PPKM Berskala Mikro dan Optimalisasi Check-Point, Walikota Metro Minta Masyarakat Ikut Berperan Aktif

Walikota Metro Wahdi menjadi narasumber dalam sosialaisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala Mikro dan Optimalisasi Check-Point, yang diadakan oleh TP-PKK Metro untuk Organisasi Wanita di Kota Metro, Senin (10/05/2021).

Ketua TP-PKK Kota Metro Silfia Naharani mengatakan, kegiatan ini bertujuan dan berharap agar PKK pro aktif dalam mengatasi pandemi sampai tingkat bawah. Sebagai contoh, Dasawisma minimal mengerti apa itu PPKM.

Dalam acara yang berlangsung di OR Setda ini, dr. Candra selaku anggota Satgas Covid-19 sekaligus moderator menjelaskan, bahwa dalam menangani kasus ini terdapat 10 Provinsi yang mengikuti tren.

“Tren disini berupa penanganan dan penekanan bertambahnya kasus kenaikan, salah satunya Provinsi Lampung, diantaranya Kota Metro. Penanganan ini salah satunya dengan Walikota Metro mengeluarkan surat edaran untuk ASN agar tidak mudik,” ujarnya.

Walikota Metro Wahdi menjelaskan zona orange di Kota Metro sejak awal Januari. “Dari sisi ini, kami berpikir bagaimana caranya menurunkan zonanya. Salah satunya ada 15 indikator zonasi Covid-19 berdasarkan kajian epidemiologi, seperti penurunan jumlah kasus terkonfirmasi, positif, dan angka kematian,” tuturnya.

Lanjutnya, Wahdi membeberkan PPKM yang digerakkan adalah masyarakat. Apa yang sudah dilakukan Kota Metro seperti operasi yustisi, pengetatan prokes, percepatan vaksinasi, basisnya adalah Kelurahan Tangguh Nusantara yang sudah diresmikan di 22 kelurahan. Maka perlu adanya dukungan aktif dari masyarakat Kota Metro.

“Adapun 4 fungsi PPKM yaitu pencegahan, penanganan, pembinaan dan pendukung. Setiap ada orang datang lakukan tracing, treatment dan isolasi. Bukan isolasi di rumah, sehingga pegawai Puskesmas harus selalu mengawasi,” ujar Wahdi.

Sementara itu, Kapolres Metro Retno Prihawati menambahkan bahwa, sasaran PKK untuk Dasawisma yang berada di setiap RT, harus mengetahui zona tempat tinggalnya.

“Dimana pelaksanaan PPKM Mikro dilakukan bersamaan, dengan PPKM kabupaten/kota yang terdiri dari membatasi tempat kerja. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring, serta melakukan pengaturan pemberlakuan pembatasan seperti jam operasional pusat perbelanjaan atau mall sampai pukul 21.00 dengan penerapan prokes yang ketat,” tegas Retno.

Pada waktu yang sama Kapolres Metro menginformasikan mengenai Pos Check Point ada di 5 titik, yaitu pos perbatasan Metro-Punggur (Banjarsari), Ganjar Agung-Trimurjo (Ganjar Agung), Metro-Batanghari, Metro – Metro Kibang (Rejomulyo), dan Metro-Pekalongan (Yosodadi). (Tm/Gt)

Walikota Metro Tinjau 4 Rumah Sakit, Tangani Covid-19 di Kota Metro

Walikota Metro Wahdi Siradjuddin mengunjungi empat rumah sakit pemerintah maupun swasta, Senin (10/05/2021).

Walikota Metro memilih 4 rumah sakit tertentu yang khusus menangani Covid-19, di antaranya Rumah Sakit Muhammadiyah, Rumah Sakit Jendral A Yani, Rumah Sakit Mardi Waluyo dan Rumah Sakit Islam.

Dalam kunjungan ini, Wahdi memastikan masing-masing rumah sakit menambah pelayanan ruang isolasi Covid-19, memfasilitasi ruangan, dan juga menambah sumber daya manusianya.

 “Kunjungan ini agar masing-masing rumah sakit siap dalam kondisi apapun. Sangat mungkin, jika nanti salah satu atau dua rumah sakit bisa menjadi rumah sakit khusus Covid-19,” kata Wahdi.

Lanjutnya, Wahdi juga menyampaikan perlu bersiap-siap menghadapi kemungkinan terburuk dalam hal penanganan Covid-19. Terutama apabila melihat lonjakan kasus positif Covid-19 selama beberapa waktu terakhir.

“Alhamdulillah kemaren kita sempat memasuki beberapa daerah yang zonanya merah, sekarang kita sudah memasuki beberapa kecamatan zona hijau. Saya kira penting ya rumah sakit dengan mempertimbangkan perkembangan kasus berat dan ringan. Daripada membuat rumah sakit darurat lebih baik membuka rumah sakit khusus Covid-19,” ungkapnya.

Tambahnya, Wahdi mengatakan RS khusus Covid-19 Karanganyar akan memiliki komposisi 80 persen total tempat tidur untuk isolasi pasien Covid-19. Sisanya, 20 persen untuk pasien umum.

“Untuk menjadi rumah sakit khusus Covid-19, pemerintah sudah memberlakukan sistem PPKM di kecamatan. Jadi, apa yang kita inginkan dapat berjalan sesuai harapan. Hal itu berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan peralatan dan anggaran,” tutur Wahdi. (Ins/Gt)