KPU Menggelar Deklarasi Kampanye, Penandatanganan Paslon Walikota dan Wakil Walikota Metro

Komisi Pemilihan Umum Kota Metro menggelar kegiatan Deklarasi Kampanye Damai dan Penandatanganan Pakta Integritas Pasangan calon Pilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro tahun 2020, yang berlangsung di Ballroom Hotel Aidia Grande Metro, Kamis (24/09/2020).


Ketua KPU Sukatno dalam arahannya menyampaikan, sesuai dengan peraturan KPU Pemerintah Kota hari ini sudah melaksanakan rapat pleno terbuka, dan sudah memiliki nomor urut pasangan calon. Walaupun kegiatan deklarasi ini mempunyai tantangan, dimana penyelenggaraan Pilkada di masa pandemi harus senantiasa menjalankan protokol kesehatan. 

“Kampanye akan dimulai pada 20 September, namun peserta harus mematuhi protokol kesehatan. Karena KPU telah berkomitmen dalam penyelenggarakan Pilkada pada bulan Desember ini harus secara adil dan sukses,” jelasnya. 

Selanjutnya, Walikota Metro yang juga menghadiri deklarasi kampanye menyampaikan bahwa, Pilkada serentak yang dilaksanakan pada tahun 2020 merupakan wujud dari demokrasi Pancasila yaitu dengan memberikan kewenangan kepada masyarakat untuk menentukan pemimpin daerahnya secara langsung. Dengan demikian, rakyatlah yang menjadi subyek penentu bagi siapa yang akan memimpin kedepannya.


“Tentunya Saya sangat berharap saat melaksanakan sosialisasi dalam masa kampanye calon yang menggunakan alat peraga berupa baliho, media banner, spanduk, poster, dan leaflet, agar tetap memperhatikan keindahan, ketertiban serta kebersihan kota sesuai dengan peraturan yang berlaku dan terus menaati protokol kesehatan guna mencegah penularan virus corona,” jelasnya. 

Walikota Metro Achmad Parin mengatakan bahwa pemungutan suara untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Metro akan kita laksanakan secara serentak bersama-sama dengan 8 kabupaten/kota di Provinsi Lampung pada tanggal 9 Desember 2020. Tentunya, dalam masa pandemi ini untuk seluruh calon dapat menerima hasil dari Pilkada tersebut dan KPU pun diharapkan mampu bekerja secara profesional, transparan, serta akuntabel dan selalu menerapkan protokol kesehatan Covid-19 sehingga hasil Pilkada tahun 2020 ini nantinya dapat diterima oleh seluruh elemen masyarakat Kota Metro.

Rapat TKPRD Kota Metro

Asisten II Yeri Ehwan memimpin Rapat Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Kota Metro tentang investasi pembangunan gudang usulan investasi pembangunan masjid dan pondok serta usulan kavling rumah tinggal, yang berlangsung di OR Setda Kota Metro, Kamis (24/09/2020).

Rapat terkait usulan para investor yang akan melakukan kegiatan pembangunan perumahan di Kota Metro.

Pada kesempatannya, Faizal melaporkan bahwa, akan merencanakan pembangunan perumahan Griya Pesona alam yang beralamat Yosomulyo Metro Barat. Adapun perumahan dan ruang terbuka hijau yang akan dibangun sebanyak 25 unit.

“Tidak ada masalah untuk sisi lahan, namun data sertifikat dan KTP harus berasal dari satu pemilik,” tandas Kepala BPN.

Yerri juga menegaskan bahwa, dirinya setuju dengan adanya pembangun perumahan yang akan diajukan apabila syarat-syarat untuk pengajuan pembangunan perumahan telah lengkap dan sesuai dengan persyaratan. (iy.in.ys)

BI Menyerahkan Uang Pecahan 75 Kepada Walikota Metro

Bank Indonesia mengadakan kunjungan dalam rangka penyerahan uang peringatan HUT ke-75 RI, berlangsung di Ruang Kerja Walikota, Kamis (24/09/2020).

Walikota Metro Achmad Pairin dalam kesempatannya menerima uang pecahan Rp.75.000 edisi khusus HUT ke-75 RI. Ditandai dengan penyerahan uang dari Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Lampung kepada Walikota Metro.

Uang pecahan tersebut menggambarkan pencapaian 75 tahun pembangunan Indonesia menuju bangsa yang makmur, adil dan bermartabat.

“Terima kasih kepada Bank Indonesia yang telah menyerahkan uang peringatan hari jadi ke-75 Republik Indonesia kepada pemerintah Kota Metro, dimana uang tersebut sebagai token of appreciation secara simbolis kepada keluarga Proklamator,” ucap Walikota Metro. (cv.li.ys)

SNV Serahkan Bantuan Alat Cuci Tangan Kepada Pemkot Metro

Penyerahan Bantuan Alat Cuci Tangan Pakai Sabun dari SNV (Stichting Nederlandse Vrijwilligers). Kegiatan yang berlangsung di Ruang Kerja Walikota Metro, Kamis (24/09/2020).

Pemerintah Kota Metro menerima kunjugan dari SNV yang diwakilkan oleh I Nyoman Suartana. Kedatangan mereka bertujuan untuk memberikan bantuan alat cuci tangan pakai sabun serta mendukung pencapaian pembangunan berkelanjutan tahun 2030 khususnya indikator 6 yaitu air bersih dan sanitasi.

Perwakilan SNV I Nyoman Suartana Metro menyampaikan bahwa, kota pertama di Provinsi Lampung yang telah menyandang status sebagai ODF atau bebas buang air besar sembarangan adalah Kota Metro. Kondisi ini menunjukan bahwa, pemerintah memiliki komitmen yang kuat untuk menyelesaikan permasalahan sanitasi dan juga menjamin kesehatan masyarakat sehingga mampu meningkatkan perilaku masyarakat akan hidup sehat dan bersih.

Selanjutnya, perwakilan SNV Indonesia juga memaparkan bahwa sejak tahun 2018 telah aktif dengan target yang didistribusikan oleh pemerintah provinsi untuk sanitasi layak sebesar 95% dan 12% sanitasi aman. Selain itu, kondisi saat ini sanitasi layak Kota Metro berdasarkan SMART STBM adalah 91% dan 3% yang berdasarkan data base line SNV tahun 2018. “Program akan dilakukan selama 5 tahun dan dilaksanakan di 6 negara yaitu Indonesia, Bangladesh, Nepal, Zambia, Tanzania, dan Ethiopia,” jelasnya.

“Saya berharap, bantuan alat cuci tangan pakai sabun ini bisa bermanfaat bagi seluruh warga Kota Metro, serta Pemkot Metro juga akan menindaklanjuti harapan SNV mengenai program layanan lumpur tinja terjadwal (LLTT) sehingga dapat mendorong peningkatan volume lumpur tinja yang dibuang ke IPLT serta memberikan jaminan keamanan bagi masyarakat Kota Metro,” tutup Walikota Metro Achmad Pairin. (cv,li,ye).

Menko Polhukam Pimpin Rapat Penegakkan Hukum Pilkada Serentak Tahun 2020

Rapat virtual penegakan hukum pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 dalam masa pandemi Covid-19 dipimpin oleh Menko Polhukam Mahfud MD di ruang OR Setda Kota Metro, Jumat (18/09/2020).

Pada kesempatannya, Mahfud MD mengatakan bahwa rakor tersebut diadakan untuk meneliti segi-segi mana saja yang rawan dan apa yang perlu dilakukan untuk mengantisipasinya. “Kini Inpres No.6 tahun 2020 tentang kedisiplinan dan penegakan hukum bagi pelanggar covid juga telah berlaku, sehingga Saya berharap dalam pelaksanaannya bisa dipatuhi oleh masyarakat,” ujarnya.

Selanjutnya Ketua Bawaslu RI Abhan mengatakan telah menyelesaikan teknis berupa penyusunan Perbawaslu No 4 tahun 2020, dan mengintruksikan pada jajaran terkait untuk penerapan protokol dan pengawasan terhadap penerapan protokol. Selain itu juga, guna mengingatkan kepada Provinsi, Kabupaten dan Kota untuk segera melakukan koordinasi dengan melibatkan beberapa pihak terkait seperti Satpol PP, Polres hingga Kecamatan untuk berkontribusi dalam pengawasan dan penegakan protokol kesehatan di masa Pilkada 2020.

Wakil Kepala BIN Teddy Lhaksmana juga memberi beberapa masukan terhadapat rakor ini, diantaranya adalah kepada seluruh peserta Pilkada dimohon untuk menjunjung tinggi protokol kesehatan, KPU dan BAWASLU perlu melibatkan Satgas Covid terutama dalam kampanye dan perhitungan suara, mendorong sosialisasi Pilkada sehat kepada seluruh pemilih, dan Satgas perlu melakukan survei kepada masyarakat untuk mengantisipasi kelonjakan terutama pada Provinsi Banten, Sumut, Kalsel, Bali dan Papua.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan rapat ini sangat penting. Ada beberapa tahapan kritis terjadinya kerumunan masa yg mengakibatkan penularan Covid-19 dalam Pilkada tahun 2020. “Setiap daerah diminta untuk melaksanakan rapat koordinasi, kerumunan masa itu terjadi karena kurangnya koordinasi tentang jaga jarak. Oleh karena itu, Raperda harus dilaksanakan dan terdiri dari 3 poin yaitu mensosialisasikan tahapan Pilkada, mensosialisasikan aturan-aturan dari KPU, serta untuk mematuhi pelaksanaan Pilkada seperti adanya kegiatan deklarasi kontestan yang disaksikan Parpolnya di daerah masing-masing agar mereka patuh kepada protokol kesehatan,” tuturnya.

Lanjutnya beliau menjabarkan ada 2 hari yang berpotensi menyebabkan kerumunan masa. “Tanggal 23 September nanti penetapan pasangan calon oleh KPUD untuk masing-masing daerah, dimana ini akan menimbulkan kerumunan massal ataupun anarkis. Tanggal 24 September yaitu pengundian nomor pasangan calon. Sehingga ini tidak boleh terjadi pengumpulan massa baik dalam bentuk peraturan daerah, peraturan gubernur dan lain-lain,” tegasnya.

Rapat ini dihadiri oleh Asisten I Ridhwan, Asisten II Yeri Ehwan, dan Kepala Satpol PP Imron. (Ga/TM).

Rapat Koordinasi Penegakan Hukum Protokol Kesehatan

Walikota Achmad Pairin memimpin Rapat Koordinasi Penegakan Hukum Protokol Kesehatan di Kota Metro yang berlangsung di Ruang Rapat OR, Jumat (18/9/2020).

Rapat tersebut dilaksanakan dalam rangka turut menyukseskan Pilkada Serentak tahun 2020 yang aman dari Covid-19. Selain itu, dilaksanakan juga sosialisasi Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2020 dan Peraturan Bawaslu No 4 Tahun 2020.

“Sosialisasi ini ditujukan agar semua tahapan simulasi jelang Pemilu dapat sesuai dengan protokol kesehatan, seperti cuci tangan, pakai masker dan jaga jarak, ” ujar Polres Metro Retno Prihawati. 

Kepala KPU Kota Metro menjelaskan bahwa setiap TPS telah kita siapkan 350 thermogun, pukul 6 kita semprot disfektan, menyiapkan sarung tangan, masker dan harus jaga jarak. “Kemudian terkait simulasi, ditetapkan hanya boleh ada 50 orang dalam 1 gedung.

Selanjutnya, Walikota Achmad Pairin berharap pelaksanaan Pilkada Serentak ini bisa berjalan dengan lancar dan aman tanpa kendala, sesuai dengan apa yang kita inginkan yakni tetap mematuhi penerapan protokol kesehatan. “Dan apabila ada yang melanggar atau tidak mematuhi protokol kesehatan akan dikenakan sanksi berupa teguran lisan dan teguran tertulis.

Turut hadir Ketua DPRD, Kejaksaan, Dandim, Asisten 1, KPU Ketua Bawaslu, Kapolres, Kajari, serta Kesbangpol, Pj Sekda, serta Kepala OPD terkait.