Pemkot Metro Ikuti Peringatan Nuzulul Quran 1442 H/2021 M Secara Virtual

Pemerintah Kota Metro mengikuti peringatan Nuzulul Quran 1442 H/2021 M se-Provinsi Lampung yang diadakan Pemerintah Provinsi Lampung secara virtual di ruang OR Setda Kota Metro, Jumat (30/04/2021).

Dalam kesempatan ini, usai memperingati Nuzulul Quran 1442 H/2021 M, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi bersama Fokorpimda menyerahkan bantuan secara simbolis kepada anak yatim piatu.

Dalam sambutannya, Arinal mengatakan peringatan ini diharapkan dapat memotivasi masyarakat agar mencintai dan memaknai Al-Quran sehingga dapat menjalankan kehidupannya sesuai dengan isi Al-Quran. Oleh karenanya 1 kali kita menjalankan tugas agama, akan dapat 1000 pahala.

“Dengan peringatan Nuzulul Quran ini saya mengharapkan dapat menjadi sarana silaturahmi antara masyarakat dengan pemerintah. Selanjutnya mengenai pelaksanaan Salat Ied saya tidak melarang, namun saya hanya mengimbau untuk menghindari kerumunan jika masih ingin melakukan salat. Mengingat kita masih di masa pandemi covid-19, tetap patuhi protokol kesehatan,” katanya. (tmi/ian)

Program 100 Hari Kerja, Walikota Berikan Bantuan Masjid Al-Ikhtiar

Walikota Metro, Wahdi, memberikan bantuan berupa uang senilai Rp. 7 juta di Masjid Al Ikhtiar, Jl. Ki Hajar Dewantara, Iringmulyo, Metro Timur (30/04). Pemberian bantuan ini termasuk dalam program 100 hari kerja penanggulangan Covid-19.

Wahdi berharap, pengurus masjid tidak melihat nilainya, tetapi melihat dari keikhlasannya. “Jangan dilihat dari nilainya, tetapi valuenya, nilai keikhlasannya, fa may ya’mal misqoola zarrotin khoiroy yaroh, maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasan Nya, wa may ya’mal misqoola zarrotin syarroy yaroh. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasan Nya,” kata Wahdi.

Lebih lanjut, Wahdi mengatakan saat ini sudah diberlakukan Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dengan mengutamakan masyarakat sebagai objek dan subjek, sehingga diperlukan kesadaran dari masyarakat tingkat RT RW, Kelurahan, Kecamatan dan Kota.

“Tentunya efek perlambatan lain, berdampak. Pertumbuhan ekonomi melambat. Mari galakkan PPKM dengan tentunya untuk tidak mudik, ayo bersama membantu masyarakat. Darimanapun berasal jangan mudik,” kata Wahdi. (Rad)

Wakil Walikota Metro Hadiri Operasi Pasar Murah Bersubsidi di Balai Kelurahan Mulyojati

Wakil Walikota Metro Qomaru Zaman menghadiri Operasi Pasar Murah bersubsidi dalam rangka stabilitas harga pangan pokok menjelang Hari Raya Idulfitri tahun 2021 di Balai Kelurahan Mulyojati, Jumat ( 30/04/2021).

Dalam laporannya, Kadis Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, Elvira Umihanni, mengatakan bahwa pasar bersubsidi ini bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Lampung, dan merupakan kepedulian pemerintah pada masa pandemi Covid-19 ini.

Adapun untuk komoditi bahan pangan tersebut terdiri dari beras sebanyak 750 sak dengan kupon sebanyak 750 lembar, minyak makan sebanyak 2000 liter dengan kupon 1000 lembar yang masing-masing mendapatkan 2 liter, gula pasir sebanyak 2000 liter dengan kupon sebanyak 1000 lembar, tepung terigu 2000 kg masing-masing 1000 kupon dan telur 250 kg berkupon 250 lembar, serta 100 kg sapi dan 100 kg ayam.

“Pasar subsidi ini harganya jauh lebih murah dibanding harga pasar, disini kita bekerja sama dengan Pemerintah Kota Metro yang kemudian dalam prosesnya akan diantarkan dengan pamong agar dalam hal ini tetap menerapkan prokes secara ketat,” katanya.

Sementara itu, Qomaru, menyampaikan bahwa Pemkot Metro berterima kasih karena ditunjuk sebagai pasar murah, dengan harapan kegiatan pasar murah ini dapat terselenggara dengan baik dan tepat sasaran.

“Kami atas nama Pemerintah Kota Metro berterima kasih telah ditunjuk untuk melakukan pasar murah. Mudah-mudahan kegiatan pasar murah ini dapat terselenggara dengan baik dan tepat sasaran,” ucapnya. (tam/ian)

Wahdi Pimpin Rapat Optimalisasi Pelayanan Kesehatan Dalam Rangka Penanggulangan Covid-19 di Kota Metro

Walikota Metro Wahdi memimpin rapat optimalisasi pelayanan kesehatan dalam rangka penanggulangan Covid-19 di ruang OR Setda Kota Metro, Jumat (30/04/2021).

Dalam rapat tersebut Wahdi menegaskan untuk posko PPKM-Mikro dijalankan dan dipimpin oleh lurah, dimana salah satu tugasnya adalah menilai status zona di tiap wilayahnya, serta KTN di masing-masing kelurahan harus tegas dalam penanganan covid-19 ini. “Saya meminta kepada lurah maupun camat yang di wilayahnya terdapat KTN untuk terus dijalankan, karena Kota Metro ini berstatus zona orange dan harus diturunkan minimal ke zona kuning,” tegasnya.

Wahdi juga meminta untuk warga yang terkonfirmasi gejala Covid-19 untuk tidak melakukan isolasi di rumah, tetapi harus di rumah isolasi yang telah disediakan di beberapa kelurahan sesuai di wilayah masing-masing.

Wakil Walikota Metro, Qomaru Zaman, juga menjelaskan ada beberapa titik kelemahan untuk penanganan pencegahan Covid-19 tersebut. “Saya ingin menjelaskan keberadaan fungsi cek point di Kota Metro di 5 titik wilayah Kota Metro. Kita harus betul-betul serius mengenai penjagaan di tiap cek point tersebut, bagaimanapun yang kita pertaruhkan adalah tanggung jawab agar tidak menjadi kekecewaan bagi masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Plt. Sekda Kota Metro, Bangkit Haryo Utomo menjelaskan bahwa Walikota dan Wakil Walikota sudah mencanangkan 22 KTN dengan keterlibatan masyarakat di masing-masing wilayah, dan untuk 14 hari ke depan akan dilaksanakan sosialisasi terkait prokes. Kemudian mengenai cek point di 5 wilayah perbatasan terdapat jam kerja cek point yakni dari pukul 08.00 pagi sampai pukul 14.00 dilanjutkan dari pukul 14.00 sampai pukul 22.00 malam dengan penjagaan dari anggota dari TNI Polri, Satpol PP, Dinkes dan Dishub. (tmi/ian)

Walikota Metro Ikuti Dialog Nasional SIPD Secara Virtual

Walikota Metro Wahdi, didampingi kepala OPD terkait, mengikuti dialog secara virtual dengan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Mochamad Ardian N, melalui aplikasi zoom dari Ruang Rapat Kantor Walikota Metro, Jumat (30/4/2021).

Walikota Metro, Wahdi, menyimak paparan dari Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Mochamad Ardian N.

Dialog yang berlangsung ini secara khusus membahas mengenai Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Mochamad Ardian N dalam arahannya menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan dialog secara terbuka dengan pemerintah daerah yang difokuskan untuk mengupas tuntas hal-hal yang menjadi permasalahan dan dinamika lainnya dalam pengelolaan keuangan daerah.

Menurut Dirjen, dialog ini sangat dibutuhkan mengenai masalah-masalah yang dihadapi. “Giat ini merupakan media diskusi dengan pemerintah daerah yang sangat dibutuhkan untuk lebih memahami kondisi suatu pemerintah daerah,” katanya.

Mochamad Ardian N meminta Pemerintah Daerah untuk segera mempercepat implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Hal yang perlu diperhatikan pada seluruh daerah, baik itu Provinsi, Kabuaten/Kota menyiapkan langkah-langkah mendorong percepatan impelementasi Permendagri yang telah diterbitkan (SIPD) dan juga dapat bekerja sama dengan baik.

“Saya juga meminta kepala daerah segera menyesuaikan untuk menggunakan SIPD sesuai Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 secara tepat waktu sebagai dukungan perencanaan pembangunan berbasis elektronik,”ucapnya.

Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Mochamad Ardian N membahas mengenai Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Kami minta juga seluruh Pemda untuk secara tertib dan tepat waktu untuk menggunakan aplikasi SIPD sebagai platform menyampaikan dukungan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang berbasis elektronik.

Ia juga menyampaikan, dalam hal ini Kemendagri terus mendorong agar Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang terintegrasi antara informasi keuangan daerah, Kemendagri juga melakukan sinkronisasi dan harmonisasi rencana pembangunan dan keungan daerah yang menjadi acuan dalam menentukan arah kebijakan pembangunan di daerah. Hal ini juga bertujuan untuk membangun hubungan tata kelola pemerintah pusat dan daerah yang harus semakin efektif dan efisien, mempercepat reformasi birokrasi dalam upaya untuk memperkuat otonomi daerah.

SIPD merupakan sistem informasi yang memuat sistem perencanaan pembangunan daerah dan sistem keuangan daerah, serta sistem pemerintahan daerah yang lain, termasuk sistem pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah. Sehingga diharapkan seluruh Pemda segera menyesuaikan.

“Pemerintah Daerah boleh menggunakan aplikasi lain di luar SIPD, akan tetapi jangan sampai membebankan anggaran APBD,” tegasnya.

Dalam SIPD ini Pemerintah dan Pemerintah Daerah diharapkan dapat mempercepat transformasi digital. Adapun langkah-langkah dalam percepatan transformasi digital tersebut adalah lakukan percepatan perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital dan penyediaan layanan internet, mempersiapkan roadmap transformasi digital di sektor-sektor strategis, mempercepat integrasi pusat data nasional, siapkan kebutuhan SDM talenta digital, dan berkaitan dengan regulasi, skema pendanaan dan pembiayaan untuk segera disiapkan secepatnya. (dk/ins)

WTP ke-11, Wahdi Terima Penghargaan Dari BPK RI

Pemerintah Kota Metro pada puasa ke-17 bulan Ramadan 1442 Hijriah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI, Kamis (29/04/2021).

Walikota Metro Wahdi dalam hal ini menyampaikan bahwa Kota Metro mendapatkan opini WTP yang sudah 11 kali berturut-turut.

“Hari ini, Pemerintah Kota Metro mendapatkan anugerah yang ke-11 di bulan suci Ramadan 1442 Hijrah dari BPK Republik Indonesia (RI), yang dinilai oleh BPK Perwakilan Lampung, bahwa Kota Metro mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” katanya

Hal ini akan menjadi PR besar kita untuk Pemerintah Kota Metro bagaimana kedepan untuk membangun Metro lebih baik lagi.

“Tentunya hal tersebut dapat menjadi PR kita, menjalankan bersama orang-orang baik dan kita dapat melakukan hal-hal yang baik serta bisa mencegah hal-hal yang tidak baik,” paparnya (in/la)