Pada hari Jumat (17/03/2017) Pemerintahan Kota Metro melaksanakan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama atau MoU dengan Kejaksaan Negeri Metro, tentang Penanganan Permasalahan Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, yang terselenggarakan di Ruang OR Pemkot Metro.

Dalam acara tersebut,  dihadiri Walikota Metro Ahmad Pairin didampingi Wakil Walikota Metro Djohan, Plt Sekda Kota Metro dan Kepala Satker di Pemerintahan Kota Metro. Sementara dari Kejari Kota Metro dihadiri langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kota Metro Ivan Jaka Marsudi Wibowo, SH, yang hadir bersama dengan para stafnya.

Kerjasama yang nantinya akan berlangsung selama 2 tahun ke depan ini dilakukan oleh para pihak, bertujuan untuk saling mempercayai bahwa disatu pihak dalam pelaksanaan tugasnya menghadapi berbagai masalah di bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara.

Kepala Kejaksaan Negeri Kota Metro, Ivan Jaka Marsudi Wibowo mengatakan bahwa kerja sama yang terjalin selama 2 tahun kedepan hanyalah terbatas pada bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, tidak menyangkut bidang hukum lain seperti Hukum Pidana.

Lanjutnnya ia menjelaskan bahwa, perjanjian ini sebagai upaya untuk mengatasinya memerlukan bantuan Kejaksaan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan mempunyai tugas dan wewenang memberikan bantuan hukum, pelayanan hukum, penegakan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lainnya.

“Semoga kerjasama yang kita sepakati ini dapat berjalan dan berhasil sesuai yang diharapkan dan pada gilirannya Kejaksaan dapat memberikan bantuan secara optimal,” ucap Kajari Metro.

Sementara dari sambutan Walikota Metro mengatakan, bahwa adanya Perjanjian Kerjasama ini dapat terus berkomitmen untuk meningkatkan koordinasi, dalam mencegah terjadinya pelanggaran hukum dan membantu penyelesaian permasalahan hukum, serta menambah wawasan maupun pengetahuan bagi segenap ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Metro.

Adapun lingkup Perjanjian Kerjasama ini adalah khusus dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang dilakukan oleh Kejaksaan Metro, untuk kepentingan Pemerintah Kota Metro dari permasalahan.

“Bila terjadi gugatan dari masyarakat ataupun pihak ketiga Pemkot Metro meminta bantuan hukum maupun tindakan hukum lainnya kepada Kejaksaan Negeri Metro melalui Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN), untuk memberikan bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum maupun tindakan Hukum lain kepada Pemerintah Kota Metro pada umumnya,” ujar Pairin.

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).