Penulis: tim_diskominfo

Wali Kota Metro Wahdi beserta jajaran meninjau pelaksanaan penyaluran bantuan pangan beras Kota Metro, di Kelurahan seKecamatan Metro Utara pada hari Rabu 31/01/2024. Wali Kota Metro Wahdi meninjau pelaksanaan penyaluran bantuan beras cadangan pangan pemerintah ini merupakan bentuk kepedulian Pemerintah Kota Metro. Penyaluran bantuan ini akan diterima oleh masyarakat sebanyak 10 kg per keluarga.“Bantuan berupa beras ini dialokasikan sebanyak 2025 penerima untuk 4 kelurahan di Kecamatan Metro Utara. Dengan rincian 628 banjarsari , 379 purwosari, 241 purwoasri, dan Karang Rejo 777 penerima,” ucap wahdi Tujuan utama pelaksanaan program bantuan pangan beras guna untuk membantu masyarakat yang membutuhkan di Kota Metro. Dengan begitu di Provinsi Lampung yang melakukan launching pertama terkait pendistribusian pangan beras yaitu Kota Metro. “Pemberian bantuan ini khusus kepada masyarakat yang sudah terdata di data terpadu Dinas Sosial. Pemberian beras ini akan didapatkan selama 6 Bulan yang setiap bulannya diberikan sebanyak 10 kg,” jelas Wahdi. Wahdi juga berharap dengan bantuan beras cadangan pangan ini, dapat meringankan masyarakat yang membutuhkan dan menumbuhkan kesadaran masyarakat yang telah mampu tidak mengambil hak saudara yang lebih membutuhkan. “Adanya pembagian beras itu diberikan kepada mereka yang pantas, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang sudah dicatat oleh negara. Negara wajib mensejahterakan masyarakat. Cadangan beras di bulog itu banyak, bapak-bapak dan ibu-ibu tidak usah khawatir,” ucapnya. Tutup wahdi (bg/ysf)

Walikota Metro, Dr. Wahdi Siradjuddin, Sp.OG(k), M.H, beserta jajaran di Lingkungan Pemerintah Kota Metro kembali menggelar musyawarah perencanaan dan pembangunan (musrenbang) perdana tingkat Kelurahan tahun 2024 yang berlangsung di Aula Kelurahan Rejomulyo, Selasa (30/01/2024). Didalam acara Musrenbang yang mengangkat tema penguatan pembangunan sumberdaya manusia untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera berbudaya dan berakhlak mulia, tersebut Lurah Rejomulyo, Margono menyampaikan paparan dengan luas wilayah kelurahan Rejomulyo mencapai 632,32 HA serta jumlah penduduk 5.685 jiwa Kelurahan ini mempunyai 7 posyandu, 58 dasawisma aktif,4 Kelompok wanita tani (KWT), 7 kelompok tani kemudian 3 kelompok peternakan dan 2 kelompok perikanan. “Sesuai dengan tema, beberapa program yang di canangkan pemkot metro sudah bisa kita laksanakan di kelurahan ini antara lain Home care kemudian gotong royong di kelurahan ini masih berjalan terus dan itu akan tetap kami lestarikan kemudian program bank sampah kita tetap berjalan serta ucapan terimakasih saya kepada pemkot yang telah memberikan satu buah bentor untuk Bank sampah di Kelurahan ini, ” Katanya. “Kemudian untuk realisasi PBB tahun 2023 di Kelurahan Rejomulyo alhamdulilah mencapai Rp. 1.039.466.660 dengan persentase penarikan PBB 94%, dan ucapan terimakasih saya kepada masyarakat yang telah berpartisipasi dalam pembangunan di Kota Metro ini,” Tambahnya. Di forum yang sama Walikota Metro Wahdi Siradjuddin, menegaskan bahwa dalam pembangunan dibutuhkan sebuah kesetaraan, keseimbangan, kemampuan yang dimulai dari pembangunan pusat, provinsi sampai daerah. “Ketika saya diberikan amanat, pertama kali yang saya tengok adalah Kelurahan. Maka dari 22 Kelurahan yang ada di Kota Metro, alhamdulillah sudah lumayan baik,” Ungkapnya. Wahdi juga menekankan bahwa Kelurahan yang ada di Kota Metro harus memiliki sumber daya manusia yang baik, sehingga kepentingan masyarakat menjadi hal yang harus didahulukan sehingga waktu yang digunakan juga sepenuhnya diperuntukan untuk masyarakat. “Mampu untuk mendengarkan apa yang menjadi keluhan masyarakat, tidak lebay atau baperan sebagai Aparatur Sipil Negara, Ini yang paling penting sekali, ” tegasnya. Sebagai Wali Kota Metro, Wahdi juga menekankan bahwa yang paling penting dalam sumber daya manusia adalah ASN atau Aparatur Sipil Negara yang mau berjuang bersama dan tidak mementingkan kepentingan sendiri. “Fungsi pemerintah ada 3 yang sudah kita ketahui dan pahami semua, tapi sulit menjalankannya. Kita menjalankan kebijakan pelayanan, kebijakan aturan yang kita buat sendiri, serta menjalankan pelayanan yang sebagaimana harus di terima oleh masyarakat dengan tidak ada akses untuk membuat perizinan yang dipersulit, “bebernya. Wahdi juga berhadap tidak ada lagi pelayanan yang tidak berimbang dan tidak di dukung di lingkungan Kota Metro dengan membuat aturan yang bisa menjadi perekat pemersatu bangsa. “Jika pelayanan bisa berjalan dengan baik dipemerintahan, maka semua masyarakatnya akan nyaman, “ujarnya. Kepedulian dan perhatian Pemerintah Kota Metro untuk mensejahterakan masyarakat dapat dilihat dari pemberian beasiswa kepada 2.600 siswa yang membutuhkan bantuan, serta memberikan insentif dan BPJS Kesehatan sebanyak 7.900 orangyang terdiri dari tokoh-tokoh pembangunan dan kader-kader yang ada di Kota Metro. “Mulai dari LPM, RT, RW, Kader Posyandu Balita, Kader Lingkungan, Tim Pendamping Keluarga yang juga mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan, “jelasnya. Adapun pertanyaan dari masyarakat atau mitra kerja dari kelurahan Rejomulyo Bapak Suryadi mengenai pembangunan infrastruktur, ia menuturkan dari tahun 2021 pihaknya mendampingi keluarga rumah tidak layak huni sebanyak 15 rumah belum terealisasikan sedangkan yang terverifikasi dari tim PU Provinsi sebanyak 9 rumah. “Saya ingin bertanya pak dari tahun 2021 pihak terkait dari Pemkot metro sampai sekarang kok belum terealisasikan pak, karna kami terus terang pak sampai sekarang kami masih berharap kepada pihak terkait untuk bisa di evaluasi,” ungkapnya. (bsr/yus)

Untuk lebih memperkokoh lagi komitmen dalam menjaga integeritas, akuntabilitas kinerja, seluruh Kepala Bagian (Kabag) dan para Asisten Setda di lingkungan Pemerintah Kota Metro melakukan penandatanganan komitmen Perjanjian Kinerja di Ruang Kerja Sekretaris Daerah setempat, Rabu (31/01/2024). Sekretaris Daerah Kota Metro, Ir. Bangkit Haryo Utomo sesaat setelah penandatanganan meminta Kepala Bagian dan para Asisten di Lingkungan Pemkot Metro untuk menjaga dan bertanggung jawab terhadap kinerjanya. Hal tersebut demi keberhasilan pembangunan. “Saya berharap apa yang saudara-saudara sudah berkomitmen mendandatangani ini tentunya harus bisa dijaga dengan baik. Karena bagaimanapun keberhasilan Kota Metro merupakan tanggung jawab kita bersama, ” ucap Bangkit. Sementara itu, Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Metro Zaki Mubarok menyebutkan bahwa, penandatanganan Perjanjian Kinerja ini merupakan wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur. Tak hanya itu, penandatanganan Perjanjian Kinerja juga bisa dijadikan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. (tm/yus)

Walikota Metro, dr. Wahdi menyambut kedatangan Tim BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung yang dipimpin Leo Aritonang selaku Pengendali Teknis di ruang Kerja Wali Kota, Selasa (30/01/2024) turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Bangkit Haryo Utomo beserta jajaran pejabat utama dan Kepala OPD di lingkungan Pemkot Metro. Kehadiran BPK ini dalam rangka melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kota Metro Tahun Anggaran 2023. Leo Aritonang menyampaikan, Tim BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung akan melaksanakan pemeriksaan terinci selama 20 hari ke depan untuk Pemkot Metro.Sementara itu, Ketua Tim Pemeriksa, Popy Luky memaparkan bahwa, setiap tahunnya BPK Provinsi Lampung melakukan pemeriksaan laporan keuangan yang diawali dengan pemeriksaan intern dan akan lanjut ke pemeriksaan rinci. “Pemeriksaan intern ini kita akan melihat bagaimana pengendaliannya karena mungkin laporan keuangannya belum diterima, jadi karena patokannya ujung dari pemeriksaan ini adalah opini, kewajaran atas laporan keuangan tersebut berarti kita harus mengikuti angka-angka disana. Sehingga di pemeriksaan intern ketika kita belum mendapatkan audit itu kita akan meminta data data pendahuluan laporan keuangan,” ucap Popy. Dirinya juga berharap data data itu bisa diberikan lebih cepat, dikarenakan pemeriksaan intern ini sedikit berbeda dengan PDPT. “Ketika ada suatu masalah kita diskusikan apakah ini ternyata ada dokumen pendukung atau ada kendala, jika diperlukan koreksi ataupun penyesuaian, karena kita sudah mendapatkan informasi di awal dan kemudian tak ada data yang harus kita amankan dan data itu jika kita dapatkan lebih awal akan lebih baik,” ungkapnya. Adapun prosedur yang akan dilakukan oleh Tim Pemeriksa BPK yaitu melakukan wawancara permintaan dokumen, melakukan cek fisik ke lapangan, dan untuk cek fisik ini akan dibagi menjadi dua seperti cek fisik gedung, jalan dan akan ke OPD-OPD di luar konfirmasi, serta beberapa sekolah karena yang akan diperiksa meliputi kas, persediaan, kewajiban, aset tetap, pendapatan dan belanja. “Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Metro Wahdi Siradjuddin menyambut baik dan mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung.Ini merupakan hal yang memang harus dilakukan, dan saya berharap teman teman sudah mempersiapkan dokumen dan waktunya,” tutur Wahdi. “Saya kira dalam proses ini juga butuh kerjasama yang baik, mudah-mudahan kita dapat menyelenggarakan akuntansi pemerintah dengan sebaik-baiknya. Sehingga harapan kita tentu pertanggung jawaban kita kepada masyarakat memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya,” tutupnya. (tm/yus)

Wali Kota Metro Wahdi beserta jajaran meninjau pelaksanaan penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Bulog Kota Metro, bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) se- Kecamatan Metro Selatan pada hari Selasa 30/01/2024. Penyaluran bantuan beras ini merupakan bentuk kepedulian Pemerintah Kota Metro kepada masyarakat. Bantuan ini diterima oleh masyarakat sebanyak 10 kg per keluarga. Dialokasikan sebanyak 748 penerima untuk 4 kelurahan di Kecamatan Metro Selatan, dengan rincian Margodadi 140 , Sumbersari 166, Rejomulyo 296, dan Margorejo 146 penerima. “Pemberian bantuan ini khusus kepada masyarakat yang sudah terdata di data terpadu Dinas Sosial. Pemberian beras ini akan didapatkan selama 3 Bulan yang setiap bulannya diberikan sebanyak 10 kg,” jelas Wahdi. Wahdi juga berharap dengan bantuan beras cadangan pangan ini, dapat meringankan masyarakat yang membutuhkan dan menumbuhkan kesadaran masyarakat yang telah mampu tidak mengambil hak saudara yang lebih membutuhkan. “Adanya pembagian beras itu diberikan kepada mereka yang pantas, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang sudah dicatat oleh negara. Negara wajib mensejahterakan masyarakat. Cadangan beras di Bulog itu banyak, bapak-bapak dan ibu-ibu tidak usah khawatir,” ucapnya,” tutup Wahdi. (bgs/yus)

Metro – Pemerintah Kota Metro akan kembali mengadakan pelatihan keterampilan, untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) bagi warga Kota Metro. Pelatihan yang sudah rutin digelar setiap tahun ini, kembali akan digelar oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada Tahun Anggaran 2024 ini. Warga Kota Metro bisa mengikuti kegiatan ini, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang pada tahun ini pelatihan berfokus pada keterampilan jasa dan keterampilan kerja. Budiono, selaku Kepala Disnakertrans Kota Metro, memaparkan, bahwa pelatihan kerja ini dilaksanakan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja. “Tentunya pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu, sesuai instruksi Walikota Metro dalam peningkatan SDM. Pelatihan kerja ini sendiri setiap tahunnya sangat mendapat antusias dari masyarakat baik dari lulusan pendidikan tingkat sekolah menengah maupun yang lulusan sekolah tinggi,” kata Budi. Kemudian Budiono menyebut akan ada beberapa progam pelatihan yang akan bisa diikuti, sesuai keahlian yang ingin dikuasai. “Kegiatan pada Dinas Tenaga kerja dan transmigrasi akan dimulai dari bulan April dimana ada kegiatan bagi Masyarakat dari sosialisasi sampai pelatihan keahlian, yang pada tahun ini akan ada pelatihan digital marketing dan juga beberapa keahlian lainnya. Kita akan mengumumkan di sosial media Disnakertrans Kota Metro dan nanti masyarakat dapat memilih keahlian yang mau diikuti, dan informasi pendaftarannya,” kata Budiono. Dirinya juga menambahkan pada OPD nya, ada Program Bursa Kerja yang bekerja sama dengan perusahaan swasta yang ada di Provinsi Lampung, dengan sasaran para pencari kerja. “Tujuan bursa kerja ini tentunya untuk mengetahui adanya lowongan kerja, dengan berbagai macam perusahaan dan spesifikasi yang dibutuhkan. Tentunya juga akan langsung di ekspos di media sosial Disnakertrans Kota Metro atau melalui siaran radio dan website resmi Pemkot Metro yang dikelola Dinas Kominfo Kota Metro,” katanya. “Untuk lowongan pekerjaan setiap beberapa bulan sekali kita ke beberapa perusahaan yang ada di Bandar Lampung, Kota Metro, dan Lampung Tengah. Apabila ada lowongan akan kita ekspos di media sosial dan juga radio,” pungkasnya. Terkait pelatihan, Budiono kembali menjelaskan beberapa persyaratan untuk mengikuti program rutin ini. Persyaratan yang ditentukan, yaitu antara lain, usia minimal 19 tahun, membawa fotocopy ijasah, fotocopy KTP dan KK, pas foto 3×4 (2 lembar), tidak sedang menempuh pendidikan formal, dan diutamakan berdomisili Kota Metro, berkas pendaftaran dapat dikirim langsung ke kantor Disnakertrans Kota Metro. (fai/yus)

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Metro Bangkit Haryo Utomo mengingatkan seluruh OPD dan Kepala Bagian Setda untuk mempersiapkan data fisik dan non fisik dikarenakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan melakukan audit pada hari Selasa, 30 Januari 2024. Hal ini disamapikan pada saat Apel Mingguan di Halaman Kantor Wali Kota setempat, Senin (29/01/2024). “Besok BPK akan melaksanakan audit pendahuluan, tolong untuk mempersiapkan data fisik dan non fisik, SPJ yang akan diperiksa terhitung mulai tanggal 10 Januari dan tidak boleh lebih dari tanggal tersebut, dan bagi Dinas PUTR akan di cek hasil kerja di lapangan hingga dihitung bersama-sama,” ucap Bangkit. Ia pun berharap dari hasil audit tersebut dapat diselesaikan dan Kota Metro dapat meraih kembali gelar Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berikutnya. Kemudian, Bangkit meminta seluruh Kepala OPD untuk mengikuti kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang akan digelar di 22 kelurahan se-Kota Metro. Dirinya juga mengingatkan kepada Bappeda untuk mempersiapkan informasi pembangunan Tahun Anggaran 2024. “Untuk Bappeda, sebelum Musrenbang kelurahan tolong dipersiapkan informasi pembangunan tahun 2024 apa yang akan dilaksanakan. Tanpa informasi tersebut, masyarakat tidak dapat mengetahui apa saja yang akan dibangun dan direalisasikan di tahun 2024 ini,” tutupnya. ™

Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Kota Metro, Silfia Naharani Wahdi beserta jajaran meninjau pelaksanaan penyaluran bantuan pangan beras Kota Metro, bagi sasaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) se- Kecamatan Metro Barat pada hari Senin 29/01/2024. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Kota Metro, Silfia Naharani Wahdi memaparkan, bahwa penyaluran bantuan beras cadangan pangan pemerintah ini merupakan bentuk kepedulian Pemerintah Kota Metro. Penyaluran bantuan ini akan diterima oleh masyarakat sebanyak 10 kg per keluarga.“Bantuan berupa beras ini dialokasikan sebanyak 1.066 penerima untuk 4 kelurahan di Kecamatan Metro Barat. Dengan rincian Mulyosari 138 , Ganjar Agung 251, Mulyojati 273, dan Ganjar Asri 404 penerima,” ucap Silfi. Tujuan utama pelaksanaan program bantuan pangan beras guna untuk membantu masyarakat yang membutuhkan di Kota Metro. Dengan begitu di Provinsi Lampung yang melakukan launching pertama terkait pendistribusian pangan beras yaitu Kota Metro. “Pemberian bantuan ini khusus kepada masyarakat yang sudah terdata di data terpadu Dinas Sosial. Pemberian beras ini akan didapatkan selama 3 Bulan yang setiap bulannya diberikan sebanyak 10 kg,” jelas Silfi. Silfi juga berharap dengan bantuan beras cadangan pangan ini, dapat meringankan masyarakat yang membutuhkan dan menumbuhkan kesadaran masyarakat yang telah mampu tidak mengambil hak saudara yang lebih membutuhkan. “Adanya pembagian beras itu diberikan kepada mereka yang pantas, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang sudah dicatat oleh negara. Negara wajib mensejahterakan masyarakat. Cadangan beras di bulog itu banyak, bapak-bapak dan ibu-ibu tidak usah khawatir,” ucapnya,” tutup silfi. (bg/yus)

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Metro, Ir. Bangkit Haryo Utomo didampingi Inspektur Kota Metro Jihad Helmi mengikuti acara launching secara virtual tentang hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2023 yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI), Jum’at (26/1/2024). Pimpinan KPK, Johanis Tanak, mengatakan, survei SPI merupakan upaya KPK Indonesia, Kemenpan RB untuk menetapkan sejauhmana risiko korupsi saat ini, di instansi pemerintah, baik kementerian, lembaga dan pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Risiko tersebut kata Johanis Tanak, perlu diantisipasi melalui perbaikan sistem, baik di tingkat nasional maupun daerah. Disamping itu, dengan indeks SPI yang disebut juga indeks integritas nasional. “Maka inilah waktu bagi kita mengevaluasi dan mengintegrasikan seluruh nilai predikat kategori dan sejenisnya yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah,” katanya. Evaluasi integrasi ini, lanjutnya, perlu dimulai untuk efesien sumberdaya, mengurangi beban instansi serta juga penting menghasilkan rekomendasi perbaikan yang terintegrasi serta memiliki nilai tambah. Untuk SPI tahun 2023 menunjukan trend penurunan. “Secara sederhana, dapat dimengerti semakin tingginya resiko korupsi di Indonesia, lembaga pemerintah, RPJM menetapkan target SPI yang disebut sebagai indeks integrasi nasional sebesar 70 persen pada tahun 2021 dengan kenaikan 2 poin setiap tahun, sehingga untuk tahun 2023 terget indeks integrasi nasional adalah sebesar 74 persen,” paparnya. Lebih jauh dijelaskan, fakta indeks integrasi nasional secara umum mengalami kecendrungan penurunan, mengindikasikan bahwa masih banyak pekerjaan rumah berupa perbaikan sistem tata kelola, regulasi, dan komitmen yang harus segera diperbaiki. “Perbaikan ini, tentu memerlukan kerja keras bersama antara lembaga pemerintah di pusat dan daerah. koordinasi yang lebih baik, dan tentu saja komitmen kuat dari setiap pimpinan lembaga untuk pemberantasan korupsi demi generasi masa depan Indonesia yang lebih baik,” jelas Johanis. Nilai indeks integritas yang ditampilkan di layar saat Peluncuran Survei Penilaian Integritas (SPI) terhadap situasi kelembagaan pemerintah dan penyelenggara negara yang diperoleh dan diumumkan KPK ini 70,97. Hasil ini menurun dibandingkan dari hasil SPI 2022 dan 2021 yang berada pada angka 71,94 dan 72,43. Sementara untuk Kota Metro meraih angka SPI sebesar 73,70. (tm/yus)

Untuk Mewujudkan komitmen atas kinerja terukur berdasarkkan tugas dan fungsi, wewenang dan sumberdaya yang tersedia pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Pemerintah Kota Metro melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kembali melaksanakan Penandatanganan Perjanjian Kinerja (PK) kepada Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Metro Tahun Anggaran 2024 yang berlangsung di Aula Pemerintah Kota Metro, Juma’at (26/01/2024). Agenda yang dihadiri Walikota Metro, Sekertaris Daerah, para staf ahli, para Asisten, para kepala OPD dan juga Camat se Kota Metro ini merupakan wujud komitmen pemerintah dalam upaya penguatan akuntabilitas kinerja dan kemajuan reformasi birokrasi dalam mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel. Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Metro Anang Risgiyanto melaporkan bahwa acara Penandatanganan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 di tingkat Esselon II di Lingkungan Pemerintah Kota Metro yang merupakan perjanjian kinerja adalah lembar atau dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. “Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia,” kata Anang. Anang juga menjelaskan kegiatan ini dilaksanakan Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. “Keterlibatan Kepemimpinan dalam setiap tahapan akuntabilitas yang dimulai dengan komitmen pada tahap perencanaan ,menjadi awal yang menetukan dimana selanjutnya akan dilaksanakan dan di implementasikan melalui koordinasi yang berjenjang dengan memperhatikan indikator kinerja dan kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing,” Katanya. dikesempatan yang sama Walikota Metro mengatakan amanah yang dilegasikan merupakan implementasi dari indikator kinerja utama yang telah disepakati dalam dokumen RPJMD dan dijabarkan kedalam rencana strategis di masing-masing OPD. “Tentu saya sebagai Walikota bersama Wakil Walikota tidak bisa bekerja sendiri tanpa kerjasama dari seluruh Kepala OPD dalam pelaksanaan pembangunan, dengan ditandatanganinya kesepakatan ini maka pelaksaan seluruh program pembangunan haruslah mengacu pada target kinerja yang telah ditetapkan serta sesuai dengan aturan yang berlaku”, Ujarnya. Pihaknya juga meminta kepada para kepala Organisasi Perangkat Daerah agar bisa bekerja dengan semangat dan saling koordinasi untuk bisa meningkatkan capaian kinerja, ia juga mengucapkan terimakasih kepada Jajaran OPD atas hasil kinerja pembangunan yang telah dicapai di tahun 2023 lalu. “saya memahami bahwa tidak ada kesempurnaan dalam pelaksanaan kinerja, akan tetapi setidaknya kita telah berupaya maksimal untuk mencapai target kinerja yang telah kita sepakati, segala hambatan dan rintangan dapat kita jadikan pembelajaran agar lebih baik kedepannya,” tutupnya. (bsr/yus)