Bawaslu Metro Berikan Arahan Pilkada di Masa Pandemi Covid-19

Bawaslu Kota Metro melalukan talkshow bersama Radio Metropolis, dengan bahasan pemilihan kepala daerah ditengah pandemi Covid 19, Senin (12/10/2020).

Ketua Bawaslu Kota Metro Mujib S.Ag mengatakan, Provinsi Lampung pada tahun 2020 menggelar Pilkada serentak sebanyak 8 dari 15 kabupaten/kota yakni Kota Bandar Lampung, Kota Metro Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Pesisir Barat dan Kabupaten Lampung Selatan.

“Dimana tugas Bawaslu sebagai pencegah, penindakan, pengawasan dan penyelesaian sengketa. Hal ini kami lakukan sebagai tujuan yaitu, memastikan Pilkada berjalan LUBER (Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia) dan JURDIL ( Jujur dan Adil). Kemudian kami juga bertugas sebagai menyadarkan tentang pentingnya pendidikan pemilih. Serta mendorong partisipasi pemilih dalam mewujudkan Pilkada berkualitas,” papar Mujib.

Wajib juga mengatakan, bahwa Bawaslu mempunyai kewajiban untuk bersikap adil, tidak pilih kasih, bersikap netral kepada pasangan calon dan masyarakat.

“Untuk saat ini KPU telah menetapkan 4 Paslon, kemudian sekarang ini memasuki tahapan kampaye dari tanggal 26 September sampai tanggal 5 Desember. Kemudian saat ini sudah tercatat 115.844 pemilih,” ujarnya.

Tambahnya, Wajib menegaskan mengenai bebrapa hal yang perlu mendapat perhatian secara serius dalam melaksanakan kampanye yaitu, tetap mematuhi protokol kesehatan.

“Ada beberapa tahapan yang dilakukan paslon terkait dengan pelaksanaan kampanye yaitu paslon harus meminta seluruh kegiatan kampanye harus mempunyai surat pemberitahuan kepada polisi, dan rekomendasi dari satgas covid,” ungkapnya.

Lanjutnya, para petugas akan mengawasi, memastikan seluruh prokes sudah terlaksana. Peserta kampanye tidak boleh melebihi 50 orang. “Tidak boleh melibatkan anak kecil, ibu hamil dan para lansia. Jika 2 ketentuan itu tidak di taati, kami akan memberikan teguran, mengeluarkan surat tertulis akan memberikan sanksi kepada pelanggar tersebut,” tegas Mujib. (TM/Ian)

Demo HMI Se-Kota Metro, Tolak Omnibus Law

Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI se-Kota Metro melakukan demo atas penolakan Omnibus Law di depan Gedung DPRD Kota Metro, Senin (12/10/2020).

Demo yang dimulai pada pukul 08.30 WIB tersebut menolak berlakunya Omnibus Law UU Cipta Kerja. Kali ini dilakukan dengan meminta Ketua DPRD untuk secara langung menemui mahasiswa yang menunggu di halaman kantor setempat.

Salah satu mahasiswa menyebut aksi unjuk rasa adalah hak seluruh rakyat Indonesia. Hal itu dilakukan untuk menunjukkan rasa kekecewaan terhadap DPR yang hanya menyengsarakan masyarakat Indonesia.

Akhirnya, Ketua DPRD Kota Metro Tondi Muammar Gadaffi, mengajak para mahasiswa untuk masuk ke ruang rapat, guna mendengarkan aspirasi.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Metro Ahmad Kuseini yang sekaligus perwakilan Fraksi PKS turut menolak keputusan Omnibus Law. Penolakan ini juga diikuti oleh Sekretaris DPRD Metro yang juga dari Fraksi Partai Demokrat.

Akan tetapi, para mahasiswa tetap menuntut dan meminta DPRD Kota Metro untuk menolak keputusan RUU Cipta Kerja. (Tm/In)

figcaption { font-size: 10px; text-align: center; }