Miliki Seragam, Relawan Covid-19 Tejo Agung

Walikota Metro Achmad Pairin menghadiri acara pemakaian rompi relawan Covid-19 yang bertempat di Kelurahan Tejo Agung, Metro Timur, Kamis (05/11/2020).

Pada kesempatan ini, Achmad Pairin memberikan apresiasi kepada Tim Relawan di Kelurahan Tejo Agung, yang telah membantu Pemerintah Kota Metro dalam penanggulangan pandemi Covid-19.

“Terima kasih atas peran aktif yang dilakukan Tim Relawan dalam membantu penanganan Covid-19, terutama di Bumi Sai Waway yang kita cintai ini,” ujar Pairin.

Pairin juga meminta semua elemen masyarakat, agar berperan aktif dalam pencegahan Covid-19. Dengan harapan adanya para relawan Covid-19 ini mampu menekan angka kenaikan kasus Covid-19 di Kota Metro.

“Saya juga ingatkan kembali untuk tetap patuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, dan cuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir,” tambahnya.

Sementara itu Lurah Tejo Agung Suparyono, mengatakan peresmian seragam tim dilakukan sebagai identitas bagi relawan Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 di Kelurahan Tejo Agung, di dalam menjalankan tugasnya saat mensosialisasikan kepada masyarakat.

Hadir juga dalam acara tersebut, Dandim 0411/LT, Kapolres Kota Metro, Kadis Kesehatan Kota Metro, dan Camat Metro Timur, serta masyarakat Tejo Agung. (Dk/Sr)

Bawaslu Metro Berikan Arahan Pilkada di Masa Pandemi Covid-19

Bawaslu Kota Metro melalukan talkshow bersama Radio Metropolis, dengan bahasan pemilihan kepala daerah ditengah pandemi Covid 19, Senin (12/10/2020).

Ketua Bawaslu Kota Metro Mujib S.Ag mengatakan, Provinsi Lampung pada tahun 2020 menggelar Pilkada serentak sebanyak 8 dari 15 kabupaten/kota yakni Kota Bandar Lampung, Kota Metro Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Pesisir Barat dan Kabupaten Lampung Selatan.

“Dimana tugas Bawaslu sebagai pencegah, penindakan, pengawasan dan penyelesaian sengketa. Hal ini kami lakukan sebagai tujuan yaitu, memastikan Pilkada berjalan LUBER (Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia) dan JURDIL ( Jujur dan Adil). Kemudian kami juga bertugas sebagai menyadarkan tentang pentingnya pendidikan pemilih. Serta mendorong partisipasi pemilih dalam mewujudkan Pilkada berkualitas,” papar Mujib.

Wajib juga mengatakan, bahwa Bawaslu mempunyai kewajiban untuk bersikap adil, tidak pilih kasih, bersikap netral kepada pasangan calon dan masyarakat.

“Untuk saat ini KPU telah menetapkan 4 Paslon, kemudian sekarang ini memasuki tahapan kampaye dari tanggal 26 September sampai tanggal 5 Desember. Kemudian saat ini sudah tercatat 115.844 pemilih,” ujarnya.

Tambahnya, Wajib menegaskan mengenai bebrapa hal yang perlu mendapat perhatian secara serius dalam melaksanakan kampanye yaitu, tetap mematuhi protokol kesehatan.

“Ada beberapa tahapan yang dilakukan paslon terkait dengan pelaksanaan kampanye yaitu paslon harus meminta seluruh kegiatan kampanye harus mempunyai surat pemberitahuan kepada polisi, dan rekomendasi dari satgas covid,” ungkapnya.

Lanjutnya, para petugas akan mengawasi, memastikan seluruh prokes sudah terlaksana. Peserta kampanye tidak boleh melebihi 50 orang. “Tidak boleh melibatkan anak kecil, ibu hamil dan para lansia. Jika 2 ketentuan itu tidak di taati, kami akan memberikan teguran, mengeluarkan surat tertulis akan memberikan sanksi kepada pelanggar tersebut,” tegas Mujib. (TM/Ian)

Upacara Hari Kesaktian Pancasila Secara Virtual

Pemerintah Kota Metro mengikuti upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila secara virtual Tahun 2020 yang berlangsung di OR Kota Metro, Kamis (01/10/20)

Upacara kali ini dilakukan secara virtual di seluruh wilayah, karena dampak pandemi Covid-19 yang masih ada sampai saat ini.

Dimana peringatan Hari Kesaktian Pancasila ini mengusung tema “Indonesia Maju Berlandaskan Pancasila”.

Tampak hadir Walikota Metro, Wakil Walikota Metro, beserta jajarannya mengikuti upacara secara khidmat. (Cv/Ns)

4 Hari Penegakan Hukum Protokol Covid-19, Terdapat 388 Pelanggar

Pemerintah Kota Metro menyelenggarakan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Covid-19, yang tertuang dalam Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2020.

Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Kota Metro Imron mengatakan, penegakan hukum protokol kesehatan Covid-19 dilakukan sejak tanggal 21 sampai dengan tanggal 24 September 2020. “Dimana Penanggung jawab kegiatan tersebut dari Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro,” ujarnya, Senin (28/09/2020).

seorang warga sebelah kanan ke 2, sedang diberikan sangsi pelanggaran protokol

Lanjutnya untuk data pelanggaran pada tanggal 21 September sebanyak 67 pelanggar yang tidak menggunakan masker. Pada tanggal 22 September sebanyak 181 pelanggar tidak menggunakan masker dan 1 lokasi penutupan caffe, yang menjadi klaster penyebaran Covid-19.

“Sementara pada tanggal 23 September terdapat 72 pelanggar yang tidak menggunakan masker. Dan tanggal 24 terdapat 62 pelanggar yang tidak menggunakan masker. Dengan jumlah pelanggar selama 4 hari sebanyak 388 pelanggar dan 1 caffe ditutup sementara selam 14 hari. Sedangkan jenis sangsi berupa menyanyikan lagu Indonesia Raya, membersihkan fasilitas umum dan mengucapkan Pancasila,” terang Imron.

Imron juga memaparkan jenis pelanggaran yang mendapat sangsi, diantaranya tidak menggunakan masker, tidak menerapkan social distancing, tidak menerapkan physical distancing dan protokol kesehatan, pengendaran roda 2 tidak menggunakan masker dan kendaran pribadi berpenumpang kurang lebih 50%. (Sr)

Rapat Pembahasan Pelaksanaan Pesta/Hajatan di Masa Pandemi

Pj. Sekda Kota Metro, Misnan pimpin Rapat Pembahasan Pelaksanaan Pesta/Hajatan dan lainnya yang mengerahkan masyarakat di masa pandemi Covid-19, di Aula Pemkot, Kamis (24/09/2020).

Pada kesempatannya, Misnan mengatakan bahwa beberapa waktu terakhir angka pasien Covid-19 semakin meningkat, maka saat ini telah ditetapkan Perwali No.39 tentang Sanksi Pelanggar berupa sanksi teguran lisan dan tertulis, sanksi kerja sosial, serta sanksi penghentian atau penutupan sementara penyelenggara usaha.

“Kami mengimbau kepada Lurah dan Camat untuk bekerja sama dengan pihak RT/RW untuk mensosialisasikan aturan larangan resepsi pernikahan yang akan dibatasi. Mari kita bersama memberi masukan kepada masyarakat yang akan melaksanakan hajatan, baik itu pernikahan, khitanan atau juga aqiqah, agar dapat menyepakati peraturan yang ada seperti tidak mengumpulkan banyak orang dan menyambut tamu cukup ijab qobul akad nikah, langsung dibagi nasi kotak dan pulang,” tandasnya.

Selanjutnya, Sekda Kota Metro juga menambahkan mengenai pembatasan jam berjualan harus diberikan ketegasan. Pada kafe yang akan disepakati bersama mulai dari pagi hari sampai dengan jam sembilan malam, kemudian para penjual tenda di depan Supermarket Chandra dan Pertokoan Sumur Bandung akan dibatasi mulai dari jam 17.30 WIB sampai dengan jam 12 malam, serta rumah makan diharapkan tidak menyediakan makan di tempat melainkan hanya untuk dibungkus atau dibawa pulang dan akan ditentukan hanya boleh buka sampai jam lima sore, dan itu masih akan disepakati bersama mengenai aturan jam tersebut.

Sementara, Ika selaku Kepala Bagian Hukum memaparkan secara umum mengenai beberapa aturan bahwa dalam pelaksanaan acara diharapkan lebih cepat dan lebih pendek, jumlah pengunjung pun paling banyak 50% dan mewajibkan menggunakan, memeriksa suhu tubuh apabila suhu 37° keatas tidak boleh masuk, memastikan tamu dalam kondisi sehat, menyediakan sarana cuci tangan dengan air bersih, menghindari kontak fisik secara langsung (bersalaman/berpelukan), diarahkan agar tidak terjadi penumpukan pengunjung.

Bagi peserta nikah yang pelaksanaannya di KUA, dihadiri paling banyak 10 orang dan semua wajib menjalankan protokol kesehatan, jika berasal dari Jakarta/dari luar kota diharapkan melampirkan hasil rapid test. Di luar KUA, penghulu wajib menolak jika pelaksanaan tidak sesuai dengan protokol kesehatan. (gt/nv/ys)

Sosialisasi Komunitas Intelijen Daerah Menjelang Pilkada

Asisten I Pemerintah Kota Metro Ridhwan menghadiri acara sosialisasi tim Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA), yang berlangsung di LEC Kartika Kota Metro, Kamis (17/09/2020).

Kepala Kantor Kesbangpol Kota Metro Deni Ferdinan, menyampaikan sosialisasi ini diharapkan dapat mencegah, serta mengendalikan konflik yang terjadi di setiap wilayah. Hal ini agar dalam pelaksanaan Pilkada tidak terjadi suatu kesalahan yang dapat menimbulkan ketidak harmonisan pada setiap hak pilih. 

Sementara itu, Asisten I Ridhwan mengatakan dengan dibentuknya KOMINDA merupakan wadah untuk dapat saling bertukar data dan informasi.

“Saya mengajak para peserta dan masyarakat untuk mendeteksi sedini mungkin segala kemungkinan ancaman yang dapat mempengaruhi stabilitas politik, sosial, budaya serta keamanan. Hal ini agar terhindar dari isu sara dan aliran sesat,” ujar Ridhwan.

Lanjutnya, Ridhwan menekankan bahwa stabilitas politik, ekonomi, sosial, budaya sangat diperlukan demi kelancaran dan keamanan pemerintah daerah, khususnya menjelang Pilkada di tengah masa pandemi Covid-19.

“Oleh karena itu, saya berharap dengan kegiatan ini, masyarakat dapat mengantisipasi terjadinya konflik sosial guna deteksi dini, sebelum munculnya bahaya resiko yang nyata. Dan untuk mempersiapkan tindakan yang dirasa perlu untuk meminimalisir kemungkinan resiko yang terjadi, serta menciptakan suasana yang kondusif dan aman dalam pelaksanaan Pilkada,” ujarnya.

Turut hadir dalam kegiatan ini Danramil Trimurjo, Kasat Intel Polres Metro, Kasat Intel Kejari Metro, Kepala Kesbangpol, Kepala Satpol-PP,  Badan Intelijen Negara Metro. (Cv/Va)