Gubernur Lampung Gelar Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi dan Pilkada Bersih

Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi, memimpin Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi dan Pilkada Bersih dengan seluruh Kepala Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, di Gedung Pusiban Komplek Kantor Gubernur, Kamis (06/08).

Selain dihadiri oleh Gubernur Lampung, Rakor ini dihadiri juga oleh Ketua KPK RI Komjen Pol. Firli Bahuri, Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim, Ketua DPRD Provinsi Lampung Mingrum Gumay, Kapolda Lampung Irjen Pol. Purwadi Arianto, Danrem 043/Gatam Brigjen TNI Toto Jumariono, Ketua KPU Lampung Erwan Bustami, Ketua Bawaslu Lampung Fatikhatul Khoiriyah, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Irwan S. Marpaung, Inspektur Lampung Adi Erlansyah, Kabankesbangpol Fitter Syahboedin, Kepala BPKAD Minhairin, Kakanwil ATR/BPN Lampung Yuniar Hikmat Ginanjar, Kepala BPK Perwakilan Lampung Hari Wiwoho, Kepala Perwakilan BPKP Lampung Kisyadi, Kepala OJK Lampung Bambang Hermanto, Kepala Ombudsman Perwakilan Lampung Nur Rakhman.

Turut hadir juga 15 Bupati/Walikota dan 15 Ketua DPRD Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, 8 Ketua KPU dan 8 Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.

Ketua KPK RI dalam sambutannya mengatakan bahwa saat pandemi Covid-19 ini, Gubernur, DPRD, Bupati dan Walikota berada di situasi yang berat dan tidak diuntungkan, karena mereka tidak bisa mewujudkan membangun daerahnya sebagaimana mestinya janji mereka. Tetapi bukan berarti mereka tidak bisa bekerja atau tidak bisa mewujudkan kesejahteraan rakyat, karena masih banyak hal yang bisa diwujudkan. Kondisi saat ini, keselamatan rakyat merupakan hal yang paling utama dan tidak boleh diabaikan.

“Kesan saya, Lampung sukses menangani Covid-19. Lampung berhasil artinya betul-betul masyarakatnya sudah bisa menjaga kesehatan sesuai protokol yang disesuaikan. Calon boleh melakukan apa saja tetapi protokol kesehatan tetap dilaksanakan, kesehatan masyarakat tetap diperhatikan,” ujar Firli Bahuri.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memetakan, setidaknya ada empat titik rawan terjadinya tindak pidana korupsi terkait penanganan Covid-19. Keempat titik rawan itu adalah pengadaan barang dan jasa, pengalokasian APBN dan APBD, pemberian sumbangan dari pihak ketiga, dan pendistribusian bantuan sosial.

Firli pun menjelaskan, KPK telah mengklasifikasikan tiga kategori penyimpangan bantuan yang kemungkinan bisa terjadi. Pertama, bantuan atau sumbangan fiktif. Kedua, exclusion error atau inclusion error, dan Ketiga, ada kualitas atau kuantitas bantuan yang berubah. Atas pemetaan tersebut, Firli menyebutkan KPK telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) yang bertugas melakukan penyelidikan terhadap penggunaan dan penyaluran anggaran penanganan Covid-19. KPK telah membentuk satgas penyelidikan yang bertugas memonitor terkait penggunaan dan penyaluran anggaran Covid-19.

Gubernur Lampung mengucapkan terimakasih dan selamat datang di Tanah Lampung Sai Bumi Ruwai Jurai kepada Ketua KPK RI beserta rombongan, juga kepada seluruh peserta Rakor atas kehadirannya. Gubernur berharap, dengan adanya Rakor ini semakin memantapkan proses pencegahan korupsi dan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Walikota pada tanggal 9 Desember 2020. Hal ini diharapkan berindikasi pada terwujudnya komitmen para penyelenggara.

Dalam pelaksanaan pencegahan korupsi dan pilkada bersih di Provinsi Lampung, Arinal juga mengharapkan komitmen dari seluruh pihak yang terlibat dalam proses penyelenggaran pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020.

“Korupsi merupakan Kejahatan Luar Biasa (Extraordinary Crime) dan harus segera diberantas. Upaya pencegahan korupsi tidak cukup hanya dengan peraturan perundang-undangan, namun juga yang lebih penting adalah membangun komitmen sumber daya manusia itu sendiri. Tanpa membangun sumber daya manusia yang baik dan berintegritas, mustahil pencegahan terhadap tindak korupsi dapat berjalan dengan maksimal,” ungkap Arinal.

Program pencegahan pemberantasan korupsi yang telah diinisiasi selama ini sangat membantu pihak daerah dan menciptakan pemerintahan yang lebih bersih dan berwibawa. Berbagai macam hal telah diciptakan, diantaranya melalui penyusunan regulasi dan upaya yang tersistem, peningkatan sumber daya harus selalu termonitoring dan terevaluasi. Berbagai upaya tersebut membutuhkan dorongan dan dukungan dari masyarakat. Peran serta dan upaya dalam membangun kesadaran dapat terus dilakukan sehingga program pencegahan pemberantasan korupsi dapat berjalan bersih dan berkesinambungan. (dk)

.

.

Sumber : Diskominfotik Prov Lampung

Senilai 10 Miliar, Pemkot Metro Tambahkan Modal ke PT. Bank Lampung

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Ridhwan, memimpin rapat pembahasan Raperda Kota Metro, tentang penambahan penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung, di OR Setda Kota Metro, Kamis (06/08/2020).

“Peraturan Daerah (Perda) yang terkait selama ini belum ada, oleh karena itu Perda ini merupakan Perda baru. Saya juga berharap draf ini mencapai 95% sesuai dengan apa yang telah diinginkan, sehingga tidak perlu banyak perbaikan lagi. Dengan adanya forum ini, kita mempunyai kesempatan untuk memberi masukan dalam hal materi,” terang Ridhwan.

Tambahnya, Ridhwan mengutarakan mengenai Perda baru ini akan berlaku selama 5 (lima) tahun kedepan. “Kemudian untuk dana yang kita tambahkan ke PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung sebanyak Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah),” kata Ridwan. (Li/Gt).

Walikota Metro, Letakan Batu Pertama Rumah Produksi Abon Lele Oseri

Walikota Metro Achmad Pairin meletakan batu pertama pembangunan rumah produksi Abon Lele Oseri, di Jl Letjen Suprapto, Kelurahan Margodadi, Metro Selatan, Kamis (06/08/2020).

Koordinator Kelurahan Margodadi Sri Wahyuni menuturkan bahwa, bantuan ini senilai 1 miliar yang sudah ditransfer sebanyak LKM 70% dan sudah disalurkan  ke 2 KSM yaitu KSM Bintang dan KSM Bulan.

Achmad Pairin mengatakan, dengan pembangunan rumah produksi dan pasar khusus ini dapat bermanfaat, sehingga proses produksi Abon Lele Oseri yang telah bejalan selama ini bisa lebih maksimal.

“Saya ucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat, yang telah memberikan bantuan kepada kami. Mudah-mudahan nantinya bisa menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran. Saat ini angka pengangguran di Kota Metro mencapai 5,11% dan angka kemiskinan di Kota Metro sebanyak 8,68%,” kata Pairin.

Lanjutnya, Walikota Metro juga berharap dengan adanya kegiatan ini, semoga produk Abon Lele Oseri bisa bertambah. “Sehingga masyarakat sekitar juga dapat berpartisipasi dengan ternak lele, dengan begitu mampu menekan angka kemiskinan,” ujarnya.

Sementara perwakilan dari Balai PPW Lampung Fajar Simanjuntak, mengatakan Program Kotaku merupakan program nasional, yang merupakan mendukung program padat karya yang khususnya kepada daerah berkawasan kumuh. Sehingga kegiatan ini mampu mengurangi kawasan kumuh di daerah kota tersebut, sehingga menambah lapangan kerja.

“Selain itu, kegiatan ini dilaksanakan di daerah desa dan kelurahan, sehingga secara langsung memberikan dampak kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah. Kemudian di Lampung sendiri daerah yang mendapat bantuan sebanyak¬†3 kelurahan, diantaranya 2 kelurahan di Kabupaten Pringsewu¬† dan 1 kelurahan di Kota Metro,” jelas Fajar. (Sr/Dk)