KPU Menggelar Deklarasi Kampanye, Penandatanganan Paslon Walikota dan Wakil Walikota Metro

Komisi Pemilihan Umum Kota Metro menggelar kegiatan Deklarasi Kampanye Damai dan Penandatanganan Pakta Integritas Pasangan calon Pilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro tahun 2020, yang berlangsung di Ballroom Hotel Aidia Grande Metro, Kamis (24/09/2020).


Ketua KPU Sukatno dalam arahannya menyampaikan, sesuai dengan peraturan KPU Pemerintah Kota hari ini sudah melaksanakan rapat pleno terbuka, dan sudah memiliki nomor urut pasangan calon. Walaupun kegiatan deklarasi ini mempunyai tantangan, dimana penyelenggaraan Pilkada di masa pandemi harus senantiasa menjalankan protokol kesehatan. 

“Kampanye akan dimulai pada 20 September, namun peserta harus mematuhi protokol kesehatan. Karena KPU telah berkomitmen dalam penyelenggarakan Pilkada pada bulan Desember ini harus secara adil dan sukses,” jelasnya. 

Selanjutnya, Walikota Metro yang juga menghadiri deklarasi kampanye menyampaikan bahwa, Pilkada serentak yang dilaksanakan pada tahun 2020 merupakan wujud dari demokrasi Pancasila yaitu dengan memberikan kewenangan kepada masyarakat untuk menentukan pemimpin daerahnya secara langsung. Dengan demikian, rakyatlah yang menjadi subyek penentu bagi siapa yang akan memimpin kedepannya.


“Tentunya Saya sangat berharap saat melaksanakan sosialisasi dalam masa kampanye calon yang menggunakan alat peraga berupa baliho, media banner, spanduk, poster, dan leaflet, agar tetap memperhatikan keindahan, ketertiban serta kebersihan kota sesuai dengan peraturan yang berlaku dan terus menaati protokol kesehatan guna mencegah penularan virus corona,” jelasnya. 

Walikota Metro Achmad Parin mengatakan bahwa pemungutan suara untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Metro akan kita laksanakan secara serentak bersama-sama dengan 8 kabupaten/kota di Provinsi Lampung pada tanggal 9 Desember 2020. Tentunya, dalam masa pandemi ini untuk seluruh calon dapat menerima hasil dari Pilkada tersebut dan KPU pun diharapkan mampu bekerja secara profesional, transparan, serta akuntabel dan selalu menerapkan protokol kesehatan Covid-19 sehingga hasil Pilkada tahun 2020 ini nantinya dapat diterima oleh seluruh elemen masyarakat Kota Metro.

Sosialisasi New Normal dan Perwali No 39, Melalui Mobil Keliling Kominfo

Melihat situasi Covid-19 saat ini terus bertambah di Indonesia khususnya di Provinsi Lampung, Pemerintah Kota Metro melakukan sosialisasi mobil keliling terkait New Normal dan Gerakan 3 M, Kamis (24/09/2020).

Sosialisasi mobil keliling  yang dilakukan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Metro tersebut, bertujuan untuk mensosialisasikan tata cara new normal dan gerakan 3 M (Menggunakan masker, Menjaga jarak, Mencuci tangan).

Tak hanya itu, saat berkeliling para petugas turut menyuarakan tentang sanksi bagi pelanggar Protokol Kesehatan sesuai dengan Perwali Nomor 39 Tahun 2020.

Dimana pelanggar akan mendapatkan sanksi berupa teguran lisan dan tertulis, kerja sosial dan penghentian, penutupan sementara penyelenggaraan usaha. (Sr)

Menko Polhukam Pimpin Rapat Penegakkan Hukum Pilkada Serentak Tahun 2020

Rapat virtual penegakan hukum pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 dalam masa pandemi Covid-19 dipimpin oleh Menko Polhukam Mahfud MD di ruang OR Setda Kota Metro, Jumat (18/09/2020).

Pada kesempatannya, Mahfud MD mengatakan bahwa rakor tersebut diadakan untuk meneliti segi-segi mana saja yang rawan dan apa yang perlu dilakukan untuk mengantisipasinya. “Kini Inpres No.6 tahun 2020 tentang kedisiplinan dan penegakan hukum bagi pelanggar covid juga telah berlaku, sehingga Saya berharap dalam pelaksanaannya bisa dipatuhi oleh masyarakat,” ujarnya.

Selanjutnya Ketua Bawaslu RI Abhan mengatakan telah menyelesaikan teknis berupa penyusunan Perbawaslu No 4 tahun 2020, dan mengintruksikan pada jajaran terkait untuk penerapan protokol dan pengawasan terhadap penerapan protokol. Selain itu juga, guna mengingatkan kepada Provinsi, Kabupaten dan Kota untuk segera melakukan koordinasi dengan melibatkan beberapa pihak terkait seperti Satpol PP, Polres hingga Kecamatan untuk berkontribusi dalam pengawasan dan penegakan protokol kesehatan di masa Pilkada 2020.

Wakil Kepala BIN Teddy Lhaksmana juga memberi beberapa masukan terhadapat rakor ini, diantaranya adalah kepada seluruh peserta Pilkada dimohon untuk menjunjung tinggi protokol kesehatan, KPU dan BAWASLU perlu melibatkan Satgas Covid terutama dalam kampanye dan perhitungan suara, mendorong sosialisasi Pilkada sehat kepada seluruh pemilih, dan Satgas perlu melakukan survei kepada masyarakat untuk mengantisipasi kelonjakan terutama pada Provinsi Banten, Sumut, Kalsel, Bali dan Papua.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan rapat ini sangat penting. Ada beberapa tahapan kritis terjadinya kerumunan masa yg mengakibatkan penularan Covid-19 dalam Pilkada tahun 2020. “Setiap daerah diminta untuk melaksanakan rapat koordinasi, kerumunan masa itu terjadi karena kurangnya koordinasi tentang jaga jarak. Oleh karena itu, Raperda harus dilaksanakan dan terdiri dari 3 poin yaitu mensosialisasikan tahapan Pilkada, mensosialisasikan aturan-aturan dari KPU, serta untuk mematuhi pelaksanaan Pilkada seperti adanya kegiatan deklarasi kontestan yang disaksikan Parpolnya di daerah masing-masing agar mereka patuh kepada protokol kesehatan,” tuturnya.

Lanjutnya beliau menjabarkan ada 2 hari yang berpotensi menyebabkan kerumunan masa. “Tanggal 23 September nanti penetapan pasangan calon oleh KPUD untuk masing-masing daerah, dimana ini akan menimbulkan kerumunan massal ataupun anarkis. Tanggal 24 September yaitu pengundian nomor pasangan calon. Sehingga ini tidak boleh terjadi pengumpulan massa baik dalam bentuk peraturan daerah, peraturan gubernur dan lain-lain,” tegasnya.

Rapat ini dihadiri oleh Asisten I Ridhwan, Asisten II Yeri Ehwan, dan Kepala Satpol PP Imron. (Ga/TM).

Pemkot Metro Gelar Rapat Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Prokes

Pemerintah Kota Metro adakan rapat sosialisasi Peraturan Walikota Metro Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kota Metro, yang berlangsung di OR Setda, Rabu (16/09/2020).

Perwali penerapan disiplin dan penegakan hukum prokes tersebut ditetapkan oleh Walikota yang terdiri dari 9 bab dan beberapa pasal, dan diperlukan sanksi tegas bagi pelanggar khususnya di Kota Metro.

Kabag Hukum Pemkot Metro, Ika Pusparini A.J yang juga selaku pemateri mengatakan, penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan ditujukan kepada perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat (fasilitas umum), Aparatur Sipil Negara (ASN), dan tenaga kontrak.

“Penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan juga akan diberlakukan pada tempat dan fasilitas umum seperti tempat pembelajaran, fasilitas pelayanan kesehatan, perkantoran/tempat kerja, tempat ibadah, pusat perbelanjaan/pasar, taman dan area publik lainnya, serta transportasi umum,” terang Ika.

Rancangan peraturan ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari penularan Covid-19, meningkatkan partisipasi warga masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19.

Lanjutnya, dalam arahan Kapolres Metro AKBP Retno Prihawati menyampaikan, bahwa permasalahan Covid-19 ini merupakan tanggung jawab kita semua.

“Sekarang penambahan Kasus Positif Covid-19 di Kota Metro semakin banyak. Dengan adanya Perwali Nomor 39 tahun 2020 ini, mudah-mudahan menjadi salah satu upaya dalam mencegah penyebaran Covid-19,” ujar Kapolres Metro.

Tambahnya, Kapolres mengatakan, dalam penegakan disiplin melalui Operasi Yustisi, telah dilakukan secara masif dan serentak, dilaksanakan secara statis dan mobile, operasi dilaksanakan secara humanis memperhatikan kearifan lokal.

Sementara itu, Dandim 0411/LT , Letkol Inf Andri Hadiyanto menyampaiakan harapan untuk semua OPD harus konsisten dan kerja sama dalam upaya mencegah penyebarluasan Covid-19 ini.

“Sekarang kondisi Covid-19 semakin meningkat di Kota Metro, jika kita bergerak bersama kita bisa melawan Covid-19. Dan selanjutnya, sesuai dengan Perwali ini kami siap mendukung,” tegas Dandim 0411/LT tersebut. (In/La)

Walikota Metro Beri Sanksi Bagi Pelanggar Protokol Kesehatan

Pemkot Metro akan berikan sanksi tegas kepada perusahaan yang melanggar protokol kesehatan. “Sanksinya ada 2 kategori yakni untuk perseorangan dan perusahaan, mulai dari teguran sampai pembekuan sementara izin usaha,” terang Walikota Metro, Selasa (15/09/2020).

Meski demikian, Achmad Pairin yang saat itu didampingi Kabag Hukum Setda Kota Metro menjelaskan, bagi masyarakat yang melanggar juga akan diberikan sanksi berupa menyanyikan lagu Indonesia Raya dan membacakan butir-butir Pancasila. Namun, untuk yang berkali melanggar maka akan dikenakan sanksi membersihkan fasilitas umum selama 30 menit, dan dalam menegakkan aturan ini nantinya akan diturunkan tim dari Satuan Pol PP. 

“Pemberlakuan aturan tersebut dilakukan dengan Peraturan Walikota Metro Nomor 39 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakkan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian corona virus diseases 2020 di Kota Metro. 

“Selain itu, tempat berkerumun juga akan ditinjau dengan harapan Covid-19 di Metro menurun dan dapat memutus mata rantai penyebaran, sehingga dapat menjadi zona hijau kembali,” pungkas Achmad Pairin. 

Penyampaian Raperda Kota Metro Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020

Walikota Metro menyampaikan nota keuangan atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang APBD Perubahan tahun anggaran 2020 di Ruang Sidang DPRD setempat, Senin (07/09/2020). Rapat Paripurna yang berlangsung tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Metro Tondi Muammar Gaddafi Nasution.

Penyusunan Perubahan RAPBD Tahun 2020 ini merupakan rangkuman dari kebijakan tahun anggaran murni, kebijakan refocusing dan kebijakan perubahan tahun 2020. Tentunya, proses ini telah dilaksanakan dengan menyesuaikan beberapa regulasi perencanaan maupun keuangan yang sangat dinamis yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dalam kurun waktu 4 bulan terakhir ini.

Walikota Metro Achmad Pairin pada sambutannya menyampaikan mengenai pendapatan daerah Kota Metro yang mengalami penurunan. “Pendapatan pada perubahan APBD Kota Metro mengalami penurunan sebesar 3,1 persen yang semula ditargetkan sebesar Rp. 943,59 milyar  menjadi Rp. 914,14 milyar yang terjadi pada Pos Dana Perimbangan. Sedangkan Pos Pendapatan Asli Daerah dan lain-lain Pendapatan yang sah mengalami kenaikan,” paparnya.

Selanjutnya, belanja pada perubahan APBD Kota Metro Tahun 2020 diproyeksikan naik sebesar 0,6% yang semula ditargetkan Rp. 1,009 triliun menjadi Rp. 1,015 triliun. Adapun kebijakan Belanja Perubahan Tahun 2020 diarahkan pada Peningkatan Belanja Bidang Kesehatan dalam rangka pencegahan dan pengananan pandemi Covid-19, yaitu penyediaan Jaring Pengaman Sosial melalui pemberian bantuan sosial kepada masyarakat miskin dan kurang mampu yang mengalami penurunan daya beli akibat Covid-19, penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha tetap hidup, pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan berdasarkan protokol Covid-19 dan kebijakan Tatanan Normal Baru, serta pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah.

Perubahan  APBD  Kota  Metro Tahun Anggaran 2020 mengalami defisit belanja sebesar Rp. 101,2 milyar yang disebabkan karena proyeksi  pendapatan sebesar Rp. 914,1 milyar lebih kecil dibandingkan dengan proyeksi belanja yang sebesar Rp. 1,015 triliun.

“Kebijakan perubahan merupakan sebuah mekanisme yang sangat kita butuhkan untuk menyempurnakan pelaksanaan tahun berjalan, baik berupa efisiensi, optimalisasi, adaptasi maupun sinkronisasi. Harapannya, perubahan 2020 ini mampu mempercepat pelaksanaan RPJMD Kota Metro dan tentunya seluruh program dan kegiatan pembangunan prioritas penanganan virus Covid-19 di Kota Metro,” ujar Pairin. (Tm/Gt).