Kunjungan Peserta Diklat Pim II Se-Sumatera

Pemerintah Kota Metro menyambut baik peserta kunjungan atau visitasi Diklat II Pim angkatan 18 Tahun 2020 se-Sumatera di Ruang OR Setda Kota Metro, Rabu (30/9/2020).

Pj Sekda Kota Metro Misnan, sangat menyambut baik kunjungan yang dihadiri oleh 14 orang tersebut dimana diantaranya merupakan pejabat pimpinan tinggi pratama dan pejabat administrator yang berasal dari berbagai provinsi dan kementerian.

“Kegiatan ini bertemakan Strategi Pelayanan Publik Dalam Pemberdayaan Pengangkatan UMKM. Kegiatan ini diharapkan selanjutnya dapat terus terbina dan berlanjut pada masa mendatang,” ungkap Tarbiyah selaku Kepala BPSDMD Sumatera Selatan.

Sebelum acara berakhir, kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan cinderamata dari peserta diklat untuk Pemerintah Kota Metro dan foto bersama.(ia,in,ye)

KPU Metro Sosialisasikan PKPU Nomor 13, tentang Kampanye yang Dilarang

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia mengadakan sosialisasikan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 13 Tahun 2020, di Aula Kantor KPU, Selasa (29/09/20).

Berdasarkan penyampaian Komisioner KPU Metro Yunita Dewi Nurabaya mengatakan, pemilihan 2020 saat ini telah memasuki masa kampanye. Tahapan ini juga penting dan harus diikuti dengan pemahaman yang baik dari semua pihak.

“Terlebih lagi dalam penyelenggaraan dan keterkaitan dengan penerapan protokol kesehatan. Sebagaimana digariskan dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 13 Tahun 2020, tentang pelaksanaan pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota serentak, dalam Kondisi Bencana Non-alam Corona Virus Disease (Covid-19),” ujarnya.

Lanjutnya, pertemuan kampanye pada masa pandemi Covid-19 yang diadakan di dalam gedung dibatasi, paling banyak 50 orang. Dapat juga dilakukan melalui media sosial atau media daring.

Yunita juga mengatakan, pada PKPU No 13 tahun 2020 juga dijelaskan bahwa KPU dengan tegas melarang sejumlah kegiatan kampanye seperti rapat umum, kegiatan kebudayaan berupa pentas seni, panen raya, konser musik, kegiatan olahraga berupa gerak jalan santai, sepeda santai dan perlombaan, kegiatan sosial berupa bazar, donor darah serta peringatan hari ulang tahun partai politik.

“Bagi yang melanggar ketentuan tersebut, KPU mengatur sanksi sesuai Pasal 88C ayat (2) berupa penghentian dan pembubaran kegiatan berdasarkan koordinasi Bawaslu,” papar Yunita. (Sr)

4 Hari Penegakan Hukum Protokol Covid-19, Terdapat 388 Pelanggar

Pemerintah Kota Metro menyelenggarakan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Covid-19, yang tertuang dalam Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2020.

Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Kota Metro Imron mengatakan, penegakan hukum protokol kesehatan Covid-19 dilakukan sejak tanggal 21 sampai dengan tanggal 24 September 2020. “Dimana Penanggung jawab kegiatan tersebut dari Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro,” ujarnya, Senin (28/09/2020).

seorang warga sebelah kanan ke 2, sedang diberikan sangsi pelanggaran protokol

Lanjutnya untuk data pelanggaran pada tanggal 21 September sebanyak 67 pelanggar yang tidak menggunakan masker. Pada tanggal 22 September sebanyak 181 pelanggar tidak menggunakan masker dan 1 lokasi penutupan caffe, yang menjadi klaster penyebaran Covid-19.

“Sementara pada tanggal 23 September terdapat 72 pelanggar yang tidak menggunakan masker. Dan tanggal 24 terdapat 62 pelanggar yang tidak menggunakan masker. Dengan jumlah pelanggar selama 4 hari sebanyak 388 pelanggar dan 1 caffe ditutup sementara selam 14 hari. Sedangkan jenis sangsi berupa menyanyikan lagu Indonesia Raya, membersihkan fasilitas umum dan mengucapkan Pancasila,” terang Imron.

Imron juga memaparkan jenis pelanggaran yang mendapat sangsi, diantaranya tidak menggunakan masker, tidak menerapkan social distancing, tidak menerapkan physical distancing dan protokol kesehatan, pengendaran roda 2 tidak menggunakan masker dan kendaran pribadi berpenumpang kurang lebih 50%. (Sr)

Pemerintah Kota Metro Atur Jumlah Pegawai Dalam Pelaksanaan Tugas Kedinasan

Memperhatikan status penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Indonesia dan untuk mengendalikan penyebaran Covid-19 serta mengurangi risiko penularan yang dapat terjadi di Lingkungan Kantor Instansi Pemerintah Kota Metro, maka Pemkot Metro mengatur banyaknya jumlah pegawai  yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor paling banyak 75% pada unit kerja instansi yang bersangkutan.

Hal tersebut tercantum dalam Surat Edaran Walikota Metro Nomor 40/SE/SETDA/07/2020 tentang Perubahan atas surat edaran Walikota Metro Nomor 058/23/SETDA/07/2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Tatanan Normal Baru di Lingkungan Instansi Pemerintah Kota Metro.

Dengan dikeluarkannya surat edaran tersebut, Walikota Metro Achmad Pairin meminta kepada Kepala OPD untuk mengatur jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor sesuai dengan kondisi Organisasi Perangkat Daerahnya masing-masing.

 “Saya minta setiap Kepala OPD untuk mengatur jumlah pegawainya masing-masing sesuai surat edaran ini, dan selain itu bagi yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor agar dapat mematuhi protokol kesehatan sesuai dengan aturan yang berlaku”, ujarnya.

Diketahui, Surat Edaran Walikota Metro Nomor 058/23/SETDA/07/2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Tatanan Normal Baru di Lingkungan Instansi Pemerintah Kota Metro masih tetap berlaku dan merupakan satu kesatuan dengan surat edaran Walikota Metro Nomor 40/SE/SETDA/07/2020 ini. (dk)

KPU Menggelar Deklarasi Kampanye, Penandatanganan Paslon Walikota dan Wakil Walikota Metro

Komisi Pemilihan Umum Kota Metro menggelar kegiatan Deklarasi Kampanye Damai dan Penandatanganan Pakta Integritas Pasangan calon Pilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro tahun 2020, yang berlangsung di Ballroom Hotel Aidia Grande Metro, Kamis (24/09/2020).


Ketua KPU Sukatno dalam arahannya menyampaikan, sesuai dengan peraturan KPU Pemerintah Kota hari ini sudah melaksanakan rapat pleno terbuka, dan sudah memiliki nomor urut pasangan calon. Walaupun kegiatan deklarasi ini mempunyai tantangan, dimana penyelenggaraan Pilkada di masa pandemi harus senantiasa menjalankan protokol kesehatan. 

“Kampanye akan dimulai pada 20 September, namun peserta harus mematuhi protokol kesehatan. Karena KPU telah berkomitmen dalam penyelenggarakan Pilkada pada bulan Desember ini harus secara adil dan sukses,” jelasnya. 

Selanjutnya, Walikota Metro yang juga menghadiri deklarasi kampanye menyampaikan bahwa, Pilkada serentak yang dilaksanakan pada tahun 2020 merupakan wujud dari demokrasi Pancasila yaitu dengan memberikan kewenangan kepada masyarakat untuk menentukan pemimpin daerahnya secara langsung. Dengan demikian, rakyatlah yang menjadi subyek penentu bagi siapa yang akan memimpin kedepannya.


“Tentunya Saya sangat berharap saat melaksanakan sosialisasi dalam masa kampanye calon yang menggunakan alat peraga berupa baliho, media banner, spanduk, poster, dan leaflet, agar tetap memperhatikan keindahan, ketertiban serta kebersihan kota sesuai dengan peraturan yang berlaku dan terus menaati protokol kesehatan guna mencegah penularan virus corona,” jelasnya. 

Walikota Metro Achmad Parin mengatakan bahwa pemungutan suara untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Metro akan kita laksanakan secara serentak bersama-sama dengan 8 kabupaten/kota di Provinsi Lampung pada tanggal 9 Desember 2020. Tentunya, dalam masa pandemi ini untuk seluruh calon dapat menerima hasil dari Pilkada tersebut dan KPU pun diharapkan mampu bekerja secara profesional, transparan, serta akuntabel dan selalu menerapkan protokol kesehatan Covid-19 sehingga hasil Pilkada tahun 2020 ini nantinya dapat diterima oleh seluruh elemen masyarakat Kota Metro.

Rapat TKPRD Kota Metro

Asisten II Yeri Ehwan memimpin Rapat Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Kota Metro tentang investasi pembangunan gudang usulan investasi pembangunan masjid dan pondok serta usulan kavling rumah tinggal, yang berlangsung di OR Setda Kota Metro, Kamis (24/09/2020).

Rapat terkait usulan para investor yang akan melakukan kegiatan pembangunan perumahan di Kota Metro.

Pada kesempatannya, Faizal melaporkan bahwa, akan merencanakan pembangunan perumahan Griya Pesona alam yang beralamat Yosomulyo Metro Barat. Adapun perumahan dan ruang terbuka hijau yang akan dibangun sebanyak 25 unit.

“Tidak ada masalah untuk sisi lahan, namun data sertifikat dan KTP harus berasal dari satu pemilik,” tandas Kepala BPN.

Yerri juga menegaskan bahwa, dirinya setuju dengan adanya pembangun perumahan yang akan diajukan apabila syarat-syarat untuk pengajuan pembangunan perumahan telah lengkap dan sesuai dengan persyaratan. (iy.in.ys)

figcaption { font-size: 10px; text-align: center; }