Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai  tugas, menyelenggarakan sebagian kewenangan rumah tangga kota (desentralisasi) dalam Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri yang menjadi kewenangannya serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota Metro berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi :

  1. Perumusan Kebijakan Teknis dibidang Kesatuan Bangsa , Kewaspadaan Nasional, dan Penanganan Konflik, Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, serta Organisasi Kemasyarakatan dan Politik Dalam Negeri;
  2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan daerah dibidang Kesatuan Bangsa, Kewaspadaan Nasional, dan Penanganan Konflik, Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, serta Organisasi Kemasyarakatan dan Politik Dalam Negeri;
  3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Kesatuan Bangsa, Kewaspadaan Nasional, dan Penanganan Konflik, Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, serta Organisasi Kemasyarakatan dan Politik Dalam Negeri;
  4. Penyelenggaraan Kesekretariatan Kantor.
  5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  1. Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, penatausahaan keuangan, urusan umum dan kepegawaian, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

  1. Menyusun bahan kebijakan teknis dibidang perencanaan, penatausahaan keuangan, urusan umum, serta kepegawaian, dan perlengkapan;
  2. Menyusun bahan kebijakan dibidang perencanaan, pelaporan, penatausahaan keuangan, urusan umum dan kepegawaian;
  3. Melaksanakan penyusunan perencanaan dan pelaporan;
  4. Melaksanakan penatausahaan keuangan;
  5. Melaksanakan penatausahaan surat-menyurat;
  6. Menyelenggarakan urusan rumah tangga kantor;
  7. Melaksanakan pengadaan barang dan inventaris serta pengelolaan aset kantor;
  8. Melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian;
  9. Melaksanakan penyusunan data dan informasi kepegawaian;
  10. Menyiapkan bahan pembinaan kepegawaian;
  11. Melaksanakan tugas kehumasan, organisasi dan tata laksana;
  12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas.
  1. Seksi Kesatuan Bangsa, Kewaspadaan Nasional, dan Penanganan Konflik

Seksi Kesatuan Bangsa mempunyai tugas, melaksanakan sebagian tugas Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dibidang Kesatuan Bangsa, Kewaspadaan Nasional, dan Penanganan Konflik dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

  1. Pengumpulan bahan keterangan dan Informasi dibidang kesatuan bangsa, kewaspadaan Nasional, dan Penanganan konflik;
  2. Pemetaan kondisi ideologi, wawasan kebangsaan, dan karakter bangsa, serta pemetaan kondisi stabilitas keamanan dalam negeri, dampak teknologi dan informasi, kondisi perbatasan antar daerah, serta keberadaan dan aktifitas orang asing serta pemetaan konflik;
  3. Pelaksanaan dan pengkoordinasian pemantapan dan penguatan ketahanan ideologi Negara, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa, Pelaksanaan kerjasama dalam meningkatkan stabilitas keamanan dalam negeri;
  4. Pelaksanaan pemantapan dan peningkatan kesadaran bela Negara dan cinta tanah air, serta pelaksanaan kerjasama dalam pengembangan sumber daya manusia di bidang intelijen
  5. Pembentukan dan pengembangan karakter bangsa, serta Pelaksanaan deteksi dini mengenai informasi stratejik dan kebijakan stratejik;
  6. Pelaksanaan penanganan dampak perkembangan ideologi dan perubahan lingkungan global dan regional terhadap kehidupan nasional, serta Pengolahan data dan informasi stratejik dan kebijakan stratejik;
  7. Penanaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila, serta Penyeleksian dan pengintegrasian data dan informasi stratejik dan kebijakan stratejik;
  8. Revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila, serta Pelaksanaan analisis dan penginterprestasian data dan informasi stratejik dan kebijakan stratejik;
  9. Pendidikan Ideologi dan wawasan kebangsaan, serta Penyusunan hasil analisis dan evaluasi informasi stratejik dan kebijakan stratejik serta perkiraan keadaan;
  10. Penanaman kecintaan terhadap bendera, bahasa dan lambing Negara, serta lagu kebangsaan Indonesia sebagai sarana pemersatu, identitas, dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi symbol kedaulatan dan kehormatan Negara, serta Peningkatan kewaspadaan terhadap perkembangan teknologi dan informasi;
  11. Pemahaman sejarah kebangsaan dan nilai-nilai perjuangan kebangsaan, serta Pelaksanaan pembinaan forum kewaspadaan dini;
  12. Pendidikan kewarganegaraan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, serta Pelaksanaan koordinasi kewaspadaan perbatasan antar wilayah;
  13. Pelaksanaan dan pembinaan pembauran kebangsaan, serta Pemantauan, evaluasi, dan koordinasi pelaksanaan penelitian asing;
  14. Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika, dan Pelaksanaan kerjasama pengawasan dan pengamanan orang asing dan tenaga kerja asing;
  15. Pelaksanaan pembinaan kesadaran, semangat, dan jiwa nasionalisme, serta Pelaksanaan koordinasi, monitoring, dan evaluasi pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pasca konflik sesuai ketentuan perundang-undangan;
  16. Pelaksanaan pembinaan dan pemeliharaan integrasi bangsa, serta Peningkatan ketahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  17. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas.
  1. Seksi Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan

Seksi Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas, melaksanakan sebagian tugas Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dibidang Ketahanan ekonomi, Sosial Budaya, dan Organisasi Kemasyarakatan, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

  1. Pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial budaya, dan organisasi kemasyarakatan;
  2. Pemetaan ketahanan lingkungan hidup dan sumber daya alam, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial, ketahanan seni, budaya, dan kemasyarakatan, serta kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan;
  3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ketahanan lingkungan hidup dan sumber daya alam;
  4. Fasilitasi dan koordinasi penanganan masalah lingkungan hidup dan sumber daya alam;
  5. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ketahanan ekonomi makro yang berdampak pada stabilitas pemerintahan dalam negeri;
  6. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ketahanan ekonomi mikro yang berdampak pada stabilitas pemerintahan dalam negeri;
  7. Pelaksanaan koordinasi penanganan penyakit masyarakat yang berdampak pada ketahanan nasional;
  8. Pelaksanaan dan fasilitasi komunikasi social kemasyarakatan;
  9. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi perubahan sosial yang berdampak pada stabilitas pemerintahan dalam negeri;
  10. Fasilitasi dan koordinasi penanganan kerawanan sosial;
  11. Pelaksanaan ketahanan nilai seni dan budaya yang memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;
  12. Fasilitasi dan koordinasi pelestarian bahasa daerah sebagai bentuk manifestasi kepribadian bangsa dan keragaman budaya bangsa;
  13. Fasilitasi dan koordinasi pelestarian dan pengembangan lagu bertema kebangsaan, cinta tanah air dan nasionalisme;
  14. Fasilitasi dan koordinasi penanganan masalah pemerintahan dalam negeri melalui pendekatan sosial dan budaya;
  15. Fasiulitasi dan koordinasi kerukunan antar umat beragama dan penghayat kepercayaan;
  16. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran, pemetaan. Pembinaan, dan pengawasan organisasi kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan asing, dan lembaga asing, serta pengelolaan system informasi organisasi kemasyarakatan;
  17. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas.

 

  1. Seksi Politik Dalam Negeri

Seksi Politik Dalam Negeri mempunyai tugas, melaksanakan sebagian tugas Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dibidang Politik Dalam Negeri, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

  1. Pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang politik dalam negeri;
  2. Pemetaan situasi, kondisi, dan unsure-unsur yang mempengaruhi politik dalam negeri;
  3. Peningkatan pemahaman mengenai demokrasi yang berdasarkan Pancasila;
  4. Peningkatan partisipasi masyarakat di bidang politik;
  5. Fasilitasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik;
  6. Pelaksanaan dan fasilitasi pendidikan politik;
  7. Fasilitasi peningkatan pemahaman mengenai etika dan budaya politik;
  8. Penyusunan data dan informasi partai politik;
  9. Fasilitasi peningkatan kapasitas kelembagaan politik;
  10. Pelaksanaan verifikasi bantuan keuangan partai politik;
  11. Pelaksanaan komunikasi politik dengan supra dan infra struktur politik dalam negeri;
  12. Fasilitasi penanganan masalah dinamika politik dalam negeri;
  13. Fasilitasi pelaksanaan verifikasi keberadaan partai politik sebagai badan hukum;
  14. Pemantapan pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden;
  15. Pemantaun pelaksanaan pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemantauan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah;
  16. Pemantauan perkembangan politik dalam negeri;
  17. Memonitoring/pemantauan dan menghimpun data kegiatan terhadap masalah Politik dalam rangka deteksi dini;
  18. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas.