Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kota Metro melakukan audiensi bersama Wali Kota Metro dan Wakil Wali Kota Metro yang berlangsung di Ruang Kerja Wali Kota Metro, Rabu (19/03/2025).
Dalam pertemuan ini, Kepala KPPN Kota Metro, Wawan Hermawan, menyampaikan maksud dan tujuan audiensi sebagai bentuk silaturahmi dengan Walikota dan Wakil Walikota yang baru serta memperkuat sinergi dengan Pemerintah Kota Metro dalam mendukung pembangunan daerah melalui peran strategisnya dalam pengelolaan keuangan negara.
“KPPN memiliki tugas melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan Bendahara Umum Negara (BUN), menyalurkan pembiayaan atas beban anggaran, serta menatausahakan penerimaan dan pengeluaran anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” jelas Wawan Hermawan.
Dalam paparannya, ia menegaskan bahwa KPPN bertanggung jawab dalam beberapa aspek, di antaranya Penyaluran pembiayaan APBN untuk instansi vertikal dan APBD pemda, Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara melalui kas negara, Penyusunan laporan pelaksanaan APBN untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dan Pelaksanaan tugas kepatuhan internal, termasuk pengawasan terhadap penggunaan anggara di Kota Metro.
“Kami juga selain bertugas sebagai bendahara, kita juga ditugaskan untuk melakukan analisis terhadap perekonomian dan fiskal yang ada di Kota Metro. Serta melakukan kajian strategis bekerjasama dengan Universitas Lampung (Unila) terkait kebijakan pembangunan di Kota Metro, “terangnya.
Hasil kajian tersebut, nantinya akan menjadi rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan APBN dan APBD secara lebih efisien.“Kami juga melakukan pendampingan dari pelaksanaan hingga perencanaan APBD, agar penyaluran dana dapat lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat,” tambahnya.
Tak hanya itu, KPPN juga memiliki program Sosialisasi Pembinaan UMKM untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, yang mana sebelumnya KPPN hanya sebatas sebagai kuasa Bendahara Negara. Ia juga berharap melalui pertemuan ini, KPPN Kota Metro dapat terus bersinergi dan dan mendapatkan dukungan dari Pemerintah Kota Metro.
“Kehadiran kami bukan hanya untuk kementerian keuangan saja tetapi juga untuk instansi atau stakeholder yang ada di lingkungan kantor KPPN . Ke depan Kami juga siap untuk tidak hanya sebatas untuk hadir tetapi juga membantu aparatur atau SDM pemerintah Kota Metro yang membutuhkan transfer ilmu terkait aset pemerintah, “ungkapnya.
Sementara itu, Wali Kota Metro, Bambang Iman Santoso, menyampaikan apresiasi atas kehadiran KPPN dan perannya dalam mendukung pembangunan daerah.
“Pemerintah Kota Metro mengucapkan terima kasih atas silaturahmi ini. Ada banyak hal yang bisa kita diskusikan bersama, terutama terkait penyaluran anggaran dan pengelolaan keuangan daerah dengan memenuhi kelengkapan dokumen administrasi sebagai kunci utama dalam ketepatan penyaluran dana, baik dari Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), maupun dana lainnya, “papar Bambang dalam pertemuan tersebut.
Menurutnya, hal tersebut perlu dilakukan dengan benar karena dapat mempengaruhi ketepatan waktu penyaluran dana yang akan berdampak pada efektivitas pelaksanaan program pembangunan di Kota Metro.
“Kehadiran KPPN bukan hanya sekadar simbolis, tetapi benar-benar menjadi mitra strategis dalam pembangunan. Saya berharap ke depan, KPPN juga bisa berkontribusi dalam transfer ilmu kepada aparatur pemerintahan daerah agar lebih mandiri dan tidak bergantung sepenuhnya pada pusat,” ungkapnya.
Dalam diskusi, Walikota Metro juga menyinggung peran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan koperasi dalam mendukung ekonomi masyarakat yang sering disalahgunakan agar dapat dilakukan pembinaan yang lebih serius, tidak hanya dari aspek administrasi, tetapi juga mental dan kesadaran para pelaku usaha.
“Pemerintah pusat ingin agar koperasi di setiap desa benar-benar berkembang. Namun, jika tidak dibarengi dengan edukasi yang baik, dikhawatirkan program ini hanya menjadi formalitas tanpa dampak nyata,” jelasnya.
Bambang berharap semua pihak terkait, baik dari OPD maupun stakeholder lainnya, bisa lebih memperhatikan aspek administrasi dan pelaksanaan anggaran agar manfaatnya benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat. (Yl/Rn/Br/Sr)
