Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempuyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Tenaga Kerja, Pemberdayaan Masyarakat dan Transmigrasi.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Tenaga Kerja dan Transmigrasi  mempuyai fungsi :

  1. Perumusan kebijakan teknis bidang ketenagakerjaan, pemberdayaan masyarakat dan transmigrasi;
  2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang ketenagakerjaan pemberdayaan masyarakat dan transmigrasi;
  3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang ketenagakerjaan ,pemberdayaan masyarakat dan transmigrasi ;
  4. Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, pengelolaan unit pelaksana teknis (UPT) dinas
  5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.
  1. SEKRETARIS

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, penatausahaan keuangan, urusan umum dan kepegawaian serta pengkoordinasian tugas-tugas bidang.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, sekretariat menyelenggarakan fungsi :

  1. Penyusunan bahan kebijakan di bidang perencanaan, pelaporan, penatausahaan keuangan, urusan umum dan kepegawaian.
  2. Pelaksanaan penyusunan perencanaan dan pelaporan.
  3. Penatausahaan keuangan.
  4. Penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian.
  5. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas-tugas bidang dan UPT.
  6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.1     Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan,  pelaporan dan penatausahaan keuangan, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

  1. Menyusun bahan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pelaporan dan penatausahaan keuangan lingkup dinas.
  2. Mengkoordinasikan penyusunan program, kegiatan dan pelaporan.
  3. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan kegiatan (RKA), dokumen pelaksanaan anggaran (DPA), rencana strategis (RENSTRA), rencana kerja tahunan (RENJA) dan perencanaan lainnya.
  4. Menyusun rencana kebutuhan anggaran rutin dinas.
  5. Melaksanakan penatausahaan keuangan dinas dan pembinaan perbendaharaan.
  6. Melaksasakan penyusunan pelaporan meliputi pelaporan keuangan, neraca keuangan, LAKIP dan pelaporan lainnya.
  7. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan sesuai tugas.

1.2     Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum dan kepegawaian, dengan penjabaran tugas berikut :

  1. Menyusun bahan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian lingkup dinas.
  2. Melaksanakan penatausahaan surat – menyurat.
  3. Menyelenggarakan urusan rumah tangga dinas.
  4. Melaksanakan pengadaan barang dan inventaris serta pengelolaan asset dinas.
  5. Melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian.
  6. Melaksanakan penyusunan data dan informasi kepegawaian.
  7. Menyiapkan bahan pembinaan kepegawaian.
  8. Melaksanakan tugas kehumasan, organisasi dan tata laksana.
  9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas.
  1. BIDANG KETENAGAKERJAAN

Melaksanakan pembinaan dan penempatan tenaga kerja, pelatihan kerja dan pendataan pencari kerja/ pengangguran serta pengelolaan kegiatan pembinaan hubungan industrial dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Ketenagakerjaan mempunyai fungsi :

  1. Penyusunan pedoman dan bahan kebijakan teknis bidang ketenagakerjaan ;
  2. Penyusunan dan perencanaan serta pelaksanaan program pada bidang ketenagakerjaan;
  3. Penyelenggaraan pelayanan yang terkait dengan penempatan tenaga kerja, pelatihan tenaga kerja serta dengan hubungan industrial dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
  4. Pelaksanaan koordinasi yang berhubungan dengan penempatan tenaga kerja, pelatihan tenaga kerja serta dengan hubungan industrial dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
  5. Peningkatan produktivitas tenaga kerja;
  6. Perluasan kesempatan kerja dan penanggulangan pengangguran;
  7. Pembinaan hubungan industrial dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
  8. Pelaksanaan fasilitasi kegiatan Dewan Pengupahan dalam rangka usulan penetapan Upah Minimum Kota (UMK) dan kegiatan Lembaga Kerjasama (LKS) Tripartit
  9. Pelaksanaan fungsi lain terkait dengan Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi Bidang Ketenagakerjaan;
  10. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidang ketenagakerjaan;
  11. Pelayanan Konsultasi dan Informasi Hukum Bidang Ketenagakerjaan;
  12. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokoknya.

2.1     Seksi Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.

Seksi Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja melaksanakan tugas pokok yaitu pelayanan terhadap pencari kerja, penyebarluasan informasi pasar kerja, perluasan kesempatan kerja dan penempatan tenaga kerja. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja mempunyai fungsi :

  1. Menyusun bahan kebijakan teknis di bidang pembinaan dan penempatan tenaga kerja serta perluasan kesempatan kerja;
  2. Melaksanakan pelayanan terhadap pencari kerja dengan memberikan kartu kuning (AK.I);
  3. Melaksanakan pelayanan terhadap pencari kerja dengan memberikan rekomendasi passport, rekomendasi SKCK dan ID untuk TKI sebagai komponen dalam penerbitan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri di BNP2TKI Pusat;
  4. Melaksanakan job canvassing/pendataan lowongan pekerjaan ke perusahaan;
  5. Memberikan informasi pasar kerja/lowongan kerja kepada masyarakat pencari kerja melalui media cetak, media elektronik dan secara online;
  6. Melaksanakan kegiatan job matching yaitu mempertemukan perusahaan dan pencari kerja melalui job fair/bursa kerja;
  7. Mengupayakan perluasan kesempatan kerja baik didalam maupun di luar hubungan kerja melalui penciptaan kegiatan yang produktif dan berkelanjutan dengan mendayagunakan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan teknologi tepat guna;
  8. Menciptakan perluasan kesempatan kerja dilakukan dengan pola pembentukan dan pembinaan tenaga kerja mandiri, penerapan sistem padat karya, penerapan teknologi tepat guna dan penggunaan tenaga kerja sukarela atau pola lain yang dapat memperluas kesempatan kerja;
  9. Memberikan pembinaan dan rekomendasi perpanjangan izin tenaga kerja warga negara asing pendatang (TKWNAP) sesuai ketentuan yang berlaku ;
  10. Memberikan rekomendasi dan pengawasan terhadap penempatan tenaga kerja antar kerja antar lokal (AKAL), antar kerja antar daerah (AKAD) dan antar kerja antar negara (AKAN);
  11. Menberikan bimbingan dan rekomendasi terhadap perusahaan Penyalur Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) di wilayah Kota Metro;
  12. Memberikan bimbingan dan rekomendasi terhadap Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta, Bursa Kerja Khusus (BKK) dan lembaga bursa kerja lainnya;
  13. Melaksanakan penyuluhan dan bimbingan jabatan kepada pencari kerja lokal, antardaerah dan antarnegara serta bimbingan penerapan analisis jabatan kepada instansi pemerintah, perusahaan, lembaga pelatihan swasta dan lembaga lainnya;
  14. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

2.2     Seksi Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja

Seksi Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja mempunyai tugas pokok melaksanakan pelatihan kerja dan peningkatan produktivitas serta pembinaan terhadap lembaga pelatihan kerja swasta maupun lembaga pelatihan kerja pemerintah, atau pelatihan di tempat kerja dan pemagangan, Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Seksi Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja mempunyai fungsi :

  1. Menyusun bahan kebijakan teknis di bidang pelatihan dan produktivitas tenaga kerja;
  2. Menyusun rencana dan melaksanakan program pelatihan kerja untuk diarahkan, membekali, meningkatkan dan mengembangkan kompetensi kerja, guna meningkatkan kemampuan, produktivitas dan kesejahteraan;
  3. Melaksanakan pelatihan kerja bagi pencari kerja;
  4. Melaksanakan bimbingan terhadap penyelenggaraan pelatihan kerja sesuai dengan program pelatihan yang mengacu pada standar kompetensi kerja;
  5. Melaksanakan bimbingan terhadap pelatihan kerja dengan memperhatikan kebutuhan pasar kerja dan dunia usaha, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja;
  6. Melaksanakan bimbingan,akreditasi dan rekomendasi izin lembaga pelatihan kerja swasta dan pelaksanaan koordinasi dengan Balai Latihan Kerja (BLK);
  7. Membina, mengawasi, memberi rekomendasi perizinan lembaga pelatihan kerja swasta;
  8. Memberikan tanda pendaftaran kegiatan lembaga pelatihan kerja yang diselenggarakan instansi pemerintah;
  9. Mengeluarkan sertifikasi kompetensi kerja bagi tenaga kerja yang telah selesai mengikuti pelatihan kerja;
  10. Menyelenggarakan pelatihan kerja dengan sistem pemagangan, dilaksanakan atas dasar perjanjian pemagangan antara peserta dengan pengusaha yang dibuat secara tertulis, baik di dalam negeri maupun diluar negeri;
  11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas.

2.3     Seksi Pembinaan Hubungan Industrial

Seksi Pembinaan Hubungan Industrial melaksanakan tugas pokok pengelolaan kegiatan pembinaan hubungan industrial, persyaratan kerja, pengupahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi Pembinaan Hubungan Industrial mempunyai fungsi :

  1. Menyiapkan bahan untuk perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis tentang hubungan industrial;
  2. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di seksi Pembinaan Hubungan Industrial;
  3. Menyiapakan bahan dan melaksanakan pendataan, verifikasi, inventarisasi, pembinaan dan pemberdayaan lembaga/organisasi ketenagakerjaan dan sarana-sarana hubungan industrial di perusahaan dan/atau di daerah;
  4. Menyiapakan bahan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi serta analisis perkembangan isu-isu strategis hubungan industrial yang berkembang di masyarakat yang berpengaruh terhadap kondisi ketenagakerjaan di daerah;
  5. Menyiapakan bahan dan melaksanakan pendataan dan inventarisasi perselisihan hubungan industrial dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terjadi di perusahaan serta penyuluhan tatacara penyelesaian perselisihan hubungan industrial di luar pengadilan;
  6. Menyiapakan bahan dan melaksanakan pembuatan peta kerawanan perusahaan sebagai bahan pembinaan ke perusahaan dalam rangka deteksi dini pembinaan dan pencegahan masalah ketenagakerjaan;
  7. Menyiapakan bahan dan melaksanakan pembuatan laporan hasil penyelesaian perselisihan hubungan industrial oleh Mediator Hubungan Industrial, Konsiliator, Arbriter dan/atau Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) serta tindak lanjut oleh perusahaan secara periodik dan berjenjang;
  8. Menyiapakan bahan dan melaksanakan inventarisasi, pengusulan formasi dan pembinaan sumber daya manusia pada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial di luar pengadilan hubungan industrial ;
  9. Menyiapakan bahan dan melaksanakan penerapan syarat-syarat kerja, pengupahan, kesejahteraan pekerja dan purna kerja di perusahaan;
  10. Menyiapakan bahan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi penerapan Struktur dan Skala Upah, pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR), dan penyerahaan sebagian pekerjaan penunjang kepada perusahaan lain di perusahaa;
  11. Menyiapakan bahan kerjasama dengan pemangku kepentingan (stakeholder) dalam penyelenggaraan usaha kesejahteraan pekerja/buruh;
  12. Penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan lain dalam rangka Tugas Pembantuan dan/atau Dekonsentrasi terkait hubungan industrial;
  13. Fasilitasi dan penyelesaian atas pemberitahuan kegiatan rencana mogok kerja oleh pekerja/buruh di perusahaan, rencana penutupan perusahaan oleh pengusaha, dan/atau rencana unjuk rasa tentang ketenagakerjaan lainya;
  14. Fasilitasi berupa penerimaan dan penelitian berkas, pencatatan dan klarifikasi penyelesaian atas pengaduan perselisihan hubungan industrial;
  15. Fasilitasi dan penyelesaian atas permohonan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi oleh Mediator Hubungan Industrial;
  16. Fasilitasi atas permohonan Pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Pengesahan Peraturan Perusahaan (PP) dan/atau Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) pada perusahaan;
  17. Fasilitasi atas permohonan pencatatan Lembaga Kerjasama (LKS) Bipartit dan/atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) pada perusahaan;
  18. Fasilitasi atas permohonan pencatatan konsiliator dan/atau arbiter sebagai lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial diluar pengadilan hubungan industrial di daerah;
  19. Fasilitasi dan menyiapkan bahan koordinasi atas permohonan rekomendasi pemberian dan/atau pencabutan izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh;
  20. Fasilitasi atas penerimaan pelaporan dan/atau penyerahan sebagian pekerjaan penunjang kepada perusahaan lain oleh perusahan pemberi pekerjaan dan/atau perusahaan penerima pekerjaan;
  21. Fasilitasi dan menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan Dewan Pengupahan Kota Metro dalam rangka usulan penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Metro dan Lembaga Kerjasama Tripartit Kota Metro;
  22. Fasilitasi atas permohonan pembayaran manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) pekerja/buruh kepada BPJS Ketenagakerjaan;
  23. Fasilitasi pelayanan bimbingan dan konsultasi tentang hubungan industrial kepada pihak-pihak yang memerlukan;
  24. Fasilitasi pelayanan dan penyiapan bahan koordinasi atas pengaduan pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan pada perusahaan;
  25. Menyiapkam bahan dan melaksanakan fungsi lain yang diperintahkan oleh Kepala Bidang Ketenagakerjaan sesuai dengan tugas pokoknya.
  26. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas pokok dan fungsi seksi Pembinaan Hubungan Industrial kepada Kepala Bidang ketenagakerjaan.
  27. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Transmigrasi

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan keterampilan dan perlombaan, ketahanan dan budaya masyarakat, pengembangan ekonomi masyarakat dan mensosialisasikan program pemerintah pusat tentang transmigrasi.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, bidang pemberdayaan masyarakat dan transmigrasi menyelenggarakan fungsi :

  1. Merumuskan bahan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan masyarakat dan transmigrasi;
  2. Pemberian dukungan pelaksanaan program, penyusunan bahan pembinaan teknis di bidang pembangunan masyarakat;
  3. Pengkoordinasian pelaksanaan pembangunan yang masuk Kelurahan dan pengembangan prakarsa serta swadaya gotong royong;
  4. Pengevaluasian pelaksanaan program kerja pada seksi pemberdayaan masyarakat, pembinaan pelatihan masyarakat kelurahan, pembinaan sosial budaya, usaha – usaha ekonomi masyarakat dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna;
  5. Pengkoordinasian lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan/ LPM, PKK dan lain – lain;
  6. Pemberdayaan Teknologi Tepat Guna bagi masyarakat kelurahan
  7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

3.1     Seksi Pembinaan Kelurahan Dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna

Uraian Tugas Pokok dan Fungsi :

  1. Merumuskan kebijakan teknis pembinaan kelurahan dan pengembangan Teknologi Tepat Guna;
  2. Melaksanakan lomba Kelurahan;
  3. Melaksanakan pembinaan pokjanal Teknologi Tepat Guna, pembentukkan Posyantek, menginventarisir jenis TTG dan mengikuti Gelar TTG Tingkat Nasional;
  4. Monitoring dan evaluasi Profil Kelurahan;
  5. Pembinaan data kelurahan melalui penetapan indikator evaluasi perkembangan Kelurahan;
  6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas;

3.2     Kepala Seksi Kelembagaan, Sosial Budaya Masyarakat Dan Transmigrasi

Uraian Tugas Pokok dan Fungsi :

  1. Merumuskan bahan kebijakan teknis di bidang kelembagaan, sosial budaya masyarakat dan transmigrasi;
  2. Melakukan pembinaan lembaga yang ada di Kelurahan ( LPM, PKK, Posyandu dll);
  3. Melaksanakan pelatihan kader – kader;
  4. Melaksanakan kegiatan BBGRM;
  5. Meningkatkan penataan dan pengembangan kelembagaan Kelurahan;
  6. Melaksanakan pembinaan terhadap transmigran;
  7. Melaksanakan hasil koordinasi dengan Dinas / Instansi terkait;
  8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas;
  • Kepala Seksi Usaha Pengembangan Perekonomian Masyarakat

Uraian Tugas Pokok dan Fungsi :

  1. Merumuskan bahan kebijakan teknis di bidang usaha pengembangan perekonomian masyarakat;
  2. Melaksanakan pendataan dan pembinaan usaha ekonomi masyarakat kelurahan;
  3. Menginventarisir tenaga kerja baik pengangguran atau tenaga kerja yang telah mempunyai usaha dan tenaga kerja yang telah mendapatkan kursus keterampilan;
  4. Melakukan pendataan perumahan di Kelurahan, terutama penerima bantuan perbaikan perumahan tidak layak huni;
  5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas
  1. UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)

Pengaturan mengenai Unit Pelaksana Teknis (UPT) akan dilakukan lebih lanjut dengan peraturan Walikota .

 

error: Isi dilindungi !!