Wali Kota Metro, Bambang Iman Santoso, menghadiri kegiatan Senam Lanjut Usia Indonesia (LLI) yang pertama kali digelar pada tahun 2026 di Lapangan Sepak Bola Banjarsari, Minggu (25/01/2026). Kegiatan tersebut diikuti oleh ratusan anggota LLI dari seluruh kecamatan di Kota Metro. Kehadiran Wali Kota Metro menjadi bentuk dukungan nyata Pemerintah Kota Metro terhadap upaya peningkatan kualitas hidup lanjut usia melalui penerapan pola hidup sehat dan aktif sekaligus menjadi ajang silaturahmi antar anggota LLI se-Kota Metro. Dalam sambutannya, Bambang Iman Santoso, menyampaikan rasa syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga seluruh peserta dapat berkumpul dan melaksanakan aktivitas positif di pagi hari melalui kegiatan olahraga bersama yang merupakan bagian penting dari upaya menjaga kesehatan jasmani dan rohani. “Saya sudah sangat kangen sekali dengan seluruh anggota LLI se-Kota Metro. Alhamdulillah, pagi ini kita bisa kembali berkumpul dan melaksanakan pola hidup sehat dengan senam bersama,” ujar Bambang. Menurutnya, kegiatan senam LLI tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik, tetapi juga membawa keberkahan dan kebahagiaan bagi para peserta yang diharapkan dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan. “Mudah-mudahan kegiatan ini senantiasa membawa berkah dan barokah dari Allah SWT, dan yang paling penting adalah berkah sehat untuk kita semuanya,” katanya. Lebih lanjut, Wali Kota Metro memberikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh jajaran pengurus dan anggota LLI se-Kota Metro yang dinilai memiliki kiprah sangat luar biasa dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. “Atas nama pribadi dan Pemerintah Kota Metro, kami menyampaikan penghargaan dan apresiasi setinggi-tingginya kepada pengurus LLI, mulai dari penasehat, pembina, pengurus inti, hingga seluruh ketua kecamatan dan anggota LLI di Kota Metro,” ungkapnya. Bambang menjelaskan bahwa LLI Kota Metro tidak hanya mengedepankan kegiatan senam, tetapi juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat sebagai wujud kepedulian dan kontribusi nyata dalam mendukung kesejahteraan warga Kota Metro. Ia berharap ke depan LLI dapat terus menjadi motor penggerak kegiatan sosial yang mampu memberikan dampak positif secara luas serta kebahagiaan dan kesehatan para lanjut usia dengan kualitas kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Dalam suasana santai dan penuh keakraban, Wali Kota Metro juga menyampaikan apresiasinya terhadap para anggota LLI terlihat dari wajah-wajah yang ceria dan penuh semangat. “Walaupun usianya sudah di atas 65 tahun, tapi yang saya lihat hari ini adalah wajah-wajah glowing, bahkan seperti 25 tahun lebih muda dari usia sebenarnya,” ucapnya disambut tawa peserta. Menutup sambutannya, Bambang berharap kegiatan senam bersama ini dapat menjadi “obat” kebahagiaan bagi para lanjut usia serta mampu meningkatkan imunitas tubuh sehingga angka harapan hidup masyarakat Kota Metro akan terus meningkat di masa mendatang. (Yl/Sr)
Bambang Iman Santoso Hadiri Senam Lanjut Usia Indonesia, Berikan Dukungan untuk Kesehatan Kesejahteraan Lansia Metro
Walikota Metro Hadiri HUT ke-7 Rumah Sakit Azizah Berikan Dukungan untuk Pengembangan Layanan Kesehatan
Wali Kota Metro, Bambang Iman Santoso, menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-7 Rumah Sakit Azizah Metro yang digelar di halaman RS Azizah, Sabtu (24/01/2026). Kehadiran orang nomor satu di Kota Metro tersebut menjadi bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap perkembangan layanan kesehatan swasta yang berkontribusi bagi masyarakat. Dalam sambutannya, Wali Kota Metro menyampaikan bahwa momentum peringatan HUT bukan sekadar seremoni, tetapi juga wujud kebersamaan dan rasa syukur atas perjalanan dan capaian Rumah Sakit Azizah hingga usia tujuh tahun. “Semoga dengan hadirnya kita bersama di hari ulang tahun Rumah Sakit Azizah yang ke-7 ini, kita semua mendapatkan support, doa, serta keberkahan dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa,” ujar Bambang Iman Santoso. Atas nama pribadi dan Pemerintah Kota Metro, Wali Kota Metro menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada manajemen dan seluruh jajaran Rumah Sakit Azizah atas berbagai capaian yang telah diraih selama ini. Menurutnya, peringatan hari ulang tahun merupakan bagian dari introspeksi dan refleksi perjalanan sebuah institusi, sekaligus momentum untuk melihat perkembangan dari masa ke masa yang sejak awal berdiri hingga saat ini tergolong sangat pesat. Ia menjelaskan bahwa pada tahun pertama operasional Rumah Sakit Azizah hanya mampu melayani sekitar 6.000an pasien, hingga dalam kurun waktu yang relatif singkat kapasitas pelayanan tersebut meningkat secara signifikan seiring dengan pengembangan sarana dan prasarana. “Di usia yang ke-7 ini, rumah sakit Azizah sudah mampu melayani sekitar 66.000 pasien. Ini artinya meningkat hampir sepuluh kali lipat dari tahun pertama. Ini capaian yang sungguh luar biasa,” ungkapnya. Wali Kota menegaskan bahwa capaian tersebut menunjukkan keberadaan Rumah Sakit Azizah telah memberikan kontribusi nyata bagi pemerintah daerah, khususnya dalam pemenuhan layanan kesehatan dasar bagi masyarakat Kota Metro dan sekitarnya. Sebagai kepala daerah, Bambang Iman Santoso menyatakan bahwa dirinya tidak memiliki alasan untuk tidak memberikan dukungan penuh terhadap pengembangan Rumah Sakit Azizah, selama tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Saya siap memberikan segala bentuk kemudahan yang diinginkan, termasuk rencana pembangunan dua hingga tiga lantai, selama tidak menyalahi aturan dan semuanya memberikan manfaat bagi Kota Metro,” tegasnya. Ia juga menilai pengembangan rumah sakit, khususnya yang mengarah pada rumah sakit dan pendidikan, merupakan kebutuhan layanan dasar masyarakat yang harus diberikan secara cepat, mudah, dan tetap tertib regulasi. Selain berdampak pada sektor kesehatan, Wali Kota Metro menyebut keberadaan Rumah Sakit Azizah turut memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat sekitar, baik melalui pertumbuhan ekonomi lokal maupun peningkatan pendapatan masyarakat di lingkungan rumah sakit. Namun demikian, Wali Kota Metro juga berpesan agar manajemen rumah sakit terus memberdayakan masyarakat sekitar, terutama dalam penyerapan tenaga kerja. Ia juga berharap dengan jumlah karyawan yang hampir mencapai 300 orang dapat memberikan lapangan pekerjaan kepada masyarakat di lingkungan terdekat agar dapat memperoleh manfaat langsung. “Terus berikan pelayanan terbaik, kembangkan rumah sakit ini dengan manajemen yang baik. Saya yakin ke depan Rumah Sakit Azizah bisa semakin maju, solid, dan kompak,” pungkasnya seraya kembali mengucapkan selamat ulang tahun ke-7 dan menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus mendukung selama sesuai aturan. (Yl/Sr)
Wali Kota Metro Buka FKP RKPD 2027, Fokus Penguatan Modal Manusia dan Sosial
Pemerintah Kota Metro menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Metro Tahun 2027 sebagai bagian dari tahapan strategis perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Dalam kegiatan ini, Walikota Metro membuka kegiatan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Kota Metro yang menjadi ruang dialog antara pemerintah daerah dengan seluruh pemangku kepentingan dalam merumuskan arah pembangunan Kota Metro tahun 2027, Jumat (23/01/2027). Acara yang berlangsung di Aula Pemda Kota Metro ini, Bambang Iman Santoso selaku Wali Kota Metro dalam sambutannya menegaskan bahwa forum konsultasi publik memiliki peran penting dalam menyusun kerangka kerja pembangunan yang akan menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan daerah. RKPD Tahun 2027 mengusung tema “Penguatan Modal Manusia dan Modal Sosial sebagai Pondasi Pembangunan Ekonomi-Sosial Berkelanjutan” yang dinilai sebagai kebutuhan strategis bagi Kota Metro sebagai kota yang tumbuh dinamis di sektor pendidikan, jasa, dan perdagangan. Menurut Wali Kota, secara geografis Kota Metro memiliki posisi strategis sebagai kota madya di Provinsi Lampung yang berperan sebagai penghubung kawasan timur Lampung serta pusat layanan pendidikan dan kesehatan. Kondisi tersebut memberikan peluang besar sekaligus tantangan untuk memperkuat pondasi pembangunan menuju masa depan yang lebih berdaya saing dan sejahtera. “Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Metro terus menunjukkan tren positif. Pada tahun 2024 IPM Kota Metro tercatat sebesar 80,41 dan meningkat menjadi 81,22 pada tahun 2025 atau naik sebesar 0,81 persen. Capaian ini menempatkan Kota Metro sebagai daerah dengan IPM tertinggi kedua di Provinsi Lampung setelah Kota Bandar Lampung, yang mencerminkan kemajuan di bidang kesehatan, pendidikan, dan standar hidup masyarakat,” ungkapnya. Di bidang ketenagakerjaan, tingkat partisipasi angkatan kerja Kota Metro mencapai 69,80 persen dengan jumlah tenaga kerja lebih dari 91 ribu jiwa. Sementara itu, persentase penduduk miskin berhasil ditekan menjadi 6,44 persen pada tahun 2025, menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Meski demikian, Wali Kota menegaskan bahwa capaian tersebut harus terus diikuti dengan peningkatan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia agar mampu menjawab tantangan bonus demografi, perkembangan teknologi, dan persaingan global. Wali Kota juga menekankan pentingnya penguatan modal sosial sebagai kekuatan utama masyarakat Kota Metro. Nilai gotong royong, solidaritas, kepercayaan sosial, dan partisipasi aktif masyarakat dinilai menjadi fondasi penting dalam membangun kerja sama dan ketahanan sosial-ekonomi yang berkelanjutan. Dalam kesempatan yang sama, Pemerintah Kota Metro juga menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebagai skema kolaborasi strategis untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. KPBU dipandang sebagai solusi inovatif dalam mengatasi keterbatasan fiskal daerah, dengan tetap mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum. Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Bappeda Kota Metro Triana Apresia, dalam paparannya menjelaskan bahwa RKPD Kota Metro Tahun 2027 merupakan penjabaran tahun kedua dari RPJMD Kota Metro Tahun 2025–2029, yang disusun dengan mengacu pada dokumen perencanaan nasional dan provinsi. Penyusunan RKPD dilakukan melalui tahapan terintegrasi, mulai dari forum konsultasi publik, musrenbang kelurahan dan kecamatan, hingga Musrenbang RKPD Kota dan penganggaran melalui APBD. Paparan juga menyampaikan gambaran umum Kota Metro dengan luas wilayah 73,21 km² yang terdiri dari 5 kecamatan dan 22 kelurahan, serta jumlah penduduk 184.389 jiwa. Capaian pembangunan daerah menunjukkan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,66 persen pada tahun 2025, inflasi yang terkendali, tingkat pengangguran terbuka sebesar 3,54 persen, serta rasio gini 0,277 yang mencerminkan perbaikan ketimpangan pendapatan. Tema pembangunan tahun 2027 kemudian dijabarkan ke dalam sejumlah prioritas, antara lain pengembangan profesionalitas SDM aparatur dan pelayanan publik, pemerataan infrastruktur pendidikan dan kesehatan, perluasan perlindungan sosial adaptif, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang efisien dan kolaboratif. Melalui Forum Konsultasi Publik ini, Pemerintah Kota Metro mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan masukan yang konstruktif dan berbasis data sebagai bahan penyempurnaan RKPD. Diharapkan, dokumen RKPD Kota Metro Tahun 2027 yang dihasilkan mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat serta mendorong terwujudnya pembangunan Kota Metro yang maju, inklusif, dan berkelanjutan. (Md/Sr)
Muskot PMI Kota Metro 2026 Resmi Digelar, Tentukan Arah dan Kepemimpinan Baru
Musyawarah Kota (Muskot) Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Metro Tahun 2026 resmi digelar di Aula SMK Muhammadiyah 3 Kota Metro, Rabu (21/1/2026). Forum tertinggi pengambilan keputusan organisasi kemanusiaan ini bukan sekadar agenda rutin lima tahunan, melainkan momentum penting untuk mengevaluasi kinerja, merumuskan arah masa depan, sekaligus menentukan kepemimpinan baru PMI Metro. Walikota Metro, Bambang Iman Santoso, yang hadir membuka Muskot, menegaskan bahwa PMI bukan sekadar organisasi sosial, melainkan mitra strategis pemerintah dalam urusan kemanusiaan dan pelayanan publik. “Palang Merah Indonesia adalah mitra strategis pemerintah dalam bidang so dan kemanusiaan. Kiprah PMI Kota Metro selama ini telah dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat, baik melalui pelayanan donor darah, penanggulangan bencana, pelayanan kesehatan, maupun berbagai kegiatan sosial kemanusiaan lainnya,” kata Bambang dalam sambutannya. Ia menekankan, keberadaan PMI tidak boleh dipandang sebagai pelengkap, tetapi sebagai garda terdepan dalam situasi darurat dan pelayanan kemanusiaan. “Selama ini, PMI Kota Metro telah menunjukkan kontribusi yang nyata dan konsisten, mulai dari pelayanan darah, penanggulangan bencana, pertolongan pertama, hingga aksi-aksi sosial. Ini adalah kerja sunyi, tapi dampaknya nyata,” tegasnya. Namun demikian, Bambang juga mengingatkan agar PMI tidak terjebak pada romantisme masa lalu. Ia mendorong agar Muskot ini melahirkan kepengurusan yang lebih profesional, berintegritas, dan adaptif terhadap tantangan zaman. “Saya berharap Muskot PMI 2026 ini menghasilkan keputusan yang bijaksana, program kerja yang realistis dan berkelanjutan, serta kepengurusan yang solid, berintegritas, dan memiliki semangat pengabdian tinggi. PMI harus semakin profesional, mandiri, dan dicintai masyarakat,” ungkapnya. Sementara itu, Ketua Bidang Organisasi PMI Provinsi Lampung, Ir. Achmad Krisna Putra, memberikan penekanan khusus pada pentingnya menjaga nilai-nilai dasar organisasi. Ia mengingatkan bahwa PMI bukan ruang politik praktis, melainka rumah besar kemanusiaan yang harus dijaga marwahnya. “Kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pengurus yang telah mengabdikan diri selama lima tahun dengan tulus dan ikhlas. Taatlah pada asas dan aturan organisasi. Pastikan proses pemilihan berjalan demokratis,” ujarnya. Menurutnya, kepemimpinan PMI ke depan harus benar-benar lahir dari proses yang sehat, bukan hasil kompromi kepentingan. “PMI adalah rumah besar bagi kemanusiaan. Pilih pemimpin yang siap, karena Kota Metro adalah wilayah yang dinamis. Tantangannya tidak kecil, mulai dari bencana, pelayanan darah, hingga persoalan sosial,” tegasnya. Pernyataan ini secara tidak langsung menegaskan bahwa Muskot bukan hanya soal siapa yang akan menang, tetapi bagaimana prosesnya dijalankan secara transparan, jujur, dan bermartabat. Ketua PMI Kota Metro periode 2021-2026, dr. Silfia Naharani, turut menyampaikan pesan reflektif. Ia menegaskan bahwa regenerasi adalah keniscayaan, dan kepemimpinan baru harus melanjutkan hal-hal baik sekaligus memperbaiki kekurangan. “Apa saja yang menjadi PR harus diteruskan oleh pengganti saya. Saatnya regenerasi. Semoga PMI tetap mandiri dan netral, serta terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” kata. Ia juga mematok target ambisius yang harus menjadi perhatian kepengurusan baru. Yaitu 2000 kantong darah per bulan dapat dikumpulkan untuk kemanusiaan. “Target 2026 bisa mencapai 2.000 kantong darah per bulan. Ini bukan mimpi, tapi harus diupayakan dengan sistem yang kuat, relawan yang solid, dan manajemen yang profesional,” terangnya. Target ini sekaligus menjadi tantangan besar, mengingat kebutuhan darah di Kota Metro terus meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk dan fasilitas kesehatan. Muskot PMI 2026 ini tidak hanya menjadi forum seremonial, tetapi juga ujian integritas bagi seluruh peserta. Di tengah meningkatnya tuntutan publik terhadap transparansi dan profesionalisme lembaga sosial, PMI dituntut untuk tidak hanya hadir saat bencana, tetapi juga membangun sistem yang kuat, akuntabel, dan bebas dari konflik kepentingan. Harapan masyarakat pun tidak kecil. PMI diharapkan tidak hanya aktif dalam aksi-aksi darurat, tetapi juga inovatif dalam pelayanan, edukasi, serta penguatan kapasitas relawan. Dengan digelarnya Muskot ini, publik menunggu, apakah PMI Metro mampu melahirkan kepemimpinan yang benar-benar bekerja untuk kemanusiaan, atau justru terjebak dalam rutinitas tanpa terobosan. Satu hal yang pasti, keputusan yang dihasilkan dalam Muskot ini akan menentukan wajah PMI Kota Metro lima tahun ke depan, apakah semakin kuat profesional, dan dicintai masyarakat,atau justru stagnan di tengah tantangan yang kian kompleks. (Bsr/Ag/Sr)
Pemkot Metro Gelar Musrenbang Kelurahan Imopuro, Fokus Penguatan SDM dan Infrastruktur
Sebagai forum strategis penyerapan aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah, maka Pemerintah Kota Metro menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Imopuro, Kecamatan Metro Pusat, dilaksanakan pada Rabu (21/01/2026). Musrenbang di Kelurahan Imopuro di pimpin langsung oleh sisten Wali Kota Bidang Administrasi Umum, Suwandi, menyampaikan bahwa arah kebijakan pembangunan yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Metro Tahun 2025–2029 untuk menuju penguatan modal manusia dan modal sosial sebagai pondasi pembangunan ekonomi dan sosial berkelanjutan. “Musrenbang kelurahan memiliki peran penting karena merupakan wadah resmi bagi masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan dan aspirasi pembangunan,hasil pembahasan dalam forum ini akan menjadi dasar penyusunan rencana pembangunan di tingkat kecamatan, kota, hingga penganggaran daerah,” ungkapnya. Lebih lanjut, Suwandi menjelaskan bahwa tema pembangunan tahun 2027 tersebut diturunkan ke dalam lima prioritas pembangunan daerah Kota Metro. Prioritas pertama adalah peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang kesehatan, pendidikan, sosial, serta peningkatan kualitas SDM pelayanan publik guna memperluas cakupan layanan dasar. Prioritas kedua adalah pengembangan profesionalitas aparatur pemerintah untuk mewujudkan tata kelola birokrasi yang efisien. Prioritas ketiga mencakup pemerataan infrastruktur pendidikan, kesehatan, dan sosial dasar. Selanjutnya, prioritas keempat adalah perluasan jangkauan perlindungan sosial yang adaptif sebagai dasar penguatan inklusivitas sosial ekonomi. Prioritas kelima diarahkan pada peningkatan kualitas keluarga melalui pengembangan kemampuan dan kemandirian ekonomi masyarakat. Dalam kesempatan tersebut juga disampaikan capaian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kelurahan Imopuro Tahun 2025. Tercatat jumlah SPPT PBB sebanyak 2.342 dengan pokok ketetapan sebesar Rp299.773.286. Realisasi penerimaan mencapai Rp202.951.034 atau 67,70 persen. Capaian ini dinilai perlu terus ditingkatkan karena masih berada di bawah target maksimal. Sementara itu, total anggaran kegiatan pembangunan yang direncanakan di Kelurahan Imopuro pada Tahun 2026 mencapai Rp2.681.246.529. Pemerintah Kota Metro juga menegaskan pentingnya peran serta masyarakat dalam mendukung keberhasilan pembangunan, salah satunya melalui pemberian insentif kepada kader kesehatan, pamong, penggiat sosial keagamaan, dan kader lingkungan sebagai bentuk apresiasi. Suwandi mengungkapkan bahwa pemerintah daerah saat ini menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks, terutama akibat penurunan kapasitas fiskal daerah karena berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat serta penurunan pendapatan asli daerah. Kondisi ini menuntut perencanaan pembangunan yang lebih cermat, selektif, dan inovatif. Untuk menyikapi hal tersebut, Pemerintah Kota Metro menetapkan sejumlah strategi, antara lain penajaman prioritas pembangunan pada program yang langsung dirasakan masyarakat, optimalisasi pendapatan asli daerah secara adil, efisiensi belanja, peningkatan kualitas perencanaan, penguatan kolaborasi dengan dunia usaha melalui CSR, serta penggalian sumber pembiayaan alternatif seperti kerja sama pemerintah dan badan usaha. Dalam sesi usulan, masyarakat Kelurahan Imopuro menyampaikan sejumlah aspirasi, di antaranya pengelolaan makam di RW 06 yang saat ini belum memiliki kepengurusan dan diharapkan dapat difungsikan secara lebih optimal, termasuk untuk pemakaman warga setempat. Usulan tersebut diharapkan dapat ditindaklanjuti oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Selain itu, masyarakat juga mengusulkan penyediaan kotak sampah di sepanjang saluran irigasi oleh Dinas Lingkungan Hidup guna menjaga kebersihan lingkungan. Usulan lainnya adalah pelebaran Jalan Hanafiah di RW 05 dan 06 yang dinilai sempit, terutama karena berada di sekitar fasilitas rumah sakit. Usulan ini akan dikaji lebih lanjut oleh Dinas Pekerjaan Umum bersama instansi terkait melalui alternatif rekayasa lalu lintas. Permasalahan lampu penerangan jalan umum di RT 23 dan RT 25 yang sering padam juga menjadi perhatian warga. Menanggapi hal tersebut, Dinas Perhubungan akan melakukan peninjauan dan perbaikan guna meminimalisasi risiko kecelakaan. Melalui Musrenbang ini, diharapkan seluruh usulan pembangunan yang dihasilkan benar-benar bersifat prioritas, mendesak, dan realistis, sehingga pembangunan di Kelurahan Imopuro dapat berjalan efektif dan berbasis pada kebutuhan nyata masyarakat. (Tm/Sr)
Wali Kota Metro Resmikan Layanan Ambulans “Jemput Sakit, Pulang Sehat” di RSUD Sumbersari Bantul
Wali Kota Metro, Bambang Iman Santoso, meresmikan Layanan Ambulance “Jemput Sakit, Pulang Sehat” yang digelar di RSUD Rumah Sakit Sumbersari Bantul, Rabu (21/01/2026). Program ini menjadi langkah strategis Pemerintah Kota Metro dalam memperkuat akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Peluncuran layanan tersebut menandai komitmen nyata Pemerintah Kota Metro dalam menghadirkan pelayanan kesehatan yang cepat, mudah dijangkau, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, khususnya dalam hal transportasi medis. Dalam sambutannya, Wali Kota Metro menegaskan bahwa layanan Ambulance Jemput Sakit, Pulang Sehat bukan sekadar pengadaan sarana, melainkan bagian dari transformasi pelayanan publik di sektor kesehatan. “Peluncuran layanan ini merupakan wujud komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Tidak hanya soal kecepatan, tetapi juga kemudahan akses, rasa aman, serta kepastian pelayanan yang humanis bagi seluruh warga Kota Metro,” ujar Bambang Iman Santoso. Ia berharap layanan ambulans ini dapat menjadi solusi nyata bagi masyarakat yang membutuhkan transportasi kesehatan, baik dalam kondisi darurat maupun rujukan, sehingga tidak ada lagi warga yang terlambat mendapatkan pertolongan medis akibat keterbatasan sarana. Menurutnya, kesehatan merupakan hak dasar setiap warga negara yang wajib dijamin oleh pemerintah tanpa pengecualian. Oleh karena itu, layanan kesehatan harus dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat secara adil dan merata. “Saya berharap layanan Ambulance Jemput Sakit, Pulang Sehat ini dikelola secara profesional, dimanfaatkan secara optimal, dan dijalankan dengan penuh tanggung jawab,” tegasnya. Wali Kota juga berpesan kepada seluruh petugas kesehatan agar senantiasa memberikan pelayanan yang cepat, ramah, dan mengutamakan keselamatan pasien sebagai prioritas utama terlebih di era kemajuan teknologi dan keterbukaan informasi saat ini, dimana pelayanan publik dituntut untuk serba cepat, responsif, dan mudah diakses oleh masyarakat. “Pelayanan terbaik adalah pelayanan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” katanya. Menurut Bambang, ketika kebutuhan dasar masyarakat telah terpenuhi dengan baik, maka kepercayaan publik akan tumbuh dan potensi keluhan dapat diminimalkan, karena rumah sakit adalah kebutuhan vital yang harus hadir sebagai solusi, bukan menjadi hambatan bagi masyarakat dalam memperoleh layanan kesehatan. Dalam paparannya, Bambang menegaskan tidak boleh ada masyarakat yang merasa kesulitan atau tidak terlayani saat membutuhkan pelayanan kesehatan, karena hal tersebut bertentangan dengan tujuan utama penyelenggaraan layanan publik. Wali Kota Metro juga mendorong Direktur RSUD Sumbersari Bantul beserta jajaran untuk terus berinovasi dan berkreasi dalam meningkatkan mutu layanan kesehatan demi kepuasan masyarakat dengan tetap berada dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bekerja bukan hanya sekadar menjalankan tugas administratif, tetapi juga bentuk pengabdian dan panggilan kemanusiaan. “Tidak semua kebaikan diukur dengan materi. Berbuat baik kepada orang lain sejatinya adalah kebaikan untuk diri kita sendiri. Sedekah tidak hanya berupa harta, tetapi juga waktu, tenaga, dan ilmu yang diberikan kepada masyarakat, “ungkapnya. Ia berharap nilai-nilai tersebut dapat menjadi ruh pelayanan di RSUD Sumbersari Bantul, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap rumah sakit dapat kembali tumbuh. Sementara itu, Direktur RSUD Sumbersari Bantul, dr. Hasril Syahdu, MKM, menyampaikan bahwa dirinya yang baru mulai menjabat sejak awal Januari 2026 telah menetapkan program 100 hari kerja sebagai langkah awal pembenahan rumah sakit, dimana salah satu fokus utamanya adalah mengubah mindset masyarakat agar kembali mengenal dan mempercayai keberadaan RSUD Sumbersari Bantul sebagai fasilitas kesehatan rujukan. Meski bukan berlatar belakang politik, dr. Hasril menegaskan bahwa program 100 hari kerja harus diselesaikan secara terukur dengan fokus awal diarahkan pada perubahan persepsi dan pola pikir masyarakat terhadap keberadaan RSUD Sumbersari Bantul agar kembali dikenal dan diingat sebagai fasilitas layanan kesehatan yang mudah diakses. Tak hanya itu, dr. Hasril Syahdu mengungkapkan bahwa penguatan citra rumah sakit dimulai dari penataan kawasan depan agar masyarakat yang melintas dapat dengan mudah mengenali keberadaan RSUD Sumbersari Bantul sehingga iharapkan mampu menanamkan kesadaran publik bahwa rumah sakit hadir dan siap melayani. Selain itu, pembenahan fisik juga menjadi prioritas, meliputi penataan ruang poli, Unit Gawat Darurat (UGD), serta ruang rawat inap yang ditargetkan rampung dalam 100 hari kerja guna meningkatkan kenyamanan dan mutu pelayanan. “Peluncuran Ambulance Jemput Sakit, Pulang Sehat, Jemput Sakit, Pulang Sehat.Kebijakan ini diambil menyusul rendahnya tingkat keterisian tempat tidur atau Bed Occupancy Rate (BOR) RSUD Sumbersari Bantul yang masih berada di angka 11,4 persen dengan bertujuan untuk meningkatkan angka kunjungan dan Bed Occupancy Rate (BOR) rumah sakit yang sebelumnya masih tergolong rendah, “terangnya. Melalui layanan ambulans tersebut, RSUD Sumbersari Bantul menargetkan peningkatan BOR hingga 30–40 persen. Ambulans disiapkan untuk menjemput pasien dari seluruh puskesmas se-Kota Metro yang membutuhkan layanan lanjutan di rumah sakit. Layanan ambulans ini diperuntukkan bagi masyarakat Kota Metro serta wilayah perbatasan seperti Metro Kibang dengan jarak tempuh yang masih terjangkau sehingga keberadaan ambulans ini dapat berdampak langsung pada peningkatan kunjungan rawat jalan dan rawat inap. Dr. Hasril mengungkapkan bahwa pada tahun 2025, dengan kapasitas 50 tempat tidur, jumlah pasien rawat inap dalam satu bulan hanya mencapai 29 orang. Sementara itu, kunjungan rawat jalan per hari masih berkisar 40–50 pasien, meskipun layanan poli dengan dokter spesialis mayor dan minor telah tersedia. Sesuai arahan Wali Kota Metro, RSUD Sumbersari Bantul diarahkan kembali menjadi rumah sakit yang terbuka dan mudah diakses masyarakat. Untuk itu, pihaknya menggagas pembentukan Pos Pelayanan Kesehatan Terpadu melalui kolaborasi dengan kepala puskesmas dan Dinas Kesehatan. “Pos pelayanan tersebut akan melayani pasien rawat jalan yang tidak memerlukan perawatan rumah sakit. Namun, apabila kondisi pasien tidak dapat ditangani di pos tersebut, maka akan langsung dirujuk ke RSUD Sumbersari Bantul, “paparnya. Selain peningkatan layanan, RSUD Sumbersari Bantul juga menyesuaikan penataan ruang sesuai standar Permenkes Nomor 40 Tahun 2021 untuk rumah sakit tipe D. Ke depan, peningkatan kelas rumah sakit dari tipe D ke tipe C akan dipertimbangkan setelah target kunjungan terpenuhi. Saat ini, layanan ambulans didukung oleh 3 armada, masing-masing untuk UGD/rujukan dan armada cadangan, dengan call center 119 yang siap melayani masyarakat selama 24 jam. dr. Hasril menegaskan bahwa visi RSUD Sumbersari Bantul kini difokuskan pada optimalisasi pelayanan dan peningkatan kesejahteraan karyawan, dengan moto “Melayani dengan Sepenuh Hati”, serta bersinergi dengan visi Wali Kota Metro dalam mewujudkan masyarakat yang cerdas, sejahtera, berbasis jasa, dan berbudaya. (Md/Yl)
Satgas Pangan Kota Metro Siap Tingkatkan Kualitas Pelaksanaan Program Makan Gizi Gratis
Pemerintah Kota Metro mengikuti Rapat Evaluasi Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Tahun 2025 serta Persiapan Tugas Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis (MBG) Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Lampung melalui virtual di OR Setda Kota Metro, Selasa (20/01/2026). Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur Lampung, Mirza, dan dihadiri oleh perwakilan pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Lampung sebagai bagian dari upaya penguatan koordinasi dan sinergi antarwilayah dalam pelaksanaan program strategis nasional. Dalam arahannya, Gubernur Lampung menyampaikan bahwa capaian pelaksanaan Program MBG di Provinsi Lampung telah melampaui target nasional. Hingga saat ini, realisasi MBG di Lampung mencapai 108 persen dengan jumlah penerima manfaat sekitar 2,3 juta siswa. “MBG di Provinsi Lampung sudah mencapai 108 persen. Ada sekitar 2,3 juta siswa yang menerima manfaat. Alhamdulillah, capaian ini kemungkinan menjadi nomor satu secara nasional jika dilihat dari sisi proporsionalitas,” ujar Gubernur. Gubernur menegaskan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh pemerintah daerah yang secara konsisten mendukung pelaksanaan MBG di wilayah masing-masing. Meski demikian, evaluasi tetap menjadi langkah penting guna memastikan keberlanjutan program dan peningkatan kualitas pelaksanaan MBG, khususnya dalam menyongsong tahun 2026. Salah satu penekanan utama dalam rapat evaluasi tersebut adalah pentingnya integrasi Program MBG dengan program-program pembangunan yang disusun oleh pemerintah kabupaten dan kota. “Kami melakukan evaluasi, dan kebetulan pemerintah kabupaten/kota juga sedang menyusun program daerah. Ke depan, kita ingin program itu terintegrasi dengan MBG,” kata Gubernur. Integrasi program tersebut diharapkan mampu memberikan dampak yang lebih luas, tidak hanya dalam pemenuhan gizi siswa, tetapi juga berkontribusi pada pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan ekonomi lokal. “Kita ingin melihat bagaimana MBG ini bisa menurunkan kemiskinan, membuka lapangan pekerjaan, dan memperkuat rantai pasok dari daerah setempat. Itu yang akan menjadi fokus pada 2026,” lanjutnya. Selain aspek integrasi program, kualitas menu MBG juga menjadi perhatian serius, menyusul adanya sorotan dan keluhan dari orang tua siswa yang sempat viral di media sosial.Menanggapi hal tersebut, Gubernur Lampung menegaskan bahwa standar operasional prosedur (SOP) pelaksanaan MBG harus diperkuat dan dijalankan secara ketat oleh seluruh penyelenggara. “SOP harus diperkuat. Standardisasi harus jelas, mulai dari menu, infrastruktur dapur, kualitas bahan makanan, hingga proses penyajian,” tegas Gubernur. Pemprov Lampung juga mendorong agar kebutuhan bahan pangan MBG dapat dipenuhi dari wilayah setempat. Namun demikian, Gubernur mengakui masih adanya kendala kesiapan rantai pasok di tingkat desa. “Lampung ini penghasil pangan, tetapi belum semua desa siap. Tidak setiap desa memiliki penyedia yang mampu menyiapkan sekitar 3.000 omprengan per hari, sehingga pasokan masih banyak berasal dari luar wilayah,” ungkapnya. Untuk mengatasi hal tersebut, Gubernur meminta pemerintah kabupaten/kota menyiapkan desa-desa agar mampu mendukung kebutuhan MBG, sehingga ke depan bahan makanan dapat sepenuhnya bersumber dari daerah masing-masing. Selain itu, rapat juga membahas pengelolaan sampah sisa MBG yang kini mulai diarahkan menjadi Pupuk Organik Cair (POC) sebagai bagian dari konsep ekonomi sirkular dan pembangunan berkelanjutan. “Untuk sampah MBG, POC sudah berjalan dan mulai diterapkan. Nantinya pupuk organik cair ini akan diberikan kepada masyarakat dengan konsep sirkular dan berkelanjutan,” pungkas Gubernur. Sementara itu, berdasarkan data hingga 19 Januari 2026, jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasional di Kota Metro tercatat sebanyak 30 SPPG.Adapun jumlah penerima manfaat Program MBG di Kota Metro mencapai 71.612 orang, yang terdiri dari 63.511 siswa sekolah, 710 ibu hamil, 1.696 ibu menyusui, serta 5.695 balita. Ketua Satgas Pangan Kota Metro, Wahyuningsih, menyatakan kesiapan pihaknya dalam menindaklanjuti arahan Gubernur Lampung, khususnya terkait pemanfaatan bahan pangan lokal.Ia berharap seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan MBG di Kota Metro dapat mengutamakan penggunaan produk dan bahan pangan hasil petani lokal sebagai bentuk dukungan terhadap perekonomian daerah serta keberlanjutan program MBG.(Yl/Sr)
Pemerintah Kota Metro Respon Cepat Keluhan Warga Yosomulyo Terkait BPJS dan Bantuan Sosial
Wakil Wali Kota Metro, M. Rafieq Adi Pradana mewakili Pemerintah Kota Metro dalam merespons cepat berbagai persoalan sosial yang dihadapi masyarakat pada saat Musrenbang di Kelurahan Yosomulyo, Selasa (20/01/2026). Berbagai keluhan warga di Kelurahan Yosomulyo disampaikan langsung, diantaranya terkait kepesertaan BPJS Kesehatan yang belum terdata, serta bantuan sosial yang belum tersalurkan telah langsung ditangani oleh dinas terkait dan akan segera ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terkait usulan prioritas pembangunan, Rafieq menjelaskan bahwa Kelurahan Yosomulyo mengajukan rasionalisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), agar tidak memberatkan masyarakat sehingga dilakukan pertimbangan untuk dibahas bersama anggota DPRD dalam penganggaran tahun mendatang, sehingga kebijakan PBB dapat lebih proporsional dan berkeadilan. “Untuk di Kelurahan Yosomulyo sepertinya minta diprioritaskan rasionalisasi PBB. Tadi sudah saya sampaikan dan akan kita coba mempertimbangkan untuk masuk bersama anggota DPRD di anggaran 2026 supaya PBB bisa tidak terlalu berat bagi masyarakat,” tuturnya. “Di bidang infrastruktur tahun 2025 semua berjalan dengan baik sehingga tidak ada permasalahan yang terjadi dan untuk usulan sampai tahun 2027 sudah sesuai permintaan masyarakat,salah satunya yaitu pembangunan tempat bahan pangan,” ungkapnya. Dalam forum tersebut, salah satu pamong kelurahan turut menyampaikan bahwa saat ini telah berjalan di berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi kreatif di Kelurahan Yosomulyo seperti Payungi, Pakde Manis, dan Pace. Program-program tersebut dinilai mampu mendorong perputaran ekonomi dan meningkatkan kemandirian masyarakat di tingkat kelurahan. Sejumlah aspirasi teknis juga disampaikan warga, antara lain permohonan peninjauan kembali Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) per zona, khususnya untuk lahan persawahan yang dinilai memiliki besaran tagihan setara dengan zona pekarangan. Menanggapi hal tersebut, pemerintah meminta agar masyarakat mengajukan surat melalui kelurahan untuk dilakukan evaluasi perubahan NJOP sesuai dengan zonasi yang berlaku. Selain itu, warga juga mengusulkan perluasan lahan makam Kelurahan Yosomulyo yang akan diupayakan melalui fasilitasi kesepakatan teknis terkait calon lokasi. Sedangkan permasalahan layanan publik lainnya yang dibahas meliputi pengaktifan call center penerangan jalan umum agar warga dapat melaporkan gangguan, penambahan lampu penerangan yang berlokasi di Jalan Mangga yang masih gelap akibat belum tersedianya tiang listrik PLN, pengadaan seragam RT/RW, serta kesulitan warga dalam membayar PBB dengan nilai tinggi. Pemerintah Kota Metro menyampaikan bahwa evaluasi nilai PBB akan diupayakan pada tahun 2026 melalui penilaian ulang sesuai zona. Di bidang kesehatan, warga mengusulkan fasilitasi alat tensi tekanan darah pada 9 (sembilan) Posyandu di Kelurahan Yosomulyo, termasuk untuk mendukung layanan home care. Pemerintah melalui Dinas Kesehatan menyatakan akan segera merealisasikan pengadaan alat tersebut. Selain itu, terkait warga tidak mampu yang belum memiliki BPJS gratis, masyarakat diarahkan untuk mendaftar melalui Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Metro atau Dinas Kesehatan dengan membawa KTP dan Kartu Keluarga. Sementara itu, Anggota DPRD Kota Metro Fraksi PDI Perjuangan, Ancilla Hernani, dalam kesempatan tersebut menyampaikan dukungannya terhadap penguatan ketahanan pangan dengan menyediakan bibit pohon buah. Ia mengajak masyarakat menanam pohon buah-buahan di pekarangan rumah, yang akan didampingi oleh tim dari Pendopo Tani sebagai bagian dari upaya pemberdayaan dan kemandirian ekonomi masyarakat. (Tm/Sr)
Musrenbang Kelurahan Karangrejo: Penguatan Nodal Manusia dan Modal Sosial untuk Pembangunan Berkelanjutan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Karangrejo Tahun Anggaran 2027 digelar di Aula Kelurahan Karangrejo, Senin (9/1/2026). Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk menyerap aspirasi masyarakat dalam merumuskan arah pembangunan yang selaras dengan visi Kota Metro. Musrenbang tahun ini mengusung tema Penguatan Modal Manusia dan Modal Sosial sebagai Fondasi Pembangunan Ekonomi dan Sosial Berkelanjutan. Tema tersebut juga menjadi dasar dalam penyusunan usulan pembangunan yang akan diajukan pada tahun anggaran 2027. Lurah Karangrejo, Erwin Syarif, dalam laporannya menyampaikan bahwa penguatan modal manusia menjadi kata kunci utama dalam perencanaan pembangunan kelurahan. Menurutnya, arah pembangunan harus relevan dengan prioritas pemerintah daerah dengan menekankan pada modal manusia yang relevan dengan prioritas pembangunan tahun anggaran 2027. Ia juga memaparkan kondisi wilayah Kelurahan Karangrejo yang memiliki luas sekitar 320 hektare dengan mayoritas berupa lahan persawahan, potensi tersebut didukung oleh keberadaan 18 kelompok tani dan 11 Kelompok Wanita Tani (KWT). “Secara administratif Kelurahan Karangrejo terdiri dari 12 RW dan 50 RT, dengan jumlah penduduk per 30 Desember 2025 sebanyak 10.891 jiwa, terdiri dari 5.520 laki-laki dan 5.371 perempuan, ” terangnya. Dalam sektor pendapatan, Erwin melaporkan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga tahun 2026 mencapai 77 persen dari total 4.339 wajib pajak dengan potensi Rp319 juta dengan realisasi sebesar Rp3.297 SPPT. Ia juga mengakui, bahwa capaian tersebut belum mampu menutup kebutuhan pembangunan di Kelurahan Karangrejo, dimana pada tahun 2025 Pemerintah Kota Metro menggelontorkan anggaran sekitar Rp12 miliar untuk pembangunan fisik, ekonomi, dan sosial budaya di wilayah tersebut. “Artinya, pendapatan dari PBB warga belum mampu meng-cover kebutuhan pembangunan kelurahan. Porsi bantuan dari pemerintah kota masih sangat besar,” jelasnya. Kendala utama dalam optimalisasi PBB, lanjut Erwin, adalah banyaknya wajib pajak yang tidak diketahui keberadaannya, khususnya di RW 11. Sejak 2024, tercatat sekitar 797 SPPT atau 18,37 persen tidak tertagih. “Selain itu, masih terdapat sekitar 4,5 persen wajib pajak dengan tingkat kesadaran rendah, serta permasalahan data kepemilikan objek pajak yang belum diperbarui, ” tuturnya. Sebagai upaya, pihak kelurahan membentuk tiga tim penagihan yang terdiri dari sembilan personel untuk menjangkau seluruh RW dengan pendekatan dilakukan bersama kolektor RT dan penelusuran langsung ke lapangan.”Realisasi pembangunan tahun 2025, khususnya pada sektor infrastruktur, seperti perbaikan jalan lingkungan, rigid beton, dan drainase di sejumlah RW, “paparnya. Pada bidang ekonomi, Kelurahan Karangrejo menerima bantuan alat pertanian berupa traktor roda empat dari program APBN melalui DKP3 Kota Metro yang disalurkan kepada kelompok tani Makmur I dan Sejahtera II sedangkan dana kelurahan sebesar Rp154 juta dikelola oleh kelompok masyarakat (Pokmas) untuk pembangunan drainase di 12 titik yang tersebar di seluruh RW. Di Bidang Sosial Budaya, Pemerintah kota menyalurkan berbagai bantuan, di antaranya untuk Masjid Al-Isro RW 4, Masjid Al-Amin RW 12, hibah rumah ibadah, sarana olahraga, serta bantuan sosial lanjut usia melalui Dinas Sosial. “Pada penggunaan aplikasi E-Musrenbang, di mana sebanyak 111 usulan telah diinput, terdiri dari 45 usulan fisik, 32 usulan ekonomi, dan sisanya bidang sosial budaya, ” katanya, saat memberikan laporan. Dari usulan fisik tersebut, ada 5 prioritas ditetapkan dengan fokus pada pembangunan jalan penghubung antar-RW yang mengarah ke lembaga pendidikan, sebagai bentuk penguatan modal manusia. Menanggapi paparan tersebut, Wakil Wali Kota Metro, M. Rafieq Adi Pradana, menekankan pentingnya memastikan akses pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial bagi seluruh warga.“Saya ingin memastikan, apakah masih ada warga Karangrejo yang kesulitan bersekolah, sulit berobat, atau belum terdata sebagai penerima bantuan sosial,” ujarnya. Rafieq mengungkapkan bahwa penguatan modal manusia harus dimulai dari pemenuhan akses kesehatan, termasuk kepesertaan BPJS, serta penanganan stunting yang saat ini tercatat sebanyak 13 kasus di Karangrejo. “Stunting tidak bisa disembuhkan, hanya bisa dicegah dan ditangani. Ini tantangan serius dalam membangun kualitas SDM,” tegasnya. Selain modal manusia, Rafieq menilai modal sosial di Karangrejo sudah terbangun dengan baik melalui kekompakan masyarakat dan partisipasi aktif dalam pembangunan. Dia juga menuturkan keterbatasan fiskal daerah Kota Metro yang terjadi akibat pemangkasan APBD oleh pemerintah pusat yang berdampak pada alokasi dana kelurahan.“Kita harus mulai mengubah pola. Dana kelurahan jangan hanya habis untuk belanja barang, tapi diarahkan untuk membangun unit kegiatan ekonomi masyarakat,” katanya. Pemerintah Kota Metro, lanjut Rafieq, siap memprioritaskan usulan yang memiliki nilai ekonomi, seperti pengembangan peternakan, pertanian, UMKM, serta pelatihan keterampilan masyarakat. Sebagai Wakil Walikota Metro, dia berharap musrenbang dapat menjadi momentum kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan Kelurahan Karangrejo yang berkelanjutan, mandiri, dan berdaya saing. (Yl/Tm)
Musrenbang Kelurahan Purwo Asri Fokuskan Pembangunan Infrastruktur, Pertanian dan Penanganan Masalah Sosial
Pemerintah Kota Metro menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang menjadi forum strategis dalam menjaring aspirasi masyarakat sebagai dasar penyusunan rencana pembangunan daerah tahun 2026 hingga 2027,berlangsung di Kelurahan Purwo Asri, Kecamatan Metro Utara, pada Senin (19/01/2026). Musrenbang tersebut dihadiri oleh Wakil Wali Kota Metro, M. Rafieq Adi Pradana, perangkat daerah terkait, Lurah Purwo Asri, tokoh masyarakat, serta perwakilan RT dan RW yang menyampaikan berbagai persoalan pembangunan fisik, sosial, dan ekonomi masyarakat. Wakil Wali Kota Metro, M. Rafieq Adi Pradana, menyampaikan bahwa pemerintah telah menerima sejumlah aspirasi warga, terutama dari kalangan petani yang mengeluhkan kondisi saluran irigasi pertanian,seperti adanya ketidakseimbangan aliran air pada jalur irigasi, baik karena debit air yang terlalu besar maupun terlalu kecil sehingga berdampak pada produktivitas pertanian. “Kami mendengar langsung keluhan masyarakat, khususnya para petani yang mengalami kesulitan pada jalur air sehingga diharapkan adanya penanganan terhadap saluran irigasi tersier yang ada di Kelurahan Purwo Asri,” ujar Rafieq. Ia menegaskan bahwa pembangunan sektor pertanian akan menjadi prioritas sejalan dengan program swasembada pangan yang dicanangkan pemerintah pusat. Oleh karena itu, pembangunan dan perbaikan irigasi tersier serta akses jalan pertanian diarahkan menjadi prioritas pembangunan daerah pada tahun 2026–2027. Selain infrastruktur pertanian, ia juga menyoroti persoalan sosial yang disampaikan masyarakat, seperti bantuan sosial yang belum tepat sasaran dan kendala dalam mengakses pendidikan anak usia dini (PAUD) yang langsung ditindaklanjuti dengan melakukan kunjungan ke rumah warga guna pendataan ulang penerima bantuan sosial. “Untuk masalah bansos dan PAUD, langsung kami tindak lanjuti di lapangan untuk dilakukan pendataan ulang agar bantuan sosial yang diberikan tepat sasaran, sementara pendaftaran PAUD akan diarahkan ke PAUD negeri dengan proses yang dipermudah,” jelasnya. Terkait usulan tambahan pembangunan yang disampaikan dalam Musrenbang, Rafieq menjelaskan bahwa saat ini pemerintah daerah masih menghadapi keterbatasan anggaran. Hal tersebut disebabkan oleh pengurangan anggaran serta proses penyusunan APBD yang masih berjalan, sehingga belum dapat memberikan keputusan final atas seluruh usulan pembangunan. Dalam kesempatan yang sama, Pemerintah Kota Metro juga menanggapi keluhan masyarakat mengenai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang banyak beralih fungsi menjadi kawasan kavling. Ia menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah menerima surat edaran dari tiga kementerian, salah satunya Kementerian Pertanian, terkait pengetatan aturan LP2B. “Untuk LP2B, aturannya sekarang sudah diperketat oleh Menteri Pertanian,sementara untuk kasus lama, kami masih menunggu arahan dari kementerian terkait bagaimana penanganannya,” ungkapnya. Sementara itu, Lurah Purwo Asri, Sutoyo, menegaskan bahwa Musrenbang kelurahan merupakan forum resmi yang sangat penting bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan pembangunan di wilayahnya. Hasil Musrenbang ini akan menjadi dasar perencanaan pembangunan hingga tingkat kecamatan dan penganggaran daerah. Sutoyo juga mengungkapkan bahwa salah satu tantangan besar pembangunan saat ini adalah kondisi fiskal daerah yang mengalami penurunan signifikan yang dipicu oleh berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat serta penurunan pendapatan asli daerah. “Penurunan kapasitas fiskal ini menuntut kita semua untuk lebih cermat, selektif, dan inovatif dalam merencanakan serta melaksanakan pembangunan daerah,” katanya. Dalam pemaparan rencana pembangunan fisik tahun anggaran 2026, Kelurahan Purwo Asri mengusulkan sejumlah kegiatan yang dibiayai melalui anggaran OPD, di antaranya pembangunan hotmix Jalan Komodo RW 5, 6, 7, dan 8; pembangunan hotmix Jalan Sriti RT 25 RW 07; lanjutan rehabilitasi onderlagh Jalan Sriti 2 RT 28 RW 08; pembangunan drainase Jalan Sriti Induk RT 28 RW 08; serta rehabilitasi saluran irigasi tersier KR 4 C Ki. Kelurahan Purwo Asri juga menerima Dana Kelurahan tahun 2026 sebesar Rp156.350.000 yang dialokasikan untuk pembangunan sarana dan prasarana lingkungan, meliputi pekerjaan cor blok dan drainase di sejumlah RT dan RW, sarana prasarana PKK, serta pembuatan teralis perpustakaan kelurahan. Selain itu, Dana Kelurahan sebesar Rp21.293.600 dialokasikan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat, antara lain sosialisasi pengelolaan pupuk dan bahan organik, perlombaan hafalan Juz Amma bagi TPA, kegiatan perlombaan PKK, penguatan Forum Anak Kelurahan, sosialisasi narkoba bagi remaja, penguatan kelembagaan RT dan RW, serta sosialisasi Undang-Undang Perkawinan. Sebagai penutup, Musrenbang Kelurahan Purwo Asri juga merumuskan usulan prioritas pembangunan dana OPD tahun 2027, di antaranya peningkatan jalan hotmix Jalan Cendrawasih RW 01 sepanjang 600 meter, peningkatan jalan hotmix Jalan Makam RW 03 sepanjang 200 meter, peningkatan jalan usaha tani RT 12 RW 04 sepanjang 300 meter, peningkatan jalan hotmix Lego 2 sepanjang 200 meter, serta pembangunan drainase Jalan Komodo Kolam Damraman sepanjang 200 meter. (Tm/Yl/Sr).
