Suasana malam menjelang peringatan HUT RI ke-80 di Kota Metro berlangsung semarak dengan Puluhan karnaval budaya yang dilepas langsung oleh Wali Kota Metro, Bambang Iman Santoso, di Lapangan Sumbersari, Sabtu malam (16/08/2025). Acara pembukaan ditandai dengan penyalaan obor sebagai simbol pelepasan peserta pawai budaya dihadiri serta disaksikan langsung oleh ribuan warga yang turut hadir menyaksikan rangkaian perayaan dan menjadi tradisi turun-temurun. Ketua Panitia, Heri Tamtomo, dalam sambutannya mengungkapkan rasa syukur atas terselenggaranya kegiatan karnaval budaya Sumbersari Bantul tersebut yang sudah tertanam sejak tahun 1940-an. Heri juga menjelaskan bahwa karnaval ini merupakan wujud perjuangan para pemuda yang terus diwariskan hingga kini. “Mudah-mudahan dengan kesadaran nasionalisme, Sumbersari tetap memiliki persatuan dan kesatuan yang erat sehingga bisa mewujudkan salah satu ikon Yaitu karnaval yang telah diadakan pada malam hari ini,” jelasnya. Heri juga menegaskan, kegiatan itu bukan hanya soal semangat, melainkan juga membutuhkan tenaga dan biaya yang tidak sedikit. “Ini tidak cuma dana sedikit yang dicucurkan, ataupun tidak hanya cukup dengan semangat. Akan tetapi perjuangan perlulah dana dan tenaga,” terangnya. Sementara itu, Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso, mengungkapkan rasa bangganya atas partisipasi masyarakat yang hadir dengan penuh antusias bukan karena sekadar undangan, melainkan sebagai wujud kecintaan masyarakat Kota Metro kepada tanah air. “Saya lihat tidak sedikit yang dari luar Kota Metro ada di tengah-tengah kita semuanya yaitu dilapangan Sumbersari ini, ” tutur Bambang dalam sambutannya. Bambang berharap dalam rangkaian memperingati peringatan hari ulang tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun ini senantiasa dapat membawa berkah dan barokan bukan hanya bagi warga Sumbersari, tapi juga Kota Metro, Provinsi Lampung dan Indonesia tercinta. Sebagai kepala daerah, ia juga memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada panitia yang telah bekerja keras dan sudah semaksimal menyelenggarakan malam 17 Agustus yang disebut dengan Pawai Budaya. Menurut Bambang, pawai budaya Sumbersari bukanlah acara baru, melainkan tradisi tahunan yang diwariskan sejak 1940-an. “Artinya kegiatan ini sudah berjalan lebih dari 70 tahun, bahkan sebelum Indonesia merdeka, luar biasa dan ini sudah turun temurun dari nenek moyang kita semuanya,” ungkapnya. Pada sambutannya, Bambang juga mengingatkan masyarakat tentang arti penting kemerdekaan mengingat kemerdekaan yang kita raih bukanlah hadiah, melainkan hasil perjuangan para pahlawan terdahulu dalam mengusir penjajah dengan pengorbanan yang luar biasa. “Kemerdekaan kita bukan hadiah dari siapapun, melainkan hasil perjuangan mengusir penjajah dengan pengorbanan yang luar biasa,” tegasnya. Lebih lanjut, Bambang menekankan bahwa saat ini tugas generasi penerus adalah dengan menumbuhkan rasa patriotisme melalui karya dan kontribusi nyata. “Warga Sumbersari telah memberikan teladan dengan mengadakan tradisi dan pawai budaya. Mereka menampilkan budaya dari setiap RT dan berkreasi untuk menunjukkan rasa cinta kepada tanah air.”paparnya. Tak hanya itu, Bambang juga menuturkan bahwa kegiatan tersebut memiliki nilai yang sangat tinggi, karena dilaksanakan secara swadaya tanpa bantuan pemerintah daerah. “Ini adalah suadaya murni, sebagai rasa wujud nyata kecintaan warga masyarakat Sumbersari Bantul, menunjukkan bahwasannya pada malam hari kemerdekaan Republik Indonesia ini benar-benar ingin memberikan persembahan yang terbaik,”ungkapnya. (Bsr/Md/Yl)
Hormati Jasa Pahlawan Forkopimda Metro gelar Renungan Suci di TMP Kemala Nusantara
Upacara Apel Kehormatan dan Renungan Suci dalam rangka Peringatan HUT RI ke-80 yang dipimpin oleh Inspektur Upacara Dandim 0411/KM, Letkol Inf Noval Darmawan,S.H.,M.I.P., di Taman Makam Pahlawan Kemala Nusantara Kota Metro, Sabtu Malam (16/08/2025). Dalam apel ini juga turut dihadiri Anggota Forkopimda Kota Metro, Sekretaris Daerah Kota Metro, Jajaran TNI-Polri, Pol-PP, dan Anggota Pramuka Kota Metro yang dengan khidmat mengikuti apel ini. Letkol Inf Noval Darmawan,S.H.,M.I.P., menyatakan hormat yang sebesar-besarnya atas keikhlasan dan kesucian pengorbanan para pahlawan dalam pengabdiannya memperjuangkan kebahagiaan bangsa dan negara Republik Indonesia. Apel renungan suci menjadi ajang untuk berintrospeksi dan mengingat kembali nilai-nilai nasionalisme, keberagaman, persatuan, dan persaudaraan yang harus kita junjung tinggi sebagai warga negara Indonesia. Melalui apel ini, diharapkan seluruh komponen masyarakat Kota Metro semakin memahami pentingnya menjaga dan memperkuat persatuan serta keharmonisan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Peringatan HUT RI ke-80 dengan apel renungan suci di Kota Metro juga dapat menjadi ajang untuk memupuk generasi muda dengan semangat dan jiwa nasionalisme yang kuat. Apel ini bisa memberikan kesadaran kepada mereka bahwa kemerdekaan yang saat ini kita nikmati tidak datang dengan mudah, melainkan melalui perjuangan yang gigih dan pengorbanan jiwa serta raga. Selain itu, melalui apel renungan suci ini, masyarakat juga dapat bersatu dalam menghadapi tantangan masa depan yang semakin kompleks. Dengan semangat persatuan dan semangat perjuangan yang terjaga, masyarakat Kota Metro dapat bersama-sama menghadapi berbagai masalah dan mencapai kemajuan yang lebih baik. Secara keseluruhan, apel renungan suci dalam rangka peringatan HUT RI ke-80 di Kota Metro merupakan sebuah acara yang penting untuk memperingati sejarah perjuangan bangsa serta sebagai momentum untuk memperkuat persatuan dan semangat kebangsaan. “Semoga arwah para pahlawan dapat diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa serta mendapat tempat yang terbaik,” katanya. Adapun para pahlawan yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kemala Nusantara meliputi, Tentara Nasional Indonesia 119 orang, Polisi Republik Indonesia 11 orang, Laskar 33 orang. (Dns/Ygy)
Wali Kota Metro Kukuhkan 31 Anggota Paskibraka Tahun 2025
Wali Kota Metro, H. Bambang Iman Santoso, S.Sos., M.Pd.I., didampingi Wakil Wali Kota Metro, Dr. M. Rafiq Adi Pradana, S.H., M.H., bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), secara resmi mengukuhkan 31 anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Kota Metro Tahun 2025. Prosesi yang penuh khidmat ini berlangsung di Gedung Sesat Agung Bumi Sai Wawai pada Jumat (15/8/2025). Sebanyak 31 pelajar terbaik tingkat SMA/SMK se-Kota Metro berhasil melewati serangkaian seleksi ketat, pelatihan fisik, serta pembinaan mental. Mereka adalah putra-putri pilihan yang nantinya akan mengemban tugas utama pada Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Tejosari Kota Metro pada 17 Agustus 2025. Dalam amanatnya, Wali Kota Metro menyampaikan rasa bangga dan apresiasi tinggi kepada para anggota Paskibraka yang telah menunjukkan disiplin, keteguhan, dan semangat nasionalisme selama menjalani pembinaan. Ia menegaskan bahwa predikat Paskibraka tidak hanya sekadar simbol kebanggaan, melainkan juga sebuah tanggung jawab moral untuk terus menjunjung nilai persatuan dan cinta tanah air. “Pengukuhan ini adalah momentum penting. Kalian adalah wajah generasi muda Kota Metro yang akan mengibarkan Sang Merah Putih dengan penuh kehormatan. Jaga disiplin, teguhkan semangat kebangsaan, dan teruslah menjadi teladan di lingkungan masing-masing. Tugas ini mungkin singkat, tetapi maknanya akan melekat sepanjang hidup,” pesan Wali Kota. Wakil Wali Kota Metro, Dr. M. Rafiq Adi Pradana, menambahkan bahwa pengalaman menjadi Paskibraka akan menjadi bekal berharga bagi para pelajar dalam menatap masa depan. “Kalian sudah teruji, baik secara fisik maupun mental. Semoga nilai kebersamaan, solidaritas, dan cinta tanah air yang kalian dapatkan bisa menjadi dasar kuat untuk meraih cita-cita sekaligus berkontribusi bagi pembangunan bangsa,” ujarnya. Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Metro, Elmanani, menegaskan bahwa momentum pengukuhan calon Paskibraka bukan sekadar seremonial, melainkan sarana pembentukan karakter generasi muda. “Paskibraka adalah putra-putri pilihan yang akan menjadi teladan di lingkungannya. Melalui latihan kedisiplinan, kekompakan, dan cinta tanah air, mereka ditempa menjadi generasi yang tangguh dan berjiwa nasionalis,” kata Elmanani. Ia juga menambahkan bahwa dukungan dan doa dari orang tua menjadi motivasi besar bagi Paskibraka agar dapat menjalankan tugas negara dengan baik. “Kami berharap anak-anak bisa mengibarkan bendera dengan sempurna pada upacara HUT RI nanti, sekaligus membawa nama baik Kota Metro,” ujarnya. Salah satu perwakilan orang tua Paskibraka 2025, Agusta Evi Indryanti, juga menyampaikan kebanggaan atas terpilihnya anak-anak mereka sebagai bagian dari pasukan pengibar bendera. Menurutnya, hal ini bukan hanya prestasi pribadi, tetapi juga tanggung jawab besar bagi keluarga dan Kota Metro. “Kami merasa bangga sekaligus terharu. Kami berpesan agar anak-anak tetap menjaga kesehatan, disiplin, dan kekompakan, karena tugas ini adalah amanah untuk bangsa dan negara,” ujar Indryanti. Prosesi pengukuhan berlangsung khidmat dengan rangkaian penyematan lencana, pengucapan ikrar Paskibraka, serta doa bersama. Suasana haru menyelimuti ruangan ketika para orang tua menyaksikan putra-putrinya berdiri tegak penuh keyakinan untuk mengemban tugas mulia. Acara turut dihadiri jajaran Forkopimda, para kepala OPD, tokoh masyarakat, pembina, pelatih, serta undangan lainnya. Kehadiran mereka menjadi simbol dukungan penuh terhadap lahirnya generasi muda yang disiplin, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan zaman. Dengan dikukuhkannya 31 anggota Paskibraka Kota Metro tahun 2025, diharapkan pelaksanaan upacara HUT ke-80 Republik Indonesia di Stadion Tejosari dapat berlangsung khidmat, megah, dan menjadi momentum yang memperkuat persatuan, menyalakan semangat nasionalisme, serta menumbuhkan rasa bangga sebagai bangsa Indonesia di tengah masyarakat. (Dns/Ys)
Masyarakat Metro antusias ikuti Jalan Sehat HUT RI ke 80
Walikota Metro, Bambang Iman Santoso, melepas ribuan peserta jalan sehat yang digelar dalam rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia. Acara yang berlangsung meriah tersebut digelar di Lapangan Samber Park, Kota Metro, dan diikuti oleh masyarakat dari berbagai kalangan, mulai dari pelajar, pegawai negeri, hingga komunitas lokal. Walikota Bambang Iman Santoso menyampaikan bahwa kegiatan jalan sehat ini tidak hanya sebagai bentuk syukur atas kemerdekaan Indonesia, tetapi juga untuk meningkatkan semangat kebersamaan dan kesehatan masyarakat. “Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya kita memupuk semangat nasionalisme sekaligus mengajak warga Metro untuk hidup sehat dan aktif,” Kata Bambang, Sabtu 16/8/2025. Walikota Bambang Iman Santoso menekankan pentingnya menjaga kesehatan sekaligus merayakan kemerdekaan dengan kegiatan positif. “Jalan sehat ini bukan sekadar ajang hiburan, tapi juga momentum untuk mengingat perjuangan para pahlawan dan menjaga kebugaran,” tuturnya di hadapan peserta. Acara yang digelar pagi hari itu diikuti oleh berbagai elemen masyarakat, mulai dari pelajar, ASN, TNI-Polri, hingga komunitas olahraga. Rute jalan sehat ini sepanjang dua kilometer melintasi jalan letjen Ryacudu, jalan Bungur kemudian masuk ke jalan AR. Prawiranegara Kota Metro. Peserta berkesempatan memenangkan berbagai door prize menarik, mulai dari Sepeda Listrik, sepeda gunung, lemari es dan banyak hadiah hiburan lainnya. Kemeriahan semakin terasa dengan penampilan musik dan pembagian merchandise bernuansa merah-putih. Sesaat di sela bembagian hadiah berlangsung, ada yang menarik saat Walikota Metro memberikan Paket Umroh, bagi yang beruntung hal ini disambut dengan suara sorak-sorai dan tepuk tangan masyarakat yang memenuhi Lapangan Samberpark Metro pagi itu. Nasib baik di alami oleh, Ibu Kurniati (46), warga Lingkungan 02 Purwosari, Metro Utara, menjadi orang yang beruntung. Saat nomor undian yang dimiliki dipanggil, ia sempat tertegun, sebelum akhirnya berjalan gemetar menuju panggung. “Saya tidak menyangka, ini seperti mimpi,” kata Kurniati dengan suara bergetar. “Selama ini, saya hanya bisa berdoa dan bermimpi untuk pergi umroh. Tapi hari ini, Allah menjawab doa saya melalui hadiah ini. Terima kasih Pak Walikota dan semua yang terlibat,” ucapnya. Walikota Bambang Iman Santoso menyatakan bahwa pemberian umroh gratis ini merupakan bentuk apresiasi kepada warga Metro yang selalu mendukung pembangunan kota. “Ini hadiah kecil dari kami, tapi semoga menjadi berkah besar bagi Ibu Kurniati dan keluarganya, nanti akan saya berangkat gratis di tahun 2026,” ujarnya disambut riuh tepuk tangan. Kejutan ini pun menjadi pembicaraan hangat di antara peserta jalan sehat. Banyak yang mengaku terharu melihat reaksi ibu Kurniati, sekaligus termotivasi untuk terus berbuat baik dan berharap suatu hari bisa merasakan kebahagiaan serupa. Kini, Ibu Kurniati tengah mempersiapkan diri untuk mewujudkan impiannya menuju Tanah Suci. Sebuah kisah yang membuktikan bahwa doa dan harapan tak pernah sia-sia, terutama di hari kemerdekaan yang penuh keajaiban. (Bsr/ydha/mdun)
Wali Kota Metro serahkan Bendera Merah Putih kepada Paskibraka untuk Upacara 17 Agustus
Wali Kota Metro, Bambang Iman Santoso, secara simbolis menyerahkan bendera Merah Putih kepada Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra) yang akan bertugas pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia di Lapangan Tejosari 24, Minggu (17/8/2025) besok. Penyerahan bendera tersebut berlangsung di halaman Rumah Dinas Wali Kota Metro, Sabtu (16/8/2025). Pasukan Paskibra yang akan bertugas ini merupakan putra-putri terbaik Kota Metro, yang terpilih melalui proses seleksi ketat dari berbagai SMA dan SMK di wilayah setempat. Sejak beberapa minggu terakhir, mereka mengikuti latihan intensif untuk memantapkan keterampilan dan kekompakan dalam menjalankan tugas mulia tersebut. Wali Kota Metro, Bambang Iman Santoso, menyampaikan apresiasi atas dedikasi para anggota Paskibra. Ia menegaskan bahwa tugas ini bukan sekadar rutinitas, melainkan bentuk penghormatan kepada para pahlawan yang telah berjuang merebut dan mempertahankan kemerdekaan. “Bendera Merah Putih ini adalah simbol persatuan dan semangat juang bangsa. Saya berharap upacara besok dapat berlangsung khidmat, tertib, dan penuh rasa syukur, sehingga makna kemerdekaan semakin dirasakan oleh seluruh masyarakat Kota Metro,” ujar Bambang. Penyerahan bendera ini menjadi salah satu rangkaian kegiatan menjelang puncak peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI di Kota Metro. Momen tersebut diharapkan dapat memotivasi generasi muda untuk terus menjaga persatuan, menumbuhkan rasa nasionalisme, dan mengisi kemerdekaan dengan prestasi yang membanggakan.(tm)
Wali Kota Metro dan Forkopimda ikuti Papripurna DPR dan MPR RI
Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia, Pemerintah Kota Metro bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan jajaran mengikuti Sidang Paripurna MPR dan DPR RI secara virtual di ruang sidang DPRD Kota Metro, Jumat (15/8/2025). Ketua DPR RI, Puan Maharani, dalam Sidang Tahunan MPR RI 2025 menegaskan bahwa demokrasi Indonesia berakar kuat pada sila ke-4 Pancasila. “Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang mengutamakan kepentingan bersama, membangun bangsa melalui permusyawaratan dan perwakilan yang berlandaskan hikmat kebijaksanaan,” ujarnya. Puan juga menyoroti pentingnya investasi di bidang pendidikan, penguasaan teknologi, dan pembangunan karakter bangsa. Ia mengingatkan bahwa 49 persen penduduk Indonesia adalah perempuan, sehingga kontribusi mereka harus diperkuat, baik dalam hak asasi manusia maupun peran aktif membebaskan masyarakat dari kemiskinan dan ketertinggalan. Dalam paparannya, Puan menyebut keterwakilan perempuan di parlemen baru mencapai 21,9 persen atau 127 anggota DPR, masih jauh dari target 30 persen. Ia mengibaratkan “suara perempuan sebagai simfoni yang membentuk harmoni bangsa” dan menekankan perlunya menjaga nilai-nilai budaya di tengah arus globalisasi. Sementara itu, Presiden RI, Prabowo Subianto dalam pidatonya mengingatkan kembali sejarah proklamasi 17 Agustus 1945 dan perjuangan lima tahun hingga kedaulatan Indonesia diakui pada tahun 1949. Presiden menegaskan bahwa cita-cita kemerdekaan adalah mewujudkan negara yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur sesuai amanat Pembukaan UUD 1945. “Tujuan kita merdeka adalah untuk merdeka dari kemiskinan, untuk merdeka dari kelaparan, merdeka dari penderitaan, negara kita harus bisa berdiri di atas kaki kita sendiri, negara kita harus berdaulat secara ekonomi dan mampu memenuhi kebutuhan pangan kita sendiri, negara kita diberi karunia oleh Allah subhanahu wa ta’ala sumber daya yang melimpah ruah, tantangan kita adalah menjaga dan mengelola kekayaan kita agar cita-cita kemerdekaan kita dapat terwujud dalam waktu sesingkat-singkatnya,” ujarnya. Ia juga mengapresiasi transisi kepemimpinan nasional dari Presiden Joko Widodo ke pemerintahannya yang berlangsung lancar, sebagai bukti kematangan demokrasi Indonesia. Menurutnya, demokrasi khas Indonesia adalah demokrasi yang sejuk, mempersatukan, dan berlandaskan budaya gotong royong. Ia mengungkapkan bahwa pada awal 2025 pemerintah telah mengidentifikasi potensi penyelewengan dan mengamankan Rp300 triliun dari APBN, yang dialihkan dari anggaran rawan korupsi seperti perjalanan dinas dan pengadaan alat tulis, untuk program yang lebih produktif bagi rakyat. “Pada awal tahun 2025 ini kami telah menidentifikasi dan menyelamatkan uang dari APBN yang kami lihat rawan diselewengkan sebesar 300 triliun rupiah, diantaranya anggaran perjalanan dinas luar dan dalam negeri yang begitu besar,anggaran alat tulis kantor yang begitu besar dan berbagi anggaran yang selama ini jadi sumber korupsi dan sumber bacaan,” ungkapnya. Presiden menutup pidatonya dengan menegaskan tanggung jawabnya menegakkan hukum demi keselamatan bangsa, serta komitmen untuk mengatasi kebocoran kekayaan negara dalam skala besar demi terwujudnya Indonesia Emas 2045. (tm/md/ygy)
Digitalisasi tata kelola penerimaan daerah, meningkatkan produktifitas ekonomi atau sosial?
Oleh: Elsavivia Rusdi (Kabid Pembukuan dan Pengendalian) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pokok penerimaan daerah yang dikelola secara utuh dengan otorisasi penuh namun tetap memperhatikan kebijakan-kebijakan pemerintah pusat yang menjadi acuannya. Ketika pemerintah mulai mengenalkan program Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, hali ini memberikan ruang luas bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan perbaikan-perbaikan tata kelola PAD, terutama di sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sistem digitalisasi untuk tata kelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan sebuah keniscayaan. Selain memberikan pelayanan prima bagi masyarakat, juga dapat mengurangi kebocoran-kebocoran yang selama ini terjadi. Melalui digitalisasi, masyarakat dapat mengakses pelayanan dimana saja dan kapan saja yang tentunya melalui platform digital. Bukan hal yang sulit mengingat saat ini masyarakat dunia sudah beralih menjadi masyarakat digital, begitu pula halnya dengan masyarakat Indonesia. Menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika, saat ini sebesar 97,42% wilayah permukiman di Indonesia sudah tercover oleh jaringan 4G. Lebih lanjut, data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menyatakan bahwa sekitar 229 juta masyarakat Indonesia atau sebesar 80,66% dari total populasi telah menggunakan internet. Artinya, secara infrastruktur maupun sosial, masyarakat sudah beradaptasi dengan pola hidup digital. Prinsip dari digitalisasi ini adalah keterbukaan informasi publik, kemudahan pelayanan, kecepatan serta akuntabilitas pelayanan. Tentunya ini menggambarkan sebuah masa depan penerimaan daerah di era digital yang sangat positif. Meskipun dalam implementasinya diperlukan tahapan yang rasional, yaitu merujuk pada proses adaptasi seluruh aktora atau stakeholder yang terlibat serta kesiapan sumberdaya. Berbicara tentang aktor yang terlibat dalam hal penerimaan daerah di era digital, maka akan memunculkan tiga aktorutama, yaitu Pemerintah Daerah, perbankan, dan masyarakat itu sendiri. Pemerintah Daerah menjadi aktor yang membuat regulasi, menyediakan infrastruktur dan menyediakan sumberdaya pengelola penerimaan daerah secara digital. Regulasi yang dibuat tentunya harus memenuhi prinsip-prinsip kebijakan publik. Salah satu prinsip kebijakan publik yang baik menurut Lawrence W Reed (2001) dalam bukunya yang berjudul “Seven Principles of Sound Public Policy”adalah “If you encourage something, you get more of it; if you discourage something, you get less of it” yang jika diterjemahkan ke dalam konteks ini, maka dibutuhkan dorongan kuat untuk meningkatkan penerimaan daerah, yaitu salah satunya melalui proses digitalisasi tata kelola. Selanjutnya, infrastruktur yang disediakan harus sesuai dengan kebutuhanp proses digital, baik software maupun hardware. Aplikasi harus bisa diintegrasikan dengan aplikasi lainnya serta keamanan data harus terjamin. Perlu diketahui bersama bahwa data perpajakan Wajib Pajak bersifat rahasia dan patut dijaga kerahasiannya oleh setiap fiskus. Pemerintah Daerah juga harus menyediakan sumberdaya pengelola dengan kualifikasi yang tidak hanya memiliki keahlian dan pengetahuan yang relevan dengan teknologi, tetapi juga memahami bagaimana teknologi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Artinya, sumberdaya pengelola perlu memiliki dua keahlian, yaitu menguasai teknologi dan menguasai pengetahuan tentang penerimaan daerah. Kita sepakati bahwa setiap pekerjaan yang dilakukan secara rutin dan berulang akan memahirkan seseorang dan mendorong kreativitas serta inovasi. Artinya tidak ada yang sulit dan tidak mungkin.Aktor kedua adalah pihak perbankan yang dalam hal ini adalah Bank Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), yaitu bank yang menjadi tempat penyimpanan uang daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah. Saatinisebagianbesar Bank RKUD yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah adalah Bank Pembangunan Daerah (BPD), seperti Bank Lampung, Bank Jatim, Bank Jabar, Bank DKI, Bank Sumsel Babel dan lainnya. Perbedaan utama antara BPD dengan bank umum lainnya terletak pada kepemilikan saham dan tujuan pendirian. Jika bank umum dimiliki oleh swasta dan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, BPD dimiliki oleh pemerintah daerah dan bertujuan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan daerah. Saat ini terdapat 27 BPD untuk 38 provinsi yang tersebar di Indonesia.Bank RKUD memiliki kontribusi yang cukup besar dalam menentukan masa depan penerimaan daerah di era digital. Mereka harus mampu bersaing dengan bank umum lainnya dalam hal pelayanan perbankan. Proses yang cepat, tepat dan akurat serta responsif dengan kebutuhan masyarakat menjadi prinsip mereka dalam memfasilitasi berbagai transaksi keuangan. Untuk melakukan hal tersebut, BPD haruslah memenuhi syarat bank sehat. Berdasarkan hasil overview kinerja dan perkembangan Bank Pembangunan Daerah (BPD) oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk Tahun 2018-2023 dalam Roadmap Penguatan Bank Pembangunan Daerah Tahun 2024-2027, menunjukkan kinerja positif BPD dengan total aset yang terus bertambah setiap tahunnya dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 8,51%, pertumbuhan rata-rata penyaluran kredit sebesar 7,56%, dan pertumbuhan rata-rata penghimpunan dana pihak ketiga sebesar 8,99%. Aktor terakhir yang tak kalah pentingnya adalah masyarakat itu sendiri. Masyarakat menjadi subjek dan objek penentu masa depan penerimaan daerah di era digital. Masyarakat harus menyadari bahwa digitalisasi adalah sebuah keniscayaan di tengah perkembangan teknologi yang sangat cepat. Mereka harus meningkatkan kapasitas diri agar dapat memanfaatkan proses digitalisasi secara maksimal karena seyogiyanya teknologi dibuat untuk memudahkan hidup manusia sehari-hari. Melalui peningkatan literasi digital, diharapkan masyarakat mampu menggunakan perangkat digital dan memahami informasi di dalamnya.Lebih lanjut, saat ini masyarakat konvensional bertransformasi menjadi cashless society dimana mereka bertransaksi secara non tunai. Selain faktor efisiensi, dari sisi keamanan dapat mengurangi risiko kehilangan atau pencurian uang tunai. Untuk pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara non tunai tentunya sangat membantu pemerintah mengurangi kebocoran-kebocoran yang mungkin terjadi. Uang yang dibayarkan oleh Wajib Pajak dan Wajib Retribusi akan langsungmasuk ke RKUD sesuai angka ketetapan.Dengan komitmen dan integritas yang tinggi, pada akhirnya tata kelola penerimaan daerah melalui digitalisasi yang melibatkan beberapa aktor akan membentuk sebuah sistem sosial yang profesional dan akuntabel. Konsep good governance yang muncul pada awal tahun 1990-an akan terwujud sempurna melalui proses revolusi dan bukan evolusi. Masyarakat akan hidup dengan keteraturan sosial dan memiliki kemampuan adaptif terhadap perubahan untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Peningkatan penerimaan daerah bukan lagi menjadi output utama yang diharapkan, melainkan sebagai insentif dari pembangunan Indonesia yang sebenarnya.
Bupati se-Lampung teken MoU dengan Kejaksaan terkait Dana Desa
Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Lampung resmi menandatangani perjanjian kerja sama dengan Kejaksaan Negeri se-Lampung, Kamis (14/08/2025), di Gedung Sessat Agung Bumi Sai Wawai Kota Metro. Langkah ini menjadi upaya memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dalam mengawal penggunaan dana desa agar tepat sasaran, transparan, dan bebas penyimpangan. Acara ini dihadiri Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, Jaksa Agung Muda Bidang Inteligen Kejaksaan Agung RI, Reda Manthovani, Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, Kepala Kejaksaan Negeri se-Lampung, para bupati dan wali kota, serta jajaran pejabat terkait. Kegiatan diawali dengan penandatanganan perjanjian kerja sama secara serentak antara pemerintah kabupaten/kota dengan Kejaksaan Negeri se-Lampung. Usai penandatanganan, dilakukan penyerahan bantuan bibit alpukat oleh Jamintel untuk kelompok petani perempuan di Kota Metro, Kabupaten Lampung Tengah, dan Kabupaten Lampung Timur. Selain itu, bantuan alat pertanian juga diserahkan kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). PT Bukit Asam menyalurkan dua unit hand traktor kepada BUMDes Harapan Makmur Kabupaten Mesuji dan BUMDes Sidomakmur Kabupaten Tanggamus. PT Pelindo turut memberikan satu unit hand traktor untuk BUMDes Mekar Sari Kabupaten Pesawaran. Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menyatakan bahwa acara ini merupakan bukti nyata semangat kolaborasi antara kejaksaan dan pemerintah daerah, sekaligus menegaskan bahwa sejak 2014 pemerintah telah mengalokasikan dana Rp1 miliar per desa untuk mempercepat pembangunan. Ia mendorong penggunaan aplikasi Jaga Desa sebagai sarana monitoring sekaligus pembinaan serta memberikan apresiasi tinggi kepada Jaksa Agung Muda Bidang Inteligen atas inisiatif pendampingan Jaga Desa yang bersifat membina dan mengedukasi bupati dan wali kota hingga kepala desa dalam pengelolaan dana tersebut. “Jaga Desa ini merupakan program sangat bagus, karena di desa kita harus tumbuh dan yang mengerti desa itu adalah orang-orang yang tinggal di wilayah tersebut. Namun, masih terdapat berbagai tantangan di lapangan, mulai dari desa yang tidak mampu memanfaatkan dana secara optimal, desa yang bermasalah, hingga kepala desa yang enggan berinovasi karena khawatir tersandung persoalan hukum,” ucapnya. Menurut Rahmat, di era Presiden Prabowo Subianto diterapkan sistem down to bottom-up economy, yakni pembangunan ekonomi yang dimulai dari masyarakat bawah, termasuk mendukung harga gabah dan industri kecil. “Pendekatan bottom-up mengacu pada strategi pembangunan ekonomi yang dimulai dari tingkat individu dan komunitas, lalu bergerak ke atas ke tingkat yang lebih luas seperti regional dan nasional,artinya menarik semua pertumbuhan ekonomi dari bawah seperti menaikkan harga gabah dari industri kecil di perdesaaan,” tuturnya. Jaksa Agung Muda Bidang Inteligen Kejaksaan Agung RI, Reda Manthovani, menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mengoptimalkan monitoring dana desa dengan menekankan bahwa Kejari akan melakukan bimbingan langsung dan komunikasi intensif dengan para kepala desa, sesuai arahan Jaksa Agung yang mengutamakan pembinaan sebelum penindakan. “Sistem pengawasan dana desa saat ini telah terintegrasi antara Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri, dan Kejaksaan Agung, sehingga proses monitoring dapat berlangsung lebih efektif, terarah, dan mampu meminimalisir potensi penyimpangan penggunaan anggaran di tingkat desa,” ungkapnya. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, mengapresiasi langkah Kejaksaan Agung RI dalam mendampingi pengelolaan dana desa yang bekerjasama dengan Kemendes dan Kemendagri RI. “Saya mengapresiasi dan berterima kasih kepada pihak kejaksaan agung,ini provinsi kesekian saya hadiri karena ini merupakan komitmen kami untuk menyambut kerja yang baik ,maka dengan aplikasi Jaga Desa kami optimis dana sebesar 2,3 triliyun untuk desa di Provinsi Lampung digunakan sesuai dengan peruntukannya,” kata Yandri. Ia menegaskan bahwa aplikasi tersebut memudahkan kepala desa memperoleh pendampingan sehingga risiko penyalahgunaan dana dapat dicegah. “Kami minta seluruh bupati dan wali kota untuk mensosialisasikan MoU ini dan memastikan kepala desa mendapat pendampingan sehingga meminimalisir penggunaan dana yang menyimpang,” pungkasnya. (tm/yd)
Wali Kota Metro Lepas 7 Siswa Ikuti Sekolah Rakyat Tingkat SMA
Wali Kota Metro, H. Bambang Imam Santoso, secara resmi melepas tujuh siswa-siswi asal Kota Metro untuk mengikuti pendidikan di Sekolah Rakyat tingkat SMA. Acara pelepasan berlangsung di halaman Rumah Dinas Wali Kota, Kamis (14/8/2025) pagi. Tujuh peserta tersebut terdiri dari empat siswi dan tiga siswa, seluruhnya berasal dari Kecamatan Metro Pusat dan Metro Utara. Mereka akan bergabung bersama peserta lainnya di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Lampung, Kecamatan Natar, Lampung Selatan. Keberangkatan mereka difasilitasi penuh oleh Dinas Sosial Kota Metro. “Alhamdulillah, pagi ini kita bersama-sama melepas tujuh siswa-siswi Kota Metro untuk mengikuti Sekolah Rakyat tingkat SMA. Semoga mereka dapat belajar dengan sungguh-sungguh, membawa nama baik Kota Metro, dan menjadi agen perubahan di masa depan,” ujar Wali Kota Bambang. Wali Kota menjelaskan, program ini merupakan implementasi Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2025 dan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 49/HUK/2025. Program tersebut menargetkan terciptanya agen-agen perubahan dari keluarga kurang mampu untuk memutus rantai kemiskinan secara berkelanjutan. Berdasarkan data yang diterima, ketujuh siswa yang dilepas adalah Lava Anggana, Cary Novera, Satria Wahyuda, Farelis Tri Al Fatah, Vania Puspita Dewi, Maria Andreng Pawesti, dan Rizka Valentina. Sekolah Rakyat merupakan program pendidikan yang diinisiasi Pemerintah Indonesia untuk memberikan akses pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Berbeda dengan sekolah umum, program ini dilengkapi fasilitas asrama gratis, kurikulum adaptif yang mengutamakan keterampilan hidup, serta penguatan karakter. Meski memiliki sistem pembelajaran yang lebih kontekstual, ijazah yang diperoleh dari Sekolah Rakyat setara dengan sekolah formal lainnya, sehingga para lulusannya tetap dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. “Sekolah Rakyat ini setara dengan SD, SMP, dan SMA formal. Bedanya, siswa di sini dibekali keterampilan tambahan yang relevan untuk membangun masa depan mereka,” tutup Wali Kota Bambang. (Dns/Ygy)
Wakil Wali Kota Metro dukung FKUB lakukan inovasi program
Wakil Wali Kota Metro, M. Rafieq Adi Pradana, menerima audiensi Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Metro, Dr. Sujino, bersama jajaran pengurus di Ruang Kerja Wakil Wali Kota, Rabu (13/08/2025). Pertemuan ini membahas berbagai persoalan terkait kerukunan umat beragama serta program kerja FKUB ke depan. Ketua FKUB Kota Metro, Dr. Sujino, mengawali pertemuan dengan menyampaikan ucapan terima kasih kepada Wakil Wali Kota Metro atas kesempatan yang diberikan untuk bersilaturahmi dan membahas terkait penetapan Wakil Wali Kota sebagai Ketua Pembina, dimana Wakil Wali Kota memiliki peran penting dalam membimbing dan mengawasi jalannya kegiatan FKUB, serta memastikan kerukunan antar umat beragama di wilayah tersebut terjaga. “Berdasarkan PPM Nomor 8 dan 9, kepengurusan FKUB menetapkan Bapak Wakil Wali Kota Metro sebagai Ketua Pembina, Sekretaris Kesbangpol dengan anggota polres, dandim dan pengurus lainnya sebanyak 17 orang,” ujar Sujino. Ia menjelaskan bahwa persoalan di bidang kerukunan umat beragama masih terus ada, terutama terkait rumah ibadah sehingga harapannya dengan adanya pembina baru FKUB dapat berperan lebih aktif dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada. “Ke depan, kami ingin lebih aktif lagi, apalagi Ketua Pembina kami ini lebih muda dan energik. Kami berharap ada arahan serta masukan, khususnya soal rumah ibadah yang sudah digunakan namun belum memiliki izin, termasuk fasilitas umum yang dipakai untuk kegiatan ibadah,” tambahnya. Sujino juga memaparkan salah satu program unggulan FKUB yang dilakukan, yakni Cafe Kerukunan, yang mempekerjakan pemuda lintas agama dari kalangan milenial. Namun dalam pelaksanaan program tersebut, Ketua FKUB Kota Metro sampai saat ini belum dapat berjalan karena belum memiliki tempat yang memadai. “Program ini bagus karena mengajak pemuda lintas agama berkolaborasi. Sayangnya, sampai sekarang belum bisa terlaksana karena belum ada lokasi. Kami berharap pemerintah dapat mendukung dengan menyediakan aset yang bisa digunakan untuk program ini,” ungkapnya. Menanggapi hal tersebut, Wakil Wali Kota Metro, M. Rafieq Adi Pradana, mengatakan bahwa kerukunan yang terjaga di Kota Metro bukanlah sesuatu yang terjadi secara kebetulan, tetapi karena adanya peran aktif yang dilakukan serta adanya kerja keras untuk saling menjaga kerukunan. Ia juga mendukung berbagai inovasi program yang akan dijalankan oleh FKUB Metro. “Insya Allah, Kota Metro ini kalau dilihat dari luar, tampak tidak ada masalah. Tapi itu bukan karena kita diam, justru karena kita aktif menjaga dengan baik. Saya yakin perjuangan ini tidak lepas dari kerja keras Bapak-bapak,”ungkapnya. Rafieq juga menilai keberhasilan Kota Metro dalam menjaga kerukunan umat beragama adalah capaian yang tidak mudah, mengingat masih banyak daerah lain yang belum berhasil meraih prestasi serupa. Sebagai pembina FKUB yang baru, Rafieq juga ingin mendapatkan gambaran langsung serta data mengenai permasalahan-permasalaham yang yang dihadapi FKUB di lapangan, seperti rumah ibadah yang belum memiliki izin di Kota Metro, dan fasilitas umum lainnya. “Saya ingin lima tahun ke depan, masalah rumah ibadah yang belum selesai bisa kita cicil satu per satu, dari yang paling mudah hingga yang tersulit, sehingga semua bisa selesai,” tegasnya. Wakil Wali Kota Metro tersebut, juga mengakui bahwa menjaga kerukunan umat beragama bukanlah tugas ringan, namun dengan kerja sama antara pemerintah dan FKUB menurutnya tantangan tersebut dapat diatasi. Pada kesempatan tersebut, Rafieq juga memberikan dukungan terhadap program-program FKUB, termasuk “Cafe Kerukunan” dengan tetap melakukan koordinasi terlebih dahulu melalui lintas instansi sebelum menggunakan aset pemerintah dan mekanisme yang harus dilakukan dalam pinjam pakai. (Yl/Md/ygy)
