Penulis: tim_diskominfo

Pemerintah Kota Metro melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro menggelar Pentas Seni Tradisional Masyarakat yang digelar oleh . Hal tersebut diungkapkan oleh Staf Ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Juni Kuswati saat menghadiri pentas tersebut di Gedung Nuwo Budaya, Jumat (08/12/2023). Juni Kuswati mengatakan, Kegiatan seni budaya tradisional sebagai bentuk ekspresif masyarakat, dan harus terus kita jaga serta dilestarikan keberadaannya. “Seni tradisional merupakan kekayaan dan identitas bangsa yang sangat diperlukan untuk memajukan kebudayaan Nasional Indonesia. Untuk itu diperlukan upaya-upaya konkrit seperti perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan seni budaya tradisional agar dapat membangun dan memajukan kebudayaan dinamis, berwawasan lingkungan, mampu mensejahterakan dan mencerdaskan kehidupan bangsa di tengah-tengah masyarakat,” ujarnya. Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro, Dedi Hasmara berharap melalui kegiatan ini dapat senantiasa hadir dan mendorong inisiasi masyarakat untuk dapat berekspresif dengan menampilkan berbagai karya seni. “Semoga pentas seni ini dapat memberikan ruang bagi semua sanggar untuk menampilkan karya seni dan budayanya masing-masing sebagai suatu bentuk proses pembinaan kepada warisan seni budaya tradisional yang ada di masyarakat,” ungkap Dedi. Selaku Ketua Sanggar Seni Ananda Gita SMK Negeri 1 Metro, Darus Haryo mengungkapkan bahwa, pentas seni ini harus terus digelar agar dapat memperkenalkan tarian budaya serta menambah daya tarik masyarakat untuk mengenali budaya lokal. (tm/yus)

Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak merupakan bagian intergal dari target pembangunan nasional yang harus dilakukan di setiap lingkup kelurahan, tidak terkecuali pada wilayah kelurahan di Kota Metro. Maka dari itu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DPPAPPKB) Kota Metro menggelar sosialisasi Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (KRPPA) tahun 2023 yang berlangsung di Ballroom Hotel Grand Skuntum, Kamis (07/12/2023) dan dibuka langsung oleh Asisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Kesra, Supriyadi. Dalam sambutannya, Supriyadi menjelaskan bahwa Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di kelurahan membutuhkan koordinasi terpadu antar berbagai sektor, serta membutuhkan komitmen pemerintah daerah dan unsur kelurahan untuk mewujudkannya. “Kesepakatan dan komitmen dari unsur kelurahan diperlukan agar perempuan dan anak dapat berpartisipasi secara aktif dalam pengambilan keputusan hal strategis di kelurahan,” ucapnya. Ia juga memaparkan upaya pengembangan (KRPPA) bertujuan untuk mempercepat terwujudnya menyelesaikan 5 (lima) isu prioritas PPA Tahun 2020-2024, yaitu: 1. Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dalam Kewirausahaan Perspektif Gender, 2 Peningkatan Peran Ibu dan Keluarga dalam Pendidikan/Pengasuhan Anak, 3. Penurunan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, 4. Penurunan Angka Pekerja Anak, 5. Pencegahan Pekawinan Anak. Kepala Dinas PPPAPPKB Kota Metro, Wahyuningsih mengungkap tujuan dari dilakukannya sosialisasi tersebut. “Ini merupakan hasil tindaklanjut di tahun 2021 pada saat ada kunjungan kerja Menteri PPPA ke kelurahan dan penandatanganan komitmen bahwa akan menjadi sebagai sebuah kelurahan ramah perempuan dan peduli anak,” ujar Wahyuningsih. Di tahun 2021 sudah diajukan SK Walikota dan sudah ditandatangani yaitu SK nomor 708/KTPS/D-8/2023 bahwa total 22 kelurahan di Kota Metro sudah menjadi kelurahan ramah perempuan dan peduli anak. “Jadi kita untuk pelaksanaan di bawah,sebanyak 22 kelurahan ini sudah menjadi kelurahan kampung KB dan bersinergi karena tujuan kita pemberdayaan perempuan dan anak serta pencegahan stunting,untuk kegiatannya sudah terkolaborasi dengan baik karena tujuan kita untuk ramah perempuan dan peduli anak serta pencegahan stunting di Kota Metro,” tuturnya. (tm/yus)

Mencegah adanya tindak pidana di kalangan pelajar, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Metro menggelar rapat gelar kasus dan penguatan koordinasi dengan lembaga Yudikatif terkait pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus. Kegiatan ini bertujuan untuk mengimplementasikan Kota Metro sebagai Kota Layak Anak yang sudah masuk ke kategori Nindya, dan banyak kasus yang sudah tertangani dengan baik. Kepala Dinas PPAPPKB, Wahyuningsih memaparkan bahwa telah membentuk tim dalam rangka penguatan jejaring di lintas sektoral dan sudah berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah, Polres Metro serta Kejaksaan Negeri Metro. “Terkait penanganan jika ada kasus yang terjadi itu merupakan tanggungjawab kita bersama yang penting pemenuhan terbaik untuk hak anak, karena mereka merupakan masa depan bangsa. Kita juga bergantung ke mereka terutama dan bagaimana mereka digerakkan untuk menjadi generasi berkualitas sehingga menjadi anak yang baik dan sikap yang bagus,” ucapnya. Wahyuningsih juga mengatakan bahwa, untuk beberapa jenis kasus akan ditindaklanjuti sesuai dengan SOP masing-masing. Untuk kasus pencabulan yang masuk ke ranah hukum akan langsung ditangani dan didampingi untuk dilakukan visum maupun psikologisnya tanpa dipungut biaya. “Kami juga selalu berkoordinasi dengan Kanit PPPA Polres Metro, jadi jika ada kasus pencabulan ataupun predator benar-benar kita tindak. Ketika anak sudah dicabuli jika tidak kita manajemen akan mempengaruhi kondisi psikisnya sampai dewasa sehingga menimbulkan mental yang buruk bagi korban,” tuturnya. Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat (Kasat Binmas) Polres Metro, Sitompul mengatakan bahwa faktor faktor penyebab terjadinya tawuran antar anak sekolah hingga masuk ke ranah hukum diantaranya karena krisis identitas, mencari jati diri kemudian kurang pengawasan dari orang tua, saling bersaing antar sekolah, kontrol diri dan kebebasan menggunakan smartphone. Ia juga menjelaskan bahwa Polres Metro sudah melakukan kegiatan berupa Jumat Curhat dengan mengunjungi sekolah-sekolah dan tempat lainnya bagi anak yang merasa bermasalah di diri mereka dan menyarankan kepada pihak sekolah untuk melakukan pertemuan dengan wali murid per tiga bulan sekali untuk menekan angka kenakalan remaja yang sedang marak. “Kami menyarankan ke pihak sekolah mengumpulkan orang tuanya minimal 3 bulan sekali,karena dari hasil kajian kami penyebab terjadinya kasus tersebut karena kurangnya komunikasi guru dengan orang tua, sehingga jika ada permasalahan tersebut dapat diselesaikan di inti mereka sendiri dan itu disebabkan karena kurangnya kedekatan emosional,” tutupnya. (tm/yus)

Mall Pelayanan Publik (MPP) Kota Metro di bawah naungan Dinas PMPTSP, merayakan Hari jadi yang ke 1 tahun 2023. Perayaan Hari Jadi MPP ini adalah wujud syukur, kolaborasi kerjasama pelayanan bersama seluruh instansi Pemerintah dan pihak swasta. Digelar di halaman MPP Kota Metro, selasa (05/12/2023), diawali dengan senam bersama, kemudian pasar murah, serta ekspos pelayanan, kegiatan ini berlangsung meriah. Wakil Walikota Metro, Qomaru Zaman dalam sambutannya mengatakan, kegiatan ini sebagai upaya bersama untuk terus mengenalkan keberadaan dan fungsi Mal Pelayanan Publik kepada masyarakat Kota Metro sebagai salah satu program prioritas Walikota Metro yang tertuang dalam RPJMD Kota Metro Tahun 2021-2026. “Maka dalam hal ini, harapannya masyarakat dapat memilih jenis layanan yang diinginkan dalam satu tempat sesuai dengan kebutuhannya tanpa kebingungan lagi karena hampir semua jenis layanan ada di MPP ini ditambah lagi teknologi digital dan sistem online yang dapat mengurangi waktu tunggu dan mempermudah proses administratif,” ujarnya. Tak hanya itu, Qomaru juga menyampaikan standar pelayanan harus menjadi tolak ukur yang digunakan sebagai acuan dalam penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang lebih efisien dan mudah diakses bagi masyarakat. ”Saya dan Pak Walikota sangat serius dalam melayani masyarakat, seperti contohnya gedung Sessat ini yang kita manfaatkan sebaik-baiknya, selain untuk pesta atau gedung pertemuan juga sebagai pusat pelayanan. Mal Pelayanan Publik kita hadirkan disini, dengan jumlah 269 pelayanan perizinan dari 29 Instansi yang ada disini sehingga apa yang menjadi tujuan kita bersama yaitu menjadikan pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau masyarakat tak perlu susah lagi dalam mengurus perizinan,” katanya. Qomaru juga berharap kepada seluruh aparatur atau pegawai MPP agar terus mengembangkan kualitas diri mengingat saat ini MPP Kota Metro juga telah ditetapkan menjadi salah satu dari 21 kabupaten/kota yang menjadi pilot project penerapan MPP Digital. “Saya berharap ke depan, secara bertahap seluruh pelayanan publik di MPP dapat di integrasikan dalam sebuah aplikasi MPP Digital. Hal ini tentunya harus disikapi oleh peningkatan SDM yang ada. Saya berpesan kepada seluruh aparatur pelayanan MPP, bahwa dalam melayani tidak boleh merasa cepat puas. Karena, ini akan mematikan kreativitas untuk menciptakan inovasi dalam pelayanan,” lanjutnya. Di kesempatan yang sama Deny sanjaya Kepala DPM-PTSP Kota Metro menyampaikan ke depanmya akan meng-upgrade pelayanan yang ada di MPP ini seperti Taspen yang sudah dihadirkan disini, dimana Taspen ini tak hanya melayani masyarakat Kota Metro saja melainkan dari Lampung Timur bahkan warga dari Lampung Tengah. “Kemudian nanti langkah konkret yang akan kita laksanakan kedepannya yaitu menghadirkan layanan Imigrasi disini, dimana masyarakat yang ingin menuniakan ibadah haji dan umroh bisa mengurus Imigrasi nya di MPP ini. Karena itu saya mohon doa nya semoga apa yang kita harapkan bersama bisa terlaksana demi memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat,” katanya. Kemudian Deny juga mengucapkan apresiasi yang tinggi kepada staf dan pegawai MPP atas upaya kolaboratif antar berbagai sektor dalam membangun Mal Pelayanan Publik ini. “Dalam proses perencanaan dan implementasi, kita bekerja sama dengan instansi terkait, serta pihak swasta. kerjasama ini guna mewujudkan visi pelayanan publik yang lebih baik dan efisien untuk masa depan yang lebih baik,” tutupnya. Di kesempatan yang sama, Hambali selaku masyarakat menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Kota Metro atas kehadiran mal pelayanan publik ini. ia juga mengatakan Keberadaan MPP yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas pelayanan publik telah memberikan manfaat besar bagi masyarakat. ”Dengan adanya MPP, kami dapat dengan mudah mengakses berbagai jenis pelayanan yang sebelumnya sulit dijangkau. Berbagai instansi pemerintah seperti Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Kesehatan, Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri, Polres dan lainnya memiliki lokasi yang terintegrasi di dalam mal ini. Hal ini memudahkan kami dalam memenuhi berbagai kebutuhan administratif, mulai dari pembuatan dokumen hingga proses administrasi lainnya,” kata Hambali. (bsr/yus)

DPRD Kota Metro menggelar Sidang Paripurna tentang Pengambilan Keputusan Bersama Terhadap Raperda Kota Metro Tentang APBD Tahun Anggaran 2024, serta dilanjutkan dengan penandatanganan persetujuan bersama Walikota Metro dan DPRD Kota Metro, berlangsung di Ruang Sidang DPRD Kota Metro, kamis (30/11/2023). Anggota Dewan yang mewakili Badan Anggaran, Indra jaya, menyampaikan laporan terkait anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Metro Tahun Anggaran 2024, yang dilaksanakan oleh badan anggaran DPRD Kota Metro. Indra jaya mengatakan bahwa setelah melalui serangkaian pembahasan, Pendapatan Daerah pada Rancangan APBD Kota Metro Tahun 2024 akan diproyeksikan sebesar Rp 971.037.742.144 yang meliputi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 281.413.008.679 dan Pendapatan Transfer sebesar Rp 689.624.653.465. Sedangkan, anggaran Belanja Daerah yang terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer ditetapkan sebesar Rp 987.037.742.144. “Dari jumlah tersebut dapat digambarkan bahwa struktur APBD Kota Metro Tahun 2024 mengalami defisit sebesar Rp 16 miliar. Namun defisit anggaran tersebut, dapat ditutupi oleh sektor Pembiayaan yang terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA) sebesar Rp 18 miliar, dikurangi Pengeluaran Pembiayaan yang terdiri atas Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp 2 miliar,” ungkapnya. Indra Jaya juga mengatakan bahwa Rancangan Peraturan Daerah APBD Tahun 2024 merupakan hasil kerja sinergi antara komisi-komisi di DPRD Kota Metro, Badan Anggaran dan Ketua-ketua Fraksi, bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah serta Organisasi Perangkat Daerah untuk kemudian dilanjutkan pada pembahasan seluruh anggota DPRD Kota Metro agar dapat disetujui bersama serta ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kota Metro. Sementara itu, Ketua DPRD Kota Metro Tondi MG Nasution menyebut dalam Rapat Paripurna yang berlangsung bahwa telah disepakati Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kota Metro Tahun 2024 untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah Kota Metro. “Rapat Paripurna DPRD Kota Metro menyetujui bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kota Metro Tahun 2024 disahkan menjadi Peraturan Daerah Kota Metro,” tuturnya. Di kesempatan yang sama Walikota Metro Wahdi, menyampaikan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro Tahun 2024 telah melalui tahapan pembahasan bersama antara Eksekutif dan Legislatif, serta berpedoman pada RKPD Kota Metro Tahun 2024 dan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2024. “Dalam dokumen tersebut telah disusun program dan kegiatan prioritas serta pendanaannya, yang berdasarkan Musrenbang, Pokok-Pokok Pikiran DPRD, sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat, Kebijakan Pemerintah Provinsi serta hasil evaluasi yang dilaksanakan di seluruh OPD Kota Metro. Artinya, pada tahap Penyusunan RAPBD ini, kita telah menyusun dan menyepakati kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan di Kota Metro Tahun 2024,” ujarnya. Wahdi juga mengatakan setelah ditandatangani Nota Persetujuan Pengesahan APBD Kota Metro Tahun 2024 ini, maka akan dilakukan tahapan evaluasi oleh Pemerintah Provinsi Lampung. Hal ini dimaksudkan untuk menyelaraskan dan mensinergikan Program pembangunan yang dianggarkan dalam APBD Kota Metro Tahun 2024 dengan kebijakan program Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. “Dalam kegiatan evaluasi ini diharapkan agar dapat dicatat rekomendasi-rekomendasi yang diberikan oleh Tim Evaluasi Provinsi Lampung bisa segera ditindaklanjuti untuk penyempurnaan bersama Tentunya keberhasilan tidak akan kita raih tanpa adanya kerja keras dan kerja sama yang baik,” Katanya. “Dengan satu tujuan akhir yang akan kita capai, yaitu terwujudnya Masyarakat Metro yang Berpendidikan, Sehat, Sejahtera dan Berbudaya. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan untuk menjalankan tugas-tugas di Tahun 2024 nanti,” harap Wahdi. (bsr/yus)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus berinovasi melakukan pencegahan korupsi melalui penguatan sistem. Salah satunya dengan Monitoring Center for Prevention (MCP). MCP merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh KPK untuk melakukan monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan. Perwakilan Direktorat LHKPN, Deputi Pencegahan KPK Wuri Nurhayati mengatakan, MCP merupakan bagian dari strategi pemberantasan korupsi yang digawangi KPK, sebagai wujud pencegahan korupsi melalui fungsi supervisi dan monitoring. “Untuk itu kami berupaya agar pemerintah daerah dapat menjalankan kegiatan pembangunan sesuai ketentuan dan tidak ada pelanggaran hukum”, katanya disela memberi pemaparan mengenai Hasil survey Penilaian Integritas (SPI) dan tindak lanjut SPI di Ruang OR Setda setempat, Kamis (30/11/2023). Secara umum, MCP memiliki delapan cakupan intervensi yang terdiri atas perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, dan manajemen aset daerah “MCP ini merupakan salah satu potret kinerja pemerintah daerah melalui organisasi perangkat daerah atau OPD masing-masing dalam upayanya mencegah terjadinya korupsi”, tambahnya. Sekretaris Daerah Kota Metro, Ir. Bangkit Haryo Utomo menyampaikan Kota Metro pada tahun 2022 berada di peringkat 14. “Terkait dengan MCP KPK yang sudah dilaksanakan oleh Pemkot metro,dari evaluasi dan tindak lanjut atas peran mcp KPK tahun 2022 Pemkot metro memperoleh nilai 89,68 dengan peringkat ke 14 se-provinsi Lampung,” ucap Bangkit. Pemkot Metro juga menyambut baik sosialisasi MCP dari KPK ini, karena menurutnya dengan MCP ini, maka penyelenggara pemerintah daerah dapat mengetahui apa saja yang perlu dilakukan guna mencegah tindakan korupsi pada Pemerintah Daerah. “Karena itu, Pemkot Metro bersyukur Tim KPK datang melakukan pembinaan sehingga, aparatur pemerintah daerah jauh dari tindak korupsi,” tutur Bangkit. (tm/yus)

Kota Metro meraih penghargaan Swasti Saba Kabupaten/Kota Sehat (KKS) Kategori Padapa. Penghargaan ini diterima oleh Wali Kota Metro, dr. H. Wahdi Siradjuddin, Sp.OG.(K), M.H.di Grand Balroom Hotel Kempinski, Jakarta Pusat, Selasa (28/11/2023). Penghargaan KKS merupakan apresiasi dari pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah yang diselenggarakan sesuai Peraturan Bersama Mendagri dan Menkes RI tahun 2005. Dari 13 kabupaten dan 2 kota di Provinsi Lampung, Kota Metro menjadi satu-satunya kota yang menerima penghargaan ini. Acara penganugerahan Swasti Saba KKS ini dihadiri Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian diwakili Sekjen Kementerian Dalam Negeri, Suhajar Diantoro. “Saya atas nama Wali Kota Metro, dr. H. Wahdi Siradjuddin, Sp.OG.(K), M.H., berterimakasih kepada Kementerian Kesehatan RI dan Kementerian Dalam Negeri RI yang memberikan penganugerahan ini untuk Kota Metro. Tentunya ini prestasi yang membanggakan dan penghargaan ini didedikasikan untuk seluruh stakeholder dan masyarakat Kota Metro yang mendukung program Kota Sehat di Kota Metro,” papar Wahdi. Pemerintah Kota Metro juga akan berusaha mempertahankan prestasi ini dengan terus berupaya untuk melibatkan masyarakat dalam upaya menjaga kelangsungan perilaku hidup bersih dan menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat sebagai budaya hidup keseharian. Dia menyampaikan, penghargaan Kota Sehat yang diraih Kota Metro, akan menjadi motivasi untuk meningkatkan koordinasi dan keharmonisan lintas sektor dalam peningkatan kualitas pelayanan di bidang kesehatan. “Kemudian mengimplementasikan program-program daerah yang inovatif dan kreatif guna mencapai Visi Pembangunan Kota Metro “Terwujudnya Kota Metro Berpendidikan, Sehat, Sejahtera dan Berbudaya,” sebut Wahdi. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Metro Dr.Eko Hendro Saputra,ST.,MKes yang turut mendampingi Wali Kota Metro menjelaskan penyelenggaraan KKS bertujuan untuk mendorong terwujudnya kondisi kota yang bersih, aman, nyaman dan sehat untuk dihuni. Penyelenggaraan program KKS melibatkan banyak lintas sektor dan lintas program melalui tatanan dalam kabupaten/kota sehat, Ada 9 tatanan KKS yang menjadi penilaian. Terdiri dari Tatanan Kehidupan Masyarakat Sehat Mandiri, Tatanan Permukiman dan Fasilitas Umum, Tatanan Satuan Pendidikan, Tatanan Pasar, Tatanan Pariwisata, Tatanan Perkantoran dan Perindustrian, Tatanan Transportasi dan Tertib Lalu Lintas Jalan, Tatanan Perlindungan Sosial dan Tatanan Pencegahan dan Penaganan Bencana. “Tentunya dengan terwujudnya 9 tatanan yang sesuai dengan standar akan mendukung pembangunan berwawasan Kesehatan sebagai modal tercapainya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Dan seluruh Kecamatan yang ada di Kota Metro sudah menyusun dokumen rencana kerja dari sembilan tatanan KKS,” tutur Eko Hendro. (dinkes-yus)

Dalam rangka melaksanakan program nasional, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Lampung melakukan pertemuan dengan Wali Kota Metro, terkait program desa dan sekolah pangan aman, yang akan dilaksanakan di Kota Metro. Kepala Balai BPOM Provinsi Lampung, Ani Fatimah Isfarjanti membeberkan beberapa program yang akan dilaksanakan, hal ini disampaikan pada saat audiensi di Ruang Kerja Wali Kota Metro, Senin (27/11/2023). “Ada beberapa program nasional yang akan dilakukan yaitu Program Desa Pangan Aman dan Program Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman,” katanya. Ani juga menyampaikan BPOM Provinsi telah menyediakan berbagai macam media untuk berkomunikasi dengan masyarakat terkait perlindungan konsumen dan pengawasan bahan berbahaya. “Untuk pelayanan kami juga turut berpartisipasi dan juga menyediakan berbagai macam media sehingga memudahkan para konsumen untuk berkomunikasi dengan BPOM sehingga lebih intens. Dan sisi lain penggunaan bahan berbahaya masih ditemukan beberapa produk pangan yang menggunakan bahan tersebut, sehingga kami terus bersinergi dengan gerakan pangan tersebut termasuk juga untuk pengujian,” ungkapnya. Dalam audiensi tersebut, Wali Kota Metro dr. Wahdi Siradjuddin, Sp.OG(K),M.H juga menyampaikan tugas pemerintah untuk melindungi masyarakatnya, salah satunya terkait permasalahan air galon isi ulang. “Tugas kita juga memberikan perlindungan kepada masyarakat karena pemerintah hadir untuk melindungi masyarakat terhadap penggunaan bahan bahan berbahaya dan kita juga harus berhati-hati, kita juga akan terus memantau salah satunya permasalahan air galon isi ulang yang terindikasi menggunakan zat berbahaya dan tidak jernih,” katanya. Dirinya juga berharap dari penyediaan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pusat dapat membantu kelancaran pelaksanaan program yang akan dijalankan tersebut. (tm/yus)

Wakil Wali Kota Metro, Qomaru Zaman mengatakan mengelola pemerintahan juga harus dilandasi dengan dasar agama, hal ini disampaikan pada saat apel pagi di Halaman Pemkot Metro, Senin (27/11/2023). “Dalam mengelola pemerintahan jika tidak didasarkan dengan agama akan mengundang masalah besar, pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang diisi oleh orang yang bertanggungjawab,” ucapnya. Ia juga menyinggung bahwa menjalankan pemerintahan tidak akan selesai dengan tata kerapihan pakaian maupun kelengkapan atribut. Qomaru juga menjelaskan tata kelola pemerintahan yang baik dimulai dari orang-orang yang bertanggungjawab. “Bagaimana konsep pemerintahan yang baik dikelola oleh orang yang baik, dimulai dari diri kita dan semuanya akan baik saja, jangan sampai terus melakukan manipulasi dalam dunia pemerintahan,” pungkasnya. Dirinya juga meminta kepada seluruh jajarannya untuk terus melakukan kinerja yang baik selepas mendapatkan WTP ke-13 berturut-turut di Kota Metro ini. (tm/yus)

Memperingati HUT KORPRI ke 52 dan HUT PGRI ke 78, Pemerintah Kota Metro merayakannya dengan beragam kegiatan, diantaranya senam jantung sehat dan jalan sehat. Dengan panitia penyelenggara adalah Pengurus Korpri dan BKPSDM Kota Metro, yang berlangsung di depan Rumah Dinas Walikota Metro, Minggu (26/11/2023). Kegiatan yang berlangsung di Jalan ZA Pagar Alam ini, diikuti oleh Forkopimda, Sekda Kota Metro, Kepala OPD se-Kota Metro, Camat ketua TP-PKK, Ketua GOW,Camat dan Lurah se-Kota Metro, serta seluruh ASN (Aparatur Sipil Negara) di lingkungan Pemkot Metro, guru bahkan siswa SD SMP dan SMA se-Kota Metro. Diawali dengan senam jantung sehat bersama dan di lanjutkan pelepasan peserta jalan sehat oleh Walikota Metro, dr. Wahdi Siradjuddin, Sp.OG(K),M.H. Kegiatan ini diikuti oleh masyarakat, para guru dan ASN dengan antusias. Dalam sambutanya Wahdi mengatakan bahwasannya Korpri dan PGRI merupakan perekat serta pemersatu bangsa yang harus memberikan pengabdiannya melalui pelayanan yang berintegritas serta tulus ikhlas kepada masyarakat. “Dengan tujuan yang sama yaitu mendidik anak-anak generasi penerus bangsa, menjadikan anak-anak yang berakhlak dan cerdas maka harus ditingkatkan kompetensinya serta kemampuan dalam segala bidang seperti literasi, teknologi dan sosial budaya sehingga capaian Indonesia Emas 2045 bisa terwujud,” ujarnya. Selaras dengan itu Wahdi juga menambahkan bahwa untuk menggapai Indonesia Emas 2045 Metro sudah memulainya dengan program Generasi Emas Metro Cemerlang (Gemerlang). Ia juga menjelaskan, untuk mendukung Gemerlang ini, pemkot juga mencanangkan Program Jaringan Masyarakat Peduli Anak dan Ibu (JAMA-PAI). “Untuk mewujudkan program ini tentu kita membutuhkan banyak masukan-masukan untuk menjadikan anak didik kita menjadi anak yang cerdas dan istimewa,” katanya. Wahdi juga berpesan kepada segenap ASN Kota Metro, untuk terus belajar dan mengembangkan potensi diri, serta dapat terus meningkatkan produktivitas dalam berkerja. Selain itu melakukan berbagai langkah-langkah strategis dan nyata, demi peningkatan mutu SDM serta pembangunan yang berkemajuan di Kota Metro “Selamat Hari Guru Nasional, Dirgahayu PGRI ke-78, dan juga Dirgahayu KORPRI Kota Metro ke-52, semoga kegiatan ini bisa menjadi kegiatan baik yang kita lakukan,” tutup Wahdi. Sementara itu, Ketua KORPRI Kota Metro, yang juga menjabat sebagai Sekda Kota Metro, Ir. Bangkit Haryo Utomo, MT dalam acara tersebut menyampaikan pesan dari DPP Korpri terkait netralitas ASN dalam pelaksanaan Pemilu 2024 yang akan datang. “Kita tingkatkan semangat KORPRI dalam pengabdian kepada bangsa. Pesan tentang netralitas KORPRI dan guru dari pusat akan terus kita sosialisasikan agar KORPRI di Kota Metro tetap mempertahankan netralitasnya,” tukasnya. (bsr/yus)