Pemerintah Kota Metro menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 sebagai bagian dari tahapan implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Metro 2025–2029 yang berlangsung di Wisma Haji Al-khairiyah, Kamis (12/03/2026).

Kegiatan tersebut menjadi forum strategis dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan daerah yang lebih terarah, partisipatif, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Wali Kota Metro, Bambang Iman Santoso, menyampaikan bahwa RKPD Tahun 2027 merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Kota Metro 2025–2029 yang memiliki peran penting dalam memastikan kesinambungan pembangunan daerah.

“Tema pembangunan tahun 2027 kita arahkan pada penguatan modal manusia dan modal sosial sebagai fondasi pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan. Ke depan, keunggulan Kota Metro tidak hanya bertumpu pada pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga pada kualitas sumber daya manusia, literasi masyarakat, serta kuatnya kohesi sosial,” ujar Bambang.

Menurutnya, arah kebijakan tersebut dirancang untuk memperkuat posisi Kota Metro sebagai pusat pertumbuhan sektor jasa, perdagangan, pendidikan, riset, hingga layanan kesehatan di Provinsi Lampung.

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota juga memaparkan sejumlah indikator makro pembangunan Kota Metro yang menunjukkan tren positif. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Metro meningkat dari 80,41 pada tahun 2024 menjadi 81,22 pada tahun 2025 dan tetap berada pada kategori sangat tinggi.

Sementara itu, laju pertumbuhan ekonomi daerah juga mengalami peningkatan dari 4,88 persen pada tahun 2024 menjadi 5,20 persen pada tahun 2025. Persentase penduduk miskin berhasil ditekan dari 6,78 persen pada tahun 2024 menjadi 6,44 persen pada tahun 2025, sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turut menurun dari 3,71 persen menjadi 3,54 persen.

“Berbagai capaian tersebut merupakan hasil kerja keras dan sinergi seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah, DPRD, Forkopimda, dunia usaha, akademisi, hingga seluruh masyarakat Kota Metro,” katanya.

Selain itu, Kota Metro juga mencatatkan capaian positif dalam Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) yang dirilis oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Pada tahun 2025, skor daya saing Kota Metro mencapai 4,19 atau meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 4,18. Capaian tersebut menempatkan Kota Metro sebagai daerah dengan predikat daya saing tertinggi di Provinsi Lampung.

Di sektor kesehatan, Pemerintah Kota Metro juga memperoleh pengakuan nasional melalui penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Awards Tahun 2026 kategori Madya atas komitmen dalam memastikan masyarakat memperoleh perlindungan kesehatan melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Meski demikian, Wali Kota menegaskan bahwa berbagai capaian tersebut tidak boleh membuat pemerintah daerah berpuas diri. Tantangan pembangunan ke depan dinilai semakin kompleks, terutama terkait kebutuhan infrastruktur dasar, sanitasi, serta ketersediaan air bersih seiring dengan pertumbuhan wilayah perkotaan.

“Saya menginstruksikan kepada seluruh pimpinan OPD agar menyusun usulan program dalam RKPD 2027 secara cermat dan adaptif. Pastikan setiap program berbasis data dan benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat,” tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Pemerintah Provinsi Lampung yang di Wakilkan oleh Kepala Inspektur Provinsi Lampung, Bayana menyampaikan apresiasi terhadap kinerja pembangunan pemerintah kabupaten/kota sepanjang tahun 2025. Pemerintah daerah dinilai mampu menjaga stabilitas pembangunan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di tengah berbagai tantangan.

Secara makro, perekonomian Provinsi Lampung pada tahun 2025 tercatat tumbuh sebesar 5,28 persen atau lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,11 persen dan wilayah Sumatera sebesar 4,81 persen. Pertumbuhan tersebut ditopang oleh sektor pertanian yang memberikan kontribusi terbesar sebesar 24,98 persen terhadap perekonomian daerah.

Dari sisi kesejahteraan masyarakat, angka kemiskinan Provinsi Lampung juga mengalami penurunan dari 10 persen pada Maret 2025 menjadi 9,66 persen pada September 2025. Kota Metro mencatat capaian yang lebih baik dengan tingkat kemiskinan sebesar 6,44 persen.

Selain itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Lampung tercatat sebesar 4,21 persen dan termasuk empat terendah secara nasional, sementara Kota Metro berada pada angka 3,54 persen atau lebih rendah dari rata-rata provinsi.

Memasuki tahun 2027, Pemerintah Provinsi Lampung menetapkan tema RKPD yaitu “Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri Berbasis Potensi Daerah” yang selaras dengan tema pembangunan nasional pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027.

Melalui forum Musrenbang RKPD Tahun 2027 ini, Pemerintah Kota Metro berharap seluruh pemangku kepentingan dapat memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam merumuskan arah pembangunan yang lebih terarah, inklusif, dan berkelanjutan demi mewujudkan Kota Metro sebagai kota yang maju dan berdaya saing. (Bsr/Sr)

The post Musrenbang RKPD 2027, Pemkot Metro Perkuat SDM dan Modal Sosial untuk Pembangunan Berkelanjutan appeared first on PEMERINTAH KOTA METRO.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan Metro Selatan digelar di Aula Kantor Kecamatan Metro Selatan, Selasa (27/01/2026).

Kegiatan ini menjadi forum strategis dalam menyerap aspirasi masyarakat sekaligus mengevaluasi capaian pembangunan, khususnya realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta penetapan usulan prioritas tahun perencanaan berikutnya.

Musrenbang dihadiri Wakil Wali Kota Metro, M. Rafieq Adi Pradana, Camat Metro Selatan Kuswidaryanto, para lurah se-Kecamatan Metro Selatan, unsur forkopimcam, tokoh masyarakat, serta perwakilan lembaga kemasyarakatan.

Camat Metro Selatan, Kuswidaryanto, dalam laporannya menyampaikan bahwa Kecamatan Metro Selatan merupakan salah satu kawasan strategis di Kota Metro yang terdiri dari empat kelurahan, yakni Rejomulyo, Margodadi, Margorejo, dan Sumbersari Bantul.

“Kecamatan Metro Selatan memiliki luas wilayah mencapai 14,33 kilometer persegi dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Lampung Timur dan Kabupaten Lampung Tengah, “terangnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kuswidaryanto menyoroti data capaian realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di wilayahnya per Januari 2026 yang telah mencapai 76,35 persen.

“Capaian ini merupakan hasil kerja bersama antara kecamatan, kelurahan, kolektor, dan masyarakat,” ujar Kuswidaryanto.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa pihak kecamatan bersama para lurah dan kolektor PBB akan terus mengupayakan peningkatan realisasi dengan melakukan pendekatan persuasif kepada warga yang belum melaksanakan kewajiban pajak.

“Kami akan terus mengingatkan masyarakat agar segera melakukan pembayaran PBB, karena pajak ini sangat penting untuk mendukung pembangunan daerah,” tegasnya.

Selain PBB, Camat Metro Selatan juga melaporkan perkembangan program Koperasi Merah Putih yang telah direncanakan di empat kelurahan dengan lokasi dan luasan yang berbeda-beda.

“Adapun lokasi Koperasi Merah Putih tersebut berada di Kelurahan Rejomulyo seluas 1.134 meter persegi, Kelurahan Margodadi seluas 900 meter persegi, Kelurahan Sumbersari Bantul seluas 816 meter persegi, dan Kelurahan Margorejo seluas 852 meter persegi, “jelasnya.

Dari empat kelurahan tersebut, Kuswidaryanto menyampaikan bahwa Kelurahan Rejomulyo telah melampaui target kriteria yang ditetapkan dalam rencana pembangunan gedung Koperasi Merah Putih.

Kuswidaryanto juga memaparkan sejumlah kegiatan yang telah dilaksanakan di Kecamatan Metro Selatan, di antaranya tanam padi serentak bersama petani mitra Adhyaksa di Kelurahan Sumbersari Bantul beberapa bulan lalu.

“Selain itu, kami juga melakukan sosialisasi dan pembentukan pengurus Koperasi Merah Putih di setiap kelurahan, pembinaan LINMAS, penertiban rumah kos, serta upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba, “paparnya.

Berbagai kegiatan pendukung lainnya turut dilakukan, seperti pengaktifan ronda malam, monitoring dan pengaspalan jalan, pembinaan aparatur kelurahan dan kecamatan, serta kegiatan kemasyarakatan berupa kerja bakti, senam bersama, dan kegiatan keagamaan.

Untuk tahun perencanaan berikutnya, Camat Metro Selatan tersebut menyampaikan bahwa usulan prioritas pembangunan dibagi ke dalam tiga bidang utama, yaitu bidang perekonomian, sosial budaya, dan fisik.

“Pada bidang perekonomian, Kelurahan Rejomulyo mengusulkan bantuan bibit ikan air tawar dan terpal HDPE untuk Pokdakan Mina Sejahtera, serta bantuan kolam bioflok dan pompa celup untuk KLP Mina Makmur, ” katanya.

Sementara itu, Kelurahan Margodadi mengajukan hibah handsprayer elektrik, bantuan pakan dan bibit pertanian, serta hibah gabah guna mendukung produktivitas petani.

“Kelurahan Margorejo mengusulkan perbaikan jalan di Jalan Kencana Indah, sedangkan Kelurahan Sumbersari Bantul mengajukan perbaikan jalan rusak untuk kelompok tani Maju Perkasa, Sri Makmur, dan Makmur, ” ujarnya.

Pada bidang sosial budaya, Kelurahan Rejomulyo mengusulkan pemeliharaan sarana dan prasarana poskeskel dan posyandu, serta pembangunan jamban posyandu.

Kelurahan Margodadi mengajukan pembangunan ruang marbot dan kamar mandi atau WC Mushola Al-Huda, sedangkan Kelurahan Margorejo mengusulkan pembangunan kamar mandi untuk Posyandu Dahlia dan Bunga Tanjung.

Sementara pada bidang fisik, Kelurahan Rejomulyo mengusulkan penyediaan lampu jalan, rehabilitasi Jalan Patimura II, serta pembangunan drainase di Jalan Budi Utomo.

“Kelurahan Margodadi mengusulkan rehabilitasi Jalan Pingled serta pembangunan drainase dan gorong-gorong di Jalan Nusantara, sedangkan Kelurahan Margorejo mengajukan rehabilitasi Jalan Kapten Tendean dan pembangunan drainase serta gorong-gorong di Jalan Nusantara, “jelasnya.

Terakhir, Kelurahan Sumbersari Bantul mengusulkan pembangunan jalan hotmix di Jalan Husodo serta peningkatan Jalan Gembira.

Wakil Wali Kota Metro, M. Rafieq Adi Pradana, dalam arahannya menyampaikan bahwa pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Metro Selatan berjalan dengan baik dan partisipatif, dimana sebelumnya Musrenbang telah dilaksanakan di seluruh kelurahan dan mendengarkan langsung aspirasi masyarakat dari tingkat paling bawah.

“Kami sudah mendengarkan suara, masukan, kritik, dan saran dari masyarakat di empat kelurahan di Metro Selatan,” ujar Wakil Wali Kota.

Selain menampung aspirasi, pihaknya juga melakukan pengecekan langsung terhadap kondisi dan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan. Ia menanyakan apakah masih ada warga yang kesulitan mengakses sekolah negeri maupun layanan kesehatan.

Menurutnya, secara umum akses pendidikan dan layanan kesehatan di Metro Selatan sudah cukup baik. “Alhamdulillah, dari hasil pengecekan kami, insya Allah sudah tersedia dan dapat diakses oleh masyarakat,” katanya.

Namun demikian, Wakil Wali Kota Metro mengakui masih terdapat persoalan terkait kepesertaan BPJS Kesehatan, khususnya bagi masyarakat yang tergolong tidak mampu tetapi belum terdata sebagai penerima bantuan. Untuk itu ia meminta lurah, camat, dan pamong untuk terus memperbarui data masyarakat kurang mampu.

Dalam pertemuan tersebut, Rafieq juga menyoroti persoalan bantuan sosial yang masih mengalami ketidaktepatan sasaran yang disebabkan oleh perubahan sistem pendataan nasional yang kini menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) di bawah Kementerian Sosial.

“Standar kategori tidak mampu saat ini dinaikkan oleh pemerintah pusat. Akibatnya, ada warga yang sebelumnya menerima bantuan, kini tidak lagi terdata sebagai penerima,” jelasnya.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa pemerintah pusat tetap membuka ruang perbaikan data terhadap masyarakat yang dinilai layak namun belum menerima bantuan dapat melapor melalui Dinas Sosial untuk diusulkan melalui program asistensi.

Selaras dengan tema Musrenbang tahun 2027, yaitu penguatan modal manusia dan modal sosial, Rafieq mengingatkan bahwa modal manusia dimulai dari kondisi masyarakat yang sehat dan terjamin akses kesehatannya.

Termasuk stunting yang masih menjadi pusat perhatian, dimana jumlah kasus di Kecamatan Metro Selatan tercatat sebanyak 36 kasus.

“Stunting tidak bisa disembuhkan, namun dapat dicegah sejak masa kehamilan. Peran keluarga, terutama ayah, sangat penting. Stunting bukan terjadi saat lahir, tapi sejak dalam kandungan,” tegasnya.

Selain modal manusia, Wakil Wali Kota Metro juga menekankan pentingnya modal sosial berupa kepedulian antarwarga, terutama apabila mengetahui adanya tetangga atau kerabat yang berhak menerima bantuan belum terdata.

Rafieq juga menjelaskan bahwa kondisi keuangan daerah yang mengalami penurunan dengan APBD Kota Metro berkurang hingga Rp161 miliar, pemerintah tetap akan berupaya agar anggaran kecamatan dan kelurahan tidak mengalami penurunan signifikan.

Pada kesempatan yang sama, Rafieq berharap pembangunan Koprasi Merah Putih dapat tercapai di 22 kelurahan, supaya bisa mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat di seluruh kelurahan yang ada di Kota Metro.

Ia juga berharap Anggota DPRD yang hadir dapat menyampaikan solusi-solusi untuk persoalan fiskal yang ada di Kota Metro, salah satunya adalah bagaimana agar dapat menarik investor dan juga anggaran dari pusat untuk pemerintah daerah.

“Kita mau mengadakan kegiatan-kegiatan saat ini anggaran sedang sulit, tetapi kita tidak boleh kalah kreatif. Kita bekerja sama dengan swasta maupun pemerintah pusat, baik itu yang di dalam Kota Metro maupun di luar Kota Metro,bahkan di pemerintah pusat, supaya kegiatan-kegiatan pembangunan ataupun pemberdayaan bisa terus berjalan, ” ujarnya. (Yl/Sr)

The post Upaya Pemerintah Kota Metro Pastikan Pembangunan Tetap Berjalan di Tengah Keterbatasan Fiskal appeared first on PEMERINTAH KOTA METRO.

Sebagai forum strategis penyerapan aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah, maka Pemerintah Kota Metro menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Imopuro, Kecamatan Metro Pusat, dilaksanakan pada Rabu (21/01/2026).

Musrenbang di Kelurahan Imopuro di pimpin langsung oleh sisten Wali Kota Bidang Administrasi Umum, Suwandi, menyampaikan bahwa arah kebijakan pembangunan yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Metro Tahun 2025–2029 untuk menuju penguatan modal manusia dan modal sosial sebagai pondasi pembangunan ekonomi dan sosial berkelanjutan.

“Musrenbang kelurahan memiliki peran penting karena merupakan wadah resmi bagi masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan dan aspirasi pembangunan,hasil pembahasan dalam forum ini akan menjadi dasar penyusunan rencana pembangunan di tingkat kecamatan, kota, hingga penganggaran daerah,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Suwandi menjelaskan bahwa tema pembangunan tahun 2027 tersebut diturunkan ke dalam lima prioritas pembangunan daerah Kota Metro. Prioritas pertama adalah peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang kesehatan, pendidikan, sosial, serta peningkatan kualitas SDM pelayanan publik guna memperluas cakupan layanan dasar. Prioritas kedua adalah pengembangan profesionalitas aparatur pemerintah untuk mewujudkan tata kelola birokrasi yang efisien.

Prioritas ketiga mencakup pemerataan infrastruktur pendidikan, kesehatan, dan sosial dasar. Selanjutnya, prioritas keempat adalah perluasan jangkauan perlindungan sosial yang adaptif sebagai dasar penguatan inklusivitas sosial ekonomi. Prioritas kelima diarahkan pada peningkatan kualitas keluarga melalui pengembangan kemampuan dan kemandirian ekonomi masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut juga disampaikan capaian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kelurahan Imopuro Tahun 2025. Tercatat jumlah SPPT PBB sebanyak 2.342 dengan pokok ketetapan sebesar Rp299.773.286. Realisasi penerimaan mencapai Rp202.951.034 atau 67,70 persen. Capaian ini dinilai perlu terus ditingkatkan karena masih berada di bawah target maksimal.

Sementara itu, total anggaran kegiatan pembangunan yang direncanakan di Kelurahan Imopuro pada Tahun 2026 mencapai Rp2.681.246.529. Pemerintah Kota Metro juga menegaskan pentingnya peran serta masyarakat dalam mendukung keberhasilan pembangunan, salah satunya melalui pemberian insentif kepada kader kesehatan, pamong, penggiat sosial keagamaan, dan kader lingkungan sebagai bentuk apresiasi.

Suwandi mengungkapkan bahwa pemerintah daerah saat ini menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks, terutama akibat penurunan kapasitas fiskal daerah karena berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat serta penurunan pendapatan asli daerah. Kondisi ini menuntut perencanaan pembangunan yang lebih cermat, selektif, dan inovatif.

Untuk menyikapi hal tersebut, Pemerintah Kota Metro menetapkan sejumlah strategi, antara lain penajaman prioritas pembangunan pada program yang langsung dirasakan masyarakat, optimalisasi pendapatan asli daerah secara adil, efisiensi belanja, peningkatan kualitas perencanaan, penguatan kolaborasi dengan dunia usaha melalui CSR, serta penggalian sumber pembiayaan alternatif seperti kerja sama pemerintah dan badan usaha.

Dalam sesi usulan, masyarakat Kelurahan Imopuro menyampaikan sejumlah aspirasi, di antaranya pengelolaan makam di RW 06 yang saat ini belum memiliki kepengurusan dan diharapkan dapat difungsikan secara lebih optimal, termasuk untuk pemakaman warga setempat. Usulan tersebut diharapkan dapat ditindaklanjuti oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Selain itu, masyarakat juga mengusulkan penyediaan kotak sampah di sepanjang saluran irigasi oleh Dinas Lingkungan Hidup guna menjaga kebersihan lingkungan. Usulan lainnya adalah pelebaran Jalan Hanafiah di RW 05 dan 06 yang dinilai sempit, terutama karena berada di sekitar fasilitas rumah sakit. Usulan ini akan dikaji lebih lanjut oleh Dinas Pekerjaan Umum bersama instansi terkait melalui alternatif rekayasa lalu lintas.

Permasalahan lampu penerangan jalan umum di RT 23 dan RT 25 yang sering padam juga menjadi perhatian warga. Menanggapi hal tersebut, Dinas Perhubungan akan melakukan peninjauan dan perbaikan guna meminimalisasi risiko kecelakaan.

Melalui Musrenbang ini, diharapkan seluruh usulan pembangunan yang dihasilkan benar-benar bersifat prioritas, mendesak, dan realistis, sehingga pembangunan di Kelurahan Imopuro dapat berjalan efektif dan berbasis pada kebutuhan nyata masyarakat. (Tm/Sr)

The post Pemkot Metro Gelar Musrenbang Kelurahan Imopuro, Fokus Penguatan SDM dan Infrastruktur appeared first on PEMERINTAH KOTA METRO.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Karangrejo Tahun Anggaran 2027 digelar di Aula Kelurahan Karangrejo, Senin (9/1/2026).

Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk menyerap aspirasi masyarakat dalam merumuskan arah pembangunan yang selaras dengan visi Kota Metro.

Musrenbang tahun ini mengusung tema Penguatan Modal Manusia dan Modal Sosial sebagai Fondasi Pembangunan Ekonomi dan Sosial Berkelanjutan. Tema tersebut juga menjadi dasar dalam penyusunan usulan pembangunan yang akan diajukan pada tahun anggaran 2027.

Lurah Karangrejo, Erwin Syarif, dalam laporannya menyampaikan bahwa penguatan modal manusia menjadi kata kunci utama dalam perencanaan pembangunan kelurahan.

Menurutnya, arah pembangunan harus relevan dengan prioritas pemerintah daerah dengan menekankan pada modal manusia yang relevan dengan prioritas pembangunan tahun anggaran 2027.

Ia juga memaparkan kondisi wilayah Kelurahan Karangrejo yang memiliki luas sekitar 320 hektare dengan mayoritas berupa lahan persawahan, potensi tersebut didukung oleh keberadaan 18 kelompok tani dan 11 Kelompok Wanita Tani (KWT).

“Secara administratif Kelurahan Karangrejo terdiri dari 12 RW dan 50 RT, dengan jumlah penduduk per 30 Desember 2025 sebanyak 10.891 jiwa, terdiri dari 5.520 laki-laki dan 5.371 perempuan, ” terangnya.

Dalam sektor pendapatan, Erwin melaporkan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga tahun 2026 mencapai 77 persen dari total 4.339 wajib pajak dengan potensi Rp319 juta dengan realisasi sebesar Rp3.297 SPPT.

Ia juga mengakui, bahwa capaian tersebut belum mampu menutup kebutuhan pembangunan di Kelurahan Karangrejo, dimana pada tahun 2025 Pemerintah Kota Metro menggelontorkan anggaran sekitar Rp12 miliar untuk pembangunan fisik, ekonomi, dan sosial budaya di wilayah tersebut.

“Artinya, pendapatan dari PBB warga belum mampu meng-cover kebutuhan pembangunan kelurahan. Porsi bantuan dari pemerintah kota masih sangat besar,” jelasnya.

Kendala utama dalam optimalisasi PBB, lanjut Erwin, adalah banyaknya wajib pajak yang tidak diketahui keberadaannya, khususnya di RW 11. Sejak 2024, tercatat sekitar 797 SPPT atau 18,37 persen tidak tertagih.

“Selain itu, masih terdapat sekitar 4,5 persen wajib pajak dengan tingkat kesadaran rendah, serta permasalahan data kepemilikan objek pajak yang belum diperbarui, ” tuturnya.

Sebagai upaya, pihak kelurahan membentuk tiga tim penagihan yang terdiri dari sembilan personel untuk menjangkau seluruh RW dengan pendekatan dilakukan bersama kolektor RT dan penelusuran langsung ke lapangan.”Realisasi pembangunan tahun 2025, khususnya pada sektor infrastruktur, seperti perbaikan jalan lingkungan, rigid beton, dan drainase di sejumlah RW, “paparnya.

Pada bidang ekonomi, Kelurahan Karangrejo menerima bantuan alat pertanian berupa traktor roda empat dari program APBN melalui DKP3 Kota Metro yang disalurkan kepada kelompok tani Makmur I dan Sejahtera II sedangkan dana kelurahan sebesar Rp154 juta dikelola oleh kelompok masyarakat (Pokmas) untuk pembangunan drainase di 12 titik yang tersebar di seluruh RW.

Di Bidang Sosial Budaya, Pemerintah kota menyalurkan berbagai bantuan, di antaranya untuk Masjid Al-Isro RW 4, Masjid Al-Amin RW 12, hibah rumah ibadah, sarana olahraga, serta bantuan sosial lanjut usia melalui Dinas Sosial.

“Pada penggunaan aplikasi E-Musrenbang, di mana sebanyak 111 usulan telah diinput, terdiri dari 45 usulan fisik, 32 usulan ekonomi, dan sisanya bidang sosial budaya, ” katanya, saat memberikan laporan.

Dari usulan fisik tersebut, ada 5 prioritas ditetapkan dengan fokus pada pembangunan jalan penghubung antar-RW yang mengarah ke lembaga pendidikan, sebagai bentuk penguatan modal manusia.

Menanggapi paparan tersebut, Wakil Wali Kota Metro, M. Rafieq Adi Pradana, menekankan pentingnya memastikan akses pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial bagi seluruh warga.“Saya ingin memastikan, apakah masih ada warga Karangrejo yang kesulitan bersekolah, sulit berobat, atau belum terdata sebagai penerima bantuan sosial,” ujarnya.

Rafieq mengungkapkan bahwa penguatan modal manusia harus dimulai dari pemenuhan akses kesehatan, termasuk kepesertaan BPJS, serta penanganan stunting yang saat ini tercatat sebanyak 13 kasus di Karangrejo.

“Stunting tidak bisa disembuhkan, hanya bisa dicegah dan ditangani. Ini tantangan serius dalam membangun kualitas SDM,” tegasnya.

Selain modal manusia, Rafieq menilai modal sosial di Karangrejo sudah terbangun dengan baik melalui kekompakan masyarakat dan partisipasi aktif dalam pembangunan.

Dia juga menuturkan keterbatasan fiskal daerah Kota Metro yang terjadi akibat pemangkasan APBD oleh pemerintah pusat yang berdampak pada alokasi dana kelurahan.
“Kita harus mulai mengubah pola. Dana kelurahan jangan hanya habis untuk belanja barang, tapi diarahkan untuk membangun unit kegiatan ekonomi masyarakat,” katanya.

Pemerintah Kota Metro, lanjut Rafieq, siap memprioritaskan usulan yang memiliki nilai ekonomi, seperti pengembangan peternakan, pertanian, UMKM, serta pelatihan keterampilan masyarakat.

Sebagai Wakil Walikota Metro, dia berharap musrenbang dapat menjadi momentum kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan Kelurahan Karangrejo yang berkelanjutan, mandiri, dan berdaya saing. (Yl/Tm)

The post Musrenbang Kelurahan Karangrejo: Penguatan Nodal Manusia dan Modal Sosial untuk Pembangunan Berkelanjutan appeared first on PEMERINTAH KOTA METRO.

Pemerintah Kota Metro menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang menjadi forum strategis dalam menjaring aspirasi masyarakat sebagai dasar penyusunan rencana pembangunan daerah tahun 2026 hingga 2027,berlangsung di Kelurahan Purwo Asri, Kecamatan Metro Utara, pada Senin (19/01/2026).

Musrenbang tersebut dihadiri oleh Wakil Wali Kota Metro, M. Rafieq Adi Pradana, perangkat daerah terkait, Lurah Purwo Asri, tokoh masyarakat, serta perwakilan RT dan RW yang menyampaikan berbagai persoalan pembangunan fisik, sosial, dan ekonomi masyarakat.

Wakil Wali Kota Metro, M. Rafieq Adi Pradana, menyampaikan bahwa pemerintah telah menerima sejumlah aspirasi warga, terutama dari kalangan petani yang mengeluhkan kondisi saluran irigasi pertanian,seperti adanya ketidakseimbangan aliran air pada jalur irigasi, baik karena debit air yang terlalu besar maupun terlalu kecil sehingga berdampak pada produktivitas pertanian.

“Kami mendengar langsung keluhan masyarakat, khususnya para petani yang mengalami kesulitan pada jalur air sehingga diharapkan adanya penanganan terhadap saluran irigasi tersier yang ada di Kelurahan Purwo Asri,” ujar Rafieq.

Ia menegaskan bahwa pembangunan sektor pertanian akan menjadi prioritas sejalan dengan program swasembada pangan yang dicanangkan pemerintah pusat. Oleh karena itu, pembangunan dan perbaikan irigasi tersier serta akses jalan pertanian diarahkan menjadi prioritas pembangunan daerah pada tahun 2026–2027.

Selain infrastruktur pertanian, ia juga menyoroti persoalan sosial yang disampaikan masyarakat, seperti bantuan sosial yang belum tepat sasaran dan kendala dalam mengakses pendidikan anak usia dini (PAUD) yang langsung ditindaklanjuti dengan melakukan kunjungan ke rumah warga guna pendataan ulang penerima bantuan sosial.

“Untuk masalah bansos dan PAUD, langsung kami tindak lanjuti di lapangan untuk dilakukan pendataan ulang agar bantuan sosial yang diberikan tepat sasaran, sementara pendaftaran PAUD akan diarahkan ke PAUD negeri dengan proses yang dipermudah,” jelasnya.

Terkait usulan tambahan pembangunan yang disampaikan dalam Musrenbang, Rafieq menjelaskan bahwa saat ini pemerintah daerah masih menghadapi keterbatasan anggaran. Hal tersebut disebabkan oleh pengurangan anggaran serta proses penyusunan APBD yang masih berjalan, sehingga belum dapat memberikan keputusan final atas seluruh usulan pembangunan.

Dalam kesempatan yang sama, Pemerintah Kota Metro juga menanggapi keluhan masyarakat mengenai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang banyak beralih fungsi menjadi kawasan kavling.

Ia menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah menerima surat edaran dari tiga kementerian, salah satunya Kementerian Pertanian, terkait pengetatan aturan LP2B. “Untuk LP2B, aturannya sekarang sudah diperketat oleh Menteri Pertanian,sementara untuk kasus lama, kami masih menunggu arahan dari kementerian terkait bagaimana penanganannya,” ungkapnya.

Sementara itu, Lurah Purwo Asri, Sutoyo, menegaskan bahwa Musrenbang kelurahan merupakan forum resmi yang sangat penting bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan pembangunan di wilayahnya. Hasil Musrenbang ini akan menjadi dasar perencanaan pembangunan hingga tingkat kecamatan dan penganggaran daerah.

Sutoyo juga mengungkapkan bahwa salah satu tantangan besar pembangunan saat ini adalah kondisi fiskal daerah yang mengalami penurunan signifikan yang dipicu oleh berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat serta penurunan pendapatan asli daerah.

“Penurunan kapasitas fiskal ini menuntut kita semua untuk lebih cermat, selektif, dan inovatif dalam merencanakan serta melaksanakan pembangunan daerah,” katanya.

Dalam pemaparan rencana pembangunan fisik tahun anggaran 2026, Kelurahan Purwo Asri mengusulkan sejumlah kegiatan yang dibiayai melalui anggaran OPD, di antaranya pembangunan hotmix Jalan Komodo RW 5, 6, 7, dan 8; pembangunan hotmix Jalan Sriti RT 25 RW 07; lanjutan rehabilitasi onderlagh Jalan Sriti 2 RT 28 RW 08; pembangunan drainase Jalan Sriti Induk RT 28 RW 08; serta rehabilitasi saluran irigasi tersier KR 4 C Ki.

Kelurahan Purwo Asri juga menerima Dana Kelurahan tahun 2026 sebesar Rp156.350.000 yang dialokasikan untuk pembangunan sarana dan prasarana lingkungan, meliputi pekerjaan cor blok dan drainase di sejumlah RT dan RW, sarana prasarana PKK, serta pembuatan teralis perpustakaan kelurahan.

Selain itu, Dana Kelurahan sebesar Rp21.293.600 dialokasikan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat, antara lain sosialisasi pengelolaan pupuk dan bahan organik, perlombaan hafalan Juz Amma bagi TPA, kegiatan perlombaan PKK, penguatan Forum Anak Kelurahan, sosialisasi narkoba bagi remaja, penguatan kelembagaan RT dan RW, serta sosialisasi Undang-Undang Perkawinan.

Sebagai penutup, Musrenbang Kelurahan Purwo Asri juga merumuskan usulan prioritas pembangunan dana OPD tahun 2027, di antaranya peningkatan jalan hotmix Jalan Cendrawasih RW 01 sepanjang 600 meter, peningkatan jalan hotmix Jalan Makam RW 03 sepanjang 200 meter, peningkatan jalan usaha tani RT 12 RW 04 sepanjang 300 meter, peningkatan jalan hotmix Lego 2 sepanjang 200 meter, serta pembangunan drainase Jalan Komodo Kolam Damraman sepanjang 200 meter. (Tm/Yl/Sr).

The post Musrenbang Kelurahan Purwo Asri Fokuskan Pembangunan Infrastruktur, Pertanian dan Penanganan Masalah Sosial appeared first on PEMERINTAH KOTA METRO.

Pemerintah Kota Metro melalui Kelurahan Purwosari menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan sebagai forum strategis dalam menyerap aspirasi masyarakat untuk perencanaan pembangunan tahun 2027. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Aula Kelurahan Purwosari dan dihadiri oleh unsur pemerintah kota, pamong kelurahan, serta perwakilan masyarakat.

Lurah Purwosari, Sutoro, dalam sambutannya menyampaikan bahwa Musrenbang menjadi wadah silaturahmi sekaligus forum resmi untuk menyepakati program pembangunan yang menjadi skala prioritas di wilayah Kelurahan Purwosari.

Ia menjelaskan bahwa Kelurahan Purwosari yang berbatasan dengan Kelurahan Banjar Sari, Purwoasri, dan Hadimulyo Timur, serta memiliki 44 RT dan 7 RW dengan jumlah penduduk per 31 Desember 2025 sebanyak 2.149 kepala keluarga atau 6.840 jiwa.

Dalam pemaparannya, Sutoro juga menyampaikan capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada tahun 2025 Kelurahan Purwosari mempunyai target yang ditetapkan sebesar Rp188.941.000,- dengan realisasi hingga akhir tahun mencapai sekitar Rp.140.000.000, – atau 74 persen.

Selain itu, untuk tunggakan PBB tahun 2024, Kelurahan Purwosari berhasil merealisasikan pembayaran hingga hampir 83 persen, meski masih terdapat sejumlah kendala dalam optimalisasi PBB.“Kendala utama yang kami hadapi adalah adanya SPPT ganda, pemilik SPPT yang tidak berdomisili di Purwosari, serta objek pajak yang belum dilakukan balik nama sehingga menyulitkan kolektor dalam melakukan penagihan” ungkap Sutoro saat memberiksn laporan, Kamis (15/01/2026).

Untuk mengatasi hal itu, pihak kelurahan terus melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat melalui pertemuan rutin dan pelayanan kelurahan.

Dalam pertemuan tersebut, Sutoro juga menyampaikan bahwa mulai tahun 2026 sistem PBB akan menggunakan E-SPPT, sehingga riwayat pembayaran pajak hingga lima tahun ke belakang dapat terpantau dengan lebih transparan dan akuntabel.

Di Bidang Sosial Kemasyarakatan, Sutoro menyampaikan bahwa Tim Penggerak PKK Kelurahan Purwosari secara rutin melaksanakan berbagai kegiatan yang dilakukan setiap tahunnya.”Sementara di Bidang Pendidikan, Purwosari memiliki 1 SD Negeri, 3 SD Swasta, 4 PAUD, 3 TK, 4 SMP Swasta, 6 pondok pesantren, dan 1 perguruan tinggi, ” terangnya.

Menurut Sutoro, seluruh RT dan RW aktif menjadwalkan gotong-royong mingguan, terutama di musim penghujan, guna menjaga kebersihan dan kelancaran drainase lingkungan.

“Terkait pagu, pada tahun anggaran 2025, Kelurahan Purwosari memperoleh pagu anggaran sekitar Rp4 miliar dan seluruh kegiatan telah terealisasi 100 persen. Dari anggaran tersebut, terdapat 13 titik pembangunan yang tersebar di wilayah kelurahan, “jelasnya.

Pembangunan tersebut meliputi drainase di beberapa RW, perbaikan bronjong irigasi, serta pembangunan drainase melalui pokok-pokok pikiran anggota DPRD. Selain itu, peningkatan jalan hotmix juga dilakukan di sejumlah ruas jalan lingkungan.

“Untuk itu, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemerintah Kota Metro dan DPRD Kota Metro, khususnya Dapil IV, atas dukungan pembangunan yang telah direalisasikan di Kelurahan Purwosari, ” ucapnya.

Sutoro juga memaparkan bahwa tahun 2026, pembangunan melalui dana kelurahan masih akan difokuskan pada pembenahan drainase lingkungan serta pemasangan keramik Posyandu RW 04, dengan pagu fisik sebesar Rp148 juta dan sisanya dialokasikan untuk program pemberdayaan masyarakat.

Selain itu pada tahun 2026, Aula Kelurahan Purwosari direncanakan akan direhabilitasi, serta dilakukan perbaikan saluran irigasi mengingat Purwosari merupakan wilayah dengan basis pertanian.”Sementara itu, untuk usulan prioritas pembangunan tahun 2027, Musrenbang menyepakati pembangunan talud tersier pintu KR 4B kanan di RW 07 sepanjang 100 meter sebagai prioritas utama bidang fisik.
Selain itu, diusulkan pula perbaikan Jalan Kelinci RW 06 yang kerap dilalui kendaraan berat, serta perbaikan Jalan Kancil 1 sepanjang kurang lebih 300 meter, “paparnya.

Di bidang ekonomi, Kelurahan Purwosari mengusulkan bantuan bibit bagi Kelompok Wanita Tani (KWT) di RW 03, RW 06, dan RW 07, serta bantuan bagi kelompok ternak kambing Mendo Joyo Makmur di RW 04 dan RW 06.

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Metro, Rosita, yang mewakili Wali Kota Metro, menegaskan bahwa Musrenbang Kelurahan bukan sekadar agenda rutin, melainkan forum strategis untuk memastikan pembangunan benar-benar berbasis kebutuhan masyarakat.“Musrenbang adalah ruang resmi bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi yang akan menjadi dasar perencanaan pembangunan hingga tingkat kota,” ujar Rosita.

Penguatan modal manusia dan modal sosial sebagai fondasi pembangunan ekonomi dan sosial berkelanjutan, selaras dengan RPJMD Kota Metro 2025–2029 juga menjadi tema pembangunan Kota Metro tahun 2027.”Kondisi fiskal daerah saat ini membuat tidak semua usulan dapat diakomodasi serta menuntut perencanaan yang lebih cermat, selektif, dan realistis, “katanya dalam pertemuan tersebut.

Tak hanya itu, Rosita menyoroti capaian PBB Kelurahan Purwosari yang merupakan kewajiban seluruh warga negara dan menjadi kontribusi nyata masyarakat dalam mendukung pembangunan masih berada di angka 74 persen dari target yang sudah ditentukan.

“Sedangkan dana pembangunan yang masuk ke Kelurahan Purwosari mencapai sekitar Rp4 miliar, sementara kewajiban PBB hanya Rp188 juta. Ini perlu menjadi kesadaran bersama,” tegasnya.

Ia berharap para Ketua RT dan RW Kelurahan Purwosari yang telah ditetapkan melalui SK Lurah, serta memiliki peran strategis dapat menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat dan Musrenbang Kelurahan Purwosari dapat menjadi forum musyawarah yang produktif, memperkuat kolaborasi, serta mendorong percepatan pembangunan yang merata dan berkelanjutan.

Diakhir sambutannya, Rosita juga menyampaikan rencana pengelolaan persampahan berbasis masyarakat pada tahun 2026, di mana setiap kelurahan akan menjadi wilayah percontohan pengelolaan sampah mandiri.

“Untuk mengurangi beban dari dinas lingkungan hidup, Dinas lingkungan hidup nanti akan hanya melayani persampahan di jalur-jalur yang masyarakat perkotaan, ” paparnya. (Md/Yl)

The post Musrenbang Kelurahan Purwosari Tegaskan Arah Pembangunan Berbasis Prioritas dan Kebutuhan Masyarakat appeared first on PEMERINTAH KOTA METRO.

Pemerintah Kota Metro melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan Iringmulyo, Kecamatan Metro Timur, bertempat di Aula Kelurahan Iringmulyo, pada Rabu (14/1/2026) pukul 14.00 WIB.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Wali Kota Metro, Anggota DPRD Kota Metro, para Staf Ahli Wali Kota, para Asisten Sekretaris Daerah Kota Metro, Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kota Metro, para Kepala Bagian Setda Kota Metro, Camat Metro Timur, Lurah Iringmulyo, serta para pamong kelurahan, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, para ketua komunitas dan insan pers.

Musrenbang Kelurahan Iringmulyo menjadi forum strategis untuk menyampaikan laporan capaian pembangunan tahun sebelumnya sekaligus menyepakati usulan prioritas pembangunan yang akan diusulkan pada tahun anggaran mendatang.

Dalam pemaparannya, Lurah Iringmulyo Yulina Sari, menyampaikan gambaran umum wilayah kelurahan yang memiliki luas 2,545 km², dengan jumlah penduduk sebanyak 13.581 jiwa, terdiri dari 6.787 laki-laki dan 6.794 perempuan, serta 4.316 kepala keluarga yang tersebar di 18 RW dan 42 RT.

Pada kesempatan tersebut, Lurah Iringmulyo juga memaparkan capaian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2025. Dari total ketetapan pokok sebesar Rp520.517.690, realisasi PBB mencapai Rp365.361.688 atau 70,01 persen, sementara tunggakan tercatat sebesar Rp155.156.688 atau 29,99 persen.

Untuk meningkatkan capaian PBB, pihak kelurahan telah melakukan berbagai upaya, antara lain penagihan langsung kepada wajib pajak, penelusuran keberadaan wajib pajak bersama kolektor, pengusulan perubahan SPPT sesuai kondisi terkini, serta membuka layanan kolaborasi dengan BPPRD Kota Metro melalui layanan Pick Up Service dan UPTD Puskesmas Iringmulyo.

Selain itu, disampaikan pula realisasi pemberdayaan masyarakat Kelurahan Iringmulyo Tahun 2025 yang meliputi penyusunan profil anak, rembuk stunting tingkat kelurahan, sosialisasi P4GN, pembinaan kader Integrasi Layanan Primer (ILP), monitoring dan edukasi keamanan pangan, sosialisasi DTKS bagi masyarakat, serta pelaksanaan Forum Anak.

Dalam pemaparannya, Lurah Iringmulyo menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada berbagai pihak yang telah mendukung pembangunan di wilayahnya. “Kami menyampaikan terima kasih kepada Ketua TP PKK Kota Metro atas bimbingan dan pendampingan yang telah diberikan kepada Kelurahan Iringmulyo dalam berbagai aspek pembangunan dan pemberdayaan masyarakat,” ujarnya.

Yulina Sari juga menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada Pemerintah Kota Metro atas dukungan infrastruktur yang telah diberikan. “Kami juga sangat berterima kasih kepada Bapak Wali Kota Metro atas terealisasinya pembangunan Aula Kelurahan Iringmulyo, sehingga pada hari ini kita dapat bersama-sama hadir dan melaksanakan Musrenbang Kelurahan Iringmulyo di tempat ini,” tambahnya.

Acara kemudian dilanjutkan dengan sambutan Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso, menyampaikan bahwa pada Tahun 2025 jumlah Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB di Kelurahan Iringmulyo tercatat sebanyak 3.277, dengan pokok ketetapan sebesar Rp520.497.690, dan realisasi sebesar Rp312.167.523 atau 59,97 persen.

Menurut Bambang Iman Santoso, capaian tersebut masih perlu terus ditingkatkan melalui kerja sama antara pemerintah dan masyarakat. Kedepannya pada Tahun 2026, pembangunan di Kelurahan Iringmulyo telah dialokasikan anggaran sebesar Rp3.807.081.227. “Saya harap keterlibatan aktif masyarakat memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan,” ungpannya.

Sebagai bentuk apresiasi terhadap pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Kota Metro memberikan insentif kepada kader kesehatan, pamong kelurahan, penggiat sosial keagamaan, serta kader lingkungan yang selama ini berkontribusi aktif di tengah masyarakat.

Lebih lanjut, Wali Kota Metro menjelaskan bahwa pemerintah daerah saat ini menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks, terutama akibat menurunnya kapasitas fiskal daerah yang dipengaruhi oleh berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat, serta penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Untuk menyikapi kondisi tersebut, Pemerintah Kota Metro telah menetapkan sejumlah strategi di antaranya, penajaman prioritas pembangunan yang berfokus pada pelayanan dasar, penanggulangan kemiskinan, dan penguatan ekonomi lokal. Optimalisasi PAD secara adil dan tidak memberatkan masyarakat. Efisiensi serta rasionalisasi belanja. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan, serta penguatan kolaborasi dengan dunia usaha, pemanfaatan CSR, dan skema kerja sama pembiayaan alternatif.

Dalam konteks tersebut, Wali Kota menegaskan bahwa Musrenbang tidak sekedar menjadi forum pengajuan usulan program, melainkan ruang musyawarah untuk menyaring usulan yang paling prioritas, mendesak, dan realistis, agar pembangunan benar-benar berbasis kebutuhan masyarakat.

Pada kesempatan ini, Wali Kota juga mengajak seluruh peserta Musrenbang untuk berkomitmen melaksanakan pembangunan dengan mengedepankan skala prioritas serta meninggalkan ego sektoral, demi terwujudnya pembangunan yang merata dan berkelanjutan.

Menutup sambutannya, Wali Kota Metro menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kelurahan Iringmulyo, lurah, pamong, tokoh adat, tokoh agama, serta seluruh perangkat kelurahan atas dukungan dan partisipasi aktif dalam membangun Kota Metro.

Pada sesi tanya jawab, warga Kelurahan Iringmulyo menyampaikan sejumlah pertanyaan dan aspirasi kepada Pemerintah Kota Metro. Beberapa hal yang disampaikan antara lain permohonan pengerasan jalan lingkungan, usulan penambahan insentif bagi TP PKK Kelurahan, serta apresiasi atas terealisasinya pembangunan Aula Kelurahan Iringmulyo yang dinilai sangat bermanfaat bagi kegiatan masyarakat.

Selain itu, warga juga menyampaikan permintaan penambahan plafon aula kelurahan dan sejumlah kebutuhan penunjang lainnya. Seluruh aspirasi tersebut mendapat respon positif dan perhatian dari Pemerintah Kota Metro untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan dan skala prioritas pembangunan.

Di akhir kegiatan, anggota DPRD Kota Metro yang hadir dalam Musrenbang turut menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kelurahan Iringmulyo atas pemanfaatan wilayah yang dinilai optimal dan terarah. Menurutnya, Kelurahan Iringmulyo memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan daerah, dengan perputaran ekonomi masyarakat yang cukup baik serta peluang pengembangan wilayah yang strategis ke depan. (Tm/Aql/yd/Sr)

The post Musrenbang Iringmulyo 2026: Pemkot Metro Siapkan Anggaran Rp3,8 Miliar untuk Pembangunan appeared first on PEMERINTAH KOTA METRO.

Pemerintah Kota Metro menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Yosorejo dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Kantor Kelurahan Yosorejo, Kecamatan Metro Timur, Selasa (13/01/2026)

Musrenbang Kelurahan Yosorejo dihadiri langsung oleh Wali Kota Metro Hi. Bambang Iman Santoso, S.Sos., M.Pd.I, didampingi Staf Ahli Wali Kota, para Kepala Unit Pelaksana Daerah (UPD) Kota Metro, Camat Metro Timur, Kepala Bagian Sekretariat Daerah, Lurah Yosorejo, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta para pamong Kelurahan Yosorejo.

Dalam sambutannya, Wali Kota Metro menegaskan bahwa Musrenbang merupakan forum strategis untuk menyerap aspirasi masyarakat secara partisipatif dan memastikan perencanaan pembangunan benar-benar sesuai dengan kebutuhan warga di tingkat kelurahan.

“Musrenbang ini bukan sekadar formalitas, tetapi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan riil di lingkungannya, sehingga program pembangunan yang direncanakan dapat tepat sasaran dan berkelanjutan,” ujar Wali Kota.

Berikutnya, kegiatan ini dilanjutkan dengan pemaparan Laporan oleh Lurah Yosorejo Budi Maryanto, S.Sos., terkait profil wilayah, capaian kinerja, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat Kelurahan Yosorejo. Berdasarkan data kependudukan per 31 Desember 2025, jumlah Kepala Keluarga di Kelurahan Yosorejo tercatat sebanyak 2.299 KK.

Lurah Yosorejo juga menyampaikan realisasi berbagai program bantuan sosial yang telah disalurkan kepada masyarakat, di antaranya bantuan pangan, Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai Sosial (BLTS), serta asistensi bagi lanjut usia terlantar dan penyandang disabilitas.

“Sepanjang tahun 2025, Pemerintah Kelurahan Yosorejo telah menyalurkan bantuan pangan kepada 298 KPM, bantuan PKH kepada 195 KPM, serta berbagai bentuk asistensi sosial lainnya sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” jelas Budi Maryanto.

Selain itu, ia memaparkan realisasi pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, seperti pembangunan dan rehabilitasi jalan lingkungan, drainase, sumur bor, serta dukungan terhadap rumah ibadah dan kegiatan sosial kemasyarakatan.

Dalam sesi dialog dan tanya jawab, para warga dan pamong Kelurahan Yosorejo secara aktif menyampaikan berbagai pertanyaan serta aspirasi pembangunan. Beberapa hal yang menjadi perhatian masyarakat antara lain permintaan penambahan lampu rambu lalu lintas di wilayah rawan kemacetan, penambahan penerangan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Hati Kudus, pengadaan seragam RT dan RW, persoalan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, serta usulan pengadaan fasilitas Puskesmas di wilayah Kelurahan Yosorejo.

Selain itu, masyarakat juga menanyakan mekanisme dan alur penyampaian aspirasi pembangunan, mulai dari tingkat RT, RW, kelurahan, hingga dapat ditindaklanjuti dan direalisasikan oleh Pemerintah Daerah.

Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Metro merespons seluruh pertanyaan dan aspirasi masyarakat dengan terbuka dan komunikatif. Ia menjelaskan bahwa setiap aspirasi warga akan ditampung secara berjenjang melalui RT dan RW, kemudian dibahas di tingkat kelurahan dan kecamatan, sebelum akhirnya menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan daerah.

“Kami selaku Pemerintah Kota Metro sedang berupaya untuk menampung seluruh aspirasi warga Kota Metro, karena kebutuhan warga Kota Metro adalah prioritas bagi kami,” tegas Wali Kota.

Dalam Musrenbang tersebut, Kelurahan Yosorejo juga menyampaikan sejumlah usulan prioritas pembangunan fisik Tahun Anggaran 2027, di antaranya peninggian talud anak Sungai Batanghari, pelebaran bahu jalan, perbaikan gorong-gorong, rehabilitasi jalan cor blok, serta pembangunan dan normalisasi drainase di beberapa titik rawan banjir.

Selain bidang fisik, usulan juga mencakup bidang sosial budaya dan ekonomi, seperti penguatan kegiatan Posyandu, dukungan sarana prasarana rumah ibadah, pemberdayaan PKK, bantuan ekonomi produktif, serta penguatan kelembagaan masyarakat.

Melalui Musrenbang Kelurahan Yosorejo ini, Pemerintah Kota Metro berharap seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat dapat menjadi dasar perencanaan pembangunan yang lebih inklusif, merata, dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup warga. (Bgs/Aql/yda/Sr)

The post Serap Aspirasi Masyarakat, Pemkot Metro Gelar Musrenbang Kelurahan Yosorejo appeared first on PEMERINTAH KOTA METRO.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Tejo Agung digelar sebagai forum strategis untuk menyerap aspirasi masyarakat sekaligus memaparkan capaian pembangunan dan perencanaan ke depan. Senin (12/01/2026) Kegiatan tersebut dihadiri oleh Wakil Wali Kota Metro, M. Rafieq Adi Pradana, perangkat kelurahan, serta perwakilan masyarakat setempat.

Dalam kesempatan tersebut, Lurah Tejo Agung, Retno Muryani, memaparkan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2025. Ia menyebutkan bahwa pokok ketetapan PBB Kelurahan Tejo Agung tahun 2025 sebesar Rp175.138.140 dengan jumlah 2.019 lembar SPPT. Hingga 31 Desember 2025, realisasi pembayaran PBB mencapai Rp92.776.154 atau sebesar 52,97 persen.

Adapun sisa pajak terhutang yang belum terealisasi tercatat sebesar Rp82.361.986. Retno berharap partisipasi masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak dapat terus ditingkatkan guna mendukung kelancaran pembangunan di wilayah Kelurahan Tejo Agung.

Selain itu, Lurah Tejo Agung juga menyampaikan realisasi Dana Kelurahan Tahun 2025 yang difokuskan pada pembangunan infrastruktur. Pembangunan drainase telah dilaksanakan di sejumlah titik, di antaranya RT 06 RW 02, RT 07 RW 02, RT 28 RW 06, Jalan Anggur RT 30 RW 07, Jalan Pare RT 11 RW 03, serta relokasi pekerjaan dari Jalan Flamboyan Blok C RW 06 ke Jalan Melati RW 06.

Pembangunan cor blok juga direalisasikan di beberapa ruas jalan, seperti Jalan Buncis Gang Nadi RT 01 RW 01, Jalan Pemuda RW 08, Jalan Kecipir RT 18 RW 04, Jalan Salsa RT 40 RW 09, serta relokasi pekerjaan dari Jalan Sadewa RT 32 RW 08 ke Jalan Pemuda sisi kiri RT 32 RW 08. Sementara itu, pembangunan gorong-gorong dilaksanakan di Jalan Antorium RT 23 RW 05, Jalan Kapling I RT 41 RW 09, dan Jalan Vila I RT 31 RW 07.

Untuk rencana pembangunan fisik tahun 2026, Kelurahan Tejo Agung memprioritaskan pembangunan cor blok dan drainase. Pekerjaan cor blok direncanakan di antaranya lanjutan Jalan Embachang Gang Poskeskel RW 01, Jalan Tomat Gang Linang RT 06 RW 02, lanjutan Jalan Jalal RT 31 RW 07, pelebaran Jalan Jasula RT 19 dan RT 20 RW 05, serta Jalan Pisang RT 17 RW 04.

Sementara pada sektor drainase, rencana pembangunan meliputi pelebaran Jalan Jasula RT 19 RW 05, Jalan Pakis Gang Cempoka RT 02 RW 01, Jalan Lohan RT 13 RW 03, Jalan Nakula I dan II RT 34 dan 35 RW 08, Jalan Anggur 2 RT 30 RW 07, Jalan Asoka Blok V 7 RT 29 RW 07, serta Jalan Cempaka JSP RT 25 RW 06.

Musrenbang juga menetapkan skala prioritas rencana pembangunan tahun 2027, yakni pembangunan Jalan Belimbing RT 38 dan RT 39 RW 09, rehabilitasi Posyandu RT 05 RW 01, serta rehabilitasi Puskeskel di RT 05 RW 01.

Wakil Wali Kota Metro, M. Rafieq Adi Pradana, menegaskan bahwa prioritas pembangunan tahun 2026 dan 2027 telah disepakati bersama masyarakat. Ia juga membuka ruang bagi warga untuk menambahkan usulan prioritas selama masih memungkinkan untuk diakomodasi dalam Musrenbang.

“Saya pastikan masyarakat setuju untuk prioritas pembangunan di tahun 2026 dan tahun 2027. Mungkin masih ada masyarakat yang mau menambahkan rencana prioritas tersebut. Siapa tau masih bisa masuk di musrenbang,” ujarnya.

Lebih lanjut, Rafieq menyampaikan komitmen Pemerintah Kota Metro dalam mendukung penguatan ekonomi masyarakat. Saat ini pemerintah akan memfasilitasi berbagai peralatan dan mesin usaha, seperti mesin jahit, alat steam, hingga peralatan montir sebagai modal awal.

“Terkait ekonomi masyarakat, kita akan memfasilitasi berbagai mesin ataupun peralatan sebagai modal utama seperti mesin jahit,alat steam,peralatan montir, dan harapan kedepannya masyarakat bisa berdikari untuk seluruh kegiatan positif yang terlaksana dan dapat menjadi kelurahan yang mandiri,” tambahnya.

Dengan dukungan tersebut, diharapkan masyarakat dapat lebih mandiri dan Kelurahan Tejo Agung mampu berkembang menjadi kelurahan yang berdikari melalui berbagai kegiatan positif yang berkelanjutan.(Tm/Sr)

The post Realisasi PBB 52,97 Persen, Musrenbang Tejo Agung Fokus Infrastruktur dan Pemberdayaan Ekonomi appeared first on PEMERINTAH KOTA METRO.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Ganjar Asri menjadi forum strategis dalam merumuskan arah pembangunan berbasis kebutuhan masyarakat.

Kegiatan yang mengusung tema “Penguatan Modal Manusia dan Modal Sosial sebagai Pondasi Pembangunan Ekonomi Sosial Berkelanjutan” tersebut melibatkan pemerintah daerah, unsur kelembagaan, serta perwakilan masyarakat, yang dilaksanakan di Aula Kelurahan Ganjar Asri Kecamatan Metro Barat, Kamis (08/01/2025).

Lurah Ganjar Asri, Ruben Nugroho mengusulkan inovasi pemberdayaan masyarakat lewat program “Gowes Ganas” sebagai rute wisata sepeda yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan UMKM.

“Jika Jalan panca Asri RW 05 arah ke Jalan Perjuangan RW 02 telah dilakukan perbaikan,saya berharap rute yang dilewati bisa menjadi rute bersepeda santai dan berpotensi menjadi wisata yang menampilkan pemandangan sawah dan banyaknya angkringan di sekitaran Kelurahan Ganjar Asri sehingga dapat membantu roda perekonomian warga ,” ungkapnya.

kegiatan Jumat Bersih dan Jumat Beretika (Jemantik) bekerja sama dengan Polri, serta penguatan sistem pelayanan terpadu melalui gerai pelayanan bersama untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat dan meningkatkan pendapatan sektor pajak.

Selain itu, dirinya memaparkan realisasi pembangunan sarana dan prasarana kelurahan tahun 2025 yang bersumber dari dana kelurahan, meliputi pembangunan drainase di enam titik, pembangunan jalan cor blok di empat titik, serta pembangunan gorong-gorong dan drainase di satu titik.

Pada kesempatan yang sama, terdapat bantuan sarana rumah ibadah melalui program Safari Ramadan dan LASQI berupa material bangunan untuk Mushola Nur Hidayah RT 11 RW 03 dan Masjid Nurul Iman RW 07, serta bantuan sarana prasarana Masjid Miftahul Huda RW 09.

Di bidang pemberdayaan masyarakat, Kelurahan Ganjar Asri juga merealisasikan bantuan sarana prasarana bagi rukun kematian RW 07, sarana olahraga kelurahan, delapan Posyandu, serta sarana prasarana TP-PKK Kelurahan Ganjar Asri. Kegiatan lain yang dilaksanakan meliputi realisasi program empat Pokja TP-PKK dan pendampingan pemberian Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi PAUD dan TK di wilayah setempat.

Untuk pembangunan yang bersumber dari OPD pada tahun anggaran 2025, Ruben menjelaskan sejumlah kegiatan, antara lain rehabilitasi beberapa ruas jalan strategis seperti Jalan Khair Bras, Jalan Walisongo Timur dan Barat, Jalan Cemara, Jalan Sumbawa, Jalan Akar Tunggal, serta Jalan Nias dan dilakukan pembangunan drainase tersier, pemasangan bronjong di Kali Way Perak, dan pembangunan drainase di Jalan Andalas 7 RW 11.

Dalam bidang pendapatan daerah, Kelurahan Ganjar Asri mencatat capaian positif pada Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Total realisasi PBB-P2 tahun 2025 mencapai 81 persen atau sebesar Rp251.478.375, yang merupakan capaian tertinggi di Kecamatan Metro Barat selama dua tahun terakhir.

Musrenbang tersebut juga merumuskan sejumlah usulan prioritas pembangunan tahun 2027, di antaranya lanjutan pembangunan cor rigid Jalan Kaca Piring RW 02 sebagai akses utama logistik, normalisasi Kali Way Bunut untuk penanganan banjir, pelebaran Jalan Khair Bras di depan Masjid Jami’ul Anwar, perbaikan Jalan Panca Asri, pembangunan dan perbaikan irigasi tersier, normalisasi Kali Way Batanghari, serta peningkatan sarana prasarana Aula Kantor Kelurahan Ganjar Asri demi keselamatan dan kenyamanan masyarakat.

Wakil Wali Kota Metro, M. Rafieq Adi Pradana, mengapresiasi capaian dan paparan yang disampaikan Lurah Ganjar Asri. Ia menegaskan bahwa arah pembangunan ke depan, khususnya tahun 2027, akan lebih difokuskan pada pemberdayaan masyarakat agar mampu mandiri secara ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup.

“Di tahun 2027 nanti, arah pembangunan akan lebih difokuskan pada pemberdayaan masyarakat, yakni bagaimana masyarakat dapat mandiri. Prinsipnya, anggaran yang ada harus mampu berkembang seperti meningkatkan kreativitas masyarakat melalui pertanian maupun UMKM. Jika saat ini di kelurahan tersedia sekitar Rp200 juta, dana tersebut tidak semata-mata dihabiskan untuk bantuan, melainkan diarahkan untuk mendorong masyarakat berusaha,” tegasnya.

Menurutnya, Musrenbang menjadi ruang penting untuk mengidentifikasi persoalan utama masyarakat dan potensi ekonomi lokal yang dapat dikembangkan, sejalan dengan kebijakan nasional terkait pemberdayaan masyarakat dan ketahanan pangan.

Pemerintah Kota Metro, lanjutnya, berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan, baik pembangunan fisik maupun nonfisik, dengan pengawasan bersama demi terwujudnya pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan di Kelurahan Ganjar Asri. (Tm/Sr)

The post Musrenbang Kelurahan Ganjar Asri Fokus pada Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Infrastruktur appeared first on PEMERINTAH KOTA METRO.