Penulis: tim diskominfo

Kementerian Keuangan Republik Indonesia mengadakan acara Rakernas (Rapat Kerja Nasional) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2022. Dalam kesempatan ini, Pemerintah Kota Metro  menerima penghargaan Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dengan kategori minimal 10 kali berturut-turut. . Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI Hadiyanto, mengatakan Rakernas akuntansi merupakan agenda tahunan Kementerian Keuangan, sebagai ajang bergengsi para pengolahan keuangan negara. . Tema Rakernas Tahun 2022 ini adalah “Mengawal Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Untuk Pulih Lebih Cepat Bangkit Lebih Kuat”. Dengan harapan, tema tersebut dapat menjadi energi bagi seluruh bagi pengelola keuangan dan kinerja, baik di pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah, dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan secara simultan. . “Rakernas tahun ini bertujuan, memberikan apresiasi atas raihan opini WTP. Mewujudkan penguatan kualitas dan akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintah. Meningkatkan awareness dan menjaga komitmen serta kesamaan langkah dalam percepatan pemulihan dan kebangkitan ekonomi nasional,” jelas Hadiyanto. . Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menilai kalau Indonesia ternyata lebih baik dari negara di ASEAN dan bahkan negara G20 sekalipun. Pernyataan ini berdasarkan prestasi yang dicapai Indonesia pasca pandemi. . Sri Mulyani juga mengungkap, prestasi itu adalah perolehan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang bisa menyentuh level normal seperti sebelum pandemi. Capaian ini diperoleh pada 2021 dan hanya bisa didapat oleh segelintir negara saja di dunia, salah satunya Indonesia. Dimana, banyak negara G20 dan ASEAN, dan negara lainnya belum mampu memulihkan PDB-nya. . “Kita termasuk dari sedikit negara yang pada tahun 2021 tahun lalu, sudah bisa GDP-nya, ekonominya melewati masa pre-pandemic, yaitu 2019, bahkan pertengahan tahun, itu luar biasa,” katanya di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Kamis (22/9/2022). Dimana dalam acara ini terdapat beberapa kategori yang diantaranya Opini WTP tahun 2021, Opini WTP minimal 5 kali berturut turut, Opini WTP minimal 10 kali dan Opini WTP minimal 15 kali berturut-turut. . Dalam kesempatan ini, Walikota Metro Wahdi Siradjuddin, menerima langsung dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, atas penghargaan Opini WTP dengan kategori minimal 10 kali berturut-turut. . “Secara langsung Pemerintah Kota Metro yang telah menerima penghargaan Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) ke-12 kali secara berturut-turut, maka masuk dalam kategori minimal 10 kali berturut-turut. Semoga dengan penghargaan ini kita dapat membangun Kota Metro lebih baik lagi. Dan memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan nilai CERIA ( Cerdas Cermat, Empati Responsif, Iman Imun dan Aman Amal),” ujar Wahdi usai menerima penghargaan. (Sr)

Acara Roadshow Bus KPK yang telah berlangsung selama 2 (dua) hari di Wisma Haji Al-Khairiyah Kota Metro, akhirnya ditutup oleh Wakil Walikota Metro Qomaru Zaman. Dimana Roadshow Bus KPK di Kota Metro dalam rangka jelajah Negeri Bangun Antikorupsi, Rabu 21/9/2022. . Wakil Walikota Metro Qomaru Zaman, dalam sambutan penutupannya mengatakan, dengan hadirnya kegiatan untuk mengingatkan masyarakat tentang ketaatan pada aturan undang-undang dan kepatuhan dengan meningkatkan nilai-nilai spritual yang tidak merugikan orang lain, tidak membuat kerusakan, istiqomah yang muncul dalam bentuk kejujuran. Terlebih lagi pada mengajarkan masyarakat Kota Metro akan tindakan antikorupsi. . “Atas nama Pemerintah Kota Metro mengucapkan terima kasih kepada jajaran KPK, yang telah berkenan untuk Roadshow BUS KPK di Kota Metro. Dengan hadirnya KPK selama dua hari ini, guna melakukan penguatan di Kota Metro. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah memberikan kontribusinya sangat luar biasa untuk Kota Metro,” paparnya. Sedangkan, Direktur Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK RI, Dian Novianthi, mengucapkan terima kasih atas kerja samanya kepada jajaran, sehingga kegiatan pada Roadshow BUS KPK 2022 selama dua hari mulai tanggal 20-21 September dapat berjalan lancar. Apresiasi atas semua partisipasi dari Pemerintah Kota Metro serta elemen masyarakat yang sangat antusias dalam adanya Roadshow BUS KPK ini. . “Peran serta masyarakat dalam melakukan pemberantasan korupsi terutama pada pencegahan, pendidikan antikorupsi ini bukti nyatanya ada di Kota Metro. Kami berharap kegiatan ini tidak berhenti disini saja, karena masih banyak kegiatan-kegiatan lainnya. Untuk seluruh materi atau wawasan yang telah didapatkan semoga dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari dan saling menguatkan, serta tetap terintegritas,” harapannya. Acara diakhiri dengan penyerahan plakat dari KPK RI kepada Pemerintah Kota Metro, penyerahan plakat dari Pemerintah Kota Metro kepada KPK RI. Turut hadir dalam penutupan Roadshow BUS KPK Sekda Kota Metro, Direktur Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK RI, para Asisten Pemerintah Kota Metro, Staf Ahli Pemerintah Kota Metro, Kepala Kantor Pertanahan Kota Metro, Kepala OPD se-Kota Metro, Sekretaris DPRD, Direktur RSU A. Yani, Camat se-Kota Metro. (In/la)

Walikota dan Wakil Walikota Metro melakukan Kunjungan Pelayanan Publik pada Roadshow Bus KPK 2022, yang berlangsung di Halaman Wisma Haji Kota Metro, Selasa (20/09/2022). . Sekretaris Jendral Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Cahya Hardianto Harefa, mengatakan bahwa kita dapat mengenalkan antikorupsi kepada anak-anak dimulai dari PAUD. Hal ini bertujuan agar anak-anak dapat belajar tentang antikorupsi dimulai dari mengenalkan karakter-karakter jujur, peduli, berani, dan tanggung jawab sejak dini. “Saya berharap dengan kegiatan ini anak-anak dapat menjadi anak yang menurut kepada orang tua dan membantu orang tua, serta tidak mengambil sesuatu yang bukan menjadi haknya,” ujarnya. . Harapannya, anak-anak yang mengikuti kegiatan Roadshow Bus KPK 2022 nantinya pada saat dewasa dapat memiliki karekter yang lebih baik dan tidak melakukan korupsi. Sementara itu, Walikota Metro Wahdi menilai kegiatan ini dapat mengedukasi anak-anak untuk mempunyai pemahaman tentang nilai-nilai baik dan buruk. . “Kegiatan Roadshow Bus KPK 2022 dalam jelajah negeri bangun antikorupsi, juga diadakan untuk mengingatkan masyarakat tentang ketaatan pada aturan undang-undang dan kepatuhan dengan meningkatkan nilai-nilai spritual yang tidak merugikan orang lain, tidak membuat kerusakan, istiqomah yang muncul dalam bentuk kejujuran,” terangnya. . Senada dengan Walikota Metro, Inspektur Kota Metro, Jihad Helmi menjelaskan bahwa ada 9 (sembilan) kabupaten/kota yang akan dikunjungi Roadshow Bus KPK 2022. . “Tujuan utama kegiatan yang diadakan oleh KPK adalah untuk menghilangkan korupsi yang ada di Indonesia dengan melakukan edukasi bekerja sama dengan OPD yang melakukan pelayanan publik di Kota Metro,” paparnya. (Bsr/Yl)

Walikota Metro Wahdi Siradjuddin, menghadiri pembukaan Roadshow Bus KPK 2022 bertemakan Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi Kota Metro oleh KPK RI. Acara ini bertempat di Aula Pemerintah Kota Metro, Selasa, (20/9/2022). . Turut hadir Wakil Walikota Metro, Forkopimda Kota Metro, Sekda Kota Metro, Sekretaris Jenderal KPK RI, Direktur Pendidikan dan Pelatihan KPK RI, dan Para Kepala OPD se-Kota Metro. . Dalam sambutannya, Walikota Metro Wahdi, menyambut baik atas dilaksanakannya Roadshow Bus KPK 2022 Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi Kota Metro. Hal ini sebagai upaya dalam mewujudkan masyarakat madani dan menciptakan tata pemerintah yang baik, tentunya dilakukan dengan tata kelola yang baik. “Dengan adanya Roadshow Bus KPK 2022 diharapkan akan membangun sinegritas dan kolaborasi dengan Pemerintah Kota Metro dalam berbagai program-program KPK, sehingga isu-isu pemberantasan korupsi dapat rasa hadir secara nyata di tengah-tengah masyarakat. Selain itu, juga kegiatan ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran lagi bagi ASN di lingkungan Pemerintah Kota Metro, ASN yang berakhlak tentunya mengurangi tindak pidana korupsi, sehingga dapat terwujudnya Pemerintah Kota Metro bersih bebas korupsi,” jelasnya. . Wahdi juga menambahkan, saat ini fenomena korupsi sepertinya terlanjur dinilai sudah endemik di Indonesia, sehingga negara dipersepsikan sebagai budaya yang terletak di tengah-tengah kehidupan bangsa sebagai pola yang lazim. Persoalan pemberantasan korupsi sepertinya menjadi persoalan yang sangat rumit, sehingga sampai saat ini masih belum sepenuhnya mampu menuntaskan persoalan korupsi. . “Untuk itu pemerintah sudah mengeluarkan berbagai aturan perundang-undangan terkait dengan soal pemberantasan korupsi seperti Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002, tentang Tindak Pidana Korupsi serta Instruksi Presiden tentang pencegahan aksi dan pemberantasan korupsi. Upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana korupsi hanya bisa dilakukan bersama dengan melakukan hal-hal pendekatan struktural juga kultural dan yang paling penting adalah spiritual,” kata Wahdi. Di kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal KPK, Cahya Hardianto Harefa, mengucapkan terima kasih telah mempersiapkan dan bekerja sama demi terwujudnya acara dengan baik. Upaya pemberantasan korupsi tidak cukup dengan upaya-upaya peringatan, melainkan dilakukan adanya upaya pencegahan dan penyelidikan melalui perbaikan sistem membangun integritas dan membangun upaya anti korupsi. “Paling penting kita libatkan peran serta masyarakat, karena korupsi berdampak pada seluruh program pembangunan, mulai dari mutu perbaikan tingkat kesehatan pun juga terganggu. Selain itu, pemberantasan korupsi perlu melibatkan berbagai pihak, sesuai dengan kehidupan dan kapasitas masing-masing. Kita semua bisa berpartisipasi dengan berbagai cara salah satunya dengan melaporkan tindak pidana korporasi, serta membangun sistem manajemen anti korupsi,” jelas Cahya Hardianto Harefa. . Dalam rangka KPK mengajak pelibatan semua masyarakat, KPK menginisiasi satu program anti korupsi yaitu Roadshow Bus KPK Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi. Hal ini merupakan serangkaian kegiatan dalam membangun dan meningkatkan partisipasi publik dalam gerakan pemberantasan korupsi. . “Tindakan ini tidaklah mudah dan perlu adanya strategi, oleh karena itu diharapkan dengan hadirnya BUS KPK di Kota Metro bisa menjembatani proses edukasi tentang nilai-nilai anti korupsi. Ada 9 (sembilan) anti korupsi yang disingkat menjadi (Jumat Bersepeda KPK) jujur, mandiri, tangung jawab, berani, sederhana,peduli, disiplin, adil dan kerja keras,” ungkapnya. . Tambahnya, nilai anti korupsi dituangkan dalam Roadshow Bus KPK dengan mengunjungi 9 daerah yang terpilih. Saat ini Kota Metro adalah kota ke-4 dalam perjalananan BUS KPK tahun 2022 dan berlangsung selama 2 (hari) 20-21 September 2022. (bgs/la)

Walikota Metro Wahdi Siradjuddin, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Permasalahan Hukum di Lingkungan Pemerintah Kota Metro, yang berlangsung di OR Setda Kota Metro, Senin (19/09/2022). . Kegiatan dilaksanakan selama 2 (dua) hari pada tanggal 19 sampai 20 September 2022, yang diikuti oleh para pimpinan OPD se-Kota Metro, Kepala Badan, Kepala Bagian dan Camat se-Kota Metro. . Wahdi menyambut baik atas kegiatan Rakor Penanganan Permasalahan Hukum, yang nantinya dapat meningkatkan wawasan, pemahaman, memperkuat koordinasi, mencegah pelanggaran hukum, serta membantu penyelesaian permasalahan hukum para aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Metro. “Negara menjamin hak setiap orang untuk mendapat pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan hukum yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM),” ujarnya. . Tambahnya, pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum dalam menyelenggarakan bantuan hukum berorientasi pada terwujudnya tatanan sosial yang berkeadilan. Sejak lahirnya Undang-Undang No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) semakin memperkokoh adanya kewajiban negara untuk memberi perlindungan,  pendampingan dan bantuan hukum kepada ASN yang terjerat hukum karena pelaksanaan tugasnya. . “Pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa bantuan hukum terkait perkara yang dihadapi di pengadilan terkait pelaksanaan tugas. Tetapi tidak untuk kasus khusus seperti korupsi, narkoba, dan teroris. Harapannya, kegiatan ini dapat memberikan manfaat dan membantu permasalahan hukum yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kota Metro,” katanya. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Metro Virginia Hariztavianne, memaparkan tugas Kejaksaan Negeri RI di Bidang Datun, yaitu dengan memberikan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan, untuk dan atas nama negara dan pemerintah. Memberikan pertimbangan hukum dan kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang. . “Tugas dan wewenang Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara sesuai dengan pasal 30 ayat 2 No.16 Tahun 2004, tentang kejaksaan yang telah diubah Undang-Undang No. 11 tahun 2021, pada Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah, ” paparnya. Virginia Hariztavianne, juga menjelaskan bahwa lingkup bidang perdata dan tata usaha negara dalam litigasi memiliki dua peran yaitu, Penegakan Hukum dan Bantuan Hukum. Dimana tujuan pelaksanaan tupoksi datun yaitu untuk menyelamatkan kekayaan negara, memulihkan kekayaan negara, menjaga kewibawaan pemerintah, dan mencegah timbulnya sengketa hukum dalam masyarakat. . “Saat ini ada 13 Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintahan Kota Metro yang telah melakukan MoU dengan Kejaksaan Negeri Metro, besar harapan kami kerja sama yang telah terjalin dapat terus berlanjut dan semakin baik demi Kota Metro yang lebih baik,” tutur Virginia Hariztavianne. (Bsr/Yl)

Walikota Metro menghadiri kegiatan Uji Petik Kementerian Dalam Negeri terhadap Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Tahun 2022 yang berdasarkan LPPD Tahun 2021, di OR Setda Kota Metro, Jum’at (16/09/2022). . Walikota Metro Wahdi Siradjuddin, mengucapkan selamat datang kepada Direktur Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, beserta jajaran di Kota Metro Bumi Sai Wawai. . “Semoga kehadirannya dapat memberikan pencerahan dan wawasan kepada kita, sehingga dapat meningkatkan pemahaman dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Indikator Kinerja Kunci penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kota Metro, ” ucap Wahdi. Wahdi juga mengapresiasi atas diselenggarakannya kegiatan uji petik, dengan harapan kegiatan ini dapat memberikan manfaat yang berguna bagi kita dalam penyusunan LPPD pada tahun selanjutnya. Serta untuk memantapkan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan Kota Metro yang kita cintai. . Lanjutnya, Wahdi juga menyampaikan progres status capaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kota Metro, berdasarkan Sistem Informasi Laporan Penyenggaraan Pemerintah (SILPPD) telah tercapai 100 persen. Hal tersebut meliputi dari Progres entrik IKK LPPD Kota Metro tahun 2021, Progres reviu IKK LPPD Kota Metro tahun 2021, Progres status IKK LPPD, dan Progres reviu Makro LPPD. . “Pemda Kota Metro masih terdapat beberapa hal yang menjadi kendala dalam penyusunan LPPD tahun 2021, antara lain tata cara penyusunan LPPD sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019,  tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Dokumen pendukung yang tidak ada atau tidak tersedia. Data tidak yang tidak konsisten seperti angka pembagian yang tidak sama tentang jumlah penduduk dan jumlah ASN,” jelasnya. Untuk mengatasi kendala tersebut, Wahdi beserta jajaran akan terus melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada setiap OPD. Salah satunya dengan diadakannya uji petik Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( EPPD ) pada hari ini. “Harapannya, dengan adanya kegiatan Uji Petik Kementerian Dalam Negeri terhadap Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Tahun 2022, yang berdasarkan LPPD Tahun 2021 dapat meningkatkan pengetahuan atau informasi, kualitas pelaporan dan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Metro,” pungkasnya. . Sementara itu, Direktur Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah (EKPKD) Ditjen Otda Kemendagri, Deddy Winarwan, menjelaskan LPPD adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, yang memuat capaian kinerja dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 Tahun Anggaran. . “LPPD juga wajib dilaporkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir ,dan menjadi bahan evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintah daerah oleh pemerintah pusat, yang disampaikan melalui sistem informasi elektronik secara daring,” paparnya. . Deddy juga menegaskan, perlunya pengetahuan tentang cara penyusunan dan membuat laporan berbasis elektronik kepada setiap Satker yang bertugas, agar kebijakan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kedepan dalam pelaksanaan berbagai program mendapat capaian yang lebih baik. . “Kepada Kepala Daerah yang tidak menyampaikan LPPD dan ringkasan LPPD dapat dikenakan sanksi administrasi, berupa teguran tertulis oleh Menteri untuk Gubernur, dan oleh Gubernur sebagai wakil dari Pemerintah Pusat kepada Bupati/ Walikota, ” tutupnya. (Bsr/Yl)