Penulis: tim_diskominfo

Di bawah kepemimpinan Wali Kota Metro, H. Bambang Iman Santoso dan Wakil Wali Kota Metro, M. Rafieq Adi Pradana, Pemerintah Kota Metro terus berupaya meningkatkan pemerintahan yang Good Governance dengan terus melakukan evaluasi dan memberikan Reward and Punishment bagi seluruh ASN. Reward kali ini diberikan kepada tiga pegawai Pemkot Metro yang terdiri dari dua ASN dan satu non ASN, untuk ASN struktural jatuh kepada Eka Syafrianto selaku Kabag Kesra, untuk ASN fungsional jatuh kepada Fajar Eri Setiawan selaku Fungsional PBJ dan non ASN jatuh kepada Wahyu Saputra dari Bagian Pemerintahan. Sesuai arahan pusat, bahwa ASN yang diganjar penghargaan sudah sesuai dengan Core Value dan Employer Branding ASN dengan melaksanakan nilai BerAKHLAK, yang antara lain adalah berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Selain reward and punishment, untuk membentuk SDM birokrasi yang mumpuni dan pelayanan publik yang baik, sesuai dengan amanat Undang-Undang No.20 Tahun 2023 tentang ASN, dan Surat Edaran MenpanRB No. 20 Tahun 2021 Pemerintah Kota Metro telah melakukan langkah-langkah melalui Bagian Organisasi. Plh. Sekda Metro, dalam memberikan penghargaan mengucapkan selamat dan meminta peraih penghargaan untuk tidak cepat berpuas diri atas penghargaan dan prestasi yang berhasil diraih. “Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menciptakan ASN BerAKHLAK antara lain dengan melaksanakan Budaya Kerja BerAKHLAk, yaitu dengan penguatan komitmen antara pimpinan dan bawahan, Penyelarasan Sistem Kerja, Perubahan Individu, Pemetaan Kinerja Pegawai, Penentuan Roadmap Rencana Aksi dan Anggaran, Pengelolaan Agen Perubahan (Agen of Change), Monitoring dan Evaluasi secara berkala, serta Adanya Penghargaan/Apresiasi bagi ASN yang berprestasi,” kata Plh. Sekda Metro, Supriyadi, dalam Apel, Senin, 21 Juli 2025. Upaya-upaya ini juga dalam rangka, mendukung visi pembangunan Kota Metro 2025-2030 yang difokuskan pada konsep Kota Cerdas Berbasis Jasa Dan Budaya Yang Religius. Sehingga ASN BerAKHLAK ini terbagi dalam 3 (tiga) pilar, yaitu : penyelenggaraan pemerintahan modern berbasis teknologi, penguatan sektor jasa seperti pendidikan dan kesehatan sebagai motor ekonomi, serta perawatan nilai-nilai budaya dan religius sebagai fondasi sosial Kota Metro. Pegawai ASN dan Pegawai Non ASN Terbaik ini diharapkan mampu menjadi role model yang menginspirasi ASN lainnya untuk berkinerja menjadi lebih baik lagi. Di samping itu, sebelumnya penilaian pegawai periode Januari sampai Juni 2025 sudah dilaksanakan oleh Tim Penilai. Pegawai yang diseleksi merupakan Pegawai ASN dengan Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional, Jabatan Pelaksana dan Pegawai Non ASN (Tenaga Kontrak Daerah) di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Metro. “Kepada pegawai yang mendapatkan nilai terbaik, diberikan penghargaan (reward), dan kepada pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran peraturan disiplin akan diberikan sanksi hukuman (punishment) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tutup Supri. (bsr/ygy)

Wakil Wali Kota Metro, Dr. M. Rafiq Adi Pradana, menghadiri perayaan Hari Ulang Tahun Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) ke-63 yang digelar di Wisma Haji Al Khairiyah, Rabu (23/07/2025). Acara berlangsung hangat, penuh kekeluargaan, sekaligus sarat makna bagi para purnabakti yang hadir dari berbagai kalangan. Dalam sambutannya, Rafiq menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi mendalam kepada seluruh anggota PWRI, khususnya di Kota Metro, yang dinilai tetap konsisten memberikan teladan di tengah masyarakat meski telah purna tugas dari birokrasi. “Atas nama Pemerintah Kota Metro, saya mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun PWRI ke-63. Semoga peringatan ini memotivasi para pensiunan pegawai negeri untuk senantiasa memposisikan diri sebagai pengayom dan penyejuk di tengah masyarakat,” ujar Rafiq. Ia menegaskan, di tengah dinamika pembangunan yang kian kompleks, peran para Wredatama tidak tergantikan. Kebijaksanaan, pengalaman, dan kearifan lokal yang dimiliki para anggota PWRI menjadi sumber inspirasi bagi generasi muda serta aparatur yang masih aktif mengabdi. Rafiq juga menyoroti kiprah PWRI sebagai mitra strategis pemerintah dalam berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kebudayaan, ketahanan keluarga, hingga pembangunan moral bangsa. “Kami sangat mengapresiasi peran aktif PWRI Kota Metro yang selalu bersinergi dengan pemerintah daerah. Jadilah inspirasi bagi generasi penerus dalam menjaga integritas, semangat gotong-royong, dan nasionalisme,” imbuhnya. Pemerintah Kota Metro, lanjutnya, berkomitmen mendukung penuh program-program PWRI. Rafieq menekankan bahwa ruang dan kesempatan bagi para wredatama akan selalu terbuka untuk tetap produktif, sehat secara fisik, mental, maupun sosial. “Mari jadikan peringatan HUT PWRI ke-63 ini sebagai momentum mempererat silaturahmi, memperkuat persatuan, dan meningkatkan semangat pengabdian bagi bangsa dan negara tercinta,” tutupnya. Sementara itu, Ketua PWRI Kota Metro, Ridhuwan Sory Maoen Ali, menegaskan komitmen pihaknya untuk terus memperkuat organisasi dan meningkatkan kesejahteraan para anggota yang merupakan mantan pejuang birokrasi sekaligus pelayan masyarakat. “Dalam usia yang ke-63 ini, PWRI, khususnya PWRI Kota Metro, terus berjuang membenahi diri dalam rangka meningkatkan kesejahteraan para mantan pejuang birokrasi dan pelayan masyarakat yang tergabung dalam wadah PWRI,” ungkapnya. Ia juga menyampaikan harapan besar agar sinergi dengan pemerintah daerah semakin erat ke depan. “Pada kesempatan ini saya bersama pengurus PWRI Kota Metro, sesuai instruksi PWRI pusat, menyampaikan harapan agar PWRI Kota Metro dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Metro dalam mendayagunakan PWRI sebagai lembaga nonpemerintah dalam pelaksanaan sektor pemerintahan dan kemasyarakatan guna mewujudkan Kota Metro yang berjaya,” tandas Ridhuwan. Perayaan HUT PWRI ke-63 di Metro ini menjadi bukti nyata bahwa dedikasi para purnabakti tak pernah pudar, bahkan terus menyala sebagai energi positif bagi pembangunan daerah. (Dns/Ygy)

Wakil Wali Kota Metro, M. Rafieq Adi Pradana, menyambut kunjungan kerja anggota DPRD Provinsi Lampung dari Daerah Pemilihan (Dapil) III dalam rangka reses tahun 2025. Kegiatan ini berlangsung di Aula Pemerintah Kota Metro, Rabu (23/07/2025).  Kunjungan reses ini merupakan bagian dari agenda rutin anggota legislatif untuk menyerap aspirasi, mendengar kebutuhan, serta memantau langsung kondisi daerah yang diwakili. Dapil III sendiri mencakup wilayah Kota Metro, Pesawaran dan Pringsewu. Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota Metro menyampaikan apresiasi atas kehadiran para wakil rakyat dari tingkat provinsi. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan DPRD Provinsi dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan di Kota Metro. “Kami sangat menyambut baik kegiatan reses ini sebagai bentuk komunikasi dua arah antara pemerintah dan legislatif. Aspirasi yang disampaikan masyarakat melalui forum ini akan menjadi dasar pengambilan kebijakan dan perencanaan pembangunan ke depan,” ujar Rafieq. Ia berharap, momentum ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk menyampaikan aspirasi, usulan, serta permasalahan yang ada di tengah masyarakat, agar nantinya dapat ditindaklanjuti dan menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan pembangunan di tingkat provinsí. Menurut Ahmad Iswan H. Caya, S.H., M.H., setiap aspirasi yang disampaikan baik terkait infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pembangunan kesejahteraan sosial, ekonomi kerakyatan, hingga pelayanan publik akan menjadi bahan pertimbangan yang berharga dalam perencanaan program dan kebijakan di tingkat provinsi. “Sehingga mampu menciptakan sinergi pembangunan antara daerah dan provinsi secara lebih optimal. Sejumlah sektor strategis seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi kerakyatan harus menjadi perhatian bersama dalam penyusunan program tahun anggaran mendatang,” katanya. “Kami menerima banyak masukan terkait kebutuhan prioritas pembangunan. Baik itu jalan provinsi yang rusak, kebutuhan fasilitas pendidikan, hingga program penguatan UMKM. Aspirasi ini akan kami bawa ke DPRD Provinsi sebagai dasar perumusan kebijakan,” ujar Iswan. Sebagai Koordinator Dapil III dan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Iswan juga menyampaikan bahwa dirinya akan mendorong agar Pemerintah Provinsi Lampung mengalokasikan anggaran lebih besar untuk pembangunan di Metro, terutama pada infrastruktur yang menjadi penghubung antarwilayah. Ia juga menyoroti pentingnya perhatian terhadap program penanganan stunting dan kemiskinan ekstrim, yang menurutnya harus ditangani secara terpadu antara OPD provinsi dan kabupaten/kota. Melalui kegiatan ini, Ahmad Iswan berharap terwujudnya sinergi yang lebih kuat antara DPRD dan pemerintah daerah agar pembangunan yang dilakukan tepat sasaran, merata, dan menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung. (win/ygy)

Kementerian dalam negeri (Kemendagri), kembali gelar Rapat Koordinasi (Rakor) pengendalian inflasi daerah Tahun 2025 dengan pembahasan evaluasi dukungan pemerintah daerah dalam program 3 juta rumah untuk masyarakat yang dikategorikan berpenghasilan rendah. Rapat ini dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian dan diikuti oleh Pemerintah Daerah Kota Metro di Aula Pemerintah Kota Metro, Selasa (22/07/2025), secara daring/virtual bersama Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Ada dua poin penting yang dibahas pada rakor kali ini, yaitu Evaluasi Program 3 Juta Rumah dan Perkembangan Inflasi Daerah. Saat rakor, Mendagri menjelaskan terkait Program Strategis Nasional dan Proyek Strategis Nasional yang harus didukung oleh seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Contoh Program Strategis Nasional adalah Sekolah Rakyat, Ketahanan Pangan, Makan Bergizi Gratis, Program 3 Juta Rumah, Koperasi Desa Merah Putih, Renovasi Sekolah, Sekolah Unggul Garuda, Rehabilitasi Sekolah, Cek Kesehatan Gratis (CKG). Sedangkan Proyek Strategis Nasional seperti Ibu Kota Nusantara, Tol Trans Sumatera, Whoosh, Bendungan Pidekso di Wonogiri. “Akan ada sanksi kepada pemerintah daerah apabila tidak mendukung program nasional Presiden Prabowo,” tegas Tito. Salah satu Program Strategis Nasional yang akan dibahas pada kesempatan ini adalah Program 3 Juta Rumah. Program ini merupakan dukungan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah dalam pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah melalui implementasi Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), serta percepatan Penerbitan persetujuan Bangunan Gedung. Dirjen PKP dalam paparannya menjelaskan tentang evaluasi dukungan pemerintah daerah dalam program gotong royong membangun rumah untuk rakyat, “Tindak lanjut dari SKB 3 Menteri tentang Program 3 Juta Rumah, sampai 16 Juli 2025 yang lalu masih ada 3 daerah yang belum menyelesaikan terkait Perkada, PBG nya. Secara administrasi, 99% Pemerintah Daerah telah mengeluarkan Kebijakan Pembebasan Bea PBG dan BPHTB atas tindak lanjut SKB 3 Menteri (Menteri PKP, Menteri dalam Negeri dan Menteri PUPR),” katanya. Dalam mendukung keberhasilan Program Nasional Pembangunan 3 Juta Rumah, Pemerintah Daerah disarankan untuk melaksanakan sejumlah langkah strategis berikut: Pemerintah Daerah perlu mensosialisasikan secara masif kepada masyarakat mengenai program gratis untuk pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Langkah ini bertujuan agar masyarakat memahami manfaat serta kemudahan yang tersedia, sehingga dapat mendorong pembangunan rumah yang legal dan layak huni. Perlu dilakukan pendampingan secara aktif kepada pemerintah desa dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), agar kegiatan yang berfokus pada pembangunan dan perbaikan perumahan dapat diakomodasi dalam perencanaan dan penganggaran melalui APBDesa. Pemerintah Daerah juga diharapkan mengalokasikan anggaran dalam APBD untuk mendukung pembangunan rumah baru dan perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH), terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sebagai bentuk tanggung jawab terhadap penyediaan hunian layak. Koordinasi antarinstansi, khususnya antara pemerintah daerah, desa, dan kelurahan, perlu diperkuat dalam pelaksanaan pendataan kebutuhan dan kondisi perumahan. Pendataan yang akurat menjadi dasar perencanaan program perumahan yang tepat sasaran. Dalam pelaksanaannya, pengawasan terhadap developer atau pengembang perumahan juga perlu ditingkatkan guna memastikan kepatuhan terhadap regulasi, kualitas bangunan, dan perlindungan terhadap konsumen. Terakhir, perlu dilakukan pendataan terhadap lahan-lahan yang berpotensi dikembangkan sebagai kawasan perumahan, terutama lahan negara yang belum dimanfaatkan untuk kepentingan pemerintahan, agar dapat digunakan secara produktif dalam mendukung program perumahan nasional. Lebih lanjut Kepala BPS, Amalia Adhininggar Widyasanti memaparkan tinjauan inflasi dan indeks perkembangan harga minggu ke-3 Juli 2025. “Berdasarkan data SP2KP di minggu ke 3 Juli 2025 terdapat 36 provinsi mengalami kenaikan IPH, sementara 1 Provinsi mengalami penurunan dibandingkan bulan sebelumnya.” “Komoditas penyumbang andil kenaikan IPH di 36 Provinsi yang mengalami kenaikan adalah cabai rawit, bawang merah dan beras.” lanjut Amalia Lalu, Deputi Kantor Staf Presiden memaparkan bahwa status harga komoditas yang berada dilevel tidak aman adalah beras, cabai rawit, bawang merah dan daging ayam ras. “Per Juni 2025, stok CPPD (Cadangan Pangan Pemerintah Daerah) kabupaten dan kota sebanyak 13.409,42 ton. Dari 38 Provinsi di Indonesia, tercatat 32 Provinsi telah menyelenggarakan kegiatan Cadangan pangan Pemerintah Daerah. Dari 514 Kabupaten/Kota, tercatat 322 Kab/Kota yang sudah memiliki stok CPPD, sedangkan 192 Kab/Kota belum memiliki CPPD.” pungkas Deputi KSP. Turut hadir dalam rapat koordinasi (Rakor) Plt. Assisten perekonomian dan pembangunan, beserta perwakilan dari OPD yang telah ditentukan. (win/ygy)

Pemerintah Kota Metro terus mendorong transformasi digital guna mewujudkan Kota Metro sebagai smart city. Salah satu langkah konkret yang tengah dilakukan adalah digitalisasi sistem pembayaran retribusi pasar melalui kerja sama dengan pihak perbankan, yang dibahas dalam pertemuan di ruang kerja Wakil Wali Kota Metro, Selasa (22/07/2025). Dalam pertemuan tersebut, dibahas pemanfaatan kanal pembayaran elektronik seperti virtual account atau QRIS sebagai metode pembayaran retribusi pasar. Sistem ini dinilai lebih praktis, aman, dan mendukung transparansi transaksi. Wakil Wali Kota Metro, M. Rafieq Adi Pradana, menegaskan bahwa penerapan sistem digital ini merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan efisiensi pelayanan publik. “Kami akan terus melakukan koordinasi dengan OPD terkait dan Pemerintah Provinsi Lampung agar rencana ini bisa segera diimplementasikan,” ujarnya. Ia juga menyampaikan bahwa digitalisasi pembayaran retribusi pasar bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus mempermudah transaksi harian bagi pedagang maupun pembeli. “Ini akan mempercepat proses pembayaran dan meminimalisir potensi kebocoran penerimaan daerah,” tambahnya. Perwakilan dari pihak bank, Mutia Khairunisa yang hadir dalam pertemuan tersebut menjelaskan bahwa fokus utama diskusi kali ini adalah tindak lanjut implementasi sistem e-retribusi, khususnya di Pasar Margorejo. Rencananya, metode pembayaran akan dilakukan melalui perangkat digital maupun QRIS yang dapat diakses langsung oleh para pedagang. “Setiap hari pedagang bisa langsung membayar retribusi secara digital. Ini akan memudahkan proses transaksi dan pencatatan,” ujarnya. Ia juga menambahkan bahwa sistem serupa telah berhasil diterapkan di sejumlah daerah lain di Indonesia, dan terbukti efektif dalam meningkatkan pendapatan daerah sekaligus menertibkan sistem pembayaran retribusi. Pemerintah Kota Metro berharap, melalui kolaborasi strategis dengan sektor perbankan, implementasi digitalisasi pembayaran retribusi dapat segera diterapkan di seluruh pasar tradisional di Kota Metro. Langkah ini menjadi bagian integral dari transformasi Kota Metro menuju kota digital, di mana seluruh aspek layanan publik mengadopsi sistem elektronik guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang modern, efisien, dan akuntabel. Dalam kesempatan ini juga dihadiri, Kepala BPPRD, Kepala Dinas UMKM dan Koperasi Perindustrian, Kepala Dinas Perdagangan dan Pasar, Kepala BPKAD diwakili Kabid Aset, serta Kacab Mandiri Metro Barat. (tm/ygy)

Persatuan Tinju Amatir (Pertina) Kota Metro menorehkan prestasi membanggakan dalam ajang Bhayangkara Class tahun 2025 dengan membawa pulang total 22 medali. Capaian gemilang ini terdiri dari 9 medali emas, 9 medali perak, dan 4 medali perunggu. Keberhasilan ini mendapat apresiasi langsung dari Wali Kota Metro, Bambang Iman Santoso. Dalam sambutannya, Wali Kota Bambang Iman Santoso menyampaikan kebanggaannya atas dedikasi dan kerja keras para atlet dan pelatih Pertina Kota Metro. “Saya sangat bangga dengan pencapaian luar biasa Pertina Kota Metro di ajang Bhayangkara Class 2025 ini. Perolehan 9 emas, 9 perak, dan 4 perunggu adalah bukti nyata bahwa pembinaan atlet di Kota Metro berjalan dengan baik,” ujar Bambang Iman Santoso, Selasa, 22 Juli 2025. Ia menambahkan bahwa prestasi ini tidak hanya mengharumkan nama Kota Metro di kancah olahraga, tetapi juga menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk berprestasi. Senada dengan Wali Kota, Ketua Pertina Kota Metro, Raden Sarmada, mengungkapkan rasa syukurnya atas hasil yang diraih. “Alhamdulillah, kerja keras para atlet dan tim pelatih selama ini membuahkan hasil yang sangat memuaskan. Kami tidak menyangka bisa meraih medali sebanyak ini,” tutur Raden Sarmada. Ia menjelaskan bahwa keberhasilan ini adalah hasil dari program latihan yang terstruktur dan dukungan penuh dari berbagai pihak, termasuk pemerintah kota. “Kami akan terus berupaya meningkatkan kualitas atlet kami agar dapat meraih prestasi yang lebih tinggi lagi di masa mendatang,” imbuhnya. Dengan apa yang diraih saat ini, lanjut Ketua Pertina Metro, Dirinya akan mengadakan event kejuaraan di Bumi Sai Wawai. Terlebih Pak Wali Kota sudah merestui. “Alhamdulilah kita dapat restu untuk mengadakan event kejuaraan. Insya Allah dengan kekompakan pengurus Pertina Metro kita akan adakan event tersebut,” pungkasnya. (Bsr/ygy)

Pemerintah Kota Metro kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung sektor pendidikan dengan hadirnya Wali Kota Metro, Bambang Iman Santoso, dalam meresmikan gedung baru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Islam Yayasan Pendidikan Islam (YPI) Lampung yang berlokasi di Jalan Atmo Sentono, Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Metro Utara, Senin (21/7/2025). Diresmikan bersama seluruh pengurus yayasan, gedung baru tersebut menjadi rumah bagi SMP Islam YPI 2 Metro, dengan jargon sekolah yaitu, Sains and Teknologi Qur’ani. Dengan acara yang mengusung tema “Teknologi Sains dan Qur’ani dalam Satu Langkah Pendidikan.” Dalam sambutannya, Wali Kota Bambang menegaskan dukungan penuh Pemkot Metro terhadap pengembangan dunia pendidikan. Hal itu, menurutnya, selaras dengan visi besar Metro sebagai Kota Cerdas Berbasis Jasa, dan Budaya yang Religius. “Harapan kita, SMP Islam YPI 2 mampu berjalan seiring dengan visi besar Kota Metro. Pendidikan yang layak, cerdas, dan religius tidak lahir dari proses biasa, tetapi melalui formula dan metode yang terukur,” ujar Bambang di hadapan tamu undangan. Bambang juga menekankan bahwa upaya mencetak generasi emas bukan hanya menjadi tanggung jawab sekolah, tetapi merupakan tujuan bersama seluruh elemen pendidikan. Pemerintah Kota Metro, lanjutnya, akan terus memberikan dukungan terbaik untuk memastikan cita-cita tersebut terwujud. “Kita harus optimistis bahwa mimpi dan angan-angan kita bisa tercapai,” tegasnya. Kehadiran gedung baru ini diharapkan menjadi angin segar bagi perkembangan pendidikan, khususnya di wilayah Metro Utara. Selain menambah pilihan pendidikan bagi masyarakat, sekolah tersebut juga mempertegas komitmen bersama dalam membangun masa depan generasi penerus Kota Metro. Kepala Sekolah SMP Islam YPI 2 Lampung, Sumirin, S.Pd., menyampaikan terimakasih kepada Walikota Metro dan jajaran, serta apresiasi kepada seluruh jajaran guru dan masyarakat yang telah berkontribusi dalam proses pendirian sekolah. “Ini adalah momen bersejarah bagi kami semua. Sekolah ini hadir berkat dedikasi para guru dan dukungan masyarakat,” ungkap Sumirin. Ia berharap keberadaan SMP Islam YPI tidak hanya menjadi tempat menimba ilmu pengetahuan, tetapi juga pusat pembentukan karakter siswa yang islami dan berprestasi. “Harapan kami, sekolah ini dapat mendidik peserta didik atau sumber daya manusia (sdm) menjadi insan akademis yang religius serta mampu menorehkan prestasi, baik di tingkat lokal maupun nasional,” tambahnya. Acara peresmian turut dihadiri oleh sejumlah pejabat Pemerintah Kota Metro, antara lain Pelaksana Harian Sekretaris Daerah, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, serta Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro. Peresmian SMP Islam YPI 3 ini menjadi bukti nyata langkah Pemkot dalam memperkuat infrastruktur pendidikan yang berkelanjutan. Dengan berdirinya sekolah baru di Metro Utara, pemerataan akses pendidikan berkualitas bagi seluruh warga Kota Metro semakin terbuka lebar. (Dns/Ygy)

Wali Kota Metro, H. Bambang Iman Santoso memiliki harapan besar terhadap 22 Koperasi Merah Putih se-Kota Metro yang disahkan secara nasional hari ini, oleh Presiden RI Prabowo Subianto, agar mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari tingkat kelurahan. Pihaknya juga mengapresiasi atas terselenggaranya peringatan Hari Koperasi ke-78 tahun 2025 sekaligus penyerahan Badan Hukum Akta Notaris Koperasi Merah Putih se-Kota Metro, kepada seluruh pengurus. Ia juga berpesan kepada para pengurus koperasi yang sudah dibentuk agar bekerja dengan baik sehingga mampu membantu pemerintah dalam meningkatkan perekonomian. “Kegiatan hari Koperasi ini bukan sekadar mengenang sejarah koperasi, tetapi juga menjadi momentum penting untuk mengingat kembali semangat gotong royong dan kerja sama dalam mencapai tujuan bersama,” kata Bambang. Di tempat terpisah dalam waktu bersamaan, Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih, termasuk Kota Metro. Diresmikan secara langsung dari Koperasi Merah Putih, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah dengan ditandai Presiden menekan tombol sirene usai menyampaikan pidato. Kota Metro mengikuti gelaran secara virtual di Aula Sekretariat Daerah, setempat, Senin (21/07/2025). “Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim pada siang hari ini, Senin 21 Juli 2025, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia meluncurkan kelembagaan 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” ujar Prabowo. Di awal sambutannya, Prabowo Subianto mengibaratkan koperasi seperti lidi. Satu lidi menurutnya memang tidak berarti, namun jika ratusan lidi dijadikan satu maka akan menguatkan perekonomian. “Kita sudah mengerti bahwa konsep koperasi adalah konsep orang lemah, konsep koperasi adalah konsep untuk mereka yang lemah,” kata Prabowo. Prabowo menyebut pihak yang kuat tidak mau berurusan dengan koperasi. Mereka, kata Prabowo, lebih memilih untuk membuat perusahaan. “Yang kuat tidak mau berurusan dengan koperasi, yang kuat tidak mau menjadi anggota koperasi pun tidak mau, kalau sudah kuat sudah kaya, sudah punya akses kemana-mana yang dia bikin itu PT, dia bikin holding, incorporated, corporation dan bla bla bla,” ujarnya. Padahal menurut Prabowo, koperasi bisa memperkuat ekonomi. Ia lantas menyebut koperasi seperti lidi yang akan berguna jika jumlahnya ratusan. “Koperasi adalah alatnya orang lemah, alatnya bangsa yang lemah, tapi konsepnya sederhana, sama dengan konsep lidi, satu lidi lemah tidak kuat, tidak ada artinya satu lidi. Tapi kalau puluhan lidi, ratusan lidi dijadikan satu, ini adalah alat yang bisa membantu kita,” ucapnya. “Jadi dari lemah, lemah, lemah menjadi kekuatan. Ini adalah konsep koperasi. Dari ekonomi lemah menjadi kekuatan ekonomi yang kuat. Ini adalah konsep koperasi, konsep koperasi adalah konsep gotong royong,” lanjutnya. Sementara, Kepala Dinas Koperasi, UMK, UM dan Perindustrian Kota Metro, Denny Sanjaya, menyampaikan bahwa peringatan Hari Koperasi ke-78 tahun 2025 mengusung tema “Koperasi Maju, Indonesia Adil dan Makmur” serta tagline “Ayo Berkoperasi dan Koperasi”, yang diharapkan menjadi semangat dalam menggerakkan koperasi menuju kesejahteraan bersama. “Hari ini kita melaksanakan rangkaian peringatan Hari Koperasi, yaitu penyerahan Akta Badan Hukum Koperasi Kelurahan Merah Putih serta pemberian reward dan piagam penghargaan bagi koperasi terbaik tahun anggaran 2025,” ujarnya. Ia juga menekankan bahwa momen ini harus dimanfaatkan untuk mensosialisasikan koperasi secara masif serta menambah wawasan masyarakat tentang pentingnya berkoperasi guna mendorong terciptanya keadilan dan kemakmuran di Indonesia. (tm/ygy) Kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan Akta Badan Hukum Koperasi Kelurahan Merah Putih (KMP), dengan simbolis kepada diantaranya : Untuk Pemberian Reward dan pemberian piagam penghargaan bagi koperasi terbaik dan sehat tahun buku 2024 yaitu :1.Koperasi Simpan Pinjam Lapas Pengayoman Bersahaja dengan kategori koperasi yang melaksanakan RAT tercepat tahun buku 2024.2.Koperasi Konsumen UP2K PKK Metro Sakai Sambayan dengan kategori Koperasi Sehat Tahun Buku 2024.(tm)

Di bawah komando Wali Kota dan Wakil Wali Kota Metro, Bambang-Rafieq. Pemerintah Kota (Pemkot) Metro berkomitmen memberikan pembangunan yang terbaik bagi masyarakat. Salah satu upayanya adalah, pembenahan pada hulunya yaitu dengan mengakselerasi kinerja pendapatan asli daerah (PAD) demi memperkuat pembiayaan pembangunan pada hilirnya. Dalam rapat yang dipimpin Wakil Wali Kota Metro, Dr. M. Rafieq Adi Pradana, ia mengevaluasi dan mengelaborasi agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengelola pendapatan khususnya Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Metro, lebih maksimal dalam menjalankan fungsinya. Rapat pada Kamis, 17 Juli 2025, bertempat di Kantor BPPRD tersebut juga mengevaluasi capaian pendapatan daerah sepanjang semester pertama, Januari hingga 30 Juni 2025. Selain itu, Pemkot juga menggali berbagai kendala yang dihadapi OPD dalam mencapai target, sekaligus merumuskan langkah percepatan untuk semester kedua. “Hari ini kita mengadakan rapat dengan seluruh OPD yang membidangi pendapatan daerah. Kita evaluasi capaian semester pertama sekaligus meminta saran dan masukan mengenai kendala yang muncul ketika target belum tercapai,” ujar Wakil Wali Kota Metro, Dr. M. Rafiq Adi Pradana. Tujuannya, menurutnya ketika kita memasuki Juli atau semester kedua, bisa memacu lagi capaian pendapatan dan menginventarisasi permasalahan yang menjadi hambatan, sehingga mendukung pembangunan Kota Metro. “Saya berharap, setelah kita melakukan evaluasi ini, ada peningkatan pendapatan daerah. Terutama bagi rekan-rekan OPD yang di semester pertama targetnya belum tercapai, semoga di semester kedua bisa tercapai. Termasuk juga ada beberapa pendapatan yang posisinya over target, nanti akan kita perbaiki lagi targetnya dalam perubahan APBD supaya semakin mendukung pembangunan di Kota Metro,” katanya. Sejumlah OPD strategis hadir dalam rapat tersebut, antara lain Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), Dinas Perhubungan, Rumah Sakit Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Perdagangan, Dinas Lingkungan Hidup, Dispora dan Satpol PP, serta Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (KP3). Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Metro, Ade Erwinsyah, menegaskan pihaknya siap menindaklanjuti hasil evaluasi dengan langkah konkret di lapangan. “BPPRD tentu akan segera menyesuaikan strategi pemungutan pajak dan retribusi. Evaluasi ini penting agar setiap OPD bisa memetakan potensi dan hambatan di lapangan,” tutur Ade Erwinsyah. “Kami berkomitmen mendukung peningkatan pendapatan daerah. Dengan strategi yang lebih tepat, kami optimistis capaian di semester kedua akan lebih baik, sehingga pembangunan di Kota Metro dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran,” katanya. Langkah evaluasi sejak dini ini menjadi wujud keseriusan Pemkot Metro untuk memastikan setiap potensi pendapatan daerah tergarap maksimal. Dengan sinergi seluruh OPD, Pemkot menargetkan semester kedua 2025 menjadi momentum percepatan pembangunan di Bumi Sai Wawai. (dns/ygy)

Kota Metro kembali menunjukkan eksistensinya sebagai kota yang unggul dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan berbasis keluarga. Terbukti beberapa kelurahan berhasil keluar sebagai peraih penghargaan atau nominasi penghargaan. Kali ini, terpilihnya Kelurahan Imopuro, Kecamatan Metro Pusat, sebagai lokasi pencanangan Desa Tapis (Desa Kesejahteraan Keluarga untuk Lampung Maju Indonesia Emas) oleh Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung, Rabu (16/07/2025). Wali Kota Metro, Bambang Iman Santoso, mewakili masyarakat Kota Metro menyampaikan rasa bangga atas kepercayaan yang diberikan TP. PKK Provinsi Lampung, khususnya di Kelurahan Imopuro. “Mudah-mudahan kehadiran Ibu beserta rombongan ini betul-betul mampu memberikan tambahan energi positif buat kita untuk bisa lebih maju lagi membangun Kota Metro 5 tahun ke depan. Ini bukti bahwa Kota Metro adalah kota yang siap menjadi laboratorium pembangunan keluarga di Provinsi Lampung dan semoga ini menjadi motivasi besar bagi kami semua,” ujar Bambang. Bambang juga mengucapkan terima kasih atas berbagai bantuan dari Pemerintah Provinsi Lampung dan lembaga terkait disalurkan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. “Bantuan tersebut mencakup berbagai sektor mulai dari modul Posyandu, 50 paket sembako, 2 kursi roda dan 5 mesin jahit dan dukungan lainnya yang merupakan bentuk nyata dari perhatian Provinsi Lampung untuk Kota Metro,” katanya. Sebagai Wali Kota Metro, dirinya berharap Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung beserta rombongan yang hari ini dapat melihat langsung secara bersama-sama gerakan dari Tim Penggerak PKK Kota Metro untuk memberikan sebuah support dan dorongan. “Pemerintah Kota Metro, khususnya melalui Tim Penggerak PKK telah memberikan dukungan penuh untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kota Metro. Peran PKK sangat luas, berkontribusi signifikan dalam mewujudkan Kota Metro yang bahagia dan sejahtera,” paparnya. Sementara itu, Ketua TP-PKK Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari Mirza, mengatakan bahwa kunjungan kerja pada hari ini di Kota Metro merupakan bagian dari implementasi program pokok PKK Provinsi Lampung berbasis desa dan kelurahan dari 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung, dimana Kelurahan Imopuro terpilih sebagai Desa TAPIS yang merupakan Desa Binaan Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung. “Dipilihnya Kota Metro sebagai Desa Tapis binaan TP.PKK Provinsi Lampung karena memiliki kesiapan infrastruktur, kualitas SDM yang baik, dan komitmen tinggi dari pemerintah daerah serta TP-PKK dalam mendukung berbagai program pembangunan keluarga yang dapat menjadi contoh sinergi antara PKK, pemerintah, dan masyarakat dalam mendorong satu langkah yang strategis khususnya kaum perempuan, kaum ibu-ibu mulai dari elemen paling terdekat maupun paling kecil tetapi mempunyai peran yang sangat penting yaitu keluarga,” tuturnya. Selain kesejahteraan, Gubernur Lampung juga memprioritaskan pencegahan dan penurunan stunting, dimana Kota Metro mencatatkan keberhasilan yang signifikan dengan penurunan angka stunting sebesar 7,1 persen, jauh di bawah angka nasional yang berada di 14 persen. “Meskipun saat ini angka stunting masih ada, namun kita tetap bisa berupaya untuk menekannya secara maksimal agar target zero stunting dapat tercapai,” ungkapnya. Ketua TP-PKK Provinsi Lampung tersebut, menyampaikan rasa senang atas kunjungan yang dilakukan bersama Ibu Wali Kota Metro ke UMKM lokal di Kelurahan Imopuro untuk menyaksikan berbagai produk unggulan, termasuk makanan dan wastra seperti kain tapis dan batik bermotif Leluwak Takhambur (kupu-kupu terbang) yang mencerminkan perkembangan positif di daerah tersebut. Purnama Wulan Sari Mirza juga memberikan apresiasi terhadap peningkatan keterampilan pendidikan dan Pariwisata Payungi merupakan salah satu destinasi wisata kuliner yang dikunjungi dan dinikmati oleh masyarakat Lampung ataupun dari luar Lampung. Harapannya, melalui pencanangan Desa TAPIS yang ada di Kelurahan Imopuro, TP. PKK Provinsi Lampung dapat kerjasama dan bersinergi bersama TP PKK Kota Metro untuk lebih maju, sejahtera serta dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat. Ketua TP-PKK Kota Metro, Eni Sumiati Bambang, menilai bahwa pemilihan Kelurahan Imopuro sebagai Desa TAPIS, sangat tepat karena daerah tersebut merupakan prioritas dalam penanganan stunting. “Program Desa Tapis sangat sejalan dengan fokus kami dalam memperkuat upaya menciptakan keluarga sehat, mandiri, dan sejahtera di Kota Metro,” ucapnya. Terlebih, Kota Metro memiliki keunggulan dalam implementasi program berbasis keluarga dan lingkungan yang mempunyai potensi, semangat gotong-royong, dan kesadaran kolektif untuk maju bersama.(tm/bsr/yl/yd/dns)