Jawaban Walikota Metro Atas Penyampaian Raperda Kota Metro

DPRD Kota Metro menggelar rapat Paripurna tingkat I tentang Pandangan umum Fraksi-fraksi DPRD Kota Metro atas penyampaian 5 Raperda dan jawaban Walikota Metro atas pandangan umum fraksi-fraksi, di Ruang Sidang DPRD setempat, Selasa (14/10).

Walikota Metro Achmad Pairin pada kesempatan ini menyampaikan jawaban Pandangan Umum Fraksi Fraksi DPRD Kota Metro diantaranya pandangan umum mengenai Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

“Harus lebih dikaji secara komprehensif agar segala sesuatu yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah dapat lebih tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis efektif, transparan dan bertanggung jawab,” ujarnya.

Adapun Perubahan Kedua atas Perda Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, Pemerintah Kota Metro akan selalu mengupayakan untuk meningkatkan pelayanan, terkait dengan pengujian kendaraan bermotor, dan juga akan menyiapkan SDM, sistem dan prosedurnya dan termasuk prioritas akreditasi alat uji. Tidak hanya itu, ada perubahan ketiga atas Perda Kota Metro Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, untuk selalu berinovasi dan dapat mengembangkan potensi masing masing, dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Achmad Pairin juga menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung.

“Bahwa Raperda perlu dikaji secara lebih cermat terutama mengenai besaran penyertaan modal yang akan dialokasikan oleh Pemerintah Kota Metro kepada PT Bank Lampung, karena akan berpengaruh pada nilai manfaat yang akan didapatkan,” terang Pairin.

Selanjutnya, pandangan umum mengenai Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan di Kota Metro. Bahwa penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan merupakan bagian dari upaya mewujudkan pengelolaan perpustakaan di daerah secara profesional, sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Metro. (ins/cv)

Rapat Koordinasi Penjelasan Pokok Substansi dan RUU Ciptaker

Pj Sekda Metro bersama dengan Kapolres Kota Metro, Dandim 0411/LT ikuti rapat koordinasi secara virtual membahas tentang RUU Ciptaker di Command Center Kota Metro, Rabu (14/10). Rakor yang berlangsung secara virtual tersebut diikuti oleh jajaran Kementerian RI.

Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa RUU Ciptaker bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja dan kewirausahaan melalui kemudahan, dengan mempermudah mendapatkan perizinan dan legalitas bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Bagi pekerja, RUU Ciptaker menjamin hak-hak pekerja melalui perlindungan pekerja, upah minimum, hak cuti, uang pesangon, status karyawan, dan jaminan sosial bagi pekerja masih tetap ada bahkan ditambahkan jaminan kehilangan pekerjaan, perusahaan tidak bisa melakukan PHK secara sepihak, dan tenaga kerja asing tidak bebas masuk karena harus memenuhi syarat dan ketentuan. 

Selanjutnya dalam penyampaian Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, terkait waktu kerja tetap mengikuti UU Nomor 13 tahun 2003 meliputi, 7 jam sehari dan 40 jam 1 minggu, untuk upah minimum provinsi (UMP) wajib ditetapkan oleh gubernur, untuk upah minumum kabupaten/kota (UMK) tetap ada, bagi usaha mikro kecil berlaku upah berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja.

“Pemerintah memastikan bahwa pesangon betul-betul menjadi hak dan diterima oleh pekerja/buruh, kompensasi PHK menjadi 25 kali dengan pembagian 19 kali ditanggung oleh pemberi kerja/pelaku usaha,” tuturnya. (ian/cv)

figcaption { font-size: 10px; text-align: center; }