Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Perhubungan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi:

  1. Perumusan kebijakan teknis dibidang perhubungan
  2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang lalu-lintas, angkutan, teknik prasarana Terminal dan Parkir,
  3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang lalu-lintas, angkutan, tehnik prasarana terminal dan parkir;
  4. Penyelenggaraan kesekretariatan dinas;
  5. Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, pengelolaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dinas;
  6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  1. SEKRETARIAT

 

Sekretariat mempunyai tugas, melaksanakan penatausahaan keuangan, urusan umum dan kepegawaian serta pengkoordinasian tugas-tugas bidang. Untuk melaksanakan tugas tersebut, sekretariat menyelenggarakan fungsi:

  1. Penyusunan bahan kebijakan dibidang pelaporan, penatausahaan keuangan, urusan umum dan kepegawaian;
  2. Pelaksanaan penyusunan pelaporan;
  3. Penatausahaan keuangan;
  4. Penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian;
  5. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas-tugas bidang dan UPT;
  6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.1     Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas, melaksanakan penatausahaan keuangan dinas, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

  1. Menyusun bahan kebijakan teknis dibidang penatausahaan keuangan lingkup dinas;
  2. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
  3. Menyusun rencana kebutuhan anggaran rutin dinas;
  4. Melaksanakan penatausahaan keuangan dinas;
  5. Melaksanakan pembinaan perbendaharaan;
  6. Menyusun laporan keuangan dinas, meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Catatan Atas Laporan Keuangan, Laporan keuangan tahunan dan berkala, serta laporan keuangan lainnya;
  7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas.
  • Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas, menyelenggarakan urusan umum dan kepegawaian, dengan penjabaran tugas sebagai berikut:

  1. Menyusun dan mengkoordinasikan bahan kebijakan teknis dibidang pelaporan lingkup dinas;
  2. Menyusun bahan kebijakan teknis dibidang umum dan kepegawaian lingkup dinas;
  3. Melaksanakan penyusunan bahan pelaporan meliputi : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), bahan penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota lingkup dinas dan laporan dinas lainnya;
  4. Melaksanakan penatausahaan surat-menyurat;
  5. Menyelenggarakan urusan rumah tangga dinas;
  6. Melaksanakan pengadaan barang dan inventaris serta pengelolaan aset dinas;
  7. Melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian;
  8. Melaksanakan penyusunan data dan informasi kepegawaian;
  9. Menyiapkan bahan pembinaan kepegawaian;
  10. Melaksanakan tugas kehumasan, organisasi dan tata laksana;
  11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas.

2. BIDANG LALU LINTAS

Bidang Lalu Lintas mempunyai tugas, meliputi manajemen dan rekayasa, pembinaan  keselamatan serta pengendalian operasional lalu lintas. Untuk melaksanakan tugas tersebut bidang lalu lintas menyelenggarakan fungsi:

  1. Penyusunan bahan kebijakan teknis bidang lalu lintas;
  2. Perencanaan dan penyusunan program di bidang lalu lintas;
  3. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang lalu lintas di jalan;
  4. Pelaksanaan pembinaan keselamatan, pengawasan dan penindakan kendaraan angkutan orang dan barang di jalan sesuai dengan kewenangannya;
  5. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan Laporan penyelenggaraan di bidang lalu lintas;
  6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1       Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas mempunyai tugas, mengumpulkan, menganalisa, merencanakan dan memberikan rekomendasi pengaturan lalu lintas, dengan penjabaran tugas  sebagai berikut :

  1. Menyusun bahan kebijakan teknis manajemen dan rekayasa lalu lintas;
  2. Mengumpulkan menganalisa data di bidang manajemen dan rekayasa sebagai rumusan kebijakan;
  3. Merencanakan pengaturan lalu lintas di jalan kota termasuk di jalan propinsi dan jalan nasional di wilayah Kota Metro;
  4. Mempersiapkan rekomendasi analisa dampak lalu lintas dan rekayasa lalu lintas;
  5. Menyiapkan kebutuhan, pengadaan, penempatan dan pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL) dan papan nama jalan serta alat perlengkapan jalan lainnya di jalan Kota dan area fasilitas parkir di wilayah Kota Metro;
  6. Melaksanakan pelaporan di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas;
  7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas.

2.2       Seksi Pembinaan Keselamatan Lalu Lintas

Seksi Pembinaan Keselamatan Lalu Lintas mempunyai tugas, mengumpulkan, menganalisa, melaksanakan bimbingan dan penyuluhan keselamatan lalu lintas, dengan penjabaran tugas sebagai berikut:

  1. Menyusun bahan kebijakan teknis Pembinaan keselamatan lalu lintas;
  2. Mengumpulkan dan menganalisa data di bidang keselamatan lalu lintas jalan sebagai rumusan kebijakan;
  3. Melaksanakan pembinaan keselamatan dengan pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan serta tata cara berlalu lintas kepada masyarakat;
  4. Melaksanakan analisis pengkajian daerah-daerah rawan kecelakaan lalu lintas jalan serta usulan penanggulangannya;
  5. Melaksanakan sistem informasi kecelakaan lalu lintas;
  6. Melaksanakan pelaporan di bidang keselamatan lalu lintas;
  7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas.

2.3       Seksi Pengendalian Operasional Lalu Lintas

Seksi Pengendalian Operasional Lalu Lintas Jalan mempunyai tugas, mengumpulkan, menganalisa, menyusun rencana operasi, pengawasan dan penindakan kendaraan angkutan di terminal maupun di jalan dengan penjabaran tugas sebagai berikut:

  1. Menyusun bahan kebijakan teknis pengendalian operasional lalu lintas;
  2. Mengumpulkan dan menganalisa data di bidang Pengendalian Operasional Lalu Lintas Jalan sebagai perumusan kebijakan;
  3. Menyusun rencana operasi dan melaksanakan pengawasan, pemeriksaan serta penindakan kendaraan angkutan orang dan barang secara periodik di terminal;
  4. Melakukan pengawasan dan penindakan kendaraan angkutan orang dan barang di jalan secara rutin dengan berkoordinasi dan didampingi Kepolisian;
  5. Melaksanakan pengawasan dan pengaturan Lalu Lintas pada kegiatan tertentu dan berkoordinasi dengan instansi terkait;
  6. Melakukan pelaporan di bidang Pengendalian Operasional Lalu Lintas Jalan;
  7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas.

3. BIDANG ANGKUTAN

Bidang Angkutan mempunyai tugas, melaksanakan manajemen jaringan angkutan orang, angkutan barang, menyiapkan rencana pengembangan,penataan,pemeliharaan dan pengawasan prasarana terminal dan pengujian kendaraan bermotor serta memberikan rekomendasi perizinannya. Untuk melaksanakan tugas tersebut, bidang angkutan menyelenggarakan fungsi :

  1. Penyusunan bahan kebijakan teknis bidang angkutan;
  2. Penyusunan, pengembangan, penataan dan pengevaluasian jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan angkutan kota, penetapan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan angkutan taksi dalam wilayah Kota Metro;
  3. Penyusunan dan penetapan jaringan lintas angkutan barang dalam wilayah Kota Metro;
  4. Pembinaan dan pemberian rekomendasi perizinan usaha angkutan kota, angkutan sewa, angkutan pariwisata, angkutan taksi dan angkutan barang serta penetapan tarif angkutan kota;
  5. Menyusun bahan rencana pengembangan, penataan, pemeliharaan dan pengawasan prasarana terminal dan pengujian kendaraan bermotor
  6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
    • Seksi Angkutan  Orang

Seksi Angkutan Orang mempunyai tugas, melaksanakan penetapan kebutuhan, pengembangan dan pengawasan angkutan orang, dengan penjabaran tugas sebagai berikut:

  1. Menyusun bahan kebijakan teknis angkutan orang ;
  2. Melaksanakan pendataan dan penetapan kebutuhan kendaraan angkutan kota dalam wilayah kota Metro;
  3. Menyiapkan penyusunan jaringan trayek angkutan orang yang diperlukan dalam wilayah Kota Metro;
  4. Menyelenggarakan bimbingan teknis terhadap pengusaha angkutan penumpang;
  5. Melaksanakan penyusunan konsep kerjasama dengan wilayah perbatasan;
  6. Menyiapkan penyusunan tarif angkutan kota dan angkutan perbatasan untuk ditetapkan oleh Kepala Daerah.
  7. Menyelenggarakan pemberian rekomendasi izin angkutan kota, angkutan pariwisata, angkutan sewa dan angkutan taksi dalam wilayah Kota Metro;
  8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas.
    • Seksi Angkutan Barang

Seksi Angkutan Barang mempunyai tugas, melaksanakan penetapan kebutuhan, pengembangan  dan pengawasan angkutan barang, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

  1. Menyusun bahan kebijakan teknis angkutan barang;
  2. Menyusun dan penetapan kelas  jalan pada jaringan jalan kabupaten/kota;
  3. Menyelenggarakan pendataan dan bimbingan teknis terhadap pengusaha angkutan barang;
  4. Menyiapkan penyusunan dan penetapan jaringan lalu lintas angkutan barang dalam wilayah Kota Metro;
  5. Menyelenggarakan pemberian rekomendasi izin Angkutan Barang;
  6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas.
    • Seksi Tekhnik Sarana dan Prasarana Angkutan

Seksi Tekhnik Sarana dan  Prasarana Angkutan mempunyai tugas, menyiapkan rencana, pengembangan, penataan, pemeliharaan dan pengawasan prasarana terminal dan Pengujian kendaraan Bermotor, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

  1. Merencanakan dan melaksanakan pemeliharaan fisik peralatan mekanik Pengujian Kendaraan Bermotor ;
  2. Melaksanakan pemberian rekomendasi atas perubahan bentuk, jenis dan peruntukan kendaraan bermotor;
  3. Melaksanakan penilaian fisik kendaraan dinas yang akan dihapus dan atau dilelang (DUM);
  4. Menyiapkan rencana pembangunan dan/atau pemeliharaan fasilitas pendukung kegiatan angkutan yang meliputi : trotoar, jembatan penyeberangan dan halte.
  5. Menyusun bahan kebijakan teknis pengembangan dan melaksanakan pemeliharaan terminal angkutan dan pengujian kendaraan bermotor;
  6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas.
    1. UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)

Pengaturan mengenai Unit Pelaksana Teknis (UPT) akan dilakukan lebih lanjut dengan peraturan Walikota .

error: Isi dilindungi !!