Rakor Forum CSR, Swasta Siap Berikan Sumbangsih dan Ringankan Beban Masyarakat Metro

Pemerintah Kota Metro dan Forum Corporate Social Responsibility (CSR) menggelar rapat koordinasi di Aula Pemerintah Daerah (Pemda) Metro, Rabu (21/4/2021). Dalam rakor ini, dihadiri ketua Forum CSR dan seluruh pengurus dari pihak swasta.

Dalam rakor tersebut, Forum CSR bersepakat untuk tetap memberikan bentuk kepedulian kepada masyarakat sesuai dengan kemampuan pihak perusahaan untuk membantu meringankan masyarakat di tengah pandemi Covid-19. Walikota Metro, Wahdi, mengatakan, bahwa 3 komponen pembangunan yang paling penting harus saling bersinergi yakni civil society, government, dan corporate.

“Apa yang terjadi pada Covid-19 sangat berdampak sekali, kita tentunya kena, tetapi masyarakat lebih parah lagi. Dalam hal ini CSR Pemerintah tidak bisa memaksa tetapi pemerintah hanya sekedar mengetahui dan mendapatkan laporan, tentunya harus melaporkan, saya minta Forum CSR di bawah Wakil Walikota. Kita mau lihat pergerakan dari bawah,” katanya.

Wahdi mengajak, seluruh elemen bahu membahu melakukan pembangunan di Bumi Sai Wawai. Kembali ke pentahelix, peran bekerja sama dengan media tentunya juga sangat penting, pemerintah dan masyarakat memang harus saling tolong-menolong.

“Kita tidak mau membangun mercusuar yang tidak diperlukan masyarakat, saya tidak perlu membangun sesuatu, marilah kita sentuh hati masyarakat dengan kebaikan kita semua. Saya yakin teman-teman pengusaha mempunyai masing-masing permasalahan, maka dari itu di forum ini silakan dibahas,” imbuhnya.

Pingkan selaku Ketua Forum CSR Kota Metro mengatakan, bahwa anggota Forum CSR akan tetap memberikan kontribusinya di masa pandemi Covid-19 ini. Menurut Pingkan, tentunya dikembalikan dari kebijakan masing-masing perusahaan besarnya bentuk untuk kepedulian tersebut.

“Tentunya seperti yang sebelum-sebelumnya, kami tetap berkontribusi aktif untuk pembangunan Kota Metro, seperti yang disampaikan Walikota, bahwa sinergi itu penting. Selama ini juga Forum CSR sudah berkontribusi, tentunya di setiap tahunnya memiliki perbedaan dan itu merupakan sebuah kewajaran, karena mengikuti kebijakan dari rekan-rekan anggota Forum CSR,” katanya. (Rad)

Walikota Metro Serahkan Bantuan Rumah Ibadah di Musala Al-Mukminin

Walikota Metro, Wahdi, Sholat Zuhur di Musala Al-Mukminin sekaligus menyerahkan Bantuan Rumah Ibadah di Musala Al-Mukminin, (21/04/2021).

Pemberian bantuan ini merupakan salah satu dari program 100 hari kerja Walikota dan Wakil Walikota Metro dan penanggulangan dampak Covid-19 di Kota Metro. Adapun program 100 hari kerja tersebut diantaranya, fasilitas pernikahan di balai nikah, Bantuan Sosial Lansia, Bantuan LKS/LKSA, bantuan rumah ibadah, dan santunan kematian akibat Covid-19.

Walikota Metro Wahdi mengatakan penyerahan secara simbolis untuk rumah ibadah ini mudah-mudahan dapat membantu, dan semoga kegiatan ini dapat terus berlanjut.

Sementara itu, dari pihak Musala Al-Mukminin mengucapkan ribuan terima kasih atas bantuan untuk musala ini, sekaligus kami bisa bercakap langsung dengan bapak Walikota Metro.

Kegiatan ini ditutup dengan penyerahan bantuan secara simbolis berupa satu paket spandek. (gt/tm)

Walikota Metro Hadiri Rakor Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Bersama KPK RI

Walikota Metro, Wahdi, menghadiri Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, bertempat di Gedung Pusiban, Selasa (20/04/2021).

Hadir dalam Rakor tersebut, Gubernur Provinsi Lampung, Wakil Ketua KPK RI, Wakil Direktur Utama PT PLN, Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Inspektur Provinsi Lampung, Kakanwil BPN Provinsi Lampung.

Doc : Diskominfotik Provinsi Lampung

Pelaksanaan rencana aksi program pemberantasan korupsi di Provinsi Lampung telah dimulai sejak awal 2018 yang diikuti dengan Penandatanganan Komitmen Bersama Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi oleh seluruh Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD se-Provinsi Lampung.

Untuk membangun sistem pencegahan korupsi, sejak tahun 2017 sampai dengan saat ini Tim Korsupgah KPK-RI telah membangun koordinasi, supervisi dan pencegahan korupsi secara terintegrasi di sektor-sektor strategis di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.

Melalui Tim Korsupgah KPK-RI yang mendampingi Pemerintah Daerah se-Provinsi Lampung dengan Kegiatan Monitoring Control for Prevention (MCP) yang mengimplementasikan 8 area intervensi program pencegahan korupsi. Capaian Progres MCP Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2020 senilai 81% dengan area intervensi yang terdiri dari Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kapabilitas APIP, Manajemen ASN, Optimalisasi Pendapatan Daerah, dan Manajemen Aset Daerah.

Gubernur Arinal dalam sambutannya mengingatkan kepada Bupati/Walikota agar terus meningkatkan kerja sama pencegahan korupsi dengan berbagai pihak serta menguatkan komitmen dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

“Kepada para Bupati/Walikota agar menertibkan pajak daerah khususnya pajak air bawah tanah dengan perhitungannya tidak memberatkan para pengusaha. Pajak penting dan harus dibayar, tetapi jangan sampai pengusaha kesulitan membayarnya,” ujar Gubernur.

Terkait permasalahan infrastruktur, Gubernur mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung akan memaksimalkan pendapatan daerah untuk pembangunan infrastruktur jalan provinsi melalui pinjaman yang bisa dilakukan melalui sindikasi bank, pinjaman SMI, dan pinjaman luar negeri.

Gubernur Arinal juga menyampaikan apresiasi kepada KPK atas kegiatan pendampingan MCP dan telah berupaya melakukan pencegahan korupsi melalui Peluncuran Aksi Stranas Pencegahan Korupsi.

“Saya sampaikan apresiasi dan terima kasih bahwa program pencegahan pemberantasan korupsi yang diinisiasi dan difasilitasi oleh KPK selama ini sangat membantu pemerintah dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa,” ungkap Gubernur.

Sementara itu Wakil Ketua KPK RI, Nawawi Pomolango, menjelaskan bahwa kehadiran lembaga KPK di Provinsi Lampung sesuai dengan tupoksi KPK sebagaimana diamanatkan di dalam UU No. 19 Tahun 2019 tentang Tugas dan Wewenang KPK.

Menyinggung capaian MCP Provinsi Lampung sebesar 81% di tahun 2020, Nawawi Pomolango berharap agar capaian itu dapat terus ditingkatkan salah satunya melalui edukasi oleh Direktorat Korsup Wilayah II dan Deputi Dikmas kepada masyarakat seperti mendatangi Perguruan Tinggi, Sekolah, maupun ASN.

“Saya titip Direktorat Korsup Wilayah II kepada Bapak Gubernur Bupati Walikota, dan dijadikan mitra. Bila ada hal yang perlu disampaikan, bisa disampaikan ke Direktorat Korsup Wilayah II karena KPK juga memiliki tugas monitoring, kajian terhadap segala sistem penyelenggaraan yang mungkin bisa kami rekomendasikan kepada Presiden maupun Kementerian/Lembaga terkait,” pungkas Nawawi.

Di akhir Rakor, juga dilakukan penyerahan 1134 Sertifikat oleh BPN Provinsi Lampung yang terdiri dari Sertifikat Hak Pakai Pemprov sebanyak 194 bidang, Sertifikat Hak Pakai Pemkab dan Pemkot sebanyak 483 bidang, dan Sertifikat Hak Guna Bangunan yang merupakan aset PLN sebanyak 457 bidang. (dk)

Fasilitasi Pernikahan di Balai Nikah Metro Pusat

Pemerintah Kota Metro kembali memfasilitasi pernikahan di balai nikah Kota Metro, pasangan pengantin Dedi Repriyanto dan Dian Lestari melangsungkan akad nikah di balai pernikahan Metro Pusat, prosesi pernikahan ini di gelar sesuai dengan protokol kesehatan yang ketat karena berada di tengah pandemi Covid-19, Rabu (21/04/2021).

Mewakili dari Pemerintah Kota Metro, Ahmad Tarmizi Bagian Kesra Setda Kota Metro, memberi ucapan selamat kepada pasangan pengantin nikah gratis, serta menjelaskan mengenai program kerja 100 hari yang telah dicanangkan oleh Walikota dan Wakil Walikota Metro. Ini merupakan salah satu dari 5  Program 100 hari penanggulan Covid-19, yaitu dengan memfasilitasi nikah gratis di balai nikah, memberikan buku nikah, kartu nikah, piagam yang ditandatangani oleh Walikota, KK, KTP, serta bantuan konsumsi.

“Program ini adalah untuk memperkuat program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah (OPD), guna mendukung upaya penanggulangan kemiskinan serta meringankan beban masyarakat akibat dampak pandemi Covid-19. Adapun program ini didasarkan kepada nilai manfaat yang diterima oleh masyarakat,” ucapnya.

Lanjutnya, Tarmizi juga mengatakan bahwa ini merupakan momen penting dan bersejarah yang tak akan terlupakan, mudah-mudahan dengan pernikahan ini bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah. (ins/bng)

Launching Kampoeng Digital Gradasi, di Lakukan Dengan Pemukulan Gong oleh Walikota Metro

Walikota Metro resmikan Kampoeng Digital Gradasi Kota Metro uang berlangsung di Alas Puri Sumbersari Bantul, Metro Selatan, Rabu (21/04/2021).

Dalam hal ini, Ketua DPC Gradasi Kota Metro X.Rustami mengatakan, dilangsungnya Kampung Digital Gradasi ini, para peserta sudah didampingi oleh Preneur yang sudah dilatih dari Kemkominfo, yang diharapkan Kampoeng Digital Gradasi ini menjadi generasi digital yang maju, baik dari sektor pendidikan, UMKM dan lain-lain.

Sementara itu, Walikota Metro Wahdi dalam sambutannya berharap kegiatan ini dapat berkesinambungan. “Saya berharap kegiatan ini mampu menghadirkan generasi yang berdaya saing tinggi, unggul dalam kompetensi, partisipatif serta kolaboratif dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia berbasis digital sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat di Kota Metro.” ujarnya.

Dikesempatan ini juga, Wahdi lakukan pemukulan gong sebagai tanda peresmian Kampoeng Digital Gradasi secara simbolis dan dilakukan bergantian sebanyak 21 kali sekaligus memperingati hari kartini. (tm/gt)

Fasilitasi Pernikahan di Balai Nikah Metro Utara

Kasubag Kesejahteraan Sosial Setda Kota Metro, Abu Mansur, hadiri Fasilitasi Pernikahan Pasangan pengantin Eka kurniawati dan Suwarno, di Balai Nikah Metro Utara, Rabu (21/04/2021).

Diketahui, Fasilitasi Pernikahan yang merupakan program 100 hari kerja Walikota Metro tersebut adalah guna membantu masyarakat akibat dampak pandemi Covid-19. Abu Mansur mengatakan, bantuan yang diberikan dalam fasilitasi ini juga sebagai bentuk kepedulian dari bapak Walikota Metro dan bapak Wakil Walikota Metro kepada masyarakatnya.

“Fasilitas Pernikahan di balai nikah tersebut merupakan salah satu dari lima program 100 hari penanggulangan dampak Covid-19, yang telah dicanangkan sejak masa pemilu lalu. Yang diharapkan program tersebut mampu merespon secara tepat sasaran kepada warga terdampak covid-19, serta dapat meringankan beban ekonomi keluarga,” ujarnya.

Adapun fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah Kota adalah piagam pernikahan yang ditandatangani Walikota Metro, KK dan KTP dengan status terbaru, serta bantuan konsumsi. (dk/nv)