Penulis: tim_diskominfo

Kloter JKG 28 yang terdiri dari jemaah haji asal Kota Metro dan Lampung Timur telah tiba di Makkah dan bersiap melaksanakan rangkaian ibadah puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna). Saat ini, jemaah menempati Hotel 409, Sektor 4, Makkah, dan telah mengikuti serangkaian persiapan untuk memastikan kelancaran pelaksanaan ibadah. Sebelum keberangkatan ke Arafah, seluruh petugas kloter, termasuk Kepala Seksi Rombongan (Karom) dan Kepala Regu (Karu), telah mengikuti rapat koordinasi untuk membahas strategi dan langkah-langkah operasional selama pelaksanaan ibadah Armuzna yang dilanjutkan dengan survei lokasi untuk memastikan kesiapan infrastruktur dan fasilitas pendukung. Pemerintah Arab Saudi telah menetapkan skema keberangkatan jemaah haji ke Arafah dengan tiga gelombang perjalanan yang terdiri dari Gelombang pertama akan berangkat pukul 06.00-11.00 Waktu Arab Saudi (WAS), gelombang kedua pukul 11.00-16.00 WAS, dan gelombang ketiga pukul 16.00-21.00 WAS. Ketua Kloter JKG 28, Dr. Bambang Sugeng, menjelaskan bahwa skema ini dirancang untuk mengoptimalkan manajemen arus jemaah dan memastikan kelancaran proses. “Kami telah melakukan rapat koordinasi dan survei lokasi untuk memastikan kelancaran ibadah Armuzna sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dengan tiga trip keberangkatan ke Arafah,” ujar Dr. Bambang Sugeng. Bambang juga menjelaskan bahwa pada puncak ibadah haji yaitu wukuf di Arafah, akan dilaksanakan pada tanggal 9 Dzulhijjah dengan mengumpulkan para Jemaah di tenda-tenda yang telah disediakan sambil menunggu waktu wukuf. “Kloter JKG 28 yang tergabung dalam Maktab 252, akan melaksanakan sholat zuhur dan ashar secara jamak takdim qoshor, dilanjutkan dengan zikir dan doa hingga matahari terbenam sekitar pukul 19.00 WAS, “terangnya, Senin (02/06/2025). Setelah wukuf di Arafah, jemaah akan melanjutkan perjalanan ke Muzdalifah untuk bermalam (mabit) dan mengumpulkan batu kerikil untuk persiapan pelemparan jumrah di Mina. “Proses perpindahan ini telah diatur secara terencana untuk menjamin keamanan dan kenyamanan jemaah, ” tuturnya. Untuk memastikan kenyamanan para Jemaah, Pemerintah juga menyediakan skema Murur bagi jemaah dengan kondisi fisik terbatas yang memungkinkan mereka untuk langsung menuju Mina setelah wukuf di Arafah tanpa harus berlama-lama di Muzdalifah. “Pada Kloter JKG 28 , kami juga telah menyiapkan 64 jemaah dan 10 pendamping untuk menggunakan skema ini yang sebagian besar terdiri dari jemaah lansia, jemaah yang membutuhkan istirahat, dan jemaah dengan penyakit kronis, ” ungkapnya. Untuk jemaah dengan penyakit kronis yang tidak memungkinkan untuk wukuf di Arafah secara langsung, disediakan skema Safari Wukuf. “Jemaah nantinya akan diangkut menggunakan bus menuju Arafah dan melaksanakan wukuf di dalam bus selama perjalanan. Pada Kloter JKG 28, kami mencatat ada dua jemaah yang akan mengikuti skema ini, “terangnya. Selain itu, seluruh petugas kloter JKG 28 telah siap memberikan layanan terbaik kepada jemaah, memastikan terpenuhinya kebutuhan akomodasi, konsumsi, dan layanan kesehatan untuk mengantisipasi kondisi kesehatan jemaah selama ibadah. (yl/ygy)

Pemerintah Kota Metro menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan pelayanan publik bagi perangkat daerah dan unit pelayanan publik di lingkungan Pemkot Metro tahun 2025 di Aula Pemkot Metro, Senin (02/06/2025). Kegiatan ini digelar untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, sekaligus sebagai bagian dari evaluasi dan penguatan reformasi birokrasi. Sosialisasi ini dilaksanakan berdasarkan berbagai dasar hukum, di antaranya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2024 tentang Ombudsman Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 12 Tahun 2012, serta Peraturan Wali Kota Metro Nomor 35 Tahun 2024 tentang pedoman evaluasi dan pengendalian kualitas pelayanan publik. Dalam sambutannya, Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso menekankan bahwa paradigma pelayanan publik telah berubah, di mana masyarakat kini menjadi pusat dalam penyelenggaraan pelayanan dan pemerintahan. Ia menyebut bahwa kecepatan, kemudahan, dan transparansi menjadi tuntutan yang harus dijawab pemerintah. “Pelayanan publik adalah wujud nyata reformasi birokrasi. Untuk itu, layanan harus selalu responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan mampu membangun kepercayaan publik,” ujar Bambang. Bambang meminta untuk tidak berpuas diri dan terus melakukan evaluasi serta pembenahan pelayanan secara berkelanjutan agar kualitas layanan publik semakin prima dan dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat Kota Metro. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung, Nur Rakhman Yusuf, turut hadir dan memberikan arahan mengenai pentingnya pelayanan publik yang tidak hanya normatif, tetapi juga implementatif dan berdampak langsung bagi masyarakat. “Fungsi utama kehadiran negara dan pemerintahannya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ini saya sekadar mengingatkan kembali bahwa tugas kita bukan hanya menerima dan meningkatkan laporan masyarakat, tetapi juga mencegah maladministrasi,” ujar Nur Rakhman. Ia menambahkan bahwa saat ini pelayanan publik tidak cukup hanya dengan memiliki Standar Operasional Prosedur atau standar tertulis agar dapat diimplementasikan dan dikomunikasikan dengan baik dalam pelayanan sehari-hari. “Kita tidak lagi bicara hanya soal kepatuhan terhadap standar, tetapi bagaimana pelayanan itu bisa memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Kita hadir dan melayani karena memang itu tugas kita, dan bagaimana kemudian itu bisa dilakukan dengan kualitas terbaik,” tegasnya. Dirinya juga mengapresiasi kinerja Kota Metro dalam beberapa tahun terakhir, yang menurutnya telah menunjukkan peningkatan signifikan. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa penilaian bukanlah tujuan akhir. “Penilaian bukan hanya untuk kontrol, tapi untuk memperbaiki kualitas pelayanan di OPD, puskesmas, dan instansi lain. Maka terlepas ada penilaian atau tidak, mari kita tetap berkomitmen memperbaiki layanan publik secara konsisten,” tuturnya. Dalam acara tersebut, Wali Kota Metro juga menyerahkan penghargaan hasil evaluasi pelayanan publik tahun 2024. Berdasarkan SK Wali Kota Metro Nomor 000.8.3.4-146 Tahun 2025, tiga unit pelayanan publik dengan skor tertinggi adalah Kecamatan Metro Pusat dengan Indeks 4,66 (Kategori A/Prima),Kecamatan Metro Timur dengan Indeks 3,64 (Kategori B/Baik),dan Kelurahan Purwo Asri dengan Indeks 3,27 (Kategori B/Baik). Kota Metro juga mendapat apresiasi nasional atas capaian pelayanan publik tahun 2024. Kementerian PANRB mencatat Kota Metro memperoleh indeks pelayanan publik sebesar 4,6 (kategori Prima). Sementara itu, penilaian kepatuhan oleh Ombudsman RI terhadap enam unit kerja di Kota Metro menghasilkan nilai 97,21 (Zona Hijau), menempatkan Metro di peringkat 14 nasional dan peringkat 1 di Provinsi Lampung. (tm/ygy)

Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila ini digelar di Lapangan Samber Park Kota Metro, Senin (02/06/2025) dan dipimpin langsung oleh Walikota Metro, Bambang Iman Santoso. Dengan mengusung tema nasional “Memperkokoh Ideologi Pancasila Menuju Indonesia Raya”, Walikota Metro membacakan amanat Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia, Yudian Wahyudi. Dalam sambutannya, disampaikan bahwa Hari Lahir Pancasila merupakan momentum yang sangat penting dalam sejarah bangsa Indonesia, hari ketika kita tidak hanya mengenang rumusan dasar negara, tetapi juga meneguhkan kembali komitmen kita terhadap nilai luhur yang menjadi pondasi berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila bukan sekadar dokumen historis atau teks normatif yang tertulis dalam pembukaan UUD 1945. Ia adalah jiwa bangsa, pedoman hidup bersama, serta bintang penuntun dalam mewujudkan cita-cita Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. “Dalam semangat memperkokoh ideologi Pancasila, izinkan saya mengajak kita semua merenungkan kembali, bahwa Pancasila adalah rumah besar bagi keberagaman Indonesia,” ungkapnya. Dirinya juga mengatakan dalam Pancasila, kebhinekaan bukanlah alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan untuk bersatu. Dari sila pertama hingga sila kelima, terkandung prinsip-prinsip yang menuntun kita membangun bangsa dengan semangat gotong-royong, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap martabat manusia. “Dalam konteks pembangunan nasional saat ini, pemerintah telah menetapkan Asta Cita sebagai delapan agenda prioritas menuju Indonesia Emas 2045. Salah satu yang paling fundamental dalam Asta Cita tersebut adalah memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia,” ujarnya. Lebih lanjut Bambang menyampaikan memperkokoh ideologi Pancasila berarti menegaskan kembali bahwa pembangunan bangsa harus selalu berakar pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. “Di era yang serba digitalisasi ini mari perangi hoaks, ujaran kebencian dan provokasi, dengan literasi digital dan semangat gotong-royong sebagai lembaga yang bertugas membina dan memperkuat ideologi Pancasila terus berkomitmen menghadirkan berbagai program strategis,” tambahnya. “Saya berharap Hari Lahir Pancasila ini bukan sekadar seremonial, tetapi momen untuk memperkuat komitmen kita terhadap nilai-nilai luhur bangsa. Jadikan setiap langkah, setiap kebijakan, setiap ucapan dan tindakan kita sebagai cerminan dari semangat Pancasila,” harapnya. Bambang juga mengatakan bahwa kita semua harus bersyukur karena negari ini berdiri tegak karena Pancasila dan Pancasila adalah ciri khas bangsa Indonesia, akar budaya Indonesia dan semua itu menguatkan untuk menjadi lebih kuat lagi, bersatu, gotong royong dan saling menghargai untuk Indonesia lebih maju lagi dan untuk Metro Berkah, Metro Maju Metro Sejahtera. (bsr/ygy)

Pemerintah Kota Metro melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPPAPPKB) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di Aula Pemerintah Kota Metro, Rabu (28/05/2025). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya sinergis lintas sektor dalam menekan angka stunting secara signifikan di wilayah Kota Metro. Rakor TPPS ini dilandasi oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting serta Keputusan Wali Kota Metro Nomor 500.18.7-206 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting Kota Metro Tahun 2025. Kedua dasar hukum ini menegaskan komitmen pemerintah dalam menanggulangi stunting secara sistematis dan berkelanjutan. Hadir dalam pertemuan ini sekitar 100 peserta, yang terdiri dari anggota TPPS Kota Metro, instansi vertikal, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, Tim Penggerak PKK, Ketua TPPS tingkat kelurahan, serta mitra strategis lainnya. Pertemuan ini tidak hanya menjadi ajang koordinasi, tetapi juga forum diskusi terkait tantangan dan solusi penurunan stunting ke depan. Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota Metro, M. Rafieq Adi Pradana, menyampaikan bahwa prevalensi stunting di Kota Metro tahun 2024 tercatat sebesar 7,1 persen, turun dari tahun sebelumnya. Angka ini lebih baik dibandingkan target nasional sebesar 14 persen. Namun, tantangan tetap ada, mengingat target nasional tahun 2025 menuntut angka stunting harus berada di bawah 18 persen. “Untuk mencapai target tersebut, diperlukan penguatan koordinasi, peningkatan akurasi data, dan penyempurnaan intervensi agar tepat sasaran,” ujar Rafieq. Ia menekankan bahwa strategi percepatan harus dilakukan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama lintas sektor dari pusat hingga desa. Wakil Wali Kota juga menyoroti pentingnya pemahaman masyarakat terhadap isu gizi. Ia menyampaikan bahwa kini sumber protein bisa lebih variatif, tidak hanya dari daging sapi, tetapi juga dari ikan yang lebih terjangkau dan bergizi. Ia mengimbau agar bantuan gizi lebih banyak diberikan dalam bentuk bahan mentah agar proses pengolahan bisa dilakukan secara higienis oleh keluarga penerima. Penurunan stunting, lanjutnya, tidak hanya bergantung pada intervensi spesifik seperti pelayanan gizi dan kesehatan ibu dan anak, tetapi juga pada intervensi sensitif yang meliputi aspek air bersih, sanitasi, pendidikan, dan perlindungan sosial. “Kita tidak bisa bicara gizi tanpa memperhatikan sanitasi dan air bersih. Semua saling terkait,” tegas Rafieq. Ia menekankan pentingnya edukasi di sekolah tentang kebersihan air dan makanan. Menurutnya, meskipun anak sudah menerima makanan bergizi, jika kualitas lingkungan dan air buruk, maka risiko stunting tetap tinggi. “Oleh karena itu, pendekatan holistik sangat penting, mulai dari 1.000 hari pertama kehidupan hingga lingkungan tempat tumbuh anak,” tambahnya. Kepala Dinas PPPAPPKB Kota Metro, Wahyuningsih, dalam pemaparannya menegaskan bahwa stunting adalah gangguan pertumbuhan akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Upaya percepatan yang dilakukan di Kota Metro salah satunya melalui program “Bapak Asuh dan Ibu Asuh Anak Stunting” yang telah diluncurkan sejak 2024. Program ini bertujuan untuk memberikan pendampingan langsung kepada keluarga dengan anak stunting. Orang tua asuh tidak hanya memberi bantuan materi, tetapi juga secara aktif memantau dampak intervensi gizi melalui sistem pelaporan, surveilans rutin, dan kunjungan langsung yang difasilitasi oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK). Pemerintah Kota Metro berharap, dengan semangat kolaboratif seluruh elemen masyarakat dan instansi terkait, pelaksanaan program-program penurunan stunting di tahun 2025 dan 2026 dapat berjalan lebih optimal. “Kami menyadari pelaksanaan ini belum sempurna, namun dengan komitmen yang tulus, hasil signifikan akan segera terlihat,” pungkas Wahyuningsih. Dengan capaian dan langkah konkret yang telah ditempuh, Kota Metro menunjukkan komitmen kuat untuk menjadi daerah yang bebas dari stunting. Upaya ini diharapkan tidak hanya berdampak pada tumbuh kembang anak, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam membangun generasi emas Indonesia di masa depan.(tm/ygy)

Pemerintah Kota Metro kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat layanan dasar masyarakat dengan mengukuhkan Ketua dan melantik Pengurus Tim Pembina (TP) Posyandu Kota Metro masa bakti 2025–2030. Prosesi yang berlangsung khidmat di Aula Pemerintah Kota Metro, 28/05/2025. Dalam sambutannya, Wali Kota menegaskan bahwa Posyandu merupakan ujung tombak pelayanan dasar yang berperan penting dalam membentuk masyarakat yang sehat, mandiri, dan sejahtera. Ia menyebut, keberadaan Posyandu bukan sekadar tempat pelayanan kesehatan, tetapi juga menjadi wadah penguatan gizi, pembinaan keluarga, serta fondasi pembangunan sosial yang berkelanjutan. “Keberhasilan program Posyandu adalah bagian yang tak terpisahkan dari keberhasilan pembangunan daerah. Fungsi dan kinerjanya harus terus dimaksimalkan agar mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat,” ujar Wali Kota. Ia pun berharap Tim Pembina Posyandu yang baru dapat memotivasi dan menggerakkan kader-kader di lapangan, mempercepat layanan pemerintah kepada warga, serta menjadi katalisator dalam pembangunan berbasis partisipasi masyarakat. Di akhir sambutannya, Wali Kota menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pengurus yang baru dilantik dan berdoa agar mereka senantiasa diberi kekuatan, kemudahan, dan keberkahan dalam menjalankan amanah. Ketua TP Posyandu Kota Metro yang baru dikukuhkan, Ny. Eni Sumiyati Bambang, S.IP., menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan. Ia menjelaskan bahwa pembentukan TP Posyandu merupakan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024, yang memperluas peran Posyandu sebagai lembaga kemasyarakatan kelurahan yang tidak lagi terbatas pada pelayanan kesehatan semata. “Posyandu kini memiliki peran lintas sektor, mencakup enam bidang pelayanan dasar: pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum, serta bidang sosial. Karena itu, penguatan koordinasi dan sinergi lintas OPD sangat dibutuhkan,” tegas Eni. Ia juga menekankan pentingnya pembinaan dan pendampingan yang berkelanjutan kepada para kader Posyandu, yang selama ini telah menunjukkan dedikasi luar biasa di tengah tantangan di lapangan. Menurutnya, dengan semangat kolaborasi, TP Posyandu dapat merancang program-program yang inovatif, menarik, dan berdampak nyata di masyarakat. Sementara itu, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Metro, Budiyono, S.H., turut memberikan pandangan bahwa Posyandu adalah mitra strategis pemerintah dari tingkat kota hingga kelurahan. Sebagai lembaga kemasyarakatan kelurahan, Posyandu membantu lurah dalam memberdayakan masyarakat serta mendukung pelaksanaan pembangunan berbasis kebutuhan lokal. Budiyono menegaskan bahwa tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan koordinasi lintas sektor, memperkuat kualitas layanan Posyandu sesuai standar minimal, serta mengoptimalkan fungsi pemberdayaan masyarakat. “Dengan pembinaan yang tepat dan keterlibatan aktif seluruh pihak, Posyandu akan semakin kuat dan menjadi ujung tombak pelayanan publik yang terintegrasi,” ujarnya. Pengukuhan dan pelantikan ini menandai langkah baru dalam penguatan kelembagaan Posyandu di Kota Metro. Pemerintah berharap, melalui semangat kebersamaan dan kerja keras, TP Posyandu dapat menjalankan peran strategisnya sebagai mitra utama pemerintah dalam menyukseskan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. (dn/ygy)

Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso menerima audiensi dari Persatuan Tenis Lapangan Indonesia (PELTI) Kota Metro di ruang kerja Wali Kota Metro, pada Selasa (27/05/2025). Audiensi tersebut membahas sejumlah agenda kegiatan tenis yang akan digelar, serta capaian membanggakan yang telah diraih atlet tenis lapangan Metro. Ketua PELTI Metro, Abdul Haris, menyampaikan bahwa pihaknya secara rutin menyelenggarakan turnamen tenis baik di tingkat Kota Metro maupun wilayah Sumbagsel. Dalam rangka menyambut Hari Jadi Kota Metro ke-88 Tahun yang jatuh pada bulan Juni, PELTI kembali berencana mengadakan pertandingan tenis antar daerah, seperti yang telah sukses dilaksanakan di tahun sebelumnya dan meminta dukungan dari Pemerintah Kota Metro demi terselenggaranya kegiatan tersebut. “Kami dari PELTI berencana kembali mengadakan pertandingan tenis se-Kota Metro, seperti yang telah sukses kami selenggarakan tahun lalu. Kami berharap adanya dukungan dari Pemerintah Kota Metro agar kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik dan meriah,” harapnya. Haris juga menjelaskan, PELTI telah mempersiapkan diri untuk menghadapi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) tahun depan. Ia juga menambahkan bahwa tahun lalu Kota Metro menjadi tuan rumah turnamen tenis junior tingkat nasional yang diikuti peserta dari seluruh Indonesia. PELTI berharap agenda bergengsi ini bisa kembali diselenggarakan di Metro. Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso menyampaikan apresiasi dan dukungannya terhadap PELTI dan seluruh insan olahraga di Kota Metro. Ia menilai, prestasi yang ditorehkan para atlet menunjukkan semangat dan potensi besar dari generasi muda Metro. “Dari capaian PELTI dan cabang olahraga lainnya, kita melihat bahwa anak-anak Metro punya potensi luar biasa. Ini menjadi perhatian kita untuk terus mendorong kegiatan olahraga agar semakin berkembang. Dengan menggelar event-event besar, kita bukan hanya mendukung prestasi, tetapi juga memperkenalkan Kota Metro ke masyarakat luar,” ujar Bambang. Ia juga memastikan bahwa fasilitas olahraga di Kota Metro, termasuk lapangan tenis, telah berstandar nasional dan siap digunakan untuk penyelenggaraan turnamen resmi. “Kami sangat terbuka dan mendukung penuh jika PELTI ingin kembali menggelar pertandingan tenis di Metro. Pemerintah kota siap bersinergi demi kemajuan olahraga dan kemasyarakatan di Metro,” tutupnya. (tm/ygy)

Di bawah kepemimpinan Wali Kota Metro H. Bambang Iman Santoso dan Wakil Wali Kota Metro Dr. M. Rafieq Adi Pradana Pemerintah Kota Metro kembali meraih prestasi. Kali ini Penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Lampung untuk yang ke 15 kali secara berturut-turut. Wali Kota Metro, H. Bambang Iman Santoso bersama Wakil Ketua DPRD Metro, Ahmad Khusaini menerima penghargaan WTP ini secara langsung dalam acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2024 untuk kabupaten/kota se-Provinsi Lampung. Digelar pada Senin, 26 Mei 2025, di Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Lampung, turut hadir seluruh kepala daerah dari berbagai kabupaten/kota di Provinsi Lampung, serta jajaran pejabat tinggi dari instansi pemerintah terkait penerima penghargaan berbagai kategori. Raihan Opini WTP yang diperoleh ini menunjukkan bahwa laporan keuangan yang disusun oleh Pemerintah Kota Metro telah disajikan secara wajar dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan serta prinsip-prinsip akuntansi. Capaian yang ke-15 kalinya secara berturut-turut ini juga menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Metro untuk menyajikan perencanaan, pelayanan hingga pelaporan publik yang matang, bertanggungjawab, akuntabilitas serta transparan. Wali Kota Metro, H. bambang Iman Santoso menyampaikan rasa syukurnya atas raihan ini, menurutnya raihan prestasi ini merupakan hasil kerja keras dan kolaborasi yang baik antara setiap organisasi perangkat daerah (OPD) terbawah dari tingkat kelurahan hingga kota serta dukungan penuh dari DPRD Metro. “Atas nama Pemerintah Kota Metro saya mengucap syukur alhamdulillah atas WTP ini yang ke 15 berturut-turut. Pestasi ini berhasil diraih dan mampu dipertahankan tentunya berkat kinerja dari aparatur Pemerintah Kota Metro serta dukungan penuh dari DPRD Metro,” katanya. Wali Kota Metro berharap prestasi ini dapat menginspirasi seluruh perangkat daerah untuk bekerja lebih baik dan memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat. Dan mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja Pemerintah Kota Metro dalam mengelola dana publik. Dengan raihan WTP ke-15 ini, Pemerintah Kota Metro juga mempertegas komitmennya untuk terus hadir sebagai institusi yang bertanggung jawab, terpercaya, dan berpihak pada kepentingan rakyat. Kepala BPK Perwakilan Provinsi Lampung Nugroho Heru Wibowo, dalam sambutannya menyampaikan bahwa pemeriksaan LKPD merupakan kewajiban konstitusional dan bertujuan memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan dari setiap penyelenggara pemerintahan. Sebagaimana diatur Undang-Undang, opini WTP adalah bentuk pengakuan atas komitmen dan kedisiplinan pemerintah daerah dalam menyusun laporan keuangan yang andal dan dapat dipertanggungjawabkan. Ia menekankan bahwa di balik angka-angka dalam laporan keuangan, terdapat harapan masyarakat terhadap pelayanan publik yang lebih baik dan berkeadilan. Menurutnya, Prestasi ini menjadi bukti nyata bahwa pemerintah yang mendapat WTP terbukti terus menjaga integritas dan profesionalisme dalam setiap proses pengelolaan anggaran. Keberhasilan ini juga diyakini menjadi bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Ia juga mengimbau agar Pemerintah daerah terus memperkuat sistem pengawasan internal serta melakukan inovasi dalam pengelolaan keuangan demi efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. Selain itu, menurutnya, sinergi antarlembaga dan partisipasi aktif masyarakat juga menjadi faktor penting dalam mewujudkan pemerintahan yang terbuka dan akuntabel. Karena tantangan ke depan semakin kompleks, sehingga peningkatan kapasitas aparatur juga harus menjadi prioritas utama. (yda/ygy)

Dalam rangka meningkatkan minat baca dan kemampuan literasi anak-anak, serta mendukung pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (Dispusarda) Kota Metro menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Membaca Nyaring Tahun 2025 yang digelar di Aula Dispusarda Kota Metro, Senin (26/05/2025). Kegiatan ini diikuti oleh peserta yang terdiri dari guru PAUD, SD, pustakawan sekolah, serta komunitas literasi yang aktif di wilayah Kota Metro. Para peserta mendapatkan pelatihan intensif mengenai teknik membaca nyaring yang menyenangkan dan edukatif, serta tips memilih buku yang sesuai dengan usia dan minat anak-anak. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Metro, Komarudin dalam sambutannya menyampaikan bahwa, membaca nyaring adalah salah satu metode paling efektif untuk membangun budaya literasi sejak usia dini. “Membaca nyaring tidak hanya melatih anak untuk memahami bacaan, tetapi juga mengasah keterampilan mendengar, berbicara, dan berpikir kritis. Perpustakaan daerah berkomitmen untuk menjadi ruang tumbuhnya gerakan literasi dari semua kalangan,” ungkapnya. Dengan adanya bimtek ini, Perpustakaan Daerah berharap bisa terus menjadi pusat edukasi literasi yang inklusif dan aktif mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Bumi Sai Wawai. Mewakili Wali Kota Metro, H. Bambang Iman Santoso, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra, Supriadi menyampaikan bahwa, pemerintah Kota Metro menyambut baik dan memberikan apresiasi kepada penyelenggara kegiatan yang telah menggagas Bimtek dalam upaya meningkatkan literasi khususnya di kalangan pendidik, perpustakawan, pegiat literasi dan juga orang tua. Menurutnya, Perpustakaan merupakan salah satu tempat yang memiliki peran penting dalam memberikan suatu informasi yang berkembang sehingga dapat tumbuh dan berkembangnya ide- ide yang kreatif untuk menciptakan karya yang bermanfaat bagi masyarakat. “Nah ini pak kadis, kita harus berinovasi  terutama menghadapi literasi ini, kita harus mengikuti perkembangan digital,” pungkasnya. Ia menambahkan, tujuan dari literasi adalah untuk meningkatkan kemampuan individu dalam membaca, menulis, dan memahami informasi, sehingga mereka dapat berfungsi secara efektif dalam masyarakat. Literasi membantu individu untuk Mengakses informasi dan pengetahuan serta Mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis Selain itu Literasi dapat meningkatkan kemampuan komunikasi serta mengambil keputusan yang tepat dalam berpartisipasi aktif dilingkungan masyarakat, Dengan demikian, literasi menjadi dasar penting untuk mencapai kesuksesan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, karier, dan kehidupan sosial. (Win/Ygy)

Wali Kota Metro, H. Bambang Iman Santoso, menerima audiensi Universitas Dharma Wacana Metro pada Senin (26/05/2025). Pertemuan ini berlangsung di ruang kerja Wali Kota dan dihadiri oleh perwakilan dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Dharma Wacana. Audiensi ini bertujuan untuk menjalin kerja sama antara Pemerintah Kota Metro dan institusi pendidikan tinggi dalam hal peningkatan mutu pendidikan serta relevansi kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja, khususnya dalam bidang birokrasi pemerintahan. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Dharma Wacana, Sudarman Mersa, menjelaskan bahwa pihaknya tengah merancang kegiatan lokakarya kurikulum yang akan diselenggarakan pada 11 Juni 2025 mendatang. Lokakarya ini diadakan sebagai respons terhadap dinamika perkembangan zaman dan tantangan yang dihadapi oleh dunia pendidikan tinggi. “Sesuai perkembangan zaman, kita harus beradaptasi dengan materi perkuliahan. Rencananya kami akan mengadakan lokakarya kurikulum yang membahas bagaimana materi perkuliahan bisa lebih relevan dengan kebutuhan birokrasi saat ini. Kami juga berharap Pak Wali Kota berkenan hadir dalam kegiatan tersebut,” ujar Sudarman dalam audiensi. Fungsi utama dari lokakarya ini adalah sebagai forum diskusi dan evaluasi kurikulum yang melibatkan para akademisi, praktisi, dan pemangku kepentingan lainnya. Tujuannya adalah untuk menyusun dan menyempurnakan kurikulum agar mampu menghasilkan lulusan yang kompeten, memahami birokrasi secara praktis, dan siap menghadapi tantangan dunia kerja. Selain itu, lokakarya ini diharapkan dapat menjadi wadah pertukaran ide dan pengalaman antara dunia akademik dan dunia birokrasi. Dengan melibatkan pejabat pemerintah, kegiatan ini juga menjadi upaya strategis untuk menjembatani teori yang dipelajari di kampus dengan praktik di lapangan. Wali Kota Metro, Bambang Iman Santoso, menyambut baik inisiatif dari Universitas Dharma Wacana tersebut. Ia menyampaikan apresiasi atas langkah proaktif universitas dalam menyusun kurikulum yang adaptif dan kontekstual. Menurutnya, kegiatan ini sangat penting dalam menciptakan sumber daya manusia yang siap bersaing. “Saya sangat mendukung langkah Universitas Dharma Wacana Metro. Ini adalah bentuk keseriusan dalam mencetak lulusan yang tidak hanya cerdas secara teori, tetapi juga paham realitas birokrasi dan administrasi pemerintahan,” ujar Bambang. Lebih lanjut, Wali Kota menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah dan lembaga pendidikan sangat penting demi mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan nyata. Ia berharap kegiatan semacam ini bisa menjadi agenda rutin yang memperkuat hubungan antara dunia akademik dan pemerintahan. Dengan adanya audiensi ini, diharapkan terjalin kolaborasi berkelanjutan antara Universitas Dharma Wacana dan Pemerintah Kota Metro dalam membentuk generasi muda yang visioner, profesional, dan memiliki pemahaman mendalam terhadap tata kelola pemerintahan yang baik. (tm/ygy)