampung, dr. Muji Nurdiyanto, menyampaikan beberapa point yang menjadi harapan Ketua IDI Wilayah Lampung Dr. Josi Harnos, MARS,. “Beliau menitipkan bahwasanya dalam pemilihan Ketua IDI Cabang Metro ini, Pilihlah sesuai dengan keinginan sendiri dan hati nurani tanpa ada unsur paksaan, unsur giringan dan lain sebagainya, “ujarnya. Muji menekankan harus adanya regenerasi, karena jabatan Ketua IDI adalah amanah yang besar, bukan didapatkan hanya sekadar kebetulan. “Saya yakin sekali nabi besar kita, Nabi Muhammad. Ketika menjadi pemimpin diberikan 10 kekuatan lebih dari manusia biasa, 10 pemikiran lebih dari manusia biasa. Mudah-mudahan nanti Ketua IDI cabang Metro diberi kemampuan tiga kali lipat lebih daripada manusia seumurnya atau manusia pada umumnya,” imbuhnya. Muji juga berpesan kepada para dokter muda agar berani tampil mengambil peran kepemimpinan. “Jangan takut menjadi ketua. Kita ini manusia pilihan yang punya value luar biasa. Itu harus diwariskan ke generasi berikutnya,” tegasnya. Dia juga mengingatkan perubahan besar dalam regulasi kesehatan, khususnya pasca terbitnya UU Nomor 17 Tahun 2023 dan PP Nomor 28 Tahun 2004. “IDI kini tidak lagi dilibatkan dalam administrasi negara terkait SIP. Namun semangat kebersamaan harus tetap kita jaga, dan situasi ini harus dijadikan modal bersama agar IDI Metro bisa lebih maju dalam konsep satu IDI yang terus bersatu, ” tuturnya. Tak hanya itu, Muji juga menekankan pentingnya setiap dokter memiliki Surat Izin Praktek (SIP) sebagai legalitas agar tidak terjadi praktek ilegal yang dapat mengakibatkan resiko berat berupa denda sebesar Rp. 200 juta. Wali Kota Metro, Bambang Iman Santoso, S. Sos., M. Pd.i, dalam menyampaikan penghargaan kepada IDI Cabang Metro atas terlaksananya Musyawarah cabang yang merupakan wadah evaluasi, refleksi serta proyeksi masa depan. “Momentum seperti ini menjadi tempat untuk menyatukan visi, memperkuat Sinergi serta melahirkan kepengurusan baru yang Solid inovatif dan memiliki dedikasi tinggi dalam mengemban amanah organisasi, “kata Bambang dalam pertemuan tersebut. Bambang juga menilai, Tema Muscab hari ini sebagai semangat kebersamaan kita perkuat persatuan IDI Kota Metro sangat relavan dan penuh makna. “Di tengah berbagai tantangan dunia kesehatan saat ini, semangat kebersamaan dan persatuan menjadi pondasi utama dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang profesional, berintegritas, dan humanis, “paparnya. Bambang juga berharap IDI sebagai organisasi profesi yang menaungi para dokter dapat memiliki peran vital dalam menjaga mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat, serta menjadi mitra strategis pemerintah dalam membangun sistem kesehatan yang adil, merata, dan berkelanjutan. “Kami menyadari bahwa tugas dan tanggung jawab seorang dokter tidaklah ringan. Tidak hanya bertugas menyembuhkan, tetapi juga menjadi teladan dalam menjaga etika dan moral profesi. Untuk itu, kami berharap IDI Cabang Metro terus menjadi garda terdepan dalam meningkatkan kualitas SDM kesehatan, memperjuangkan hak-hak profesi, dan tentu saja, menjaga kekompakan serta solidaritas internal, “ujarnya. Melalui musyawarah ini, Bambang juga berharap akan terpilih kepengurusan baru yang solid, visioner mampu membawa IDI Cabang Metro semakin maju dan berdaya saing, serta terus berkontribusi positif bagi kemajuan dunia kesehatan di Kota Metro. (Yl/Sr)
Wali Kota Metro Teken Komitmen Bersama Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak di Lampung
Wali Kota Metro, Bambang Iman Santoso, didampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Subhi, menghadiri acara Penandatanganan Komitmen Bersama Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung, Sabtu (27/9/2025). Acara tersebut dihadiri langsung oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia, Arifah Fauzi, serta Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela. Dalam kesempatan ini, Wali Kota Metro, Bambang Iman Santoso, para Kepala Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung menandatangani Komitmen Bersama yang berfokus pada pelaksanaan dan implementasi sejumlah program strategis, yaitu Pengarusutamaan Gender (PUG). Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).Mewujudkan Ruang Bersama Indonesia (RBI) melalui program Desa TAPIS (Desa Kesejahteraan Keluarga untuk Lampung Maju Indonesia Emas).Peningkatan capaian Provinsi/Kabupaten/Kota Layak Anak periode 2025-2030. Penandatanganan komitmen ini menjadi wujud nyata langkah strategis Pemerintah Provinsi Lampung dalam menempatkan pengarusutamaan gender dan perlindungan anak sebagai arus utama dalam pembangunan daerah. Menteri PPPA Arifah Fauzi menekankan pentingnya peran perempuan dan anak dalam pembangunan nasional. Dirinya menjelaskan bahwa perempuan, yang hampir separuh populasi Indonesia, harus maju dan berpartisipasi secara setara agar pembangunan sumber daya manusia (SDM) dapat maksimal.Begitu pula anak-anak, yang jumlahnya mencapai sepertiga populasi, harus tumbuh dan berkembang secara optimal serta terlindungi dari segala bentuk kekerasan untuk menjadi generasi penerus yang handal. Menteri Arifah mengidentifikasi lima faktor utama penyebab kekerasan terhadap anak, yaitu Kondisi ekonomi, pola asuh, penggunaan gadget,Lingkungan sosial, pernikahan usia anak. Sebagai respons, Kementerian PPPA menjalankan beberapa program utama, termasuk Ruang Bersama Indonesia (RBI), Call Center 129 untuk layanan pengaduan kekerasan, dan Satu Data Anak Perempuan Desa. Berdasarkan data dari Simfoni PPA, hingga September 2025 tercatat 586 kasus kekerasan di Lampung, dengan 86% korban adalah perempuan dan 72% adalah anak-anak. Meski demikian, Menteri Arifah mengapresiasi penurunan angka perkawinan anak di Lampung menjadi 4,87% pada tahun 2024, yang lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional. Melalui penandatanganan komitmen bersama ini, Menteri PPPA berharap terjalinnya sinergi yang lebih kuat antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, responsif gender, ramah anak, serta mendukung visi Indonesia Emas 2045. Selain itu, terkait program Desa TAPIS, dilakukan pencanangan Desa Binaan oleh TP PKK Provinsi Lampung. TP PKK Kabupaten/Kota diharapkan mengusulkan desa-desa yang akan masuk dalam program ini, dengan penetapan lokasi melalui Keputusan Gubernur Lampung. Desa TAPIS akan menjalankan kolaborasi dengan perangkat daerah terkait dan TP PKK Kabupaten/Kota dalam mengintegrasikan program pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga sesuai arah kebijakan Gubernur Lampung. ( Yd/Sr )
Lampung Fest 2025 Siap Digelar dengan Konsep Tanpa Tiket Masuk
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro beserta jajarannya, mengikuti sosialisasi Lampung Fest 2025 di Gedung Pusiban, Jumat (26/09/2025). Staf Ahli Gubernur Lampung, Bani Ispriyanto, membuka acara tersebut dengan menyampaikan tujuan dan harapan utama dari Festival Lampung Fest 2025 adalah untuk memajukan pariwisata dan ekonomi kreatif di Provinsi Lampung. “Serta menarik perhatian wisatawan domestik dan mancanegara untuk datang ke Lampung, ” ujarnya. Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung, Bobby Irawan, menjelaskan bahwa Lampung Fest 2025 akan diselenggarakan dengan konsep yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. “Selama 14 tahun ini, yang kita tahu adalah Lampung fair dan Perayaan Pekan Lampung. Tahun ini konsep yang berbeda yaitu Festival Lampung Fest, dimana masyarakat yang datang berkunjung itu nantinya tidak dikenakan biaya atau tanpa di- ticketing dan teman-teman OPD tidak akan dikenakan biaya sewa, “ungkapnya dalam paparan. Namun, Bobby Irawan berharap agar semua pihak dapat berkontribusi dalam menjaga keamanan, kebersihan, dan ketersediaan listrik selama acara berlangsung. “Listrik ini kan berbayar, jadi kami mohon dukungan dari PLN, karena ini adalah event pertama pak gubernur Lampung yang terpilih Pak Mirza jadi harapannya ini meriah dan Tentunya perlu dukungan kita semua,” ujarnya. Lebih lanjut, Bobby Irawan menjelaskan beberapa kegiatan utama yang akan diselenggarakan dalam Lampung Fest 2025, antara lain festival kopi, paviliun kopi Lampung, festival budaya, pameran promosi pembangunan, festival urban arts, festival kuliner, wahana bermain, serta berbagai kompetisi dan perlombaan. “Akan ada lomba seni budaya, lomba band pelajar, lomba mewarnai untuk anak-anak TK, PAUD, SD, dan SMP. Jadi ini yang membuatnya berbeda dari penyelenggaraan tahun-tahun sebelumnya dan tentunya kita juga membutuhkan support nanti dari seluruh rekan-rekan kabupaten/kota khususnya Dinas Pariwisata untuk menyemarakkan kegiatan ini dengan membuka kunjungannya yang disesuaikan dengan tema yang sudah ditentukan, “jelasnya. Menurutnya, hal ini dilakukan untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan sehingga masing-masing daerah dapat mempromosikannya produk-produk unggulan dan capaian pembangunan yang sudah dihasilkan dalam tahun 2025. “Kalau dulu lomba hanya lomba anjungan dan stan, tapi sekarang kita memiliki banyak perlombaan dan kompetisi untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ini,” kata Bobby Irawan. Masing-masing OPD juga diberikan kesempatan untuk dapat menampilkan capaian yang sudah dihasilkan selama tahun 2025, khususnya pada program prioritas di sektor pertanian, infrastruktur, dan pendidikan. Pada pertemuan tersebut, Bobby Irawan, menyampaikan tiga hal utama yang akan menjadi fokus dalam Lampung Fest 2025, yaitu festival, pameran, dan hiburan yang diharapkan mendapatkan dukungan dari Polda dan TNI agar kegiatan ini dapat berlangsung tertib, aman, dan berkualitas. Selain itu, Bobby Irawan juga menjelaskan terkait skema perparkiran yang direncanakan pada Festival Lampung Fest 2025 dengan melibatkan masyarakat sekitar dengan mematuhi tarif parkir yang sudah ditentukan dan tidak menetapkan harga yang mahal kepada masyarakat. “Kami akan membuat gift kepada masyarakat yang bisa melaporkan jika ada pelanggaran tarif parkir,” jelasnya. Perwakilan dari Forum Lampung Kreatif (FOLK), Arrosim Ale, menjelaskan bahwa tema “Coffee & Tourism” diambil karena Lampung terkenal sebagai salah satu daerah penghasil kopi terbesar di Indonesia, khususnya kopi Robusta. “Produksi kopi Lampung menempati peringkat kedua terbesar di Indonesia dengan perkebunan kopi yang luasnya berhasil menduduki peringkat kedua dengan hasil panen sekitar 124,5 ribu ton kopi pada tahun 2022,” katanya. Kegiatan yang berlangsung selama 15 hari mulai dari tanggal 11 sampai 25 November 2025 di PKOR Way Halim tersebut ditargetkan mendapatkan pengunjung sebanyak 300.000 orang dengan tiket masuk gratis. (Tl/Tm/Bsr)
Wakil Wali Kota Metro Dorong Penguatan Literasi Digital Gen Z Lewat Festival Literasi 2025
Wakil Wali Kota Metro, M. Rafieq Adi Pradana, tampil sebagai narasumber dalam Talkshow Festival Literasi Kota Metro Tahun 2025 yang berlangsung pada Rabu (24/09/2025). Dalam kesempatan itu, ia memaparkan arah kebijakan strategis pemerintah daerah terkait penguatan literasi digital, khususnya bagi generasi Z. Dalam penyampaiannya, Rafieq menegaskan bahwa penyusunan RPJMD Kota Metro Tahun 2025–2030 telah memasukkan program-program prioritas di bidang literasi digital. “Sejak awal, saya tekankan agar literasi berbasis teknologi informasi menjadi bagian penting dalam RPJMD. Tujuannya adalah pemerataan kualitas pendidikan yang berbasis teknologi,” ujarnya. Bahkan hal tersebut, juga tercantum dalam visi Wali Kota Metro untuk menjadikan daerah ini sebagai kota cerdas harus diwujudkan melalui kecerdasan teknologi. “Ini penting, Bapak-Ibu, karena hari ini kita tidak hanya bicara perang sumber daya manusia, tapi juga perang teknologi. Kalau kita tidak tanggap, kita bisa ketinggalan, bahkan bukan hanya dengan negara lain, tapi juga dengan daerah lain di Indonesia,” katanya. Menurutnya, jangan sampai Kota Metro yang bercita-cita menjadi kota cerdas justru tertinggal dibandingkan daerah-daerah lain di Provinsi Lampung. Oleh sebab itu, peningkatan kualitas SDM menjadi langkah awal sebelum masyarakat diarahkan pada literasi digital. “Kalau kualitas pendidikan sudah meningkat, masyarakat harus mulai mengakses literasi secara digital. Bukan berarti literasi konvensional kita abaikan, tapi perkembangan informasi saat ini begitu cepat—bukan lagi hitungan hari, tapi menit bahkan detik,” tegas Rafieq. Pada paparannya, Rafieq juga menjelaskan bahwa literasi tidak sebatas kemampuan membaca, tetapi juga mencakup kemampuan memilah, memfilter, dan memahami informasi yang bermanfaat atau tidak bermanfaat. “Masyarakat kita membutuhkan informasi positif yang bernilai ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Inilah yang sedang kita bangun di Kota Metro,” imbuhnya. Untuk mencapai hal tersebut, Rafieq mengungkapkan pentingnya peran pemuda dalam penguatan literasi digital untuk menjadi filter bagi arus informasi yang masuk ke tengah masyarakat. Dirinya juga berharap generasi muda Kota Metro mampu menyuarakan aspirasi dengan logis, berbasis data, dan disampaikan melalui argumentasi yang sehat. Jika dilihat dari target kinerja RPJMD, kata Rafieq, pemerintah menetapkan indikator pembangunan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) yang merupakan bagian dari IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) sebagai salah satu prioritas mengingat indeks pembangunan IPTEK di Provinsi Lampung sudah meningkat dari 5,63 menjadi 5,78. “Kita ikut dalam gerakan 100 kota cerdas. Saat ini, indeks Kota Metro berada di angka 2,14 dari 4 pada tahun 2023. Itu kategori cukup baik, tapi kita ingin lebih dari sekadar cukup. Kita harus masuk kategori baik bahkan sangat baik,” jelasnya. Wakil Walikota Metro menuturkan bahwa target Kota Metro saat ini adalah meningkatkan indeks implementasi kota cerdas dari 2,2 pada 2025 menjadi 3,2 pada 2030, sementara itu indeks pemerintahan digital diharapkan naik dari 1,76 menjadi 2,8. “Ini bukti bahwa kita serius menjadikan Metro lebih baik melalui penerapan digitalisasi. Dampaknya nanti akan terlihat pada peningkatan indeks literasi masyarakat,” ucap Rafieq. Dia juga menilai, keyakinan capaian target dapat terwujud mengingat saat ini Kota Metro memiliki Taman Bacaan Masyarakat, perpustakaan kelurahan, hingga layanan literasi digital yang sudah berkembang pesat di Kota Metro. “Layanan kita sudah meliputi E-Perpusda, pojok digital, akses Wi-Fi, hingga koleksi sekitar 2.400 e-book pada tahun 2024. Semua ini harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Saya berharap pemuda dapat menjadi kontributor utama dalam peningkatan kompetensi TIK, karena mereka adalah ujung tombak digitalisasi daerah. Makanya ketika ada kebijakan dan aksi, pemuda harus siap menjadi bagian dari perubahan,” ujarnya. Selain itu, pemerintah pusat juga menuntut penerapan Satu Data Indonesia yang didukung oleh Perwali Nomor 5 Tahun 2023 yang diperbarui dengan Perwali Nomor 29 Tahun 2024 untuk mendukung implementasi SDI. “Peran kunci ada di Bappeda, BPS, BPKAD, Diskominfo, serta OPD penghasil data. Semua informasi akan disebarkan melalui portal SDI dan geoportal Palapa yang bisa diakses masyarakat,” jelasnya. Menurutnya, keberhasilan transformasi digital membutuhkan kemitraan multipihak atau penta helix dengan kolaborasi pada 5 pilar yaitu sekolah, kampus, komunitas, UMKM, hingga pelaku digital. “Kita ingin transformasi ekonomi lokal berjalan. Pelatihan e-commerce dan promosi produk lokal harus terus diperkuat agar usaha masyarakat tidak hanya bertahan setahun dua tahun, tapi berkelanjutan,” katanya. Rafieq menutup paparannya dengan mengajak masyarakat Metro untuk menjadikan literasi digital sebagai bagian dari gaya hidup, maka pasar digital itu tidak akan mati seperti Tokopedia, Shopee, dan Blibli yang saat ini menjadi raksasa e-commerce di Indonesia. (Yl/Sr)
