Rapat Koordinasi Antisipasi Penyebaran Covid-19

Walikota Metro Achmad Pairin memimpin Rapat Koordinasi Antisipasi Penyebaran Covid-19 yang berlangsung di OR Setda Kota Metro, Senin (26/10/2020).

Rapat diselenggarakan untuk menindaklanjuti maraknya perkembangan kasus Covid-19 dan untuk mengambil sebuah keputusan dari pimpinan daerah dalam mengantisipasi perkembangan Covid-19 sesuai dengan jumlah pasien yang makin bertambah di Kota Metro.

Kepala Dinas kesehatan Kota Metro Erla Andrianti, menyampaikan bahwa Dinas Kesehatan mencatat pada saat ini sebanyak 64 orang yang positif Covid-19 di Kota Metro, dengan rata-rata yang terkena Covid-19 dengan usia terbanyak diatas 40-50 tahun.

Walikota Metro Achmad Pairin mengimbau para camat agar menginformasikan pengurus-pengurus masjid tentang protokol kesehatan yang wajib dilakukan oleh para jemaah, diantaranya memakai masker, mencuci tangan, serta menjaga jarak. Hal ini sebagai upaya bahwa mencegah penyebaran Covid-19.

Tambahnya, terkait dengan masalah pesta yang diselenggarakan di wilayah Kota Metro adalah hal yang turut menjadi perhatian penting. “Berbicara mengenai pesta adalah hal yang sangat sensitif untuk penularan Covid-19, diharapkan pembawa acara pada setiap pesta dapat menyampaikan aturan-aturan mengenai protokol kesehatan, dan harus benar-benar dilakukan aturan tersebut,” ujar Pairin.

Sementara itu, Kapolres Metro AKBP Retno Prihawati, meminta agar Dinas Pariwisata dan Dinas Perdagangan agar membuatkan kategori rumah makan, tempat hiburan, kafe dan tempat makan kaki lima mengenai izin usaha bagi penjual atau pedagang dan jam penutupan toko.

“Terkait libur panjang Maulid Nabi ini akan dilakukan perketatan protokol kesehatan di berbagai tempat wisata seperti pengecekan suhu dan pertegas untuk pemakaian masker, dan setiap tempat wisata nantinya akan dikontrol oleh Polri dan Satpol PP,” ujarnya.

Dandim 0411/LT Letkol Inf Andri Hadiyanto juga menambahkan, selama libur 5 hari kedepan, kita harus bekerja sama dalam melaksanakan tugas terkait disiplin patuh protokol kesehatan, harapannya nantinya tidak ada lagi klaster baru Covid-19. (Cv/La)

Mendagri Pimpin Rapat Vicon Antisipasi Penyebaran Covid-19 Libur Maulid Nabi

Asisten I Kota Metro Hadiri Rapat Vicon antisipasi penyebaran Covid-19 oleh Kementerian Dalam Negeri RI di Command Center Kota Metro, Kamis (22/10/2020).

Mendagri, Tito Karnavian mengungkapkan bahwa cuti bersama Maulid Nabi Muhammad yang terhitung sejak tanggal 28-30 Oktober ini berdekatan dengan hari Sabtu dan Minggu sehingga hal ini sangat perlu diantisipasi karena selama libur panjang penyebaran Covid-19 bisa saja semakin besar dan luas.

“Masyarakat akan dihadapkan dengan libur panjang, tetapi pada saat itu justru akan rentan terjadi pelanggaran protokol kesehatan, terutama pada tempat rekreasi dan transportasi publik. Jangan sampai hari libur ini menjadi klaster baru dan menurunkan tingkat kesadaran masyarakat,” ujar Menko Polhukam Mahfud MD.

Selanjutnya Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama Kemenko PMK, Agus Sartono memberikan beberapa arahan salah satunya memastikan kepala daerah untuk menyiapkan pelayanan kesehatan selama libur panjang dan memperbanyak pos-pos pengawasan di lokasi rawan penyebaran Covid-19 seperti tempat rekreasi, pusat perbelanjaan dan moda transportasi.

Waka BIN Teddy Lhaksmana juga mengimbau kepada pengusaha, dan pengelola tempat wisata untuk perlu mempersiapkan protokol kesehatan semaksimal mungkin dan bagi pelaku industri pariwisata diharapkan ikut berpartisipasi dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat.

Terakhir, Menko Polhukam berharap kepada aparat, dan pejabat pemerintah agar tidak kecolongan selama libur panjang ini. Protokol kesehatan harus benar-benar dimaksimalkan agar klaster baru tidak timbul dan menambah jumlah angka positif Covid-19.
(In/Dw/Ins)

Unjuk Rasa Buruh Se-Kota Metro, Tolak Omnibus Law

Sejumlah masa dari Federasi Serikat Buruh Karya Utama (FSBKU) se-Kota Metro menggelar aksi unjuk rasa terkait Omnibus Law, di Halaman Kantor Walikota Metro, Rabu (21/10/2020)

Salah satu massa menyebut bahwa Omnibus Law dibuat dengan tergesa – gesa, tidak transparan serta dengan maksud dan tujuan tertentu untuk menyengsarakan masyarakat Indonesia.


Perwakilan dari Dewan Wilayah Buruh Bandar Lampung Putri mengatakan, banyak hak buruh yang dirampas seperti cuti hamil dan tidak dapat dana pensiun. Tak hanya itu juga Omnibus Law lebih berbahaya daripada Covid-19 yang akan mematikan.

“Ayo masyarakat Metro mari kita bersama-sama mencabut UU yang telah disahkan agar masyarakat kita dapat hidup dengan sejahtera,” ajaknya saat diliput Tim Kominfo.



Walikota Metro Achmad Pairin beserta jajarannya, mempersilakan beberapa perwakilan dari massa untuk memasuki ruang OR Setda Metro, untuk mendengarkan aspirasi dari perwakilan para buruh.

Putri juga, memohon untuk pemerintah pusat tidak menandatangani Undang – Undang Omnibus Law ini, agar nantinya pemerintah tidak menyesal karena para buruh meninggalkan pekerjaannya.

“Saya ingin pemerintah ikut sama-sama menolak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja dalam bentuk pernyataan sikap. Dimana terdapat pasal-pasal yang diubah, yaitu ada 70 peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945,” ujarnya.

Kemudian ketua perwakilan dari FSBKU, Aldi menyebutkan bahwa sikap kami ini mendapat 1 dukungan dari pemerintah kota, provinsi dan DPRD.



Walikota Metro, Achmad Pairin mengatakan bahwa masalah Undang – Undang bukan wewenang dari pemerintah daerah. “Saya sebagai Walikota dan perwakilan Pemerintah Daerah tidak menandatangani Undang – Undang Omnibus Law,” tegasnya di akhir acara. (Tm/Cv).

Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI di JUT Metro

Komisi IV DPR RI melakukan kunjungan kerja di JUT (Jalan Usaha Tani)- Poktan Panca Usaha Mulyosari, Metro Barat. Jumat (16/10/2020).

Kunjungan kerja para wakil rakyat tersebut dihadiri Porum Bulog, PT. Pupuk Indonesia (holding), dan BUMN serta bidang pertanian lainnya. Adapun tujuan dari Kunjungan kerja ini yakni dalam rangka melakukan peninjauan dan dialog dengan Petani Jalan Usaha Tani (JUT) di Kota Metro.

Ketua Kelompok Tani, Lasmiyati dalam sambutannya berharap bahwa setelah ini ada peningkatan JUT (Jalan Usaha Tani) seperti pembangunan tersier di kanan dan kiri jalan agar tidak terjadi longsor.

Selanjutnya, Komisi IV DPR RI menyerahan bantuan kepada beberapa kelurahan yang ada di Kecamatan Mulyosari berupa Alsintan Handsprayer, Alsintan Pompa Air, Alsintan Cultivator, dan Alsintan Traktor Roda Dua.

Walikota Ahmad Pairin berharap bantuan tersebut dapat digunakan petani dengan sebaik-baiknya, dan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

Terakhir, acara dilanjutkan dengan Kunjungan Kerja di TPA Karangrejo.(tm/ta/dw).

Bawaslu Metro Berikan Arahan Pilkada di Masa Pandemi Covid-19

Bawaslu Kota Metro melalukan talkshow bersama Radio Metropolis, dengan bahasan pemilihan kepala daerah ditengah pandemi Covid 19, Senin (12/10/2020).

Ketua Bawaslu Kota Metro Mujib S.Ag mengatakan, Provinsi Lampung pada tahun 2020 menggelar Pilkada serentak sebanyak 8 dari 15 kabupaten/kota yakni Kota Bandar Lampung, Kota Metro Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Pesisir Barat dan Kabupaten Lampung Selatan.

“Dimana tugas Bawaslu sebagai pencegah, penindakan, pengawasan dan penyelesaian sengketa. Hal ini kami lakukan sebagai tujuan yaitu, memastikan Pilkada berjalan LUBER (Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia) dan JURDIL ( Jujur dan Adil). Kemudian kami juga bertugas sebagai menyadarkan tentang pentingnya pendidikan pemilih. Serta mendorong partisipasi pemilih dalam mewujudkan Pilkada berkualitas,” papar Mujib.

Wajib juga mengatakan, bahwa Bawaslu mempunyai kewajiban untuk bersikap adil, tidak pilih kasih, bersikap netral kepada pasangan calon dan masyarakat.

“Untuk saat ini KPU telah menetapkan 4 Paslon, kemudian sekarang ini memasuki tahapan kampaye dari tanggal 26 September sampai tanggal 5 Desember. Kemudian saat ini sudah tercatat 115.844 pemilih,” ujarnya.

Tambahnya, Wajib menegaskan mengenai bebrapa hal yang perlu mendapat perhatian secara serius dalam melaksanakan kampanye yaitu, tetap mematuhi protokol kesehatan.

“Ada beberapa tahapan yang dilakukan paslon terkait dengan pelaksanaan kampanye yaitu paslon harus meminta seluruh kegiatan kampanye harus mempunyai surat pemberitahuan kepada polisi, dan rekomendasi dari satgas covid,” ungkapnya.

Lanjutnya, para petugas akan mengawasi, memastikan seluruh prokes sudah terlaksana. Peserta kampanye tidak boleh melebihi 50 orang. “Tidak boleh melibatkan anak kecil, ibu hamil dan para lansia. Jika 2 ketentuan itu tidak di taati, kami akan memberikan teguran, mengeluarkan surat tertulis akan memberikan sanksi kepada pelanggar tersebut,” tegas Mujib. (TM/Ian)

Demo HMI Se-Kota Metro, Tolak Omnibus Law

Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI se-Kota Metro melakukan demo atas penolakan Omnibus Law di depan Gedung DPRD Kota Metro, Senin (12/10/2020).

Demo yang dimulai pada pukul 08.30 WIB tersebut menolak berlakunya Omnibus Law UU Cipta Kerja. Kali ini dilakukan dengan meminta Ketua DPRD untuk secara langung menemui mahasiswa yang menunggu di halaman kantor setempat.

Salah satu mahasiswa menyebut aksi unjuk rasa adalah hak seluruh rakyat Indonesia. Hal itu dilakukan untuk menunjukkan rasa kekecewaan terhadap DPR yang hanya menyengsarakan masyarakat Indonesia.

Akhirnya, Ketua DPRD Kota Metro Tondi Muammar Gadaffi, mengajak para mahasiswa untuk masuk ke ruang rapat, guna mendengarkan aspirasi.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Metro Ahmad Kuseini yang sekaligus perwakilan Fraksi PKS turut menolak keputusan Omnibus Law. Penolakan ini juga diikuti oleh Sekretaris DPRD Metro yang juga dari Fraksi Partai Demokrat.

Akan tetapi, para mahasiswa tetap menuntut dan meminta DPRD Kota Metro untuk menolak keputusan RUU Cipta Kerja. (Tm/In)

figcaption { font-size: 10px; text-align: center; }