Penulis: tim_diskominfo

Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso melakukan peninjauan langsung terhadap proses perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Jalan Pepaya, Kelurahan Yosomulyo, Kecamatan Metro Pusat, pada Sabtu (18/10/2025). Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kota Metro dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat serta memperkuat semangat gotong royong warga. Dalam peninjauan tersebut, Wali Kota menyampaikan apresiasinya terhadap pelaksanaan program bedah rumah yang berjalan baik di wilayah tersebut. Ia menekankan bahwa bantuan yang diberikan pemerintah merupakan bentuk dukungan agar masyarakat ikut berpartisipasi dalam mewujudkan lingkungan yang layak huni. “Bantuan yang diberikan pemerintah bersifat sebagai dorongan agar masyarakat termotivasi untuk turut berpartisipasi. Alhamdulillah, dari apa yang kita lihat di Metro Pusat ini, program bedah rumah bukan sekadar bantuan penuh dari pemerintah, tetapi lebih kepada pemberian dorongan. Dengan sedikit bantuan, ternyata kepedulian lingkungan sangat luar biasa,” lanjutnya. Bambang menambahkan bahwa keberhasilan program perbaikan RTLH tidak terlepas dari semangat gotong royong masyarakat. Menurutnya, partisipasi aktif warga sekitar memberikan kontribusi besar dalam mempercepat proses pembangunan rumah warga penerima bantuan. “Alhamdulillah, kini warga yang sebelumnya menempati rumah tidak layak huni sudah bisa tinggal di rumah yang lebih layak dan sehat untuk keluarganya,” jelas Bambang. Program perbaikan RTLH telah dilaksanakan di lima kecamatan di Kota Metro. Pemerintah daerah akan terus melakukan evaluasi untuk memastikan keberlanjutan dan peningkatan kualitas program tersebut. “Ke depan akan kita evaluasi dan tingkatkan lagi. Jika masih ada warga yang tinggal di rumah tidak layak huni, akan kita pikirkan melalui program lanjutan bedah rumah,” tegasnya. Sementara itu, Teguh Efendi, salah satu penerima bantuan RTLH, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas dukungan dari Pemerintah Kota Metro serta partisipasi masyarakat. “Alhamdulillah, sekarang rumah kami sudah menjadi layak huni. Terima kasih kepada Pemerintah Kota Metro dan masyarakat yang telah membantu,” ucap Teguh. Melalui program perbaikan RTLH, Pemerintah Kota Metro berkomitmen untuk terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan hunian yang sehat, aman, dan nyaman. Program ini juga menjadi wujud nyata kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam membangun lingkungan yang lebih baik. (Dns/Mdn/Yd/ryu)

Wali Kota Metro, Bambang Iman Santoso, menerima audiensi Ketua Persatuan Pemberantasan Tuberkulosis Indonesia (PPTI) Wilayah Lampung, dr. Wirman, di ruang kerjanya, Jumat (17/10/2025). Pertemuan tersebut membahas upaya penguatan program pencegahan dan penanggulangan tuberkulosis (TBC) di Kota Metro. Dalam kesempatan itu, dr. Wirman menyampaikan bahwa pihaknya mendorong agar kepengurusan PPTI dapat terbentuk hingga tingkat kelurahan. Menurutnya, pembentukan struktur hingga ke akar masyarakat menjadi langkah penting dalam memperkuat jaringan pencegahan TBC secara menyeluruh. “Harapannya, PPTI ini dapat terbentuk sampai ke kelurahan. Untuk sarana prasarana dan sistemnya akan kami persiapkan, dan saya yakin Kota Metro dapat mengikuti program pencegahan TBC ini dengan baik,” ujar dr. Wirman. Ia menambahkan, PPTI yang telah berdiri selama 56 tahun merupakan mitra strategis pemerintah dalam penanggulangan TBC di Indonesia. Kegiatan yang dilakukan meliputi sosialisasi, advokasi, pendampingan pasien, rujukan, hingga evaluasi kasus di lapangan. Selain memperkuat struktur organisasi, PPTI Wilayah Lampung juga berencana menggelar aksi sosialisasi dan edukasi masyarakat di berbagai kabupaten/kota. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya TBC serta pentingnya deteksi dini untuk mencegah penularan. Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso menyampaikan apresiasi atas kepedulian PPTI terhadap isu kesehatan masyarakat, khususnya dalam penanggulangan TBC. “Yang perlu kita perhatikan, tuberkulosis (TBC) merupakan salah satu penyakit menular. Karena itu, kami mengucapkan terima kasih atas kunjungan PPTI yang peduli terhadap penanganan kasus tersebut. Sebagai kepala daerah, saya juga bersyukur karena tingkat kepedulian terhadap penyakit ini, karena penyakit ini kasusnya tergolong cukup tinggi di provinsi Lampung,” ujar Bambang. Ia juga menyampaikan rasa syukur karena kepedulian masyarakat Kota Metro terhadap kesehatan cukup tinggi. Hal ini, kata Bambang, menunjukkan sinergi yang baik antara pemerintah daerah, lembaga kesehatan, dan masyarakat dalam mencegah penyebaran penyakit menular. “Untuk kepengurusan PPTI sendiri sudah terbentuk seratus persen di 22 kelurahan dan 5 kecamatan di Metro. Ini membanggakan bagi kami karena dampaknya sangat besar terhadap pencegahan penyakit tersebut. Ketua dan pengurus PPTI tentu harus memahami betul tentang kesehatan, terutama penyakit TBC,” tambahnya. (tm/md)

Polres Metro menggelar kegiatan simulasi Sistem Pengamanan Kota (Sispamkota) di halaman Mapolres Metro, Jumat (17/10/2025). Kegiatan tersebut bertujuan untuk melatih kemampuan serta meningkatkan kesiapsiagaan personel dalam menghadapi berbagai situasi kontijensi di wilayah hukum Polres Metro. Simulasi yang berlangsung dengan melibatkan seluruh unsur pengamanan ini dihadiri oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Metro, Kasatpol PP dan Dandim 014 Kota Metro hadir sebagai bentuk dukungan dan sinergitas antara pemerintah daerah dan aparat kepolisian dalam menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif. Kapolres Metro dalam arahannya menyampaikan bahwa latihan Sispamkota merupakan bagian penting dari kesiapan institusi kepolisian dalam menghadapi kemungkinan terjadinya gangguan keamanan, terutama menjelang momentum politik maupun kegiatan masyarakat berskala besar. “Simulasi ini bukan sekadar latihan rutin, tetapi bagian dari strategi untuk memastikan bahwa seluruh personel memahami perannya masing-masing ketika menghadapi keadaan darurat. Kesiapan dan kekompakan seluruh unsur pengamanan menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah kita,” ujarnya. Dalam simulasi tersebut diperagakan berbagai skenario pengamanan, mulai dari penanganan unjuk rasa, pengendalian massa, hingga antisipasi terhadap situasi yang berpotensi mengganggu ketertiban umum. Seluruh personel tampak sigap menjalankan instruksi sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Metro, Helmy Zain menyampaikan apresiasinya terhadap kegiatan ini. Ia menilai, kolaborasi lintas sektor antara kepolisian dan perangkat daerah seperti Dishub dan Satpol PP sangat penting dalam mendukung kelancaran tugas-tugas pengamanan di lapangan. “Kami siap berkoordinasi dengan Polres Metro, terutama dalam pengaturan arus lalu lintas dan dukungan operasional lainnya ketika terjadi situasi darurat. Kegiatan seperti ini juga menjadi ajang evaluasi bagi kita semua dalam memperkuat kesiapsiagaan,” ungkapnya. Melalui kegiatan simulasi Sispamkota ini, Polres Metro menegaskan komitmennya dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat. Sinergi antara aparat penegak hukum dan pemerintah daerah diharapkan mampu memperkuat ketahanan daerah dalam menghadapi berbagai potensi gangguan keamanan di Kota Metro. Sementara itu, Kasatpol PP Kota Metro menambahkan bahwa pihaknya akan terus memperkuat kerja sama dengan Polres Metro, terutama dalam aspek penegakan peraturan daerah dan pengamanan kegiatan masyarakat. “Kami bersama Polres Metro akan selalu bersinergi dalam menjaga ketertiban umum. Kegiatan seperti ini menjadi momentum penting untuk menyatukan langkah antara aparat keamanan dan perangkat daerah,” ungkapnya. Selain memperagakan tindakan taktis di lapangan, kegiatan Sispamkota juga diisi dengan evaluasi dan arahan teknis dari pimpinan Polres Metro agar hasil latihan benar-benar dapat diterapkan dalam situasi nyata. Kapolres Metro berharap kegiatan semacam ini tidak hanya menjadi rutinitas tahunan, tetapi menjadi budaya kesiapsiagaan yang melekat di setiap anggota Polres Metro dan instansi terkait. “Kesiapan adalah kunci utama. Dengan latihan yang terencana, kita dapat memastikan bahwa setiap potensi gangguan bisa diatasi dengan cepat dan tepat, sehingga masyarakat tetap merasa aman dan nyaman,” tutupnya. Melalui pelaksanaan simulasi Sispamkota ini, Polres Metro menegaskan komitmennya untuk terus hadir sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Sinergi antara aparat keamanan dan pemerintah daerah diharapkan mampu menciptakan situasi kamtibmas yang stabil, aman, dan kondusif di wilayah Kota Metro. (Win).

Pemerintah Kota Metro melalui Dinas Perdagangan dan Pasar (Disdagsar) bekerja sama dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menggelar kegiatan penyuluhan bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), di ruangan aula Kantor Kecamatan Metro Pusat, Rabu (15/10/2025). Kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pendampingan langsung kepada pelaku usaha agar lebih mudah dalam mengurus Surat Izin Berusaha (NIB) serta melengkapi berbagai dokumen legalitas usaha lainnya. Dalam kesempatan tersebut, peserta mendapat penjelasan langsung mengenai tata cara pengurusan perizinan melalui sistem Online Single Submission (OSS), mulai dari pembuatan akun, pengisian data usaha, hingga pencetakan dokumen izin. Sekreta D Kota Metro, Kusbani, dalam sambutannya menyampaikan bahwa, penyuluhan ini merupakan bentuk nyata dukungan pemerintah terhadap perkembangan UMKM di daerah. Menurutnya, salah satu kendala utama yang sering dihadapi para pelaku usaha kecil adalah kurangnya pengetahuan tentang prosedur dan pentingnya legalitas usaha. “Selama ini banyak pelaku UMKM yang sudah berjalan cukup lama, namun belum memiliki izin usaha karena merasa prosesnya rumit. Melalui kegiatan ini kami ingin menegaskan bahwa pengurusan izin sebenarnya mudah, cepat, dan bisa dilakukan secara online,” ujarnya. Selain memberikan edukasi tentang perizinan, kegiatan ini juga menjadi wadah untuk mempererat kerja sama yang baik antara pelaku usaha dan Pemerintah Kota Metro. Pemerintah berharap, kolaborasi tersebut dapat menjadi kekuatan dalam membangun ekosistem ekonomi lokal yang saling mendukung. Pada kesempatan yang sama Plt. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Metro, Ismet menjelaskan bahwa pemerintah daerah terus berupaya menghadirkan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan tanpa biaya tambahan. Ia juga menegaskan bahwa kepemilikan izin berusaha memberikan banyak manfaat, seperti kemudahan dalam mendapatkan bantuan permodalan, mengikuti pelatihan, hingga mengakses program pembinaan dari pemerintah. “Dengan memiliki izin resmi, para pelaku usaha akan lebih mudah menjalin kerja sama dengan pihak lain, termasuk dengan lembaga keuangan dan marketplace. Ini menjadi langkah awal untuk membawa UMKM Metro naik kelas,” ungkapnya. Selain penyuluhan, kegiatan ini juga diisi dengan sesi konsultasi langsung, di mana peserta dapat berkonsultasi mengenai kendala administrasi maupun teknis dalam mengurus izin. Petugas dari DPMPTSP turut membantu peserta melakukan simulasi pendaftaran secara daring. Pemerintah Kota Metro berharap melalui kegiatan ini, semakin banyak pelaku UMKM yang memiliki izin usaha sah dan dapat bersaing di pasar yang lebih luas. Langkah ini juga sejalan dengan visi pemerintah untuk menjadikan Kota Metro sebagai kota pendidikan dan ekonomi kreatif yang berdaya saing tinggi. “Kami ingin UMKM di Metro bukan hanya tumbuh, tapi juga maju secara legal dan profesional. Dengan dukungan perizinan yang lengkap, usaha masyarakat akan lebih berkelanjutan dan dapat membuka lapangan kerja baru,” pungkasnya. Turut Hadir dalam kegiatan, Plt. Dinas UMKM, Camat Metro Pusat, Lurah Metro Pusat, beserta peserta para pelaku UMKM dari berbagai kecamatan di Kota Metro. (Win/ryu)

Dewan Kesenian Kota Metro (DKM) melakukan audiensi dengan Wali Kota Metro, Bambang Iman Santoso, yang berlangsung di Rumah Dinas Wali Kota Metro, guna membahas sejumlah isu strategis terkait pengembangan kesenian dan kebudayaan di Kota Metro. Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana akrab dan penuh semangat kolaborasi antara pemerintah daerah dan anggota Dewan kesenian Metro, Rabu, (15/10/2025). Dalam kesempatan itu, Ketua Dewan Kesenian Metro, Solihin Utjok menyampaikan beberapa aspirasi dan masukan penting, salah satunya mengenai retribusi peminjaman gedung untuk kegiatan pertunjukan atau pentas seni. Solihin menilai, biaya retribusi peminjaman gedung yang berlaku saat ini dirasa cukup memberatkan bagi pelaku seni lokal yang ingin menampilkan karya mereka kepada masyarakat. “Kami berharap pemerintah dapat meninjau kembali kebijakan retribusi gedung kesenian. Tujuan kami bukan untuk menghindari kewajiban, tapi agar ruang bagi pelaku seni tetap terbuka luas dan kegiatan kreatif bisa terus hidup di Kota Metro,” ujarnya. Ia menambahkan, Dewan Kesenian ingin agar fasilitas publik seperti gedung kesenian dapat dioptimalkan sebagai wadah ekspresi dan pengembangan bakat. “Seniman-seniman kita punya banyak potensi, tapi kadang terhambat oleh faktor biaya. Kalau pemerintah bisa memberi sedikit kelonggaran, kami yakin kegiatan kesenian akan makin hidup dan memberi manfaat besar bagi masyarakat,” imbuhnya. Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Metro, Bambang Iman Santoso, menyatakan apresiasinya terhadap perhatian dan kepedulian Dewan Kesenian terhadap kemajuan budaya di daerah. Ia menegaskan, pemerintah siap memberikan dukungan dan mencari solusi terbaik atas keluhan yang disampaikan. “Saya sangat menghargai aspirasi dari teman-teman Dewan Kesenian, Pemerintah tentu akan mensuport dan memberikan solusi terbaik. Prinsipnya, kegiatan seni tidak boleh mati hanya karena terkendala urusan biaya,” tegas Bambang Iman Santoso. Wali Kota menambahkan bahwa dirinya akan berkoordinasi dengan dinas terkait untuk meninjau ulang kebijakan retribusi, agar bisa ditemukan mekanisme yang lebih adil dan berpihak kepada pelaku seni. “Kami ingin mencari jalan tengah, di mana seniman tetap bisa berkarya dengan leluasa, dan pengelolaan fasilitas daerah juga tetap tertib secara administrasi,” ujarnya. Selain membahas soal retribusi, audiensi juga menyinggung rencana sinergi antara Dewan Kesenian dan pemerintah daerah dalam menggelar berbagai kegiatan seni dan budaya di masa mendatang. Pemerintah Kota Metro, kata Bambang, terbuka untuk berkolaborasi dalam memperkuat ekosistem kesenian dan mendorong lahirnya lebih banyak ruang ekspresi bagi seniman muda. “Seni dan budaya adalah cermin identitas masyarakat yang tak ternilai harganya, Karena itu, pemerintah tidak hanya mendukung dari sisi regulasi, tapi juga akan memfasilitasi agar kegiatan kesenian bisa tumbuh berkelanjutan di Kota Metro,” jelas Bambang Iman Santoso. Audiensi ini diakhiri dengan komitmen bersama untuk terus memperkuat komunikasi dan kolaborasi antara pemerintah daerah dan Dewan Kesenian. Harapannya, langkah ini dapat menciptakan iklim kesenian yang lebih dinamis serta memperkuat posisi Metro sebagai kota Cerdas yang maju, religius, dan berbudaya. (Bsr/yda/ryu)

Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso menerima audiensi dari jajaran PT PLN (Persero) UP3 Metro di ruang kerjanya, Rabu (15/10/2025). Pertemuan tersebut membahas sinergi antara Pemerintah Kota Metro dan PLN dalam mendukung pengembangan infrastruktur kelistrikan, khususnya penerangan jalan umum (PJU) sebagai bagian dari upaya mewujudkan program Metro Terang. Manager PLN UP3 Metro, Anas Febrian, menyampaikan bahwa kegiatan audiensi ini merupakan bagian dari program kerja PLN dalam memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah. “Hari ini kami dari PLN UP3 Metro melakukan audiensi dengan Wali Kota Metro sebagai salah satu program kami. Mudah-mudahan dengan audiensi ini bisa turut membawa kemajuan, khususnya dalam perkembangan kelistrikan di Kota Metro,” ujarnya. Anas menjelaskan, salah satu fokus pembahasan adalah mengenai Penerangan Jalan Umum (PJU) yang menjadi bagian penting dari layanan kelistrikan kepada masyarakat. “PJU merupakan salah satu bentuk pelayanan kami di bidang kelistrikan yang selama ini kebutuhan kelistrikan memang belum seratus persen terpenuhi karena setiap daerah pasti mengalami pertumbuhan dan penambahan jarak jalan,” katanya. Ia menegaskan bahwa PLN siap memastikan ketersediaan pasokan listrik untuk mendukung program Pemerintah Kota Metro, termasuk program prioritas ‘Metro Terang’. “Yang terpenting, kebutuhan kelistrikan dari PLN dipastikan siap untuk mendukung seluruh kebutuhan PJU tersebut sehingga dapat mendorong dan menyukseskan program Wali Kota,” lanjutnya. Selain itu, PLN dan Pemerintah Kota Metro juga sepakat untuk memperkuat koordinasi dan mempercepat pencapaian target-target pengembangan sektor kelistrikan di daerah. “Kami juga sempat membicarakan percepatan program, di mana PLN dan pemerintah akan terus berkolaborasi dalam mempercepat target-target yang disampaikan oleh Wali Kota,” ujar Anas. Terkait pemeliharaan PJU, Anas menjelaskan bahwa tanggung jawab tersebut berada pada dinas terkait di lingkungan Pemerintah Kota Metro. “Untuk pemeliharaan PJU pastinya dari dinas terkait, karena ini merupakan ranah pemerintah setempat. PLN lebih berperan dalam menyediakan pasokan listriknya,” tutupnya. Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso mengapresiasi langkah PLN UP3 Metro yang terus menjalin komunikasi dan sinergi dengan pemerintah daerah. Ia menilai kerja sama ini merupakan langkah strategis dalam mendukung tercapainya visi “Metro Terang” yang bertujuan menciptakan lingkungan kota yang aman, nyaman, dan produktif. “Kami sangat mengapresiasi dukungan dari PLN UP3 Metro. Program tersebut bukan sekadar menghadirkan penerangan jalan, tetapi juga menciptakan rasa aman bagi masyarakat, memperindah wajah kota, dan mendorong aktivitas ekonomi pada malam hari. Karena itu, kolaborasi antara Pemkot dan PLN menjadi kunci utama untuk memastikan seluruh wilayah di Metro dapat teraliri listrik dengan baik,” ujar Bambang. Ia menambahkan, pemerintah akan terus berkomitmen melakukan perbaikan dan perluasan PJU secara bertahap, sambil memastikan koordinasi lintas OPD berjalan efektif. “Kami ingin agar semua pihak berperan aktif. Pemkot akan mengoptimalkan pemeliharaan dan pengawasan, sementara PLN menjamin ketersediaan daya listrik yang stabil. Dengan kerja sama yang baik, saya optimistis Metro bisa semakin terang, maju, dan aman bagi seluruh warga,” pungkasnya. (tm/ryu)

Pemerintah Kota Metro melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, secara virtual di Metro Command Center, Senin (13/10/2025). Dalam arahannya, Mendagri Tito menyampaikan pentingnya peran pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga komoditas pangan yang menjadi penyumbang utama inflasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi nasional pada September 2025 mengalami peningkatan dibanding bulan sebelumnya, yaitu dari 2,31 persen menjadi 2,65 persen secara year on year. Sementara inflasi bulanan (month to month) naik menjadi 0,21 persen. “Penyumbang utama inflasi berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Komoditas cabai merah dan daging ayam ras mencatat andil tertinggi terhadap inflasi bulanan sebesar 0,13 persen,” ujar Mendagri Tito dalam arahannya. Ia menjelaskan bahwa kenaikan harga cabai merah disebabkan oleh belum optimalnya distribusi hasil panen di sejumlah daerah. Sedangkan kenaikan harga daging ayam ras disebabkan oleh penyesuaian harga yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian guna melindungi peternak dari kenaikan ongkos produksi. Lebih lanjut, Mendagri menilai bahwa tingkat inflasi saat ini masih dalam kategori terkendali karena mencerminkan keseimbangan antara kepentingan produsen dan konsumen. “Kita harus menjaga keseimbangan ini,peternak dan petani tidak boleh rugi, tetapi masyarakat juga tetap harus dapat membeli dengan harga yang terjangkau,” ujarnya. Dalam kesempatan tersebut, Mendagri juga meminta kepala daerah agar segera mengambil langkah pengendalian di wilayah masing-masing, terutama daerah yang mengalami kenaikan harga pangan. Langkah pengendalian yang dimaksud antara lain dengan meningkatkan produksi komoditas dan memperlancar distribusi hasil panen agar tidak terjadi kelangkaan. Selain membahas pengendalian inflasi, kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan Pembahasan Kebersihan dan Kesehatan dalam Pengelolaan Hewan Ternak untuk Pangan, serta Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah terhadap Program Tiga Juta Rumah. Mendagri menyampaikan, hingga saat ini sebanyak 509 pemerintah daerah telah menerbitkan peraturan kepala daerah (Perkada) terkait pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Namun demikian, Tito menyoroti masih rendahnya tingkat sosialisasi dan implementasi kebijakan tersebut di lapangan. Ia menegaskan bahwa program ini memiliki nilai strategis karena tidak hanya membantu masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui perputaran sektor perumahan dan konstruksi. “Program Tiga Juta Rumah ini akan menggerakkan ekosistem ekonomi perumahan. Dari pengembang besar hingga kecil, toko material, hingga lapangan kerja bagi buruh bangunan akan ikut hidup. Jadi jangan khawatir PAD berkurang karena pembebasan retribusi, karena manfaat jangka panjangnya justru akan meningkatkan PBB,” tegasnya. Rakor tersebut turut dihadiri sejumlah narasumber, di antaranya Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Agung Suganda, Dirjen Perumahan Perdesaan Kementerian PKP Imran, serta Plt. Deputi II Bidang Perekonomian dan Pangan Kantor Staf Presiden Edy Priyono. (tm/ryu)

Wakil Wali Kota Metro, M. Rafieq Adi Pradana, menegaskan pentingnya menjaga kebersihan dan higienitas pangan dalam setiap kegiatan penyediaan makanan, khususnya dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Penegasan tersebut disampaikan saat memimpin rapat di Ruang OR Sekretariat Daerah Kota Metro, Jumat (10/10/2025). Dalam arahannya, Rafieq menyampaikan bahwa penerapan standar kebersihan harus menjadi prioritas agar makanan yang disajikan benar-benar aman dan layak dikonsumsi. Ia menekankan bahwa setiap proses pengolahan, mulai dari pemilihan bahan hingga penyajian, harus memperhatikan unsur kebersihan dan higienitas secara ketat. “Kita harus memastikan makanan yang disajikan bebas dari risiko kontaminasi. Kebersihan dan higienitas harus menjadi komitmen bersama agar tidak terjadi kasus keracunan terulang kembali,” ujar Rafieq. Lebih lanjut, Rafieq menambahkan bahwa pemerintah daerah berkomitmen menjaga kualitas makanan melalui pengawasan yang ketat dan penerapan prosedur standar kebersihan dalam pelaksanaan program MBG. “Program Makan Bergizi Gratis ini bukan hanya tentang pemenuhan gizi, tetapi juga tentang keamanan pangan. Setiap tahapan harus sesuai dengan prinsip kebersihan agar manfaat program dapat dirasakan sepenuhnya,” tegasnya. Selain itu, ia juga menambahkan pentingnya memperhatikan suhu penyimpanan bahan pangan, khususnya daging. Menurutnya, penyimpanan daging di dalam freezer harus dilengkapi dengan termometer untuk memastikan suhu tetap stabil dan sesuai standar keamanan pangan. “Karena makanan daging itu ketika ia terlalu banyak masuk ke dalam kulkas, maka otomatis potensi suhu menurun pun semakin besar,” ujarnya. Selanjutnya, ia mengimbau agar alat masak untuk menampung bahan mentah dan matang sebaiknya dipisah agar menghindari potensi berkembangnya bakteri. Selain itu, Wakil Wali Kota Metro juga menyinggung keberadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di dapur program MBG. Ia menilai keberadaan IPAL menjadi komponen penting untuk menjaga sanitasi lingkungan dapur dan mencegah pencemaran akibat limbah pengolahan makanan. “Pengelolaan limbah yang benar merupakan bagian dari sistem higienitas yang harus dipenuhi agar dapur tetap bersih dan ramah lingkungan,” ungkapnya. Dengan penerapan standar kebersihan, pengawasan suhu penyimpanan, serta pengelolaan limbah yang baik, Rafieq berharap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis di Kota Metro dapat berjalan efektif, aman, dan sesuai dengan prinsip kesehatan pangan yang berkelanjutan. Rafieq juga mencontohkan bahwa, pengelolaan Sentra Produksi Pangan Gizi (SPPG) yang baik dapat menjadi acuan bagi Kota Metro. Ia menyebut SPPG Purworejo dan SPPG Cikaret Kebon Pedes sebagai contoh terbaik dalam menjaga sanitasi dan kebersihan dapur. “SPPG terbaik saat ini ada di Purworejo dan Cikaret Kebon Pedes. Di sana, disinfektan dan sanitasi limbah dilakukan dengan metode pembakaran, sehingga lingkungan dapur tetap bersih dan aman. Ini bisa menjadi contoh yang baik dalam pengelolaan MBG,” jelas Rafieq. Lebih lanjut, Rafieq mengungkapkan bahwa Kota Metro termasuk salah satu daerah dengan jumlah dapur MBG terbanyak, yaitu mencapai 27 dapur yang tersebar di seluruh wilayah kota. Dengan jumlah tersebut, ia menilai fungsi pengawasan harus berjalan lebih efektif dan terkoordinasi. Pemerintah Kota Metro menegaskan kesiapannya untuk terus memperbaiki, mengawasi, dan memastikan program Makan Bergizi Gratis berjalan aman, higienis, dan berkualitas bagi seluruh penerimanya. Terakhir, Rafieq juga menambahkan, terkait aspek legalitas, setiap dapur SPPG wajib melengkapi sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV) serta terdaftar dalam Produk Dalam Negeri Usaha Kecil (PD/PDUK). Langkah ini, menjadi bagian dari penguatan tata kelola MBG yang aman dan terstandar. Dengan langkah tersebut, Wakil Wali Kota Metro menekankan bahwa penerapan kebersihan dan higienitas merupakan bagian penting dari upaya menjaga keberhasilan program pemerintah di bidang kesehatan dan ketahanan pangan. Turut hadir dalam rapat tersebut, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra),Ketua GOW Kota Metro, perwakilan Kejaksaan Negeri Metro, Kodim 0411/Kota Metro, Polres Metro, serta para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan staf SPPG MBG Kota Metro. (win/ryu)