Pemerintah Kota (Pemkot) Metro antusias mengawal rencana perbaikan sejumlah ruas jalan provinsi, salah satunya dengan mendampingi kunjungan Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, ke beberapa titik infrastruktur strategis di wilayah setempat, Rabu, (22/05/2026).

Pendampingan tersebut dipimpin langsung oleh Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso bersama Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kusbani, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas PUPR Kota Metro Sri Mulyani, serta jajaran terkait sebagai bentuk komitmen Pemkot dalam mempercepat pembangunan infrastruktur jalan yang menghubungkan Metro dengan daerah sekitar.

“Ya, tadi Pak Wali mendampingi Gubernur meninjau beberapa ruas jalan, di antaranya Jalan Metro–Wates, Jalan Pattimura, dan Jalan Metro–Kota Gajah,” ujar Plt Kepala Dinas PUPR Kota Metro, Sri Mulyani.

Dari hasil tinjauan tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung direncanakan akan menggelontorkan anggaran cukup besar untuk perbaikan sejumlah ruas jalan prioritas. Salah satunya adalah Jalan Metro–Wates yang akan diperbaiki dengan anggaran sekitar 15 miliar rupiah untuk panjang penanganan 1,3 kilometer.

Dampingi Gubernur, Wali Kota Metro pastikan sejumlah ruas jalan segera diperbaiki. Selain itu, perbaikan juga akan dilakukan di ruas Jalan Pattimura, Kecamatan Metro Utara, dengan nilai anggaran mencapai Rp 10,4 miliar. Proyek ini tidak hanya mencakup peningkatan jalan, tetapi juga pembangunan drainase, guna mengatasi persoalan genangan.

“Penandatanganan kontrak direncanakan berlangsung pada akhir April hingga pertengahan Mei 2026,” jelas Sri Mulyani.

Tak hanya itu, ruas Jalan Soekarno-Hatta juga masuk dalam daftar perbaikan dengan alokasi anggaran sekitar Rp 1 miliar, dengan jadwal pengerjaan yang sama dengan proyek Jalan Pattimura.

Pemkot Metro menilai langkah ini sebagai bagian dari upaya mendukung visi dan misi kepala daerah, sekaligus memperkuat realisasi program pembangunan yang tertuang dalam RPJMD.

Sementara itu, untuk ruas Jalan Budi Utomo, Pemkot Metro melalui Dinas PUPR mengaku telah berkoordinasi dengan UPT perwakilan provinsi. Namun hingga kini belum ada kepastian terkait rencana pembangunan di lokasi tersebut.

Pemkot Metro memastikan akan terus menjalin koordinasi dengan pihak Pemprov, guna mendorong percepatan perbaikan infrastruktur, terutama pada ruas-ruas jalan yang menjadi akses vital masyarakat dan penghubung antarwilayah (Bsr/Yd/Sr)

The post Pemprov Gelontorkan Rp 15 Miliar untuk Jalan Metro – Wates, Pemkot Metro Kawal Langsung appeared first on PEMERINTAH KOTA METRO.

Kota Metro – Pemerintah Kota Metro menunjukkan keseriusannya dalam mendukung pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXIII Tahun 2032 dengan memfasilitasi kunjungan verifikasi tim Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat dan KONI Provinsi Lampung, ke sejumlah calon venue olahraga di wilayah setempat, Kamis (16/04/2026).

Kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut dari rapat persiapan yang sebelumnya digelar di Kantor Gubernur Lampung. Dalam agenda ini, tim KONI melakukan peninjauan langsung guna memastikan kesiapan dan kelayakan fasilitas olahraga yang berpotensi digunakan sebagai lokasi pertandingan.

Wali Kota Metro, Bambang Iman Santoso, turut mendampingi langsung rombongan bersama Ketua KONI Kota Metro Ampian Bustami, unsur Forkopimda, serta jajaran Pemerintah Kota Metro.

Adapun sejumlah lokasi yang ditinjau meliputi Stadion Tejosari, kolam renang Tejosari, GOR Jurai Siwo, Lapangan Capit Urang, serta Gedung Sesat Agung Bumi Sai Wawai.

Wakil Ketua Umum KONI Pusat, Mayjen TNI Suwarno, yang memimpin langsung tim verifikasi menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari proses inventarisasi dan penilaian awal terhadap kesiapan daerah.

“Kami telah meninjau beberapa titik venue di Kota Metro. Hasil peninjauan ini akan kami inventarisasi dan bahas lebih lanjut bersama dengan potensi daerah lain di Provinsi Lampung. Harapannya, ada sejumlah cabang olahraga yang dapat dipertandingkan di Kota Metro pada PON 2032,” ujar Suwarno.

Ia juga menambahkan bahwa meskipun masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, Kota Metro dinilai memiliki peluang untuk menjadi salah satu tuan rumah cabang olahraga.

“Memang ada beberapa hal yang perlu dibenahi, namun kami melihat peluang Kota Metro cukup besar untuk menjadi lokasi pelaksanaan beberapa cabang olahraga,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Kota Metro, Subehi, menyampaikan bahwa pada hari ini Wali Kota Metro bersama jajaran Pemerintah Kota Metro menyambut langsung tim verifikasi KONI Pusat dan KONI Provinsi Lampung yang melakukan peninjauan ke sejumlah lokasi yang telah diusulkan sebagai venue.

Ia menjelaskan, beberapa titik yang diajukan antara lain stadion untuk pertandingan sepak bola, kolam renang Tejosari untuk cabang olahraga renang, serta GOR yang diproyeksikan untuk cabang bulu tangkis. Selain itu, sebelumnya tim KONI Pusat juga telah melakukan survei terhadap Gedung Sesat Agung yang direncanakan sebagai venue cabang olahraga bela diri, khususnya kurash.

“Pada hari ini kami menyambut tim verifikasi dari KONI Pusat dan KONI Provinsi Lampung untuk meninjau sejumlah venue yang telah kami usulkan, seperti stadion untuk sepak bola, kolam renang Tejosari untuk renang, serta GOR untuk bulu tangkis. Sebelumnya juga sudah dilakukan survei oleh tim Koni di Gedung Sesat Agung yang nantinya untuk cabang olahraga bela diri kurash,” ujar Subehi.

Ia berharap dari sejumlah venue yang diusulkan tersebut, beberapa di antaranya dapat memenuhi kriteria dan ditetapkan sebagai lokasi pertandingan pada PON 2032.

“Tentu harapan kami, dari venue yang telah diusulkan ini ada yang dapat diterima dan ditetapkan sebagai bagian dari penyelenggaraan PON 2032,” tambahnya.

Subehi juga menegaskan bahwa Pemerintah Kota Metro akan terus menjalin komunikasi dan koordinasi dengan KONI Pusat maupun KONI Provinsi Lampung guna mendukung kesuksesan ajang olahraga nasional tersebut.

“Kami akan terus berkomunikasi dan berkoordinasi dengan KONI Pusat dan Provinsi dalam rangka menyukseskan PON 2032. Harapannya, Kota Metro dapat berkontribusi dalam event nasional ini,” pungkasnya.

Dengan adanya verifikasi ini, diharapkan Kota Metro dapat mengambil peran strategis dalam menyukseskan ajang olahraga nasional tersebut sekaligus mendorong peningkatan kualitas infrastruktur dan prestasi olahraga di daerah. (Bsr/ydha/mdun)

The post Pemkot Metro Fasilitasi Verifikasi Venue PON 2032, KONI Pusat Tinjau Kesiapan Infrastruktur Olahraga appeared first on PEMERINTAH KOTA METRO.

Serang Banten – Lurah Rejomulyo, Margono, menjadi salah satu tokoh dari Lampung yang berhasil mengharumkan nama daerah di tingkat nasional melalui ajang Peacemaker Justice Award 2025. Dalam ajang tersebut, Margono masuk sebagai 2 peacemaker terbaik nasional bersama kepala desa/lurah lain dari daerah berbeda di Indonesia.

Bentuk apresiasi yang diraih berupa dua capaian sebagai Terpilih sebagai peserta terbaik nasional (Top 2) yang merupakan pencapaian utama yang menunjukkan kualitas kepemimpinan di tingkat nasional. Kedua sebagai pengakuan sebagai pelopor penyelesaian masalah hukum di masyarakat (Non Litigation Peacemaker/NLP). Hal ini bisa diartikan sebagai Lurah yang dinilai aktif menyelesaikan konflik warga melalui pendekatan mediasi tanpa pengadilan.

Prestasi ini tidak lepas dari peran aktif lurah dalam membentuk Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di kelurahan. Menyelesaikan konflik masyarakat secara damai dan humanis. Dan yang terakhir mendorong akses keadilan berbasis masyarakat. Program ini bahkan menjadi bagian dari strategi nasional untuk memperkuat akses keadilan (access to justice) di tingkat desa/kelurahan.

Dalam hal ini, Wali Kota Metro, Bambang Iman Santoso merasa bangga dan senang atas capaian Lurah Rejomulyo yang berhasil mengharumkan nama Lampung karena, masuk Top 3 nasional Peacemaker Justice Award 2025 dan diakui sebagai pelopor penyelesaian konflik hukum berbasis masyarakat.

“Prestasi ini menunjukkan bahwa inovasi di tingkat kelurahan bisa berdampak hingga level nasional. Dengan ini menandakan bahwa kinerja lurah melalui penekanan pada kualitas pelayanan, kepemimpinan, dan peran penting kelurahan dalam pembangunan daerah telah berhasil,” ujar Bambang, Rabu (08/04/2026).

Selain itu juga, Bambang berharap prestasi ini dapat menjadi inspirasi bagi seluruh jajaran pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kinerja, memperkuat peran dalam melayani masyarakat, serta membangun budaya penyelesaian konflik yang konstruktif di tengah kehidupan sosial.

“Pemerintah Kota Metro akan terus memberikan dukungan penuh terhadap program-program yang mendorong peningkatan kapasitas aparatur, serta penguatan akses keadilan bagi masyarakat,” ungkapnya. (Sr)

The post Pemkot Metro Bangga Atas Capaian Lurah Rejomulyo Sabet Apresiasi Nasional appeared first on PEMERINTAH KOTA METRO.

Pemerintah Kota Metro melaksanakan kegiatan penyerahan secara simbolis bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) yang bersumber dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia kepada kelompok tani se-Kota Metro.

Kegiatan tersebut berlangsung di Jalan Rajawali RW 05 Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Metro Selatan. Rabu (3/12/2025) Kegiatan tersebut dan dihadiri langsung oleh Wali Kota Metro bersama jajaran Forkopimda, DPRD, para camat, lurah, penyuluh pertanian, serta kelompok tani penerima bantuan.

Dalam kesempatan tersebut Wali Kota Metro secara langsung menyerahkan bantuan alsintan kepada perwakilan kelompok tani sebagai bentuk dukungan pemerintah pusat terhadap peningkatan produktivitas pertanian di daerah. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sektor pertanian sebagai salah satu penopang ekonomi masyarakat di Kota Metro.

Kepala Dinas Pertanian Kota Metro Hery Wiratno, dalam laporannya menyampaikan bahwa bantuan alsintan yang diberikan merupakan hasil dari upaya dan strategi Pemerintah Kota Metro dalam membangun komunikasi intensif dengan Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

Ia mengungkapkan bahwa perhatian pemerintah pusat terhadap Kota Metro tidak terlepas dari komitmen dan keseriusan pemerintah daerah dalam mengusulkan program-program pembangunan pertanian. Adapun bantuan alsintan yang disalurkan terdiri dari 19 unit traktor roda empat, 2 unit traktor tangan, serta 4 unit pompa air dengan total nilai mencapai sekitar Rp9,8 miliar.

“Sebagian alat telah diterima dan diserahkan sementara, beberapa unit lainnya masih dalam proses pengiriman dan mengalami sedikit keterlambatan akibat faktor distribusi menjelang Hari Raya Idul Fitri. Kami tegaskan bahwa bantuan ini sepenuhnya gratis dan tidak dipungut biaya apapun. Baik dari pemerintah daerah, kelompok tani, maupun pihak lain tidak diperkenankan melakukan pungutan,” katanya.

Hery juga menegaskan, bahwa apabila ditemukan hal-hal yang mencurigakan masyarakat dapat langsung melaporkannya kepada Dinas Pertanian maupun melalui kanal resmi Kementerian Pertanian.

Lebih lanjut ia juga menyampaikan bahwa untuk tahun 2026 Pemerintah Kota Metro kembali mengusulkan berbagai bantuan alsintan kepada Kementerian Pertanian Republik Indonesia di antaranya combine harvester, pompa air, serta teknologi modern berupa drone pertanian yang dapat digunakan untuk pemupukan dan pengendalian hama.

Selain itu terdapat pula usulan program irigasi, penguatan sarana pertanian, serta dukungan sektor perikanan melalui program bioflok dengan total nilai usulan mencapai sekitar Rp23,3 miliar.

Kemudian dalam sambutannya, Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso, menyampaikan rasa syukur dan apresiasi kepada Kementerian Pertanian Republik Indonesia atas perhatian dan dukungan yang diberikan kepada petani di Kota Metro.

Ia menilai bantuan alsintan ini merupakan bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam membantu meningkatkan efisiensi dan produktivitas sektor pertanian.

“Kita patut bersyukur karena di tengah keterbatasan anggaran daerah pemerintah pusat masih memberikan perhatian besar kepada Kota Metro. Bantuan ini bukan jumlah yang kecil dan ini harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya,” ujar Wali Kota.

Wali Kota juga menekankan pentingnya menumbuhkan rasa memiliki terhadap bantuan yang telah diberikan. Ia juga menginginkan seluruh kelompok tani dapat menjaga, merawat, dan memanfaatkan alsintan tersebut secara optimal demi keberlanjutan penggunaannya.

“Walaupun bantuan ini tidak dibeli tetapi harus tetap dirawat dengan baik. Jangan sampai karena merasa ini bantuan gratis, lalu penggunaannya tidak dijaga. Justru kita harus menunjukkan bahwa kita mampu merawat dan memanfaatkan bantuan ini dengan penuh tanggung jawab,” tegasnya.

Selain itu, Bambang juga mendorong agar kelompok tani dapat membangun sistem pengelolaan bersama termasuk dalam hal pembiayaan operasional dan perawatan alsintan. Menurutnya, hal ini penting agar alat yang diberikan dapat terus digunakan dalam jangka panjang tanpa kendala.

Tak hanya itu, Bambang juga mengajak seluruh pemangku kepentingan mulai dari penyuluh pertanian, pemerintah kecamatan dan kelurahan, hingga anggota DPRD untuk bersama-sama melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemanfaatan alsintan di lapangan.

Lebih jauh lagi, orang nomor satu di Kota Metro, menyampaikan bahwa keberhasilan dalam menjaga dan memanfaatkan bantuan ini akan menjadi salah satu faktor penting dalam memperoleh kembali dukungan dari pemerintah pusat di masa mendatang.

“Saya optimistis bahwa dengan sinergi yang baik antara pemerintah daerah, legislatif, dan masyarakat, sektor pertanian di Kota Metro akan terus berkembang,” ungkapnya.

Kegiatan penyerahan simbolis ini diakhiri dengan harapan agar bantuan alsintan dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan produksi pertanian, efisiensi kerja petani, serta kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Dengan adanya dukungan berkelanjutan dari pemerintah pusat dan komitmen kuat dari pemerintah daerah Kota Metro diharapkan mampu menjadi daerah yang mandiri dan unggul di sektor pertanian, serta mampu menghadapi berbagai tantangan pembangunan di masa yang akan datang. (Md/Sr)

The post Bambang Apresiasi Bantuan Alsintan, Tekankan Pentingnya Pemanfaatan dan Perawatan Optimal appeared first on PEMERINTAH KOTA METRO.

Pemerintah Kota Metro secara resmi menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun Anggaran 2025, kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Lampung pada Selasa (31/03/2026).

Penyerahan ini merupakan bagian dari kewajiban konstitusional pemerintah daerah, dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Dimana penyerahan LKPD tersebut dilakukan langsung oleh Wali Kota Metro, Bambang Iman Santoso, kepada Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung, Nugroho Heru Wibowo, di Ruang Pahawang, Kantor BPK Perwakilan Provinsi Lampung.

Tak hanya itu, kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga pemeriksa keuangan negara, dalam menjaga tata kelola keuangan yang baik dan berintegritas.

Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso menyampaikan bahwa penyusunan dan penyerahan LKPD tepat waktu merupakan komitmen Pemerintah Kota Metro dalam mendukung prinsip good governance. Ia menegaskan, bahwa seluruh jajaran perangkat daerah telah bekerja secara maksimal dalam menyusun laporan keuangan secara akurat, transparan, dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

“Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Penyerahan LKPD ini bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga bentuk pertanggungjawaban kami kepada masyarakat,” ujar Bambang.

Dalam kesempatan yang sama, Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana, yang mewakili 14 kabupaten/kota se-Provinsi Lampung, turut menyampaikan terima kasih atas kerja sama yang telah terjalin antara pemerintah daerah dengan BPK selama ini.

Eva juga berharap adanya dukungan berkelanjutan dari BPK dalam membimbing pemerintah daerah guna meningkatkan kualitas laporan keuangan. “Kami berharap apa yang kami lakukan di kabupaten/kota se-Provinsi Lampung dapat memberikan yang terbaik bagi daerah dan masyarakat. Harapan kami, seluruh daerah dapat meraih opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian),” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung, Nugroho Heru Wibowo, memberikan apresiasi atas ketepatan waktu penyerahan LKPD oleh seluruh pemerintah daerah di Provinsi Lampung. Menurutnya, hal ini menunjukkan komitmen kuat kepala daerah dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan.

“Alhamdulillah, seluruh pemerintah daerah dapat menyampaikan LKPD tepat waktu. Kami sangat mengapresiasi para bupati dan wali kota se-Provinsi Lampung. Ini menunjukkan keseriusan dalam menindaklanjuti hasil audit sebelumnya dan memperbaiki pengelolaan keuangan daerah,” ujarnya.

Lebih lanjut, Nugroho menjelaskan bahwa penyerahan LKPD secara tepat waktu memberikan manfaat strategis bagi proses pemeriksaan. Dengan waktu yang lebih panjang, BPK dapat melakukan audit secara lebih komprehensif dan mendalam, sehingga hasil pemeriksaan dapat memberikan rekomendasi yang lebih konstruktif bagi pemerintah daerah.

Ia juga menambahkan bahwa proses audit yang optimal akan berdampak pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah. Selain itu, pemerintah daerah juga memiliki kesempatan lebih luas untuk segera menindaklanjuti temuan audit, sehingga kualitas pengelolaan keuangan dapat terus ditingkatkan dari tahun ke tahun.

Dengan diserahkannya LKPD Unaudited Tahun 2025 ini, Pemerintah Kota Metro berharap dapat kembali meraih opini terbaik dari BPK, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah yang profesional, transparan, dan akuntabel. (Yd/Sr)

The post Wali Kota Metro Serahkan LKPD Unaudited Tahun Anggaran 2025 kepada BPK RI appeared first on PEMERINTAH KOTA METRO.

Pemerintah Kota Metro kembali menorehkan capaian positif di bidang pelayanan publik. Dalam penilaian Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2025, Pemerintah Kota Metro berhasil meraih opini kualitas tinggi dengan nilai akhir 84,43 dengan kategori kualitas pelayanan baik.

Capaian tersebut ditandai dengan penerima penghargaan terkait Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik Tahun 2025, pada periode observasi September- November 2025. Penghargaan diterima oleh Walikota Metro yang terwakili oleh Wakil Walikota Metro Rafieq Adi Pradana di Gedung Balai Keratun Lantai III, Komplek Kantor Gubernur Lampung, pada Senin (9/2/2026).

Tiga OPD di lingkungan Pemerintah Kota Metro yang  berhasil meraih nilai tertinggi, yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Jend. A. Yani, Dinas Sosial Kota Metro, dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro.

Selain Pemerintah Kota Metro terdapat 6 Pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Lampung berhasil meraih opini kualitas tinggi, diantaranya Pemerintah Kota Metro dengan nilai tertinggi 84,43 kemudian disusul dengan Pemerintah Kabupaten Pringsewu dengan nilai 84,09. Pemerintah kabupaten Mesuji dengan nilai 82,97. Pemerintah kabupaten Lampung Tengah dengan nilai 81,10.  Pemerintah kabupaten Lampung Selatan dengan nilai 80,51. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan nilai 80,21.

Usai menyerahkan penghargaan, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela, menyampaikan bahwa patut disyukuri Kabupaten/Kota yang mendapat penghargaan, namun belum menjadi tujuan akhir.

“Ini baru 7 kabupaten/kota yang berhasil meraih opini kualitas tinggi sementara daerah lain masih perlu didorong dan dikawal bersama. Ini juga bukan garis akhir justru ini harus menjadi standar minimal pelayanan publik di provinsi Lampung. Penghargaan ini harus menjadi kebiasaan kerja bukan sekedar prestasi sesaat,” ujar Jihan.

Pada kesempatan ini, Jihan mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung bersama Ombudsman RI, akan terus memfasilitasi dan mengawal kabupaten/kota yang belum memperoleh hasil optimal, terutama dalam penentuan instrumen penilaian pelayanan publik yang masih belum lengkap di beberapa daerah.

Menurutnya, penilaian Ombudsman bukan hanya laporan kinerja, melainkan cerminan sejauh mana pelayanan publik benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Pelayanan publik saat ini juga harus dilakukan dengan prinsip cepat, dekat, transparan dan manusiawi.

“Pelayanan publik hari ini tidak bisa lagi lambat dan berbelit. Masyarakat ingin dilayani dengan jelas ramah dan pasti. Di era keterbukaan informasi semua bisa diawasi baik oleh ombudsman maupun oleh publik,” ungkapnya.

Wakil Gubernur juga menekankan pentingnya integritas sebagai pondasi Pembangunan Daerah. Tanpa integritas program sebesar apapun tidak akan bertahan lama. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Lampung menekankan perbaikan tata kelola dan kualitas pelayanan publik sebagai prioritas utama, melalui percepatan digitalisasi, inovasi berkelanjutan, serta peningkatan kapasitas aparatur.

Ia juga mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah menjadi pelayanan publik sebagai budaya kerja, bukan sekedar kewajiban administratif. “Jangan berhenti setelah menerima penghargaan lalu kembali ke pola lama. Jadilah capaian ini sebagai standar kerja dan terus lakukan perbaikan,” tegasnya.

Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso, saat di mintai tanggapan terkait penghargaan ini mengatakan, rasa syukur atas pencapaian yang ada.

Ia juga mengungkapkan bahwa capaian ini merupakan bukti komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan pelayanan publik yang prima, cepat, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Sementara itu dilokasi berbeda, Wakil Walikot Metro menyampaikan harapannya, agar capaian Kota Metro dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan pada penilaian tahun 2026.

“Meski mendapat penghargaan ini, mari kita jangan merasa cepat puas. Dengan ini juga saya minta semua OPD untuk terus berbenah dan meningkatkan kualitas pelayanan,” ungkap Rafiq. (Sr)

The post Pemkot Metro Raih Penghargaan Kualitas Tinggi Ombudsman appeared first on PEMERINTAH KOTA METRO.

Pemerintah Kota Metro menggelar Rapat Koordinasi Bulanan yang diadakan di Aula Pemerintah Kota Metro pada hari Rabu (14/01/2026). Rapat dipimpin langsung oleh Wali Kota Metro, Bambang Iman Santoso dan Wakil Walikota Metro, M.Rafieq Adi Pradana, Sekretaris Daerah, para Asisten, serta seluruh kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kota Metro.

Kepala BPPRD Kota Metro, Ade Erwinsyah, menjelaskan tentang aturan pengeluaran anggaran yang berlaku, dimana setiap pengeluaran yang dilakukan selama tahun berjalan harus tercatat dalam APBD, termasuk tunda bayar.

“Jadi setiap pengeluaran apapun ketika sudah tahun berjalan maka pengeluaran itu harus masuk ke dalam APBD, termasuk dengan yang pembayaran tunda bayar ini,” ujar Ade Erwinsyah secara langsung dalam rapat tersebut.

Ia menambahkan bahwa tidak ada akun khusus untuk pembayaran tunggakan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) dalam APBD tahun 2026, sebelum terjadi pergeseran nama akun atau perubahan struktur anggaran yang sesuai dengan ketentuan.

Pada kesempatan sebelumnya, Ade mengutarakan telah melakukan konsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bersama Kepala BKAD.

“Kemarin konsultasi ke BPK dengan Kepala BPKD, mereka menyarankan bahwa minggu kedua BPK akan masuk ke Kota Metro, sekaligus akan melaksanakan pemeriksaan pendahuluan yang mencakup capaian pembangunan, serta proses pelaksanaan proyek yang sedang berjalan di berbagai sektor. Dalam pemeriksaan tersebut, pihaknya berencana untuk berkonsultasi terkait syarat-syarat dalam pembayaran tunda bayar. Hasil pemeriksaan tersebut nantinya akan disampaikan BPK dan juga akan diberikan kepada BPKP sebagai bentuk pertanggungjawaban yang tepat,” jelas Ade.

Ade juga menjelaskan, penyebab terjadinya tunda bayar antara lain terkait dengan pendapatan yang tidak masuk sesuai target, seperti yang terjadi pada tahun 2025 terhadap anggaran dana bagi hasil provinsi yang sebelumnya dianggarkan sebesar 32 miliar rupiah, namun yang diterima pada triwulan pertama hanya 13 miliar rupiah, sehingga menimbulkan piutang sekitar 9 miliar rupiah lebih.

Namun demikian, ia menjelaskan bahwa piutang tersebut tidak dapat diperoleh pada tahun 2025 meskipun telah di angkat sebagai pendapatan dalam anggaran. Kemudian pada tahun 2025, belanja mengalami kendala akibat kebijakan efisiensi yang diterapkan pada bulan Mei, sehingga beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan di awal tahun.

“Beberapa kegiatan termasuk yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus (DAK), juga tidak dapat dikeluarkan sesuai rencana akibat kebijakan tersebut, sehingga kegiatan-kegiatan terkonsentrasi pada bulan September dan Oktober 2025. Dimana pada saat itu kontrak telah ditandatangani dengan berbagai pihak dan harus tetap dilaksanakan,” jelasnya.

Dia juga menjelaskan bahwa pembayaran dapat berjalan lancar jika pendapatan masuk sesuai target. Namun jika tidak sesuai terget maka itu menjadi piutang pihak lain, seperti provinsi yang akan dikalkulasikan pada tahun 2026. Pembayaran tunggakan dapat dilakukan apabila terdapat pergeseran APBD yang dilaksanakan sebelum 6 bulan tahun berjalan, seperti yang dilakukan dalam rangka efisiensi anggaran.

“Ketika dia mengesahkan di bulan Juni (6) ke atas, maka itu yang dimaksud melaksanakan perubahan APBD. Jika BPK telah menyatakan terkait perhitungannya sudah jelas, berapa yang harus kita bayarkan, maka akan dilakukan pergeseran anggaran. Jika pembayaran dilakukan sebelum bulan Juni 2026, yang kaitannya erat dengan pendapatan daerah, “terangnya saat rapat berlangsung.

Sementara itu, Kepala BKAD Kota Metro, Supriyadi, menambahkan penjelasan terkait SPAM di dalam struktur APBD tahun 2025 yang disusun oleh TAPD, termasuk di dalamnya dana bersumber dari dana DAK 5 miliar yang tidak masuk dalam APBD. Hal itu terjadi, karena adanya pengajuan pembatalan yang dilakukan oleh Dinas PUTR. Semua ini disebabkan ketidak kesesuain dengan keadaan saat ini.

“Angka tersebut terpasang dalam struktur APBD namun uang tidak terealisasi karena sulit untuk dimasukkan ke dalam aplikasi yang digunakan. Mengingat dalam struktur APBD yang diangkat adalah angka terlebih dahulu bukan uang secara langsung, ” paparnya.

Kendala yang terjadi pada Dinas PU Kota Metro, salah satunya adalah pelaksanan yang dilakukan di penghujung tahun sehingga pendapatan yang kita anggarkan tadi tidak bisa masuk sesuai yang kita harapkan sehingga terjadi tunda bayar dianggarkan di APBD 2025.

Menanggapi laporan tersebut, Walikota Metro, Bambang Iman Santoso, meminta permasalahan yang terjadi dapat disampaikan dan diinformasikan dengan benar, serta disebarkan kepada masyarakat untuk mengatasi isu-isu yang tidak benar dan berkembang saat ini.

Dalam rapat tersebut, Bambang menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap seluruh pekerjaan fisik, baik di Dinas PUTR maupun OPD lainnya. Tak luput Bambang juga meminta untuk memberikan sanksi tegas terhadap pemborong yang kualitas pekerjaan tidak baik dan tidak sesuai amanah yang diberikan dengan memblacklist, serta tidak diberikan pekerjaan kembali.

Dalam rapat tersebut, Bambang juga menegaskan bahwa dirinya selaku pimpinan daerah tidak pernah memberikan arahan atau intervensi dalam pekerjaan fisik maupun penunjukan pemborong proyek .

“Saya sampaikan di rapat ini bahwa saya sebagai Walikota tidak pernah memberikan arahan kepada siapapun. Walikota juga tidak pernah memberikan petunjuk kepada siapapun untuk pemborong, atau menyuruh siapapun untuk mendapatkan proyek dengan dasar, bahwa proyek tersebut sudah mendapat arahan dan petunjuk dari Walikota. Tidak pernah sama sekali. Tidak pernah memberikan atau memerintahkan kepada siapapun,” tegasnya saat memimpin rapat.

Ia juga meminta seluruh OPD yang memiliki kaitan dengan pekerjaan fisik agar memilih sesuai dengan basic sebagai seorang pemborong dan tidak memberikan proyek kepada pemborong yang abal-abal.

Bambang berharap kepercayaan yang sudah diberikan kepada seluruh pejabat yang hadir dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dan mengingatkan bahwa pekerjaan yang dilakukan juga akan diawasi oleh masyarakat.

“Apa pun yang kita kerjakan akan dinilai publik. Karena itu, laksanakan tugas dengan integritas, dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat,” tegasnya.

Sebagai Walikota Metro, ia juga berharap berbagai dinamika yang terjadi di tahun anggaran 2026, semua rencana yang telah tertuang dalam APBD bisa dan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Pertama mungkin BKAD agar melakukan percepatan penerbitan DPA SKPD, hal itu dimaksudkan untuk memberikan legalitas, keyakinan, dan kepastian bagi perangkat daerah untuk melaksanakan program atau kegiatan di tahun 2026,” ungkapnya.

Termasuk, aset milik Kota Metro yang belum dimanfaatkan secara maksimal dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi agar dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin.

“BKAD selaku OPD yang memiliki kewenangan terhadap aset-aset tersebut agar dapat melakukan hal-hal yang dibutuhkan terkait pemanfaatannya. Seperti Gedung Wisma Haji dan Gedung Sessat Bumi Sai Wawai yang sekarang mungkin perolahan sudah bagus dalam mendatangkan tambahan PAD, termasuk GOR yang berada dibawah naungan Disporapar “jelasnya.

Ia juga mengajak seluruh OPD yang hadir pada rapat tersebut untuk dapat menyatukan persepsi sehingga dapat menghasilkan sesuatu yang baik untuk tahun 2026 dengan saling bersinergi antara OPD satu dengan OPD lainnya dan tidak lagi saling menggunakan ego sektoral tetapi saling mendukung.

Bambang juga meminta kepada Sekretaris Daerah Kota Metro, Asisten II, BAPPEDA, PBJ, Inspektur untuk melakukan satu bentuk percepatan pelaksanaan kegiatan fisik di semua OPD, agar tidak terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang tidak diinginkan.

Tak hanya itu, Bambang juga menginstruksikan kepada BAPPEDA agar dapat segera melakukan rekapitulasi penyusunan rencana kerja tahun 2027 yang mengacu pada hasil Musrenbang yang sedang berjalan serta pokok fikiran dari DPRD Kota Metro .

BAPPEDA dan BKAD juga diminta untuk dapat memulai upaya pemenuhan persyaratan agar pemerintah Kota Metro dapat memperoleh Dana Insentif Fiskal untuk tahun berjalan 2026 dan tahun 2027 dengan mengkoordinasikan kerja OPD dan instansi vertikal terkait.

“Capaian realisasi pendapatan daerah per 31 Desember 2025 yang hanya mencapai 95,23% harus menjadi perhatian kita bersama khususnya OPD yang mengemban amanah pengelolaan pendapatan daerah seperti Pengelolaan Pajak dan Retribusi, BAPPEDA, BPPRD agar segera melakukan hal-hal yang dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah di Kota Metro,” terangnya.

Menurutnya, ada beberapa potensi penerimaan pajak daerah saat ini yang masih belum optimal tergali, seperti Pajak Kendaraan Bermotor, Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP), Tenaga Listrik, dan PBB P2 serta Pengelola Retribusi Daerah. (Yl/Sr)

The post Wali Kota Metro Pimpin Rakor Bulanan, Bahas Tunda Bayar dan Penguatan APBD 2026 appeared first on PEMERINTAH KOTA METRO.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Metro bersama Pemerintah Kota Metro menandatangani Nota Kesepakatan Bersama tentang Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025. Penandatanganan dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRD Kota Metro, Jumat (19/09/2025).

Rapat paripurna yang dihadiri Wali Kota Metro, Bambang Iman Santoso, pimpinan DPRD, anggota legislatif, jajaran OPD, serta unsur Forkopimda merupakan bagian dari tahapan menuju penetapan Perubahan APBD 2025.

Dalam rapat tersebut, juru bicara DPRD Kota Metro, Romadoni Yunanto, menyampaikan laporan hasil pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Metro Tahun Anggaran 2025 yang merupakan tindak lanjut dari pembahasan bersama antara komisi-komisi DPRD dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Romadoni menjelaskan bahwa pembahasan telah dilakukan bersama Badan Anggaran DPRD, para Ketua Komisi, Ketua Fraksi, serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Metro. “Bahan yang digunakan dalam pembahasan meliputi rancangan KUPA dan rancangan PPAS Perubahan APBD 2025,” ujarnya.

Ia juga menegaskan, jika seluruh proses pembahasan yang dilakukan mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana suatu daerah dapat melakukan perubahan APBD apabila memenuhi beberapa kondisi.

“Pertama, adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA-PPAS yang telah ditetapkan. Kedua, adanya keadaan yang menyebabkan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit, antar program, antar kegiatan, maupun antar jenis belanja, ” paparnya.

Ketiga, ketika sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya harus digunakan pada tahun berjalan, apabila terdapat keadaan darurat dan keadaan luar biasa yang memaksa pemerintah daerah melakukan perubahan anggaran.Tak hanya itu, perubahan APBD juga dapat dilakukan jika terjadi pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, tidak tercapainya alokasi belanja, maupun adanya perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah.

Menurutnya, pembahasan rancangan KUPA dan PPAS Perubahan 2025 telah dilakukan melalui serangkaian kegiatan intensif demi menghasilkan kebijakan yang benar-benar berpihak pada kebutuhan riil masyarakat Kota Metro, dimana hasil pembahasan menunjukkan adanya pergeseran anggaran yang disepakati bersama antara Badan Anggaran DPRD, komisi-komisi, fraksi-fraksi, serta OPD terkait.”

Pada sisi pendapatan daerah, terjadi kenaikan sebesar Rp.11,68 miliar atau naik 1,07 persen dari anggaran awal Rp.1,087 triliun, meningkat menjadi Rp.1,099 triliun. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mencakup pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah, meningkat Rp.14,30 miliar dari Rp.367 miliar naik menjadi Rp.381 miliar atau sebesar 3,89 persen, “terangnya.

Namun penurunan terjadi pada pendapatan transfer yang terdiri dari transfer pemerintah pusat dan transfer antar daerah justru sebesar Rp.2,6 miliar dari Rp.719 miliar turun menjadi Rp.717 miliar atau 0,36 persen, sementara itu pada sisi belanja daerah, anggaran Kota Metro mengalami kenaikan Rp.20,70 miliar atau 2,34 persen. Dari semula Rp.1,097 triliun menjadi Rp.1,123 triliun.

Dengan kondisi tersebut, Romadoni menjelaskan bahwa defisit anggaran mengalami peningkatan yang signifikan dari Rp.10 miliar menjadi Rp.24 miliar, atau naik 140,23 persen. “Meski demikian, defisit tersebut masih dapat ditutupi dengan penerimaan pembiayaan dari SILPA tahun sebelumnya yang mengalami kenaikan Rp.14 miliar. Dari Rp.12 miliar menjadi Rp.26 miliar, atau 116,86 persen, ” tutur Romadoni.

Dirinya juga mengungkapkan bahwa, pengeluaran pembiayaan berupa penyertaan modal daerah di Kota Metro tidak mengalami perubahan, tetap sebesar 2 miliar. “Dengan demikian, besarnya defisit yang ada dapat tertutupi oleh sektor pembiayaan. Ringkasan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari laporan Badan Anggaran DPRD, “jelasnya.

DPRD juga memberikan saran kepada Wali Kota Metro agar segera melaksanakan kegiatan pembangunan sesuai rencana yang telah ditetapkan mengingat batas waktu pelaksanaan tidak terlalu lama, sehingga percepatan sangat diperlukan.

“Saya berharap hasil pembahasan ini benar-benar membawa manfaat nyata bagi masyarakat dan memperkuat arah pembangunan Kota Metro di sisa tahun anggaran berjalan, “imbuhnya.

Pada pertemuan yang sama, Wali Kota Metro, Bambang Iman Santoso, menegaskan bahwa penyesuaian KUPA dan PPAS merupakan konsekuensi logis setelah disahkannya Peraturan Wali Kota Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perubahan menjadi dasar dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang mengakomodir sejumlah perkembangan, mulai dari proyeksi pendapatan daerah, realisasi belanja, hingga penggunaan pembiayaan. Latar belakang utama perubahan APBD tahun berjalan adalah adanya kebijakan efisiensi belanja dari pemerintah pusat yang dilakukan dengan memprioritaskan anggaran yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat secara luas, sinkronisasi pusat dan daerah, serta penyesuaian dana transfer.

Selain itu, Bambang juga menekanan bahwa hasil audit BPK atas laporan keuangan 2024 juga menjadi rujukan dalam menata kembali alokasi belanja, terutama terkait Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).

Wali Kota Metro Bambang menyebutkan, bahwa, pemerintah pusat telah mengeluarkan sejumlah regulasi yang menjadi acuan, antara lain Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025. “Kami berkomitmen menjalankan instruksi tersebut agar efisiensi berjalan sesuai aturan dan tepat sasaran,” bebernya.

Selain itu, hasil pergeseran belanja dan pendapatan juga telah dituangkan dalam Peraturan Wali Kota dan dilaporkan kepada DPRD untuk mendapat pembahasan serta evaluasi bersama, dimana evaluasi pelaksanaan program hingga triwulan II 2025 dijadikan acuan untuk menata kembali kegiatan agar target capaian lebih optimal.

Perubahan tersebut meliputi penyesuaian antar perangkat daerah, pergeseran lokasi, kelompok sasaran, hingga pagu indikatif kegiatan. Dalam perubahan pendapatan, Kota Metro memproyeksikan kenaikan sebesar Rp.11,68 miliar atau naik 1,07 persen dibanding target sebelumnya.

“Kenaikan terbesar berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meningkat Rp.14,3 miliar, meskipun pajak daerah justru mengalami penurunan sekitar Rp.2,59 miliar. Retribusi daerah mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp.6,51 miliar, sementara pos Lain-Lain PAD yang sah naik Rp.10,38 miliar., “ungkapnya.

Sementara itu, dana transfer dari pusat justru mengalami pengurangan Rp.7,86 miliar, yang tertutupi oleh kenaikan transfer antar daerah sebesar Rp.5,25 miliar. “Dari sisi belanja, Pemerintah Kota Metro menargetkan kenaikan menjadi Rp.1,123 triliun dari sebelumnya Rp.1,097 triliun dan menghasilkan defisit sebesar Rp.24,02 miliar, yang akan ditutup dengan memanfaatkan SiLPA berdasarkan hasil audit BPK tahun 2024,”bebernya.

Bukan hanya itu, perubahan proyeksi belanja juga terjadi pada Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Transfer sedangkan dari sisi pembiayaan pada Penyertaan Modal Bank Lampung ditargetkan tetap sebesar Rp.2 miliar. (Yl/Md/Sr)

The post DPRD dan Pemerintah Kota Metro Tandatangani Nota Kesepakatan KUPA-PPAS 2025 appeared first on PEMERINTAH KOTA METRO.

Pemerintah Kota Metro bersama aparat penegak hukum (APH) dari kejaksaan dan kepolisian mengadakan Sosialisasi Penyuluhan Hukum di Satuan Pendidikan yang dilaksanakan di SD Negeri 6 Metro Barat, Senin (08/09/2025).

Wakil Wali Kota Metro, M. Rafieq Adi Pradana, mengungkapkan bahwa kegiatan sosialisasi ini diadakan dengan maksud untuk memberikan pemahaman kepada guru dan orang tua terkait batasan-batasan hukum dalam penyelenggaraan kegiatan sekolah.

“Tujuan utama acara hari ini adalah menjelaskan batasan-batasan hukum di sekolah. Kita ingin semua jelas, baik bagi guru maupun orang tua,” ucapnya.

Menurutnya, hal ini perlu dilakukan mengingat kondisi pendidikan saat ini jauh berbeda dibandingkan masa lalu. “Sekarang ada perubahan. Ada yang menjadi lebih baik, ada juga yang malah kurang baik. Karena itu kita perlu duduk bersama membicarakan kondisi nyata di lapangan,” jelasnya.

Rafieq berharap dengan adanya sosialisasi terkait pemahaman terhadap masalah hukum dilingkungan pendidikan, khususnya para pendidik tidak merasa bingung terhadap langkah yang diambil saat mendidik siswa-siswinya di sekolah.

“Kalau zaman dulu, guru memberi hukuman itu hal biasa. Sekarang batasannya berbeda. Ada guru yang bingung sampai akhirnya merasa terbatas, bahkan frustasi,” ungkapnya.

Tak hanya itu, Wakil Wali Kota Metro tersebut juga menyoroti peran teknologi dalam membentuk karakter anak serta bullying yang sering terjadi saat ini. “Kadang apa yang diajarkan guru kalah dengan yang dilihat anak lewat HP,” katanya.

Ia menilai perlunya definisi yang jelas mengenai tindakan perundungan atau bullying dengan tingkatan yang berbeda-beda. “Ada yang sebatas bercanda, ada juga yang sampai kekerasan fisik. Semua ini harus didefinisikan agar tidak salah penanganan,” tegasnya.

Selain itu, Rafieq berharap kegiatan sosialisasi ini tidak hanya dapat dipahami oleh para guru tetapi juga membuat tenang orang tua murid yang hadir dengan sistem yang berlaku.

“Kehadiran kejaksaan dan kepolisian dalam kegiatan ini, juga menjadi bukti bahwa penyelesaian persoalan pendidikan tidak hanya ditanggung pemerintah daerah. Tetapi semua harus terlibat,” jelasnya.

Sebagai orang nomor dua di Kota Metro, Rafiq juga menginginkan diskusi yang dilakukan dapat memberikan manfaat dan hasil yang baik untuk tenaga pendidik maupun orang tua murid. (Yl/Sr)

The post Pemkot Metro dan APH Berikan Penyuluhan Hukum untuk Ciptakan Lingkungan Pendidikan yang Aman appeared first on PEMERINTAH KOTA METRO.

Pemerintah Kota Metro meresmikan Marsha Garden yang berlokasi di Jalan Sultan Sahrir, Kelurahan Tejosari, Kecamatan Metro Timur, Minggu (31/08/2025).

Tempat wisata sekaligus pusat olahraga air ini dihadirkan dengan kapasitas kolam renang mencapai 100 orang, serta fasilitas keluarga yang ramah anak sekaligus meneguhkan komitmen Kota Metro sebagai daerah yang terus mengembangkan sektor pariwisata, ekonomi kreatif, dan olahraga.

Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Kota Metro, Tri Hendriyanto, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah berkontribusi atas hadirnya Marsha Garden.

“Kehadiran Marsha Garden ini bukti nyata bahwa Metro terus berkembang, tidak hanya dalam pendidikan dan kesehatan, tetapi juga pariwisata, ekonomi kreatif, serta olahraga,” ujarnya.

Tri Hendriyanto menegaskan, Marsha Garden Metro bukan hanya tempat rekreasi tetapi juga arena pembinaan atlet serta wadah lahirnya generasi baru, khususnya di cabang olahraga renang.

“Metro sudah dikenal sebagai gudang atlet, dan fasilitas ini akan semakin menguatkan posisi itu,” tambahnya.

Ia juga menjelaskan bahwa selain kolam renang, Marsha Garden juga menyediakan playground yang aman dan edukatif bagi anak-anak serta dapat mempererat hubungan keluarga sekaligus menumbuhkan kesadaran hidup sehat.

“Saya juga mengingatkan tentang pentingnya keamanan artinya menjauhkan pengunjung dari risiko cedera serta memastikan kendaraan terparkir aman. Ketertiban mencakup sistem ticketing dan pelayanan yang baik. Semua ini menjadi kunci agar Marsha Garden menjadi tempat kenangan yang tak terlupakan,” jelasnya.

Pada kesempatan itu, Tri Hendriyanto juga menyinggung capaian olahraga renang Kota Metro yang tetap konsisten di peringkat dua tingkat provinsi. “Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk para pembina dan pihak swasta dalam mendukung dunia olahraga di Kota Metro. Tanpa fasilitas yang memadai, atlet kita akan kesulitan berkembang. Kehadiran Marsha Garden adalah bukti bahwa kolaborasi pemerintah dan swasta bisa melahirkan dampak besar,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Kwartir Kota Metro, Ibnu Subekti, mengungkapkan bahwa selain grand opening Marsha Garden, dihari yang sama juga di digelar lomba renang tingkat fun, yang diikuti kelompok renang dari seluruh Kota Metro.

“Dari sini kita bisa melihat potensi anak-anak yang nantinya akan mewakili Metro di tingkat provinsi bahkan nasional. Kita bangga Metro punya akuatik yang kuat, hanya kalah dari Lampung di tingkat provinsi,” ujarnya.

Adanya Marsha Garden sebagai wadah para atlit untuk berlatih sangat penting mengingat tahun 2026 Kota Metro akan ikut berlaga di PORPROV (Pekan Olahraga Provinsi) yang diadakan Tubaba, dimana Kota Metro memiliki peluang besar pada perlombaan tersebut.

“Dengan semakin banyaknya fasilitas, anak-anak punya kesempatan lebih besar meraih prestasi. Inilah cara terbaik membina generasi atlet renang. Dari klub-klub baru inilah lahir juara masa depan,” ucapnya.

Dukungan juga datang dari pihak pengelola, General Manager Marsha Garden, Nadio Algivari, mewakili pemilik Irma Suryani, yang berharap hadirnya Marsha Garden yang terfokus pada renang ini dapat ikut berkontribusi dalam mengembangkan bibit-bibit pada atlet-atlet di Kota Metro.

“Harapan kami semua di sini, dengan adanya Marsha Garden dapat meningkatkan antusias masyarakat untuk lebih banyak berolahraga dan hidup lebih sehat, ” paparnya.

Selain menawarkan fasilitas lengkap terdiri dari kolam renang dan playground untuk anak-anak, Marsha Garden juga hadir dengan harga tiket masuk yang sangat terjangkau dengan promo-promo menarik yang ditawarkan.

“Untuk harganya tiket reguler sendiri di hari biasa itu di harga Rp15.000, untuk di hari weekend, Sabtu dan Minggu di harga Rp20.000, sampai waktu yang belum ditentukan itu masih gratis minuman, “ungkapnya.

Tak hanya itu, Marsha Garden juga memiliki promo untuk kapasitas minimal 10 orang, yaitu berupa potongan sebesar Rp.5.000,- per orangnya.

“Untuk saat ini, fokus utama kami ada pada kolam renang dan playground. Namun, ke depan akan ada fasilitas gym yang lebih lengkap, hingga kafe dan resto. Kami ingin Marsha Garden menjadi destinasi olahraga sekaligus rekreasi,” paparnya.

Dengan kapasitas kolam renang mencapai 100 orang dan playground yang mampu menampung 30–40 anak, Nadio yakin Marsha Garden akan menjadi pusat kegiatan olahraga air sekaligus wisata keluarga baru di Kota Metro yang tidak hanya menjadi lokasi hiburan, tetapi juga arena lahirnya atlet-atlet berprestasi. (Yl/Sr)

The post Pemkot Metro Resmikan Marsha Garden, Wadah Tumbuhnya Bibit Atlet Renang dengan Kapasitas 100 Orang appeared first on PEMERINTAH KOTA METRO.