SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA METRO

A.   Latar Belakang

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaiman telah diubah dengan undang-undang nomor 9 Tahun 2015 bahwa Ketentraman, ketertiban Umum dan Pelindungan masyarakat merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Dalam rangka melaksanakan tugas  Satuan Polisi Pamong Praja secara umum mempunyai fungsi sebagai berikut :

  1. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakkan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
  2. Pelaksanaan kebijakan penegakkan Perda dan Peraturan Kepala Daerah;
  3. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
  4. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
  5. Pelaksanaan Koordinasi penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dan atau Aparatur lainnya.
  6. Pengawasan terhadap masyarakat, Aparatur atau Badan Hukum agar mematuhi dan mentaati Perda dan Peraturan Kepala Daerah.
  7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja sebagai berikut :

  1. Melakukan tindakan penertiban nonyustisi terhadap warga masyarakat, Aparatur atau Badan Hukum yang melakukan pelanggaran Perda dan Peraturan Kepala Daerah.
  2. Menindak warga masyarakat, Aparatur atau Badan Hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
  3. Fasilitasi dan Pemberdayaan Kapasitas Penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
  4. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat Aparatur atau Badan Hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda atau Peraturan Kepala Daerah.
  5. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat Aparatur atau Badan Hukum yang melakukan pelanggaran Perda atau Peraturan Kepala Daerah.

SEKERTARIAT

Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja sebagai berikut :

  1. Melakukan tindakan penertiban nonyustisi terhadap warga masyarakat, Aparatur atau Badan Hukum yang melakukan pelanggaran Perda dan Peraturan Kepala Daerah.
  2. Menindak warga masyarakat, Aparatur atau Badan Hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
  3. Fasilitasi dan Pemberdayaan Kapasitas Penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
  4. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat Aparatur atau Badan Hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda atau Peraturan Kepala Daerah.
  5. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat Aparatur atau Badan Hukum yang melakukan pelanggaran Perda atau Peraturan Kepala Daerah.
  6. Mengkoordinir penyusunan kebutuhan sarana dan prasarana rumah tangga Satuan Polisi Pamong Praja.
  7. Mengelola dan memberi pelayanan pembinaan administrasi umum kepada semua unsur dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan cepat, tepat dan lancar.

Mengkoordinir penyusunan laporan,  pelaksanaan, budaya  kerja  Pengawasan  melekat, Laporan Keterangan  Pertanggung  Jawaban ( LKPJ )  Laporan  Penyelenggaraan  Pemerintah  Daerah         ( LPPD ), Laporan Kinerja Keuangan, Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk digunakan sebagai bahan pertanggung jawaban Pelaksanaan Kinerja.

  1. Mengkoordinir penyusunan dokumen-dokumen perencanaan dan laporan terkait dengan realisasi kinerja, fisik dan keuangan serta managerial asset.
  2. Mengevaluasi laporan bulanan, triwulan operasional kesekretariatan dan tahunan serta hasil pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan sumber data yang ada dan kegiatan yang telah dilakukan agar dipergunakan sebagai bahan masukan atasan.
  3. Mengevaluasi dan monitoring pencapaian target kinerja dan anggaran dalam lingkup sekretariat.
  4. Mengkoordinasi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas masing-masing.
  5. Memimpin pelaksanaan program dan kegiatan urusan kesekretariatan.
  6. Mengkoordinir penyusunan program kerja Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan masukan data dari masing-masing bidang agar tersedia program kerja yang partisipatif
  7. Memberikan penilaian dan evaluasi terhadap kerja bawahan.
  8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan dalam kedinasan.

Sub Bagian Penyusunan  Program, Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan

Sub Bagian Penyusunan Program, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan  mempunyai tugas :

  1. Perencanaan, penyusunan, koordinasi pengawasan / monitoring , evaluasi dan Pelaporan kegiatan lingkup kesekretariatan.
  2. Merencanakan dan menyusun rencana kerja dan anggaran di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja.
  3. Merencanakan dan menyusun rencana kerja dan anggaran dilingkup Satuan Polisi Pamong Praja.
  4. Mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran kepada bidang dan seksi lain.
  5. Menyusun dan mengkordinasikan dokumen perencanaan dan laporan terkait dengan realisasi kinerja, fisik dan keuangan serta managerial asset.
  6. Membuat laporan berkala organisasi terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja.
  7. Melaksanakan pemantauan , pengawasan dan evaluasi terhadap perkembangan dan capaian target-target pelaksanaan program dan kegiatan.
  8. Menyusun perencanaan umum program tahunan, program jangka menengah dan program jangka panjang.
  9. Menyiapkan bahan bersama unit kerja terkait dalam penyusunan Rencana Strategi Satuan Perangkat Daerah ( Renstra- SKPD ).
  10. Menyusun Rencana Kerja Tahunan bersama unit lain yang terkait.
  11. Menginventarisasi, mempelajari dan menginfut semua data dan informasi terkait dengan penyusunan program dan kegiatan.
  12. Melaksanakan Monitoring dan evaluasi kegiatan;
  13. Menghimpun dan menyusun laporan kegiatan;
  14. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

  1. Menyelenggarakan kegiatan pengadaan dan pemiliharaan asset –asset kedinasan yang bersifat umum meliputi kendaraan dinas/Jabatan peralatan atau perlengkapan kantor dan rumah tangga.
  2. Mengatur pelaksanaan pengelolaan arsip, baik arsip aktif maupun in aktif dan arsip statis agar mudah dan cepat ditemukan bila dibutuhkan.
  3. Melaksanakan Pengelolaan dan pelaporan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan dinas, melaksanakan urusan rumah tangga, melaksanakan sarana dan prasarana, hubungan masyarakat, urusan hukum, dan menyiapkan rapat dinas;
  4. Menyusun dan mengoreksi konsep Daftar Urut Kepangkatan, Pengusulan Karpeg. Karis/Karsu, Askes, Taspen dan Bapertarum berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar tersedia data yang valid.
  5. Menyusun dan mengoreksi konsep bahan usulan kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala pegawai sesuai preiode yang telah ditetapkan agar kenaikan pangkat dan gaji berkala dilakukan tepat waktu.
  6. Mengatur pengumpulan dan pengolahan data kepegawaian meliputi administrasi sumpah jabatan,Pelantikan jabatan struktural, usul pengangkatan dalam jabatan struktural, pensiun, cuti pegawai dan Sasaran Kinerja Pegawai untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan.
  7. Menyusun dan mengelola daftar hadir pegawai sesuai data absensi harian agar tersedia data bagi pembinaan disiplin Pegawai.
  8. Menyusun dan mengoreksi syarat usulan pelaksanaan diklat struktural dan diklat yang terkait dengan kepegawaian, keuangan, asset berkoordinasi dengan BKD dan Diklat.
  9. Melakukan pengelolaan dan Pelaporan Administrasi Kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan pegawai, mutasi, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai;
  10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan.

SUB BAGIAN KEUANGAN

Sub Bagian keuangan mempunyai tugas :

  1. Melaksanakan program kegiatan keuangan meliputi penyusunan anggaran serta administrasi keuangan meliputi pembayaran, pembukuan dan pertanggung jawaban keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
  2. Melaksanakan verifikasi dan validasi dokumen keuangan berpedoman pada peraturan atau ketentuan yang berlaku agar tertib administrasi keuangan.
  3. Pengumpulan bahan dan penyiapan penyusunan anggaran serta pengelolaan administrasi keuangan.
  4. Melakukan pengelolaan urusan administrasi keuangan Satuan Polisi Pamong Praja.
  5. Menyusun pembukuan, pertanggung jawaban keuangan dan pelaporannya;
  6. Menyiapkan bahan usulan penetapan Bendahara;
  7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN PEMADAM KEBAKARAN

Bidang  Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas antara lain :

  1. Merencanakan, mengatur dan mengawasi pelaksanaan kegiatan deteksi dini dalam rangka deteksi dini potensi gangguan ketentraman dan ketertiban Umum.
  2. Menyusun rencana kerja dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan bidang perlindungan masyarakat dan Pemadam Kebakaran.
  3. Merencanakan, mengatur dan mengawasi pelaksanaan kegiatan terkait perlindungan masyarakat dan Pemadam Kebakaran.
  4. Merencanakan dan menyusun bahan pembinaan kelompok swadaya masyarakat yang potensial untuk menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
  5. Merencanakan, mengatur dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pengkordinasian dengan lembaga lainnya dalam upaya pencegahan penanggulangan akibat bencana.
  6. Merencanakan, mengatur dan mengawasi pelaksanaan kegiatan koordinasi dengan instansi lainnya untuk melancarkan kegiatan Pemilu, Pilpres dan Pilkada.
  7. Merencanakan , mengatur dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan pengembangan potensi masyarakat dalam rangka mendukung pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta perlindungan masyarakat berbasis masyarakat.
  8. Merencanakan dan penyusunan pembinaan, pengarahan dan penyiapan pembekalan kepada masyarakat agar memiliki kemampuan dan kemandirian untuk mencegah konflik serta pendektesian konflik.
  9. Merencanakan dan menyusun konsep inventarisasi kebutuhan sarana dan prasarana operasional Satuan Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran.
  10. Merencanakan, mengatur dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pendidikan, pelatihan dan bimbingan teknis kepada Satuan Perlindungan Masyarakat dan Pelatihan Petugas Pemadam Kebakaran.
  11. Merencanakan, mengatur dan mengawasi pelaksanaan kegiatan identifikasi dan pendataan kejadian gangguang keamanan , ketertiban masyarakat dan Kebakaran.
  12. Bidang perlindungan masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Satuan.

SEKSI PELATIHAN DAN MOBILITAS SATLINMAS

Seksi Pelatihan dan Mobilisasi Satlinmas mempunyai tugas :

  1. Menyusun dan melaksanakan rencana kerja dan anggaran serta teknis dan jadwal kegiatan seksi Pelatihan dan Mobilisasi Satlinmas berdasarkan rencana yang telah ditetapkan Kepala Bidang.
  2. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dalam rangka bina potensi masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat
  3. Menyiapkan bahan dalam rangka koordinasi dan pembinaan kerjasama dengan instansi terkait terhadap pelaksanaan pembinaan potensi masyarakat dan penyelenggaraan perlindungan masyarakat
  4. Menghimpun data dan informasi hasil koordinasi dengan instansi terkait terhadap potensi masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
  5. Mengendalikan dan mengkoordinir Satlinmas dalam pelaksanaan kegiatan, membantu kegiatan cepat tanggap dan responsif dalam penanganan perlindungan masyarakat dalam lingkup pelaksanaan tugas di Kelurahan.
  6. Menyelenggarakan pemetaan untuk menemukan kelompok swadaya masyarakat yang potensial untuk menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
  7. Mengendalikan dan mengkoordinir Satlinmas dalam pelaksanaan kegiatan ; membantu upaya pencegahan dan penanggulangan akibat bencana berkoordinasi dan bekerjasama dengan lembaga lainnya.
  8. Mengendalikan dan mengkoordinir Satlinmas dalam pelaksanaan kegiatan membantu pengamanan Pemilu, Pilpres dan Pilkada.
  9. Menyelenggarakan pembangunan fisik dan perlengkapan Poskamling pada setiap Wilayah Rukun Tetangga ( RT ).
  10. Menyelenggarakan pelatihan dan pembekalan kepada masyarakat agar memiliki kemampuan dan kemandirian untuk mencegah konflik serta pendektesian konflik.
  11. Menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Operasional Satuan Perlindungan Masyarakat.
  12. Menyelenggarakan dan memfasilitasi pendidikan, pelatihan dan bimbingan teknis kepada Satuan Perlindungan Masyarakat.
  13. Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi serta membuat laporan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
  14. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

SEKSI SATGAS PENCEGAHAN PEMADAM KEBAKARAN

Seksi Satgas Pencegahan  Pemadam Kebakaran  mempunyai tugas:

  1. Menyiapkan bahan dalam perumusan teknis pencegahan bencana kebakaran.
  2. Melakukan pendataan dan pemantaun terhadap gedung Perkantoran dan rumah masyarakat yang rawan terjadinya bencana kebakaran.
  3. Melaksanakan kesiagaan pencegahan bencana kebakaran sebelum dan sesudah terjadi.
  4. Mengkoordinasikan pengerahan sumberdaya pada saat terjadi bencana kebakaran.
  5. Mendistribusikan bantuan ketempat sasaran terjadinya kebakaran.
  6. Bimbingan dan penyuluhan penguatan peran masyarakat dalam penanganan bencana kebakaran.
  7. Mengkoordinasikan rehabilitasi dan relokasi saat terjadi kebakaran.
  8. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.
  9. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja kepada Kepala Bidang sesuai dengan ketentuan.
  10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

SEKSI SARANA DAN PRASARANA

Seksi  Sarana dan Prasarana  mempunyai tugas:

  1. Menyusun dan melaksanakan rencana kerja dan anggaran kegiatan seksi Sarana dan Prasarana berdasarkan rencana yang telah ditetapkan Kepala Bidang.
  2. Melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan koordinasi seksi Sarana dan Prasarana.
  3. Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dibidang Sarana dan Prasarana.
  4. Melaksanakan inventarisasi seluruh peralatan Pemadam Kebakaran.
  5. Melaksanakan pemiliharaan secara kontinyu/berkala terhadap seluruh peralatan Pemadam Kebakaran.
  6. Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan seksi Sarana dan Prasarana kepada Kepala Bidang.
  7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan

BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai tugas :

  1. Membuat Rencana Induk Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum.
  2. Merencanakan, mengatur dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pemetaan/mapping terhadap objek atau lokasi sasaran.
  3. Menyelenggarakan kegiatan deteksi dini potensi gangguan ketentraman dan ketertiban umum sebelum dilaksanakan penindakan.
  4. Merencanakan, mengatur dan mengawasi pelaksanaan pemberian peringatan, teguran pra operasi penertiban, pembongkaran, penutupan dan penyegelan.
  5. Melakukan pengendalian masa dalam unjuk rasa
  6. Merencanakan, mengatur dan mengawasi kegiatan operasi penertiban, pembongkaran, penutupan dan penyegelan.
  7. Merencanakan, mengatur dan mengawasi kegiatan pengawalan dan pengamanan pejabat.
  8. Mengatur dan mengawasi kegiatan pengamanan aset Milik Pemerintah Daerah dan Pengamanan Rumah Dinas Pejabat.
  9. Merencanakan, mengatur dan mengawasi kegiatan patroli potensi gangguan ketentraman dan ketertiban.
  10. Merencanakan, mengatur dan mengawasi kegiatan pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah yang berskala massal berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan Kepala satuan.
  11. Merencanakan, mengatur dan mengawasi pelaksanaan kegiatan deteksi dini dalam rangka deteksi dini potensi gangguan ketentraman dan ketertiban umum.
  12. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagaian tugas Satuan dibidang ketertiban Umum dan ketertraman Masyarakat, operasi dan pengendalian serta kerjasama.
  13. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dipimpin oleh seorang kepala Bidang
  14. yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

SEKSI OPERASI DAN PENGENDALIAN

Seksi Operasi dan Pengendalian  mempunyai tugas :

  1. Menyusun dan melaksanakan rencana kerja, anggaran serta teknis dan jadwal kegiatan Seksi Operasi dan Pengendalian Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan Kepala Bidang.
  2. Menyelenggarakan pelaksanaan pemberian peringatan dan teguran pra operasi penertiban, pembongkaran, penutupan dan penyegelan.
  3. Menyelenggarakan kegiatan operasi penertiban, pembongkaran, penutupan dan penyegelan.
  4. Menyelenggarakan teknis kerjasama dengan instansi terkait untuk kegiatan operasi penertiban, pembongkaran, penutupan dan penyegelan.
  5. Mendukung kegiatan operasi penertiban, pembongkaran, penutupan dan penyegelan.
  6. Menyelenggarakan teknis kerjasama dengan Instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah atau kegiatan yang berskala masal.
  7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan

SEKSI KETERTIBAN UMUM

Seksi Ketertiban Umum mempunyai tugas :

  1. Menyelenggarakan kegiatan patroli ketentraman dan menyelenggarakan kegiatan pemataan/maping terhadap objek atau lokasi sasaran.
  2. Menyelenggarakan kegiatan patroli ketentraman dan ketertiban.
  3. Mengendalikan patroli ketentraman dan ketertiban yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan.
  4. Menyelenggarakan pembuatan laporan hasil kegiatan patroli untuk ditindaklanjuti dengan penyelidikan dan penyidikan oleh bidang terkait.
  5. Mengatur dan menyelenggarakan kegiatan patroli ketentraman dan ketertiban dengan melibatkan Instansi terkait dalam bentuk Tim terpadu.
  6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

SEKSI PENGAMANAN

Seksi Pengamanan mempunyai tugas :

  1. Menyelenggarakan kegiatan pengawalan dan pengamanan pejabat Daerah , Membantu pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk Pejabat Negara dan tamu Negara.
  2. Menyelenggarakan kegiatan pengamanan aset Milik Pemerintah Daerah dan Rumah Dinas Pejabat.
  3. Melaksanakan pengendalian masa dalam unjuk rasa.
  4. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan menyusun laporan kegiatan pengamanan kantor dan rumah dinas pejabat.
  5. Melaksanakan pemantauan evaluasi, dokumentasi dan menyusun laporan kegiatan pengawalan pejabat penting dan tamu daerah.
  6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

BIDANG PENEGAKAN PERATURAN DAERAH

Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah mempunyai tugas :

  1. Menyusun rencana kerja dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan.
  2. Memimpin dan mengkoordinasikan sosialisasi Peraturan Daerah/Peraturan Daerah yang memuat Sanksi.
  3. Menyelenggarakan Penegakan Peraturan Daerah / Peraturan Kepala Daerah melalui pemberlakuan Sanksi secara Pro Yustisi.
  4. Fasilitasi administrasi  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  ( PPNS ) Penegak Peraturan Daerah di Kota Metro.
  5. Fasilitasi Peningkatan  Kapasitas  Sumber  Daya  Manusia Penyidik Pegawai Negeri Sipil ( PPNS ) Penegak Perda di Kota Metro.
  6. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan supervisi pelaksanaan kewenangan PPNS Penegak Perda di Kota Metro.
  7. Merencanakan, mengatur dan mengawasi pelaksanaan kegiatan penindakan preventif non Yustisial terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah.
  8. Merencanakan dan mengatur teknis penerimaan laporan pengaduan masyarakat terkait pelanggaran Peraturan Daerah.
  9. Merencanakan mengatur dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pembinaan penyuluhan dan pengawasan.
  10. Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.
  11. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil ( PPNS ).
  12. Merencanakan dan merumuskan pemberian sanksi/penindakan hukum terhadap orang dan badan hukum yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah serta menyiapkan administrasi penuntutan.
  13. Merencanakan, mengatur dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pembinaan, penyuluhan dan pengawasan.
  14. Mengatur dan mengawasi pelaksanaan kegiatan advokasi dan pelaporan.
  15. Merencanakan dan merumuskan pemberian Sanksi/penindakan hukum terhadap orang dan badan hukum yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah serta menyiapkan administrasi penuntutan.
  16. Mengikuti proses penyusunan Peraturan Perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah.
  17. Merencanakan, mengatur dan mengawasi pelaksanaan penyusunan prosedur dan teknis operasional lapangan berdasarkan ketentuan Perundang-undangan.
  18. Pengarahan kepada masyarakat dan badan hukum  yang melanggar Peraturan Daerah.
  19. Melakukan Pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat dan badan hukum.
  20. Pemberdayaan peningkatan kemapuan personil Polisi Pamong Praja terhadap proses Penyelidikan dan Penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota baik sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil ( PPNS ) maupun Pembantu PPNS.
  21. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah dipimpin, oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

SEKSI PENEGAKAN

Seksi Penegakan mempunyai tugas :

  1. Memimpin dan mengkordinasikan Sosialisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang memuat Sanksi.
  2. Menyelenggarakan penegakan Peraturan Daerah / Peraturan Kepala Daerah melalui pemberlakukan secara Pro Yustisi.
  3. Fasilitasi administrasi PPNS Penegak Perda .
  4. Fasilitasi Peningkatan Kapasitas SDM PPNS Penegak Perda.
  5. Melakukan penindakan  terhadap  para pelanggar   Perda  / Peraturan   Kepala   Daerah   ( Penindakan Preventif non Yustisial ).
  6. Melaksanakan penindakan tindak pidana ringan ( Penindakan Yustisial ).
  7. Menyelenggarakan penerimaan laporan dari petugas atau warga masyarakat terkait indikasi Pelanggaran Peraturan Daerah.
  8. Menyelenggarakan rapat-rapat dengan PPNS / Korwas PPNS untuk membuat rekomendasi pemberian sanksi/penindakan hukum terhadap orang dan badan hukum yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah.
  9. Menyelenggarakan kegiatan Penyelidikan danpenyidikan untuk menindaklanjuti laporan indikasi Pelanggaran Peraturan Daerah / Kepala Daerah.
  10. Menyelenggarakan kegiatan preventif non yustisi terhadap pelanggaran Peraturan Daerah / Kepala Daerah.
  11. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan supervisi pelaksanaan kewenangan PPNS Penegak Peraturan Daerah.
  12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

SEKSI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENYULUHAN

Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan mempunyai tugas :

  1. Menyusun dan melaksanakan rencana kerja dan anggaran serta teknis dan jadwal kegiatan seksi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan Kepala Bidang.
  2. Menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan, pengawasan dan penyuluhan Peraturan Perundang-undangan dalam Produk Hukum Daerah.
  3. Menyusun rencana dan Program terkait pembinaan pengawasan dan penyuluhan kepada masyarakat.
  4. Menyelenggarakan kegiatan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dan badan hukum yang terindikasi melanggar Peraturan Daerah.
  5. Menyelenggarakan kegiatan penyuluhan dalam rangka pencegahan pelanggaran Peraturan Daerah/Peraturan Kepala daerah dengan cara membuat pemberitauan, melalui selebaran papan pengumuman, spanduk dan media lainya yang berisi tentang pasal larangan, kewajiban dan sanksi terhadap pelanggar.
  6. Mengumpulkan produk hukum daerah serta petunjuk teknis lainnya sebagai bahan pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan.
  7. Melakukan pengarahan kepada masyarakat dan badan hukum untuk mentaati dan mematuhi Peraturan Daerah.
  8. Melakukan pendekatan kepada masyarakat dan badan hukum yang melanggar Peraturan Daerah.
  9. Mengikuti proses penyusunan Peraturan Daerah serta kegiatan Pembinaan dan Penyebarluasan Produk hukum Daerah.
  10. Melakukan pembinaan dan sosialisasi kepada perorangan atau badan hukum/kelompok masyarakat tentang pentingnya kesadaran dan kepatuhan terhadap Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
  11. Menyiapkan laporan pelaksanaan seksi pembinaan pengawasan dan penyuluhan.
  12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

SEKSI PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN

Seksi Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai tugas :

  1. Menyusun dan melaksanakan rencana kerja dan anggaran serta teknis dan jadwal kegiatan seksi Penyelidikan dan Penyidikan produk hukum daerah sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan Kepala Bidang.
  2. Menyelenggarakan penerimaan laporan dari petugas atau warga masyarakat terkait indikasi pelanggaran Peraturan Daerah.
  3. Menyelenggarakan kegiatan penyelidikan dan penyidikan untuk menindaklanjuti laporan indikasi pelanggaran Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah.
  4. Menyelenggarakan kegiatan Preventif Nonyustisi terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah /Peraturan Kepala daerah.
  5. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan peningkatan kemampuan Anggota Polisi Pamong Praja terhadap proses penyelidikan dan penyidikan atas pelanggaran peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaanya.
  6. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka tugas penyelidikan dan penyidikan atas pelanggaran peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaanya.
  7. Menyusun rencana dan program terkait penyidikan dan penyelidikan
  8. Menyiapkan surat tugas bagi PPNS dalam rangka penyelidikan dan penyidikan.
  9. Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan seksi penyelidikan dan penyidikan.
  10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR

Bidang Pengembangan Sumber Daya Aparatur  Mempunyai tugas  :

  1. Menyusun rencana kerja dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Sumberdaya Aparatur berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan Kepala Satuan.
  2. Merencanakan, mengatur dan mengawasi pelaksanaan teknis Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja.
  3. Merencanakan dan menyusun konsep kegiatan pemeliharaan dan peningkatan disiplin aparatur.
  4. Merencanakan, mengatur dan mengawasi penyusunan rencana pengadaan dan Pemeliharaan sarana prasarana terkait dengan peralatan teknis operasi lapangan.
  5. Merencanakan, mengatur dan mengawasi pelaksanaan kegiatan diklat dasar, diklat teknis, bimbingan teknis dan kegiatan peningkatan kemampuan personil baik berupa fisik maupun non fisik.
  6. Bidang Pengembangan Sumber Daya Aparatur dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

SEKSI PENINGKATAN DAN PEMBINAAN SUMBERDAYA APARATUR

Seksi Peningkatan dan Pembinaan Sumberdaya Aparatur   mempunyai tugas:

  1. Menyelenggarakan dan mempersiapkan bahan, teknis koordinasi pelaksanaan penilaian angka kridit serta mempersiapkan bahan komulatif dan pengusulan penjenjangan jabatan fungsinal Satuan Polisi Pamong Praja.
  2. Menyelenggarakan kegiatan dalam rangka pemeliharaan dan peningkatan disiplin aparatur, berkoordinasi dengan atasan langsung personil dan staf yang melakukan pelanggaran disiplin sebelum pengambilan sanksi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur disiplin Pegawai.
  3. Pengumpulan dan pengolahan data/ informasi Bidang Pengembangan Sumber Daya Aparatur .
  4. Menginventarisasi dan mengidentifikasi kebutuhan diklat personil.
  5. Menghimpun dan mengolah data kebutuhan personil dan diklat.
  6. Menyelenggarakan diklat dasar, diklat teknis. Bimbingan teknis dan kegiatan peningkatan kemampuan personil baik berupa fisik maupun non fisik berkoordinasi dengan Badan Diklat.
  7. Menyelenggarakan Teknis Hari Ulang Tahun Satuan Polisi Pamong Praja.
  8. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam peningkatan kemampuan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja.
  9. Menyusun rencana Upacara Bulanan dan Hari-hari Besar.
  10. Menyusun rencana pembinaan regu Korsik Satpol.PP Kota Metro.
  11. Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan seksi peningkatan dan Pembinaan Sumberdaya Manusia.
  12. Melaksanakan tugas lain yang deberikan oleh atasan

SEKSI PELATIHAN

Seksi Pelatihan mempunyai tugas :

  1. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan peningkatan kemampuan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja melaui pelatihan dasar.
  2. Menyusun Pedoman dan petunjuk Pelaksanaan Pembekalan dan Kesamaptaan.
  3. Menyusun rencana dan program terkait dengan pelatihan dasar dan peningkatan kemampuan Anggota Polisi Pamong Praja.
  4. Merencanakan kebutuhan dan pelatihan Sumber Daya Aparatur
  5. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan kegiatan Pengembangan Sumber Daya Aparatur meliputi pelatihan dasar.
  6. Menyelenggarakan Pelatihan PBB, Kesamaptaan, Dalmas dan Pemadam Kebakaran.
  7. Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan seksi Pelatihan.
  8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

SEKSI TEKNIS FUNGSIONAL

Seksi Teknis Fungsional bertugas :

  1. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan peningkatan kemampuan Anggota Polisi Pamong Praja melalui Pelatihan Teknis Fungsional.
  2. Menyiapkan bahan koordinasi dan pembinaan kerjasama dengan Instansi terkait dalam peningkatan kemampuan Anggota Polisi Pamong Praja melalui pelatihan Teknis Fungsional.
  3. Menyusun rencana dan program terkait dengan pelatihan fungsional.
  4. Pemberdayaan Pol.PP/PPNS melalui pelatihan-pelatihan teknis dan peningkatan kemampuan Pol. PP/PPNS
  5. Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan seksi teknisfungsional.
  6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan

 

  1. UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)

Pengaturan mengenai Unit Pelaksana Teknis (UPT) akan dilakukan lebih lanjut dengan peraturan Walikota .

 

 

error: Isi dilindungi !!