Pemerintah Kota Metro menegaskan komitmen memperkuat tata kelola pemerintahan melalui penandatanganan Berita Acara Internal Audit Charter dan Piagam Pengawasan Intern oleh Inspektorat kepada Walikota Metro dan Sekretaris Daerah yang dilaksanakan di Aula Pemerintah Kota Metro, Jumat (21/11/2025). Wali Kota Metro, Bambang Iman Santoso, menyampaikan bahwa pengawasan intern merupakan pilar penting dalam membangun pemerintahan yang bersih, efektif, dan akuntabel yang memiliki fungsi strategis untuk mendukung terciptanya tata kelola yang baik. “Pengawasan intern adalah kegiatan independen dan objektif untuk memberikan keyakinan dan konsultasi yang mampu meningkatkan nilai tambah dan kinerja organisasi,” ujar Walikota Metro. Dalam paparannya, Bambang menjelaskan bahwa fungsi pengawasan intern adalah bekerja melalui pendekatan sistematis untuk menilai dan memperkuat efektivitas manajemen risiko, pengendalian, serta tata kelola di setiap perangkat daerah. Sebagai Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Inspektorat Kota Metro juga memegang mandat penuh untuk memastikan seluruh proses pemerintahan berjalan sesuai ketentuan. “Inspektorat memiliki kewenangan mengakses seluruh informasi, sistem data, dokumen, aset, dan personel yang berkaitan dengan tugas pengawasan. Audit Charter menjadi rujukan operasional APIP dalam pembinaan dan evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), ” tegasnya. Walikota Metro mengungkapkan bahwa piagam yang diberikan berlandaskan dasar hukum yang kuat untuk mengevaluasi pelaksanaan tugas APIP secara berkala guna memastikan efektivitas pengawasan intern di seluruh OPD. “Harapannya, penetapan Internal Audit Charter yang diadakan oleh Inspektorat Kota Metro dapat mendorong peningkatan profesionalisme, integritas, dan kinerja Inspektorat sebagai lembaga pengawas pemerintah daerah,” imbuhnya. Dalam arahannya, Pimpinan Daerah Kota Metro tersebut juga menekankan kembali pentingnya kolaborasi, keterbukaan, dan komitmen dari seluruh OPD untuk mendukung pengawasan intern demi mewujudkan Kota Metro yang lebih akuntabel dan transparan. Walikota juga berharap agar seluruh aparatur senantiasa mendapat bimbingan Tuhan Yang Maha Esa sehingga tetap berada pada jalan yang benar dan terhindar dari segala penyimpangan maupun godaan yang dapat menjerumuskan dalam pelaksanaan tugas. Sementara, Kepala Inspektorat Kota Metro, Hendri Duman, dalam laporannya menyampaikan bahwa seluruh auditor serta PPUPD diwajibkan hadir pada kegiatan hari ini, karena kegiatan ini berkaitan langsung dengan tugas yang akan mereka jalankan. “Pada hari ini kita bersama-sama menyaksikan sebuah momentum penting bagi penguatan tata kelola pemerintahan di Kota Metro melalui prosesi penyerahan internal audit charter, kita menumbuhkan kembali komitmen untuk membangun penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel,” ungkapnya. Hendri menjelaskan bahwa piagam pengawasan intern bukan sekadar dokumen administratif, tetapi pernyataan integritas yang memberikan arah, kewenangan, dan tanggung jawab kepada Inspektorat dalam menjalankan pengawasan. “Di dalamnya termuat dengan jelas tujuan, kewenangan, peran dan tanggung jawab inspektorat sekaligus memastikan bahwa setiap pelaksanaan audit, review, evaluasi dan pemantauan berlangsung dalam koridor yang sah, terukur dan berorientasi pada perbaikan kinerja pemerintahan,” tekannya dalam laporan yang disampaikan. Dengan adanya Charter, Inspektorat mendapatkan mandat yang kuat dan akses penuh terhadap seluruh informasi yang diperlukan dan OPD memperoleh kejelasan terkait hubungan kerja dalam proses pengawasan sehingga tercipta keselarasan antara fungsi pengawasan dan semangat Pembangunan Daerah. “Penyelenggaraan charter ini juga mencerminkan komitmen kuat dari Bapak Walikota Metro dan Ibu Pj. Sekretaris Daerah untuk terus memperkokoh sistem Pengendalian intern pemerintah. Kita percaya bahwa tata kelola yang baik tidak lahir secara spontan, tetapi dibangun melalui kerja bersama yang disiplin, konsisten dan berlandaskan integritas,” terang Hendri. Tak hanya itu, Internal Audit Charter juga menjadi pedoman utama Inspektorat dalam memberikan nilai tambah nyata bagi penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang bertujuan untuk menjamin independensi, memperjelas mandat , memperkuat tata kelola, mendukung kinerja OPD dan memastikan pengawasan yang dilakukan sejalan dengan visi misi kepala daerah. Atau internal audit charter adalah dokumen tertulis yang menjadi landasan resmi bagi penyelenggaraan fungsi pengawasan internal di suatu organisasi atau pemerintah daerah. “Internal Audit Charter adalah kontrak kerja antara inspektorat dengan kepala daerah mengenai bagaimana fungsi pengawasan internal harus dijalankan yang bertujuan menjamin independensi Inspektorat terhadap rekan-rekan yang melaksanakan tugas APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) yang memiliki akses tanpa batas terhadap data, dokumen, lokasi pejabat dan sumberdaya lain sehingga audit dapat berjalan objektif tanpa intervensi, “paparnya. Selain itu, Internal Audit Charter dapat menjadi payung hukum bagi para auditor untuk melakukan pemeriksaan, pendampingan, evaluasi, review atau konsultasi sesuai kewenangannya. “Isi charter dapat membuat seluruh OPD memahami apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan APIP sehingga mengurangi konflik saat audit serta meningkatkan akuntabilitas dan tata kelola dengan aturan yang jelas,” tambahnya. Hendri optimisme penguatan pengawasan yang dilakukan ini akan mempercepat pencapaian target RPJMD dan memastikan program daerah berjalan efektif dan bebas dari praktik KKN, serta membawa Kota Metro menuju tata kelola yang semakin solid, transparan, dan berintegritas. (Yl/Dns/Md)
Walikota Metro Tegaskan Penguatan Tata Kelola Melalui Penandatanganan Internal Audit Charter
Wali Kota Tinjau Langsung Distribusi 1.500 Paket Sembako Murah di Samber Park
Pemerintah Kota Metro kembali menghadirkan program bantuan pangan bagi masyarakat melalui distribusi 1.500 paket sembako murah yang digulirkan secara bertahap hingga Desember mendatang. Program ini menjadi salah satu langkah strategis pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas harga sekaligus membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok pada akhir tahun. Penyaluran paket sembako murah ini dilakukan melalui rangkaian kegiatan Pasar Tani “Metro Bahagia” digelar secara bergilir di setiap kecamatan, sekaligus menjadi sarana pengendalian inflasi dan upaya meningkatkan akses pangan dengan harga terjangkau bagi seluruh warga. Guna memastikan pendistribusian berjalan tertib dan tepat sasaran, Wali Kota Metro, Bambang Iman Santoso, melakukan peninjauan langsung di lokasi kegiatan Pasar Tani Metro Bahagia yang berlangsung di Lapangan Samber Park, Jumat (21/11/2025). Kehadirannya sekaligus untuk melihat antusiasme masyarakat serta memantau stok dan kualitas paket sembako yang disiapkan. Program paket sembako yang dijual dengan harga jauh lebih murah dibandingkan harga pasaran tersebut hadir, berkat adanya kerja sama yang terjalin antara Pemerintah Kota Metro dengan DKP3 dan Bulog. “Paket sembako murah ini kami subsidi hingga Rp15.000, berisi kebutuhan pokok seperti minyak goreng, gula, dan telur. Kami harap ini bisa meringankan beban masyarakat, terutama menjelang akhir tahun,” ujar Walikota. Bambang juga mengungkapkan bahwa banyak masyarakat yang merasa terbantu dalam dialognya bersama masyarakat yang sudah antusiasme mengantre sejak pagi. “Alhamdulillah pelaksanaan rutin Pasar Tani Metro Bahagia dan distribusi sembako murah hingga 1.500 paket pada Desember ini mendapat respons sangat positif dari masyarakat. Harapannya komitmen pemerintah untuk terus hadir di tengah masyarakat dapat menjaga daya beli dan memperkuat ketahanan pangan daerah,” ungkap Bambang. Sementara itu, Kepala Bidang Ketahanan Pangan DKP3 Kota Metro, Pipi Puspita, menjelaskan bahwa pada gelaran hari ini tersedia 500 paket sembako murah dengan total paket yang akan dibagikan hingga Desember mencapai 1.500 paket. “Satu paket disubsidi sebesar Rp15.000 oleh Pemerintah Kota Metro untuk 500 paket hari ini, dengan total yang akan dibagikan sampai bulan Desember adalah 1.500 paket, ” terangnya. Selain program sembako murah, DKP3 juga terus menjalankan GERTAPAGA (Gerakan Tanam Pangan Keluarga) dengan membagikan bibit cabai, terong, dan tomat secara gratis kepada masyarakat. “Program ini sekaligus mendukung visi Wali Kota Metro melalui gerakan Urban Farming.Gerakan tersebut telah berlangsung lebih dari tiga tahun dan alhamdulillah membawa dampak positif dalam mendorong masyarakat memanfaatkan lahan pekarangan untuk memenuhi kebutuhan pangan mandiri,”benernya. Pipi juga mengungkapkan bahwa pada Pasar Tani Metro Bahagia, DKP3 bersama PKK Kota Metro juga rutin menampilkan demo masak menu makanan lokal. “Untuk meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap pangan lokal yang lebih sehat dan bergizi, hari ini kami hadirkan pie singkong dan rolade ubi ungu yang diikuti oleh cukup diminati warga,” jelasnya. Berdasarkan data, Pipi mengungkapkan skor Pola Pangan Harapan, konsumsi umbi-umbian di Kota Metro masih rendah, sehingga dirinya berharap demo masak dapat menjadi langkah efektif mendorong masyarakat kembali memanfaatkan pangan lokal. Kegiatan yang menghadirkan 40 hingga 75 pelaku UMKM tersebut juga mengkampanyekan gerakan selamatkan pangan Metro Peduli Pangan serta menyuarakan 8 cara menghentikan pemborosan makanan yang selama ini menjadi isu penting dalam konsumsi rumah tangga. “Selain itu, kami juga menghadirkan berbagai pelayanan publik yang dibuka di lokasi Pasar Tani. Di antaranya pelayanan Disdukcapil, Dinas Kesehatan, PMI, PTSP, hingga perpustakaan keliling. Pemerintah menghadirkan layanan tersebut agar masyarakat dapat mengurus kebutuhan administratif sekaligus berbelanja kebutuhan pokok, “tambahnya. Kegiatan Pasar Tani Bahagia turut diwarnai olahraga pagi bersama yang melibatkan komunitas LLI dan KJS sebagai bagian dari upaya menjaga kesehatan masyarakat. (Yl/Yd)
Asisten Administrasi Umum Tekankan Percepatan Administrasi Jelang Akhir Tahun Anggaran 2025
Apel mingguan di halaman Kantor Wali Kota Metro dipimpin oleh Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kota Metro dengan penyampaian sejumlah arahan penting terkait program kepegawaian dan percepatan administrasi menjelang akhir tahun anggaran 2025. Dalam amanatnya, Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kota Metro, Suwandi, menyampaikan bahwa kegiatan P3K di LEC Kartika Kota Metro masih terus berjalan. Ia menegaskan bahwa proses tersebut merupakan bagian dari pemenuhan kebutuhan SDM pemerintah daerah. “Kegiatan P3K masih berlangsung dan kita berharap seluruh peserta dapat mengikuti proses ini dengan baik,” ujarnya di hadapan seluruh peserta apel, Senin (17/11/2025). Selain itu, Suwandi menjelaskan bahwa 93 ASN Pemerintah Kota Metro akan melaksanakan kegiatan profiling Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan Keputusan Kepala BKN Nomor 411 Tahun 2025 tentang percepatan penerapan manajemen talenta ASN. Suwandi juga mengatakan bahwa profiling ASN bertujuan untuk memperoleh gambaran kompetensi aparatur secara lebih akurat agar penempatan ASN bisa dilakukan sesuai potensi dan kebutuhan organisasi. Kegiatan peserta profiling yang dilaksanakan di UPT BKN Lampung terdiri dari mereka yang memiliki jabatan strategis dan memegang peran penting dalam pelayanan publik. Tak hanya itu, dalam amanatnya ia memberikan imbauan tegas kepada seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mempercepat penyelesaian administrasi di unit kerja masing-masing. “Kita sudah memasuki akhir tahun anggaran. Saya minta seluruh OPD bergerak cepat menyelesaikan administrasi tanpa menunda-nunda,” tegasnya. Ia menyampaikan bahwa percepatan administrasi sangat penting agar setiap kegiatan yang telah dilaksanakan dapat terdokumentasi dengan baik. “Penyelesaian laporan merupakan bagian dari pertanggungjawaban pemerintah kepada publik dan keterlambatan penyusunan laporan dapat berdampak pada penilaian kinerja perangkat daerah, “terangnya. Dalam arahan tidak langsungnya, Asisten III juga meminta Kepala OPD untuk menginstruksikan jajarannya memprioritaskan penyusunan laporan keuangan, laporan kegiatan, dan dokumen pendukung lainnya. (Yl/Md/Sr)
Dewan Kesenian Metro gelar Begawi Budaya 2025
Dewan Kesenian Metro kembali menyelenggarakan kegiatan tahunan Begawi Budaya 2025, sebuah agenda budaya yang menjadi ruang bertemunya para pelaku seni, komunitas kreatif, dan masyarakat umum dalam satu panggung apresiasi seni (15/11/2025). Acara ini berlangsung di Gedung Nuwo Budayo Kota Metro, sejak Sabtu sore telah dipersiapkan oleh panitia seperti melakukan pemeriksaan lokasi, tata panggung, serta kesiapan teknis lainnya seperti sistem cahaya, tata suara, alur penampilan, dan posisi duduk tamu undangan. Meskipun hujan belum reda para tamu tetap berdatangan, merespon hajat tahunan yang di tunggu-tunggu. Peserta yang hadir berasal dari berbagai unsur seperti perwakilan sanggar seni di Metro, komunitas kreatif, akademisi, mahasiswa, serta sejumlah tokoh seni dan budaya. Acara begawi budaya dewan kesenian Kota Metro dibuka secara resmi oleh Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kota Metro Deddy Hasmara. Solihin Utjok Ketua Dewan Kesenian Metro, menjelaskan pentingnya kegiatan ini sebagai ruang berkumpul dan belajar antar pelaku seni. Selain itu juga, Begawi Budaya Dewan Kesenian Metro tahun 2025 ini merupakan bentuk apresiasi bersama bagi semua insan seni dan budaya di kota Metro. “Meskipun diguyur hujan sejak sore, ditengah badai keterbatasan efisiensi anggaran tetapi semuanya masih mau mengerjakan, pelaku seni pertunjukan, fotografer, pelukis, penari, penyair masih mau peduli dengan acara ini. Hal ini bukan soal materi yang dihasilkan setelah acara, tapi lebih dari itu, seni dapat menjadi nilai tersendiri bagi pelakunya, dan tugas kita membina dan memperjuangkanya di Dewan Kesenian Metro,” ucap Solihin. Deddy Hasmara, S.STP., M.Si selaku Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro, mewakili Walikota Metro membuka kegiatan dengan menyampaikan apresiasi serta dukungan positif pemerintah daerah terhadap ruang ekspresi seni seperti acara begawi budaya malam ini. “Hadirin yang saya banggakan kegiatan Begawi Budaya merupakan ruang penting bagi kita untuk merawat, memperkuat, sekaligus mengekspresikan identitas budaya yang menjadi kebanggaan masyarakat Kota Metro. Dalam era modern yang penuh tantangan ini, menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya lokal adalah bagian dari upaya menjaga jati diri bangsa sekaligus memperkuat karakter generasi muda,” kata Deddy. Dalam hal ini, Deddy juga mengatakan bahwa, Pemerintah Kota Metro menempatkan pembangunan kebudayaan sebagai salah satu pilar penting pembangunan daerah. Hal ini didasari oleh keyakinan bahwa budaya bukan hanya identitas, tetapi juga sumber inspirasi, kekuatan sosial, bahkan menjadi daya dorong pembangunan ekonomi kreatif dan pariwisata, selaras dengan Visi Kota Metro menjadi Kota Cerdas Berbasis Jasa dan Budaya yang Religius. “Maka dengan itu, kami mendukung kerja kerja Dewan Kesenian Metro melalui pemanfaatan fasilitas publik di Gedung Nuwo Budayo ini sebagai pusat oleh kesenian kedepanya,” tuturnya. Selesai pembukaan panggung Begawi Budaya turut menampilkan pementasan tari, pantomime, musikalisasi puisi, teater Monolog, sastra, musik, hingga seni mural. Penampilan pertama dibawakan oleh Sanggar Pesona Budaya berkolaborasi dengan Sanggar Seni Mudho Manggolo Sakti Reyog Ponorogo, menampilkan Tari Kiprah Klono Sewandono. Pertunjukan ini membuka suasana malam dengan energi tari tradisi yang kuat dan ritmis yang dimainkan oleh 2 orang penampil. Selanjutnya, giliran Sanggar Srikandi yang membawakan Tari Jaipongan yang berjudul Daun Pulus Keser Bojong, sebuah tarian yang dekat dengan budaya masyarakat Sunda. Penampilan ketiga menghadirkan kolaborasi unik antara Metro Street Mime dan Sanggar Kaliptra yang menyajikan pantomim berjudul “Sssts Jangan Berisik”. Pertunjukan ini menjadi salah satu bagian yang menarik perhatian karena pilihan ekspresi nonverbal yang jarang tampil di panggung-panggung umum. Setelah itu, Sanggar Seni Budaya Kakasi / UKM IMPAS UIN Jurai Siwo Metro naik ke panggung membawakan pembacaan puisi karya Amin Budi Utomo serta Musikalisasi Puisi.Rangkaian penampilan berlanjut dengan Lamban Budaya Nuswantara dan Gpd Entertainment yang menampilkan Etnik Modern Dance, sebuah bentuk tari perpaduan unsur tradisional dan modern. Setelah itu, Komunitas Cakau / Sangsaka menghadirkan Paduan Puisi pembacaan sastra, yaitu “Makna Sebuah Titipan” dan “Sajak Bulan Mei 1998 di Indonesia” karya WS Rendra. Pembacaan karya sastra tersebut memberikan jeda suasana, menghadirkan refleksi sosial-politik yang kuat di tengah ragam penampilan lain yang dibacakan oleh Ari Siswanto dan Andika Septian. Menjelang akhir acara, Sanggar Mitra Satata / Sketsa Lampung tampil dengan konsep seni rupa panggung berupa mural bertema “Harmoni Dalam Rupa”. Sajian visual ini memberi nuansa berbeda, karena tidak hanya menampilkan hasil karya, tetapi juga proses penciptaannya yang sudah dimulai sejak sore hari, menhadirkan perupa Muhammad Iqbal Saputra, Anggi Sidiq, dan Rian Art. Berikutnya, Forum Teater Metro dan Teater Malam membawakan monolog, memperkuat unsur teater dalam susunan acara mereka membawakan naskah tentrem lestari yang berjudul “Balada Sumarah” dan di sutradarai oleh Abdul Hakim Duma Harahab, dan actor dari Siswa SMK N 3 Metro. Penutup pertunjukan diisi dengan dua kelompok musik: Komunitas Ruang Pojok Feat BIPI dan KMKM Feat One Click, masing-masing membawakan showcase band sampai menjelang pukul 23.00 WIB. Seluruh rangkaian kegiatan ditutup secara bersama oleh panitia dan peserta. Pelaksanaan Begawi Budaya 2025 ini menjadi wadah pertemuan seni yang beragam, menghadirkan kesempatan kolaborasi, serta memperlihatkan bagaimana komunitas seni di Kota Metro terus tumbuh melalui ruang ruang ekspresi yang terbuka. (Md/Sr)
Rafieq Adi Pradana Pantau Stabilitas Harga di Bazar Murah Dekranasda Metro
Pemerintah Kota Metro kembali menggelar kegiatan bazar dan pasar murah sebagai upaya membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau yang berlangsung di Halaman Dekranasda Kota Metro, Jumat (14/11/2025). Acara dihadiri oleh Wakil Wali Kota Metro, M. Rafieq Adi Pradana, bersama istri, Nidia Irena Sari, untuk meninjau pelaksanaan bazar tersebut. Kehadiran keduanya disambut hangat oleh para pedagang serta masyarakat yang memadati saat meninjau beberapa stan yang menyediakan komoditas seperti beras, minyak goreng, gula, tepung, dan kebutuhan pangan lainnya. Wakil Wali Kota Metro, M. Rafieq Adi Pradana, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari agenda rutin pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat dan langkah konkret dalam menjaga stabilitas harga dan memberikan alternatif belanja yang lebih terjangkau menjelang akhir tahun. “Pemerintah Kota Metro ingin memastikan masyarakat tetap dapat memenuhi kebutuhan pokok dengan harga yang bersahabat , tentunya kami berterima kasih atas kerja sama lintas sektor menjadi kunci suksesnya penyelenggaraan pasar murah yang diadakan hari ini yaitu para pelaku UMKM yang mendukung kegiatan ini sehingga berjalan kondusif,” ujarnya. Selain meninjau zona kebutuhan pokok, Wakil Wali Kota juga mengunjungi stan produk UMKM yang turut meramaikan kegiatan sebagai upaya penguatan ekonomi lokal. “Kehadiran UMKM di kegiatan ini bukan hanya memeriahkan acara, tetapi juga menjadi bukti bahwa ekonomi lokal kita sangat potensial. Selain itu, kami juga ingin memastikan bahwa UMKM di Kota Metro terus tumbuh dan mendapat ruang promosi yang memadai,” kata Wakil Wali Kota. Sementara itu, istri Wakil Wali Kota Metro, Nidia Irena Sari, yang terlihat aktif menyapa dan berdialog dengan para pedagang UMKM, guna memberikan dukungan moral agar para pelaku usaha semakin bersemangat dalam memasarkan produknya. Dalam kesempatan tersebut, ia juga menekankan bahwa keberadaan UMKM sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. “UMKM ini adalah tulang punggung ekonomi kita. Saya bangga melihat kreativitas dan kerja keras para pelaku usaha di Metro, serta daya beli masyarakat yang cukup tinggi pada kegiatan ini, ” katanya. Nidia juga berharap para pelaku UMKM di Kota Metro dapat terus menjaga kualitas produk yang diperjualbelikan, baik itu produk kerajinan, makanan olahan, maupun minuman agar tetap diminati masyarakat di Kota Metro maupun luar daerah. “Apalagi hari ini pemerintah juga menghadirkan pasar murah dari dinas perdagangan yang harganya lebih terjangkau seperti cabai, bawang, minyak, gula, beras, susu dan masih banyak lagi, “paparnya. Kepala Dinas Perdagangan Kota Metro, Syahri Ramadhan, dalam kesempatan tersebut menjelaskan bahwa pihaknya bekerjasama dengan Bulog dan sejumlah distributor besar untuk menjaga stabilitas harga selama pelaksanaan bazar. “Kegiatan pasar murah ini juga sekaligus menjadi sarana pemantauan harga dan distribusi barang agar tetap terkendali di Kota Metro, ” terangnya. (Yl/Sr)
Pemerintah Kota Metro bersama OJK Dorong Penguatan Peran Bank Sampah Melalui Literasi Keuangan
Pemerintah Kota Metro bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung menegaskan komitmennya dalam memperkuat peran bank sampah sebagai motor penggerak ekonomi berbasis lingkungan melalui kegiatan Literasi Keuangan dan Product Matching bagi pengurus bank sampah se-Kota Metro yang digelar di Aula Pemerintah Kota Metro, Kamis (13/11/2025). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperluas inklusi keuangan sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan sampah yang berdaya guna. Deputi Direktur Pengawasan Perilaku Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen serta Layanan Manajemen Strategis Kantor OJK Provinsi Lampung, Eti Elyati, menyampaikan bahwa OJK merupakan lembaga independen yang berperan penting dalam mengatur, mengawasi, dan melindungi industri jasa keuangan di Indonesia yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 dengan tujuan menciptakan industri jasa keuangan yang terpercaya, transparan, dan efisien serta memberikan perlindungan maksimal kepada konsumen. “OJK juga memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan edukasi literasi dan inklusi keuangan agar masyarakat semakin cerdas dalam mengelola keuangan, ” ujarnya. Menurut Eti, literasi keuangan merupakan kemampuan dan keyakinan seseorang dalam mengelola keuangan untuk mencapai kesejahteraan, sedangkan inklusi keuangan adalah perluasan akses terhadap layanan keuangan yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. “Salah satu program penting kami adalah Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), yang menjadi wadah koordinasi antara lembaga keuangan dan pemerintah daerah untuk memperluas akses keuangan serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal,” ujarnya. Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan tahun 2025 menunjukkan indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia berada di angka 66,46 persen, sementara indeks inklusi keuangan mencapai 80,5 persen yang menunjukkan bahwa akses terhadap produk keuangan saat ini sudah tinggi, tetapi masih perlu adanya pemahaman dan keterampilan dalam mengelola keuangan. Dalam paparannya, Eti menekankan, bahwa peningkatan literasi keuangan menjadi prioritas di tengah kemajuan teknologi dan digitalisasi ekonomi, meskipun masih ditemukan beberapa potensi bahaya dari maraknya produk keuangan digital yang tidak resmi, termasuk praktik judi online yang semakin meresahkan. “OJK sudah memblokir lebih dari 8.000 rekening yang terindikasi terkait transaksi judi online. Ini bentuk respon cepat kami terhadap risiko keuangan digital sehingga masyarakat diharapkan agar dapat lebih kritis terhadap tawaran investasi atau permainan daring yang menjanjikan keuntungan tidak logis, “paparnya. Pengecekan legalitas dan logika penawaran menjadi kunci utama dalam kewaspadaan dari iming-iming keuntungan besar yang dijanjikan dalam waktu singkat. Dirinya juga memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Metro yang berhasil meraih penghargaan TPAKD Award tahun 2025 untuk wilayah Sumatera, dimana salah satu indikator penilaiannya adalah keberhasilan program bank sampah yang juga menjadi bukti nyata bahwa program bank sampah tidak hanya bermanfaat bagi kebersihan lingkungan tetapi juga memiliki dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat. “Bank sampah telah menjadi salah satu instrumen penting dalam mewujudkan inklusi keuangan berbasis lingkungan,” tambah Eti. Eti mendorong agar masyarakat menjadikan pengelolaan sampah sebagai gaya hidup, bukan sekadar kegiatan ekonomi tambahan. “Saya sangat mengapresiasi semangat para pengurus dan anggota bank sampah yang terus berinovasi. Mereka adalah agen perubahan bagi masyarakat,” ucapnya. Sementara itu, Kepala Bagian Perekonomian Setda Kota Metro, Yulia Candra Sari, menegaskan bahwa kegiatan ini sangat penting dalam memberdayakan masyarakat melalui pengelolaan sampah yang bernilai ekonomi. “Bank sampah bukan hanya menjaga kebersihan lingkungan, tetapi juga menciptakan nilai ekonomi baru bagi masyarakat,” ujarnya. Yulia menjelaskan bahwa meskipun keuntungan perorangan dari hasil pengumpulan sampah mungkin kecil, jika dilakukan secara kolektif oleh kelompok masyarakat, hasilnya akan signifikan. “Dari Rp1.000 menjadi Rp10.000, lalu berkembang menjadi ratusan ribu rupiah jika dilakukan bersama-sama,” katanya. Kegiatan Literasi Keuangan dan Product Matching bagi pengurus bank sampah se-Kota Metro menjadi komitmen Pemerintah untuk dapat saling mendukung dan membangun kebersamaan dalam memberi manfaat nyata bagi kemajuan Kota Metro yang sehat , bersih dan makmur. “Melalui literasi keuangan ini saya berharap seluruh pengurus bank sampah dapat semakin memahami pengelolaan keuangan dengan baik dan transparan , sehingga pengolahan dana dan hasil dari pengolahan sampah dapat optimal dan berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi kelompok dan masyarakat sekitar,” tambahnya. Tak hanya itu, Yuli juga mendorong agar pengurus bank sampah dapat terus meningkatkan kapasitas, menjaga kepercayaan masyarakat, dan memperluas kolaborasi dengan pihak perbankan maupun perusahaan swasta. “Alhamdulillah Kota Metro kita mendapatkan penghargaan yaitu TPAKD Award Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah yang dimana beberapa program kegiatannya yaitu gemar menabung bagi pelajar yaitu KEJAR (Satu Rekening Satu Belajar) pada tahun 2023 bekerja sama dengan BNI kita mendapatkan CSR untuk saldo awal pembukaan rekening bagi seluruh pelajar yang ada di Kota Metro dan 2024 kita kembali mendapat penghargaan untuk KEJAR nominasi 3 besar untuk Indonesia,” tuturnya. Pemerintah Kota Metro, lanjutnya, kembali meraih penghargaan TPAKD Award pada tahun2025 untuk kategori wilayah, dimana salah satu program unggulan kita adalah Bank Sampah.“Selain untuk menjaga kelestarian lingkungan , kebersihan, keindahan dan kesehatan ada juga tujuan lain juga yang bernilai ekonomis,” bebernya. Yuli berharap, penghargaan yang telah diraih menjadi motivasi dan semangat untuk Para pengurus di Bank Sampah untuk terus berkolaborasi dengan pemerintah, perbankan, maupun dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Metro. (Yl/Sr)
Wali Kota Metro Buka Musyawarah Daerah ke-6 Persaudaraan Muslimah (Salimah) Kota Metro
Wali Kota Metro, H. Bambang Iman Santoso, secara resmi membuka Musyawarah Daerah (Musda) ke-6 Persaudaraan Muslimah (Salimah) Kota Metro yang berlangsung di Aula Pemerintah Kota Metro, Minggu (9/11/2025). Kegiatan yang mengusung tema “Mengokohkan Kepemimpinan, Menyatukan Gerak, Mengoptimalkan Kemanfaatan Program untuk Perempuan, Anak, dan Keluarga” ini dihadiri jajaran pengurus Salimah, organisasi wanita se-Kota Metro, serta tamu undangan dari berbagai lembaga mitra. Ketua PD Salimah Kota Metro, Sri Sulasmi, dalam laporannya menyampaikan bahwa Musda ke-6 ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja pengurus masa bakti 2020–2025 sekaligus memilih kepemimpinan baru untuk periode 2025–2030. “Kegiatan ini kami laksanakan berdasarkan anggaran dasar dan rumah tangga organisasi, serta program kerja Salimah Kota Metro. Tujuannya untuk memperkuat kiprah organisasi dalam meningkatkan kualitas perempuan, anak, dan keluarga,” ujar Sri Sulasmi. Tak hanya itu, rangkaian Musda juga dirangkaikan dengan seminar parenting bertema “Merawat Jiwa, Menghidupkan Cinta: Perjalanan Ibu Hebat” yang menghadirkan narasumber dr. Ika Damayanti yangberlangsung dari pukul 09.00 hingga 16.00 WIB. Lebih lanjut, Sri menjelaskan bahwa sumber dana kegiatan berasal dari kas PD Salimah Kota Metro yang bersumber dari iuran anggota, donatur tidak mengikat, serta hibah dari Pemerintah Kota Metro. Peserta kegiatan yang hadir juga terdiri dari utusan organisasi wanita se-Kota Metro, pengurus dan anggota Salimah, termasuk Sekolah Lansia Salimah (SALSA) yang turut berpartisipasi dalam paduan suara pembukaan acara. “Kami mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kota Metro, GOW, PW Salimah Provinsi Lampung, para donatur, sponsor, serta seluruh tamu undangan yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada kami,” imbuhnya. Harapannya melalui kegiatan ini, dukungan dan sinergi yang ada akan terus berlanjut dalam upaya meningkatkan kualitas hidup perempuan, anak, dan keluarga di Kota Metro. Sementara itu, dalam sambutannya, Wali Kota Metro, Bambang Iman Santoso, menyampaikan apresiasi atas kiprah Salimah yang telah berperan aktif dalam pemberdayaan perempuan dan keluarga melalui berbagai kegiatan dakwah, sosial, pendidikan, dan ekonomi. “Atas nama Pemerintah Kota Metro, saya menyampaikan apresiasi kepada jajaran pengurus Salimah atas dedikasi dan kontribusinya bagi masyarakat. Musda ini menjadi momentum penting untuk menyusun langkah strategis dan memilih kepemimpinan baru yang amanah serta visioner,” tutur Wali Kota. Menurut Bambang, peran organisasi perempuan seperti Salimah sangat vital dalam memperkuat ketahanan keluarga dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Bambang juga menegaskan bahwa keluarga adalah pondasi utama bagi lahirnya generasi unggul yang berakhlak dan membawa kemajuan bagi daerah. “Dari keluarga yang kuat dan berakhlak akan lahir generasi tangguh yang membawa kemajuan bagi Kota Metro yang kita cintai,” ujarnya. Selain itu, Walikota Metro mengungkapkan bahwa Pemerintah Kota Metro juga telah berkomitmen mendukung kegiatan pemberdayaan perempuan dan keluarga, termasuk kolaborasi dengan organisasi keagamaan seperti Salimah dalam bidang pendidikan keluarga, ekonomi umat, serta pembinaan karakter generasi muda.(Yl/Tm)
Kota Metro Mantapkan Langkah Menuju Predikat “Utama” Kota Layak Anak
Pemerintah Kota Metro terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan pembangunan yang ramah anak. Melalui Rapat Koordinasi Gugus Tugas Kota Layak Anak (KLA) yang digelar di OR Setda Kota Metro, Kamis (6/11/2025), seluruh unsur pemerintahan, dunia usaha, media, dan forum anak menyatukan langkah untuk meningkatkan predikat Kota Layak Anak dari Nindya menjadi Utama. Kegiatan tersebut dihadiri oleh para pejabat perangkat daerah, camat, lurah, perwakilan dunia usaha, media massa, serta Forum Anak Kota Metro. Keterlibatan lintas sektor ini menjadi bukti nyata bahwa upaya menjamin pemenuhan hak-hak anak bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan gerakan bersama seluruh elemen masyarakat. Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak Dinas PPPAPPKB Kota Metro, Eko Subroto, dalam laporannya menyampaikan bahwa Metro telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam pelaksanaan program Kota Layak Anak sepanjang tahun 2025. “Selama satu tahun terakhir, banyak langkah pembinaan yang kami lakukan, termasuk pendataan dan pembinaan Tempat Penitipan Anak (TPA) di seluruh wilayah Kota Metro. Ini merupakan bagian penting dari indikator Kota Layak Anak,” jelasnya. Eko menambahkan, DPPPAPPKB Kota Metro menargetkan peningkatan pelayanan ramah anak yang sebelumnya hanya tersedia di dua puskesmas, kini akan diperluas ke seluruh puskesmas di Kota Metro pada tahun ini. “Selain itu, kami juga akan melakukan sejumlah kajian pada setiap klaster dengan harapan melalui rapat pembinaan Gugus Tugas KLA hari ini, kita dapat mewujudkan harapan pimpinan untuk menjadikan Kota Metro sebagai salah satu kabupaten/kota di Indonesia yang meraih predikat Utama,” tuturnya. Ia menjelaskan, pelaksanaan KLA di Kota Metro memiliki dasar hukum kuat yang berpedoman pada Peraturan Menteri PPPA Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 3 Tahun 2019, Peraturan Wali Kota Nomor 32 Tahun 2019, serta Surat Keputusan Wali Kota Metro Nomor 400.2.5.1.136 Tahun 2025. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa tujuan rapat kali ini adalah menegaskan pentingnya kabupaten/kota memiliki sistem pembangunan berbasis hak anak yang dibangun melalui pengintegrasian komitmen, serta pemanfaatan sumber daya dari pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha secara menyeluruh dan berkelanjutan. “Dengan cara itu, kebijakan, program, dan kegiatan yang kita jalankan dapat benar-benar menjamin terpenuhinya hak anak,” ujarnya. Secara khusus, rapat ini juga bertujuan untuk melengkapi 24 indikator Kota Layak Anak yang menjadi tanggung jawab Gugus Tugas KLA, agar predikat KLA bagi Kota Metro dapat meningkat dari Nindya menjadi Utama. Sementara itu, Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso melalui Kepala Dinas PPPAPPKB Kota Metro, Subehi, menegaskan bahwa pembangunan berbasis hak anak merupakan tanggung jawab bersama seluruh unsur masyarakat. “Pemerintah daerah wajib mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Kota Layak Anak bukan sekadar penghargaan, tetapi bentuk nyata dari sistem pembangunan yang menjamin terpenuhinya hak anak secara menyeluruh dan berkelanjutan,” tegasnya. Menurut Subehi, keberhasilan Metro menuju predikat Utama akan menjadi bukti nyata bahwa pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha mampu bersinergi menciptakan lingkungan yang aman, ramah, dan mendukung tumbuh kembang anak. “Anak-anak yang kita lindungi hari ini adalah calon pemimpin masa depan. Mereka akan menjadi generasi emas 2045 yang membawa Indonesia menjadi bangsa yang maju dan bermartabat,” ujarnya. Ia menambahkan, bahwa tantangan untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045 sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang harus disiapkan sejak dini, mulai dari masa pra-konsepsi hingga 1000 Hari Pertama Kehidupan. “Komitmen KLA juga berkaitan erat dengan visi RPJMD Kota Metro 2021–2026, yaitu Terwujudnya Kota Cerdas Berbasis Jasa dan Budaya yang Religius. Visi ini menekankan pentingnya membangun generasi yang cerdas, berdaya saing, dan berakhlak,” jelasnya. Untuk itu, Subehi, mengungkapkan dibutuhkannya sinergi antara pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan, media, dan masyarakat agar gerakan perlindungan anak dapat berjalan secara terpadu. “Pemerintah Kota Metro terus memperkuat lima klaster utama KLA, yakni hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dan kesejahteraan, pendidikan dan budaya, serta perlindungan khusus,” imbuhnya. Subehi juga menyampaikan bahwa pelibatan Forum Anak dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan merupakan bentuk keterbukaan pemerintah dalam mendengarkan aspirasi dan gagasan yang berpihak pada kepentingan anak. “Forum Anak telah dilibatkan sejak musrenbang di tingkat kelurahan hingga kota guna memastikan suara anak-anak Metro turut mewarnai arah pembangunan daerah,” tutur Subehi. Lebih lanjut, ia juga menyoroti meningkatnya kompleksitas permasalahan anak, mulai dari perkawinan usia dini, kekerasan terhadap anak, hingga tantangan digital. Mengingat jumlah data anak di Kota Metro pada tahun 2024 mencapai 29,24 persen dari total penduduk atau sekitar 53.310 jiwa, Subehi menekankan perlu adanya keterlibat aktif mulai dari dunia usaha, lembaga kemasyarakatan, dunia pendidikan, dan media massa. “Melindungi anak berarti memastikan masa depan bangsa tetap cerah. Inilah wujud nyata dari komitmen kita terhadap Sustainable Development Goals (SDGs),” kata Subehi. Ia berharap, melalui rapat koordinasi ini Gugus Tugas KLA dapat melakukan evaluasi mendalam terhadap 24 indikator KLA agar seluruh data dan dokumen pendukung dapat diunggah secara lengkap ke sistem Kementerian PPPA RI. “Harapan kita, tahun depan Metro bisa naik dari predikat Nindya menjadi Utama. Ini bukan hanya prestasi, tapi cermin kesungguhan kita dalam membangun kota yang benar-benar layak tumbuh bagi setiap anak,” pungkasnya.(Yl)
Pemerintah Kota Metro Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Jadi Prioritas Pembangunan
Pemerintah Kota Metro menegaskan komitmennya dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Tahun 2025 yang digelar di Aula Bappeda Kota Metro, Selasa (4/11/2025). Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan DP3AP2KB Kota Metro, Diah Meirawati, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut diselenggarakan untuk memperkuat keterpaduan kebijakan dan program lintas sektor dalam perlindungan perempuan dan anak. “Dasar hukum kegiatan ini mengacu pada berbagai peraturan, di antaranya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diperbarui dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 dan UU Nomor 17 Tahun 2016,” ujar Diah dalam laporannya. Ia juga menyebut sejumlah regulasi lain seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG). Selain itu, Diah menambahkan bahwa pelaksanaan kegiatan ini juga berlandaskan Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan PUG di Daerah, serta peraturan dari Kementerian PPPA yang mengatur tentang standar layanan perlindungan perempuan dan anak serta penyelenggaraan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM). “Tujuan umum dari kegiatan ini adalah untuk mewujudkan sinergi dan efektivitas kebijakan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak agar upaya perlindungan dapat berjalan secara terencana, terkoordinasi, dan berkelanjutan,” jelasnya. Adapun tujuan khusus kegiatan ini antara lain meningkatkan koordinasi antar perangkat daerah, memperkuat kapasitas aparatur pemerintah, serta mengoptimalkan kerja sama lintas sektoral. “Kami juga mendorong peran aktif masyarakat dan dunia usaha agar bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan,” tambah Diah. Pada laporannya, Diah Meirawati, juga menuturkan bahwa kegiatan yang berlangsung selama tiga hari pada tanggal 4 hingga 6 November 2025 tersebut akan diikuti oleh 97 peserta yang dibagi menjadi tiga angkatan. “Angkatan pertama diikuti unsur pemerintah, Polsek se-Kota Metro, dan Tim Penggerak PKK, sementara angkatan berikutnya melibatkan Babinkamtibmas, Babinsa, serta perwakilan kelurahan,” ucapnya. Tak hanya itu, kegiatan yang diadakan oleh DPPPAPPKB tersebut juga menghadirkan dua narasumber dari Kejaksaan Negeri Metro dan Polres Metro untuk memberikan materi dan wawasan hukum terkait penanganan kekerasan. Sementara itu, Wali Kota Metro yang diwakili oleh Kepala Dinas PPPAPPKB Kota Metro, Subehi, menekankan pentingnya sinergi lintas sektor untuk melindungi perempuan dan anak dari berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi. “Atas nama Pemerintah Kota Metro, saya menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah memprakarsai kegiatan ini. Upaya perlindungan perempuan dan anak adalah bagian penting dari pembangunan nasional,” ujar Subehi membacakan sambutan Wali Kota. Menurutnya, perlindungan terhadap perempuan dan anak menjadi prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, dimana Pemerintah menargetkan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing melalui pembangunan kapasitas perempuan dan anak. Selain menjadi fokus nasional, Subehi juga menegaskan bahwa isu ini merupakan perhatian global yang tercantum dalam Sustainable Development Goals (SDGs). “Sebanyak 122 dari 241 indikator SDGs terkait langsung dengan kesetaraan gender dan perlindungan anak. Ini menunjukkan bahwa isu perempuan dan anak menjadi indikator penting dalam pembangunan berkelanjutan,” tegasnya. Bahkan dalam arah kebijakan Presiden, terdapat lima prioritas utama perlindungan perempuan dan anak, yaitu pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan, peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pengasuhan anak, penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak, penghapusan pekerja anak, serta pencegahan perkawinan anak. “Namun demikian, fakta di lapangan menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak masih meningkat. Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) Dinas PPPAPPKB Kota Metro pada tahun 2023 tercatat 7 kasus kekerasan terhadap perempuan dan 12 kasus terhadap anak. “Angka tersebut naik di tahun 2024 menjadi 18 kasus perempuan dan 22 kasus anak, dan hingga Oktober 2025 meningkat tajam menjadi 37 kasus perempuan dan 30 kasus anak, ” tuturnya. Hal ini menunjukan bahwa perlindungan perempuan dan anak harus menjadi perhatian serius semua pihak, karena kekerasan yang dialami perempuan dan anak dapat merusak tumbuh kembang anak serta menghambat peran perempuan dalam pembangunan. “Keberhasilan pencegahan kekerasan tidak dapat dicapai oleh satu pihak saja. Diperlukan kerja sama dan kepedulian semua elemen masyarakat, mulai dari keluarga, sekolah, lingkungan, hingga lembaga pemerintah dan non-pemerintah,” ucapnya. Melalui kegiatan ini, Kepala DPPPAPPKB Kota Metro berharap dapat memperkuat koordinasi, membangun sistem perlindungan terpadu, dan menciptakan kota yang benar-benar layak anak serta berkeadilan gender. “Mari kita jadikan kegiatan ini sebagai momentum untuk memperkuat komitmen dan menyatukan langkah agar Kota Metro menjadi kota yang aman, ramah, dan bebas dari segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak,” tutupnya. (Yl/Sr)
Rafieq Adi Pradana: ASN dan PPPK Harus Berinovasi dan Disiplin untuk Meningkatkan Pelayanan Publik
Wakil Walikota Metro Rafieq Adi Pradana menyoroti upaya Pemerintah Kota Metro dalam membangun budaya inovasi dan disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal tersebut diungkapkan saat mengisi materi orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) saat di Local Education Center (LEC) Kartikatama Metro (3/11/2025). Dalam sambutannya , Rafieq mengatakan berbagai program dan kebijakan yang selama ini diunggulkan beresiko menjadi retorika administratif tanpa dampak nyata bagi masyarakat, jika tidak disertai bukti dan pengawasan yang kuat. “Untuk menetapkan standar itu penting, akan tetapi lebih penting lagi membuktikan bahwa inovasi memang membawa manfaat yang nyata bagi masyarakat, bukan sekedar memenuhi format laporan. Selain itu, dokumen pembangunan budaya inovasi dalam pelayanan sektor publik dan disiplin pegawai, menjadi acuan kerja ASN dan PPPK di lingkungan Pemerintah Kota Metro,” paparnya. Selain itu juga, Rafieq juga menilai bahwa banyak inovasi pelayanan publik di Kota Metro yang berhenti pada level dokumentasi. Meskipun dokumen resmi sudah mewajibkan bukti seperti SOP sebelum-sesudah, notulen, hingga tangkapan layar aplikasi, data dapat rill terhadap masyarakat belum terukur secara konsisten. Maka itu, Wakil Wali Kota Metro, juga mengingatkan bahwa pelaporan kinerja dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) seringkali menjadi permainan angka. “Padahal dokumen kebijakan sudah menegaskan penguatan sistem disiplin pegawai sesuai undang-undang ASN dan PP 94 tahun 2021. Terlebih lagi implementasinya masih lemah. Serta banyaknya pelanggaran kedisiplin tidak sesuai aturan dan mekanisme belum berjalan efektif,” ungkapnya. Selain itu juga, Rafieq juga menyoroti dorongan percepatan digitalisasi pelayanan publik yang disebut dalam kebijakan smart government dan SPBE. Menurutnya tanpa sistem keamanan cyber yang kuat digitalisasi justru membuka celah kebocoran data dan penyalahgunaan akses. Maka dengan itu orang nondua di Metro ini, memaparkan lima langkah yang harus segera diterapkan agar budaya inovasi dan birokrasi tidak berhenti di tataran wacana.Pertama, diwajibkan bukti digital lengkap atau videnci package untuk setiap inovasi pelayanan. Kedua, publikasi dashboard kinerja publik yang menampilkan data waktu dan biaya layanan sebelum sesudah inovasi. “Ketiga, perketat keamanan data dan audit sistem digital. Keempat, perkuat kanal pengaduan dan perlindungan pelapor. Dam kelima, sambungkan inovasi langsung ke indikator sakit dan program APBD,” paparnya. Dalam kesempatan ini juga Rafieq menegaskan bahwa dokumen kebijakan yang disusun Pemerintah Kota Metro sebenarnya sudah lengkap secara regulatif, tetapi tantangannya kini ada diimplementasi. “Kalau kita tidak berani membuktikan dengan data dan hasil, maka budaya inovasi hanya akan menjadi proyek pencitraan birokrasi. Serta warga tidak butuh jargon inovasi mereka butuh pelayanan yang cepat murah dan bisa dipercaya,” tegasnya. (Ag/Sr)
